bahan dari berbagai sumber untuk pelatihan "memaksimalkan Koordinasi fungsi Kehumasan untuk staf Suku dinas Komunikasi dan Informatika dan kehumasan Jakarta Utara
bahan dari berbagai sumber untuk pelatihan "memaksimalkan Koordinasi fungsi Kehumasan untuk staf Suku dinas Komunikasi dan Informatika dan kehumasan Jakarta Utara
Tugas, tantangan, dan kendala profesi public relationsArdiansah Danus
Posisi Public Relations merupakan posisi yang sangat sentral dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Public Relations memegang peranan penting dalam menumbuhkan ikatan emosional yang baik antara atasan dengan bawahan, Public Relations juga berperan dalam usahanya untuk menanamkan saling kepercayaan dan loyalitas antara organisasi dengan publiknya. Oleh karena itu, seorang Public Relations perlu mengetahui tugas, tantangan, dan kendala yang dihadapi saat menjalani profesi tersebut. Berikut ini penjelasannya.
Dalam perkembangannya sosok PNS yang profesional dan mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya masih sangat minim, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berorientasi pada Diklat Prajabatan yang lebih inovatif, dan menghasilkan peserta untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan, dan aktualisasi di satuan kerja pada instansi masing-masing PNS dan merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian, nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut melekat dalam diri masing-masing PNS, dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi dimanapun kita ditempatkan.
Tujuan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS ini adalah untuk membentuk PNS yang berkarakter, profesional, akuntabel, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, beretika publik, memiliki kompetensi mutu, dan diharapkan menghindari praktek korupsi dilingkungan kerja masing-masing, dan menghasilkan PNS yang memahami tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa.
Dalam perkembangannya sosok PNS yang profesional dan mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya masih sangat minim, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berorientasi pada Diklat Prajabatan yang lebih inovatif, dan menghasilkan peserta untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan, dan aktualisasi di satuan kerja pada instansi masing-masing PNS dan merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian, nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut melekat dalam diri masing-masing PNS, dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi dimanapun kita ditempatkan.
Tujuan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS ini adalah untuk membentuk PNS yang berkarakter, profesional, akuntabel, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, beretika publik, memiliki kompetensi mutu, dan diharapkan menghindari praktek korupsi dilingkungan kerja masing-masing, dan menghasilkan PNS yang memahami tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa.
Musni Umar: Satpol PP Bangun Cinta dan Empati, Hilangkan Citra Negatif di Mas...musniumar
Satpol PP citranya sangat negatif di tengah masyarakat DKI Jakarta pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Dperlukan perubahan yang bermula dari mindset (cara pandang)
Pengertian demokrasi, Prinsip demokrasi, Karakter bangsa Indonesia yang Demokratis, Nilai Nilai Demokrasi, Nilai-Nilai Demokrasi Menurut harrison, yaitu mewujudkan Demokrasi Pancasila
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Bab 3sespimmen
1. BABIII
PENUTUP
13. Kesimpulan
a. Polri mempunyai kepentingan terhadap pers, dalam rangka
menciptakan opini publik yang positif. Pers dan Polri
mempunyai hubungan yang mutualistis, sama-sama saling
membutuhkan, pers membutuhkan Polri sebagai sumber
informasi untuk bahan pemberitaan, demikian pula Polri
membutuhkan pers sebagai media dalam rangka membangun
citra yang positif tentang Polri. Disinilah pentingnya hubungan
pers yang baik dibina oleh Subbaghumas polres sebagai
pembina fungsi kehumasan wilayah hukum polres setempat.
b. Subbaghumas polres sesuai dengan tugas, fungsi, dan
peranannya berupaya mencari cara yang terbaik dalam
mengkomunikasikan kebijakan/program dan keberhasilan Polri
kepada masyarakat melalui pers. Peranan bidang humas
terkhusus subbaghumas polres amat strategis dalam
merencanakan dan membuat format yang jitu sebagai upaya
membangun citra Polri yang positip, untuk selanjutnya
menyiapkan konsep mengenai berbagai kelebihan yang harus
“dijual”, tetapi juga mengeliminasi kerusakan akibat kelemahan
2. atau kesalahan dari kebijakan yang telah mendapatkan
dukungan masyarakat maupun publik yang berkepentingan
(Stakeholder).
c. Kemampuan (kompetensi) hubungan pers yang merupakan
salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh setiap petugas
humas tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang tanpa
pendidikan atau latihan tentang ilmu-ilmu kehumasan. Oleh
karena itu untuk mendapatkan personil dengan keahlian
kehumasan (PR) yang baik, Subbaghumas polres menugaskan
personilnya untuk mengikuti berbagai Dikjur dan pelatihan yang
dilaksanakan oleh kedinasan Polri, instansi dan lembaga
terkait.
14. Rekomendasi
a. Keberhasilan tugas dan peranan komuniti humas terkhusus
Subbaghumas polres sebagai basis terdepan dalam jajaran
kewilayahan telah memberikan kontribusi yang amat berarti
bagi pembangunan citra positif terhadap Polri, oleh karena itu
menyewa konsultan humas yang handal dalam rangka
memperbaiki kinerja humas perlu dipertimbangkan betapapun
tinggi biayanya, sehingga berbagai permasalahan di lapangan
yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian tidak menambah
carut marutnya citra polri di mata masyarakat kita sendiri
45
3. maupun di mata masyarakat internasional. Sebagai ilustrasi, di
beberapa negara bahkan secara khusus menunjuk atau
menyewa konsultan humas untuk memperbaiki citra
perusahaan yang sudah rusak maupun citra yang sedang
menurun, walaupun harus berkorban untuk membayar dengan
biaya tinggi.
b. Penghargaan yang layak terhadap profesionalisme kehumasan
tidak hanya berupa materi maupun benda yang bisa dihitung,
tetapi juga dapat berupa pendidikan kehumasan baik dilembaga
pendidikan Polri maupun di instansi departemen lainnya
sebagai tempat yang paling kredibel dalam melatih dan
menciptakan seorang petugas humas yang profesional serta
memiliki semangat/stamina tinggi, punya rasa ingin tahu, rasa
ingin membantu, daya ingat kuat, sopan, tenang, mengerti
psikologi manusia, mampu memperhitungkan dan menangani
hal-hal yang tak terduga, memiliki etika, bereaksi cepat,
mempunyai integritas tinggi terhadap tugas dan peranannya,
serta bersikap objektif terhadap wartawan.
c. Perlu adanya kerjasama yang antara dengan stasiun televisi
setempat (TVRI, TV Lokal dan radio dalam bentuk MOU
pelatihan) karena telah memiliki sarana audio-visual (stasiun
televisi dan radio /broadcasting) dengan teknologi terkini,
sebagai perangkat perang opini (psy war) dengan media
46
4. massa lain, serta sebagai wahana bagi para petugas humas
dalam menempa/melatih profesionalisme kehumasan. Hal ini
dilakukan agar komuniti humas terkhusus baghumas polres
dapat mensejajarkan diri dengan komuniti kehumasan lainnyal,
sehingga kinerja sesuai dengan standar kinerja humas (Public
Relations) pada umumnya.
47