Kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai
Analisis isu kontemporer membahas pentingnya modal insani bagi PNS, isu-isu strategis seperti korupsi dan terorisme di Indonesia, serta teknik analisis isu seperti mind mapping dan fishbone diagram. PNS perlu memahami lingkungan strategis dan komponen modal manusia untuk bekerja secara profesional.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan publik, termasuk definisi pelayanan publik menurut UU Nomor 25 Tahun 2009, unsur-unsur penting pelayanan publik, perkembangan paradigma pelayanan publik, dan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik.
Dokumen tersebut membahas tentang kesamaptaan sebagai keadaan siap siaga secara fisik, mental, dan sosial untuk menghadapi berbagai situasi kerja. Ia menjelaskan bahwa kesamaptaan jasmani terkait dengan kesegaran dan kemampuan fisik, sedangkan kesamaptaan mental terkait dengan kemampuan beradaptasi. Dokumen juga menyebutkan latihan yang dapat meningkatkan kesamaptaan fisik dan mental serta per
Modul ini membahas kesiapsiagaan bela negara bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mencakup latihan fisik, mental, dan sosial untuk meningkatkan kemampuan bela negara. Latihan fisik meliputi olahraga, kebugaran jasmani, dan baris berbaris. Latihan mental meliputi kesehatan mental, kesiapsiagaan mental, dan kecerdasan emosional. Latihan sosial meliputi protokol, intelijen neg
Dokumen tersebut merupakan laporan aktualisasi pelaksanaan nilai-nilai dasar PNS yang dilakukan oleh Sukirno sebagai guru SDN Siring Gading. Laporan ini menjelaskan tentang pentingnya aktualisasi nilai-nilai dasar PNS seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dalam pelaksanaan tugas. Isu yang diangkat adalah rendahnya minat membaca siswa dan dilakuk
Analisis isu kontemporer membahas pentingnya modal insani bagi PNS, isu-isu strategis seperti korupsi dan terorisme di Indonesia, serta teknik analisis isu seperti mind mapping dan fishbone diagram. PNS perlu memahami lingkungan strategis dan komponen modal manusia untuk bekerja secara profesional.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan publik, termasuk definisi pelayanan publik menurut UU Nomor 25 Tahun 2009, unsur-unsur penting pelayanan publik, perkembangan paradigma pelayanan publik, dan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik.
Dokumen tersebut membahas tentang kesamaptaan sebagai keadaan siap siaga secara fisik, mental, dan sosial untuk menghadapi berbagai situasi kerja. Ia menjelaskan bahwa kesamaptaan jasmani terkait dengan kesegaran dan kemampuan fisik, sedangkan kesamaptaan mental terkait dengan kemampuan beradaptasi. Dokumen juga menyebutkan latihan yang dapat meningkatkan kesamaptaan fisik dan mental serta per
Modul ini membahas kesiapsiagaan bela negara bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mencakup latihan fisik, mental, dan sosial untuk meningkatkan kemampuan bela negara. Latihan fisik meliputi olahraga, kebugaran jasmani, dan baris berbaris. Latihan mental meliputi kesehatan mental, kesiapsiagaan mental, dan kecerdasan emosional. Latihan sosial meliputi protokol, intelijen neg
Dokumen tersebut merupakan laporan aktualisasi pelaksanaan nilai-nilai dasar PNS yang dilakukan oleh Sukirno sebagai guru SDN Siring Gading. Laporan ini menjelaskan tentang pentingnya aktualisasi nilai-nilai dasar PNS seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dalam pelaksanaan tugas. Isu yang diangkat adalah rendahnya minat membaca siswa dan dilakuk
Sambutan kunci (keynote speech) Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN) LAN-RI pada
Webinar Peringatan Hari Statistik Nasional 2021
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu
Dokumen tersebut membahas tentang akuntabilitas PNS dalam menjalankan tugasnya. Secara konseptual, akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah seseorang atau lembaga. Prinsip-prinsip akuntabilitas meliputi komitmen kuat, sistem yang menjamin penggunaan sumber daya sesuai peraturan, pencapaian tujuan dan sasaran, serta orientasi pada visi dan misi. PNS di
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian ASN dan jenis-jenis pegawai ASN, hak dan kewajiban pegawai ASN, serta organisasi dan larangan-larangan yang berlaku bagi ASN."
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah. Zona Integritas merupakan unit kerja contoh yang menerapkan reformasi birokrasi untuk mencapai tujuan tersebut, meliputi manajemen perubahan, penataan sistem, dan peningkatan kualitas pelayanan. Dokumen ini menjelaskan kerangka kerja
Materi ini membekali Bapak dan Ibu dengan kemampuan menjelaskan sistem penyelenggaraan pelatihan melalui penguasaan terhadap dasar hukum kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran dan kompetensi, kurikulum, evaluasi, fasilitas pendukung pelatihan dan pemanfaatannya, serta tata tertib penyelenggaraan pelatihan. Setelah mengikuti materi ini Bapak dan Ibu mampu menjelaskan aspek substansi dan administratif penyelenggaraan pelatihan.
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018hadiarnowo
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang analisis isu kontemporer dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Beberapa isu strategis yang diangkat antara lain pertumbuhan penduduk, kelangkaan sumber daya alam, dan pergeseran konflik ke daerah ekuator.
3. Analisis isu diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan dan menjadi agen
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)FatihElluqmani
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan kepemimpinan pengawas pelayanan publik digital yang mencakup tujuan pembelajaran, materi pelatihan, dan fokus pembahasan seputar konsep dan kebijakan pelayanan publik digital serta tantangan implementasinya."
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya internalisasi integritas dan pembangunan sistem integritas untuk mencegah korupsi. Beberapa poin pentingnya adalah menanamkan nilai-nilai dasar anti korupsi pada aparatur sipil negara, penyelarasan nilai organisasi dengan nilai anti korupsi, serta penerapan berbagai program seperti kode etik, pengukuran kinerja, dan pengembangan sumber daya manusia untuk memb
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas berbagai metode pelatihan untuk aparatur sipil negara seperti pelatihan klasikal, blended learning, dan distance learning.
2. Juga dibahas mengenai penyempurnaan kurikulum pelatihan untuk pembentukan karakter dan penguatan kompetensi teknis aparatur sipil negara.
3. Dokumen tersebut memberikan panduan mengenai isu-isu yang mungkin muncul d
Modul ini membahas konsep dan kebijakan pelayanan publik digital. Efektifitas pelayanan publik merupakan amanah undang-undang yang bertujuan memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat. Namun, kinerja pelayanan publik di Indonesia masih belum memuaskan karena berbagai masalah seperti prosedur yang berbelit-belit dan kurang transparan. E-government diperkenalkan sebagai langkah untuk meningkatkan efektifitas pelayanan dengan
Dokumen tersebut membahas tentang kerjasama antar lembaga pemerintah dan dasar-dasar hukum yang mengatur kerjasama tersebut. Terdapat penjelasan mengenai konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan asas pemerintahan, bentuk-bentuk kerjasama daerah, dan penyelenggaraan kerjasama daerah antar lembaga dan dengan pihak ketiga.
kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan pelatihan kepemimpinan pengawasLuqmanSuyanto
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dan menghasilkan rancangan strategi inovasi pelayanan publik pada unit organisasi instansinya.
SMART ASN 2024 Membangun Tenaga Kesehatan yang Kompeten dan KompetitifSiti Sahati
Dokumen tersebut membahas strategi pembangunan Sumber Daya Manusia aparatur negara (ASN) Indonesia yang kompeten dan kompetitif hingga tahun 2024, meliputi (1) pengembangan nilai-nilai seperti beretika, berkolaborasi, dan berinovasi, (2) peningkatan kinerja melalui pelatihan dan pengembangan karir, serta (3) modernisasi sistem rekrutmen dan seleksi dengan pendekatan berbasis kompetensi.
Teks tersebut membahas tentang akuntabilitas dalam pelayanan publik. Secara garis besar, teks tersebut menjelaskan pentingnya akuntabilitas bagi PNS, aspek-aspek akuntabilitas, tingkatan akuntabilitas, dan cara menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Teks tersebut juga memberikan contoh perilaku yang diharapkan dari PNS terkait transparansi, konflik kepentingan, dan penggunaan sumber daya negara secar
Sambutan kunci (keynote speech) Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN) LAN-RI pada
Webinar Peringatan Hari Statistik Nasional 2021
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu
Dokumen tersebut membahas tentang akuntabilitas PNS dalam menjalankan tugasnya. Secara konseptual, akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah seseorang atau lembaga. Prinsip-prinsip akuntabilitas meliputi komitmen kuat, sistem yang menjamin penggunaan sumber daya sesuai peraturan, pencapaian tujuan dan sasaran, serta orientasi pada visi dan misi. PNS di
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian ASN dan jenis-jenis pegawai ASN, hak dan kewajiban pegawai ASN, serta organisasi dan larangan-larangan yang berlaku bagi ASN."
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah. Zona Integritas merupakan unit kerja contoh yang menerapkan reformasi birokrasi untuk mencapai tujuan tersebut, meliputi manajemen perubahan, penataan sistem, dan peningkatan kualitas pelayanan. Dokumen ini menjelaskan kerangka kerja
Materi ini membekali Bapak dan Ibu dengan kemampuan menjelaskan sistem penyelenggaraan pelatihan melalui penguasaan terhadap dasar hukum kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran dan kompetensi, kurikulum, evaluasi, fasilitas pendukung pelatihan dan pemanfaatannya, serta tata tertib penyelenggaraan pelatihan. Setelah mengikuti materi ini Bapak dan Ibu mampu menjelaskan aspek substansi dan administratif penyelenggaraan pelatihan.
Bahan tayang diklatsar-analisis isu kontemporer-gol iii-2018hadiarnowo
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang analisis isu kontemporer dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Beberapa isu strategis yang diangkat antara lain pertumbuhan penduduk, kelangkaan sumber daya alam, dan pergeseran konflik ke daerah ekuator.
3. Analisis isu diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan dan menjadi agen
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)FatihElluqmani
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan kepemimpinan pengawas pelayanan publik digital yang mencakup tujuan pembelajaran, materi pelatihan, dan fokus pembahasan seputar konsep dan kebijakan pelayanan publik digital serta tantangan implementasinya."
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya internalisasi integritas dan pembangunan sistem integritas untuk mencegah korupsi. Beberapa poin pentingnya adalah menanamkan nilai-nilai dasar anti korupsi pada aparatur sipil negara, penyelarasan nilai organisasi dengan nilai anti korupsi, serta penerapan berbagai program seperti kode etik, pengukuran kinerja, dan pengembangan sumber daya manusia untuk memb
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas berbagai metode pelatihan untuk aparatur sipil negara seperti pelatihan klasikal, blended learning, dan distance learning.
2. Juga dibahas mengenai penyempurnaan kurikulum pelatihan untuk pembentukan karakter dan penguatan kompetensi teknis aparatur sipil negara.
3. Dokumen tersebut memberikan panduan mengenai isu-isu yang mungkin muncul d
Modul ini membahas konsep dan kebijakan pelayanan publik digital. Efektifitas pelayanan publik merupakan amanah undang-undang yang bertujuan memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat. Namun, kinerja pelayanan publik di Indonesia masih belum memuaskan karena berbagai masalah seperti prosedur yang berbelit-belit dan kurang transparan. E-government diperkenalkan sebagai langkah untuk meningkatkan efektifitas pelayanan dengan
Dokumen tersebut membahas tentang kerjasama antar lembaga pemerintah dan dasar-dasar hukum yang mengatur kerjasama tersebut. Terdapat penjelasan mengenai konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan asas pemerintahan, bentuk-bentuk kerjasama daerah, dan penyelenggaraan kerjasama daerah antar lembaga dan dengan pihak ketiga.
kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan pelatihan kepemimpinan pengawasLuqmanSuyanto
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dan menghasilkan rancangan strategi inovasi pelayanan publik pada unit organisasi instansinya.
SMART ASN 2024 Membangun Tenaga Kesehatan yang Kompeten dan KompetitifSiti Sahati
Dokumen tersebut membahas strategi pembangunan Sumber Daya Manusia aparatur negara (ASN) Indonesia yang kompeten dan kompetitif hingga tahun 2024, meliputi (1) pengembangan nilai-nilai seperti beretika, berkolaborasi, dan berinovasi, (2) peningkatan kinerja melalui pelatihan dan pengembangan karir, serta (3) modernisasi sistem rekrutmen dan seleksi dengan pendekatan berbasis kompetensi.
Teks tersebut membahas tentang akuntabilitas dalam pelayanan publik. Secara garis besar, teks tersebut menjelaskan pentingnya akuntabilitas bagi PNS, aspek-aspek akuntabilitas, tingkatan akuntabilitas, dan cara menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Teks tersebut juga memberikan contoh perilaku yang diharapkan dari PNS terkait transparansi, konflik kepentingan, dan penggunaan sumber daya negara secar
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya akuntabilitas dan integritas bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan pelayanan publik yang baik. Terdapat penjelasan konsep akuntabilitas secara teoritis dan panduan perilaku yang dapat mendorong terciptanya akuntabilitas dan integritas dalam pelaksanaan tugas. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kinerja ASN dalam melayani masyarakat secara jujur dan bertangg
Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Responsibilitas lebih menekankan pada kewajiban, sedangkan akuntabilitas lebih menekankan pada pertanggungjawaban atas kewajiban tersebut.
Studi kasus pertanggungjawaban unit kerja ke pemerintah daerah, pemerintah daerah ke pemerintah pusat, dan pemerintah pusat
Pelatihan ini membahas nilai-nilai dasar akuntabilitas bagi PNS, termasuk konsep, mekanisme, dan penerapannya dalam konteks organisasi pemerintahan. Peserta diharapkan mampu memahami dan menerapkan akuntabilitas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...Asep Muhamad Ferdiana
Board of Directors adalah istilah yang digunakan di Amerika Serikat untuk kelompok pengawas dan pengelola perusahaan yang terdiri dari perwakilan pemegang saham mayoritas, pendiri perusahaan, kreditor utama, dan orang-orang yang berjasa pada perusahaan
Dokumen tersebut membahas penerapan konsep good governance di Indonesia. Tiga poin utama dalam ringkasan adalah (1) good governance berarti pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip seperti transparansi dan akuntabilitas, (2) upaya untuk mewujudkan good governance di Indonesia meliputi peningkatan integritas pelaku pemerintahan dan kondisi politik, ekonomi, dan sosial masyarakat, (3) masih banyak tantangan dalam penerapan good governance
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang definisi good governance dan clean governance serta prinsip-prinsipnya seperti pelayanan publik yang efisien, supremasi hukum, dan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Juga dibahas tantangan dalam menerapkan good governance seperti birokrasi yang belum efisien dan lemahnya penegakan hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang etika profesi bagi pegawai negeri sipil. Terdapat penjelasan mengenai tujuan pendidikan etika profesi untuk mempersiapkan pegawai negeri yang beretika dan berfokus pada kepuasan masyarakat. Juga dibahas mengenai pentingnya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel serta upaya reformasi birokrasi untuk mencapai good governance.
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government Corporate Governance , Uni...Rizki Aditama
Dokumen tersebut membahas tentang konsep-konsep Good Governance dan Good Corporate Governance. Good Governance mencakup 14 prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan lingkungan hidup. Sedangkan Good Corporate Governance pada perusahaan mencakup 5 dasar seperti perlindungan pemegang saham, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas dewan komisaris. Penerapan kedua konsep tersebut di Indonesia perlu mempertimbangkan budaya organ
BE & GG, Rizki Aditama, Hapzi Ali, Good Government Corporate Governance , Uni...
Akuntabilitas
1. LATSAR CPNS ANGKATAN LX TAHUN 2019 KABUPATEN KETAPANG
Tim Penulis Modul. 2015. Akuntabilitas Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: LAN
Nama : ALFONSUS LIGUORI WILMAN ANTHONY
NIP :
Materi : AKUNTABILITAS
Pemateri :
Hari/Tanggal :
RESUME
Kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya,
kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab,
sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai.
Aspek - Aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan,
Akuntabilitas berorientasi pada hasil, Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, Akuntabilitas memerlukan
konsekuensi, serta Akuntabilitas memperbaiki kinerja.
Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama (Bovens, 2007), yaitu pertama,untuk menyediakan kontrol
demokratis (peran demokrasi); Kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran
konstitusional); Ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).
Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: akuntabilitas vertical (vertical accountability), dan
akuntabilitas horizontal (horizontal accountability). Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda yaitu
akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas
stakeholder.
Ketersediaan informasi publik telah memberikan pengaruh yang besar pada berbagai sektor dan urusan
publik di Indonesia. Salah satu tema penting yang berkaitan dengan isu ini adalah perwujudan transparansi tata
kelola keterbukaan informasi publik, dengan diterbitkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.
Keterbukaan informasi memungkinkan adanya ketersediaan (aksesibilitas) informasi bersandar pada
beberapa prinsip. Prinsip yang paling universal (berlaku hampir diseluruh negara dunia) adalah sebagai berikut :
Maximum Access Limited Exemption (MALE), permintaan tidak perlu disertai alasan, mekanisme yang
sederhana, murah, dan cepat, informasi harus utuh dan benar, informasi proaktif, serta perlindungan pejabat yang
beritikad baik.
Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Hal ini
berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi etika birokrasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Etika pelayanan publik adalah suatu panduan atau pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan
2. LATSAR CPNS ANGKATAN LX TAHUN 2019 KABUPATEN KETAPANG
Tim Penulis Modul. 2015. Akuntabilitas Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: LAN
publik atau birokrat untuk menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Buruknya sikap aparat sangat
berkaitan dengan etika.
Informasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan harus relevant (relevan), reliable
(dapat dipercaya), understandable (dapat dimengerti), serta comparable (dapat diperbandingkan), sehingga dapat
digunakan sebagaimana mestinya oleh pengambil keputusan dan dapat menunjukkan akuntabilitas publik.
Ada 2 jenis umum konflik kepentingan yaitu keuangan (enggunaan sumber daya lembaga termasuk dana,
peralatan atau sumber daya aparatur untuk keuntungan pribadi) dan non keuangan (penggunaan posisi atau
wewenang untuk membantu diri sendiri dan /atau orang lain).
PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik
kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan
tugas dan fungsinya.
ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut yaitu nilai dasar, kode etik dan kode
perilaku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan
sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, serta
profesionalitas jabatan.
Pengambilan keputusan secara akuntabel dan beretika berarti dapat membuat keputusan dan tindakan yang
tepat dan akurat. Sebuah keputusan yang akuntabel dan beretika sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan
keyakinan terhadap masyarakat dalam pekerjaan pemerintahan. Dalam praktiknya, penempatan kepentingan
umum berarti bahwa: Memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias; Bertindak adil dan
mematuhi prinsip-prinsip due process; Akuntabel dan transparan; Melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan
efisien; Berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode sektor publik etika sesuai dengan organisasinya
serta mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan.
Ada banyak aspek yang harus diperhatikan dalam menciptakan lingkungan organisasi yang akuntabel.
Aspek-aspek tersebut yaitu: kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab (responsibilitas), keadilan,
kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi.