Disampaikan pada Webinar dalam rangka
Knowledge Sharing bagi Pegawai Kementerian ESDM
Jakarta, 18 Oktober 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar dalam rangka
Knowledge Sharing bagi Pegawai Kementerian ESDM
Jakarta, 18 Oktober 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
Komunikasi publik atau public communication kini menjadi kajian yang makin hangat dari waktu ke waktu. Menilik pada istilahnya, komunikasi publik merupakan salah satu jenis atau bentuk komunikasi itu sendiri. Perlu dibedakan pengertian antara komunikasi publik dengan komunikasi massa. Dari segi cakupannya, komunikasi publik lebih besar ketimbang komunikasi massa.
Berinovasi Dalam Gelombang Disrupsi: Tantangan Sektor Publik di Era Revolusi ...Tri Widodo W. UTOMO
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Kajian Pengembangan Ekosistem Kearsipan Digital Arsip Nasional RI (ANRI)
Jakarta, 28 Maret 2019
Komunikasi publik atau public communication kini menjadi kajian yang makin hangat dari waktu ke waktu. Menilik pada istilahnya, komunikasi publik merupakan salah satu jenis atau bentuk komunikasi itu sendiri. Perlu dibedakan pengertian antara komunikasi publik dengan komunikasi massa. Dari segi cakupannya, komunikasi publik lebih besar ketimbang komunikasi massa.
Berinovasi Dalam Gelombang Disrupsi: Tantangan Sektor Publik di Era Revolusi ...Tri Widodo W. UTOMO
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Kajian Pengembangan Ekosistem Kearsipan Digital Arsip Nasional RI (ANRI)
Jakarta, 28 Maret 2019
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentDadang Solihin
10 November 2021 Kuliah Tamu Pemerintahan Cerdas (PEMDAS) Program Studi Magister Teknologi Informasi (MTI) Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Jakarta
Tugas, tantangan, dan kendala profesi public relationsArdiansah Danus
Posisi Public Relations merupakan posisi yang sangat sentral dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Public Relations memegang peranan penting dalam menumbuhkan ikatan emosional yang baik antara atasan dengan bawahan, Public Relations juga berperan dalam usahanya untuk menanamkan saling kepercayaan dan loyalitas antara organisasi dengan publiknya. Oleh karena itu, seorang Public Relations perlu mengetahui tugas, tantangan, dan kendala yang dihadapi saat menjalani profesi tersebut. Berikut ini penjelasannya.
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...infomagetan
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI UU 14/2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Disampaikan di MAGETAN,
15 DESEMBER 2011
BIO DATA
Bio Data
TUJUAN UNDANG-UNDANG
UU No. 14 tahun 2008
TUNTUTAN REFORMASI
TUNTUTAN REFORMASI DAN TRANSPARANSI
Jeremy Bentham, filsuf kelahiran Inggris lebih dari 250 tahun lalu menyebutkan:
Berbagai macam penyelewengan sangat mungkin terjadi pada lembaga yg tidak terbuka. Hanya dengan keterbukaan , pengawasan dan keadilan bisa terwujud
Meutghia Ganie Rochman, sosiolog:
Transparansi dan akuntabilitas adalah kata kunci reformasi birokrasi. (Tri Agung K, Kompas21/12/09).
Dari lima sasaran reformasi birokrasi yang pernah digadang-gadang berbagai kalangan, yakni;
1. Birokrasi yang bersih
2.Birokrasi yang efisien dan hemat
3.Birokrasi yang transparan
4.Birokrasi yang melayani, dan
5.Birokrasi yang terdesentralisasi,
Konon baru sasaran yang kelimalah (birokrasi yang terdesentralisasi) yang baru terlaksana.
Secara sederhana dapat dideskripsikan: UU KIP mengatur, bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi publik dari setiap Badan Publik, dan Badan Publik wajib menyediakan dan memberikannya. Apabila masyarakat (selaku pemohon informasi) tidak mendapatkan informasi publik yang dimintanya atau tidak puas atas pelayanan Badan Publik, dapat mengadukannya ke Komisi Informasi. Bahkan meminta keadilan sampai ke Mahkamah Agung. Untuk memudahkan pembahasan mengenai UU KIP ini, paling tidak ada sejumlah pertanyaan teknis;
1. INFORMASI YG BAGAIMANA YG HARUS DISEDIAKAN / DIBERIKAN BADAN PUBLIK?
2. BAGAIMANA PROSEDURNYA?
3. APAKAH SEMUA INFORMASI TERBUKA ATAU ADA PENGECUALIAN? BAGAIMANA
MENENTUKANNYA? SIAPA YG BERHAK MENENTUKAN INFORMASI YG DIKECUALIKAN?
4. APA PERAN KOMISI INFORMASI?
5. APA KRITERIA ATAU SIAPA SAJA YG DISEBUT BADAN PUBLIK?
6. LALU, BAGAIMANA BADAN PUBLIK MENGHADAPI PERMINTAAN INFORMASI DARI
MASYARAKAT DAN SIAPA PEJABAT YG BERTANGGUNGJAWAB?
7. INFORMASI PUBLIK APA SAJA YANG HARUS DIUMUMKAN SECARA BERKALA DAN
WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT ?
8.BAGAIMANA MELAKUKAN UJI KONSEKWENSI?
9. BAGAIMANA MELAKSANAKAN BANDING ADMINISTRATIF?
10. BAGAIMANA MENGAJUKAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI?
LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI
Keberadaan Komisi Informasi
LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI
Komisi Informasi Pusat dan Provinsi
Komisi Informasi Pusat bertugas:
menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi;
menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
3. Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, ...
Pengertian demokrasi, Prinsip demokrasi, Karakter bangsa Indonesia yang Demokratis, Nilai Nilai Demokrasi, Nilai-Nilai Demokrasi Menurut harrison, yaitu mewujudkan Demokrasi Pancasila
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Optimalisasi kemampuan humas guna membangun opini publik yang
1. OPTIMALISASI KEMAMPUAN HUMAS GUNA
MEMBANGUN OPINI PUBLIK YANG POSITIF
DALAM RANGKA TERWUJUDNYA KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
Oleh :
DADANG DJOKO KARYANTO .
KOMISARIS POLISI NRP: 72120646
POLRES MERANGIN
2. PENDAHULUAN
POKOK PERMASALAHAN
DASAR
1. Permasalahan dalam pers masih sering timbul, yaitu Media
massa masih sering menyalahtafsirkan pemberitaan
/informasi tentang Polri
2. Harapan masyarakat terhadap Polri amat tinggi yaitu Polri
mempunyai tugas & peranan sebagai pelindung, pengayom
dan pelayan masyarakat
3. Adanya keinginan untuk mengembangkan komunikasi
timbal balik antara Polri dan masyarakat
1. No. 40/1999 ttg PERS
2. UU No.14/ 2010 ttg KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
3. KEP KAPOLRI Nomor: Kep/336/VI/2010, tgl. 14 Juni 2010 ttg. Organisasi dan
Tata Kerja Polri (Polres)
4. PERKAP No.16/2010 ttg TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGK POLRI
2
3. PENDAHULUAN Lanjutan…
PERSOALAN
1. Bagaimana kemampuan bidang humas (Subbag
Humas Bag Ops Polres Merangin) dalam membina
hubungan dengan pers saat ini?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas
hubungan pers dengan Humas Polres (Subbag Humas
Bag Ops Polres Merangin) sehingga terbangun opini
publik yang positif?
3. Bagaimana kemampuan humas Polres (Subbag humas
Bag Ops) dalam membina hubungan pers sesuai
dengan yang diharapkan, sehingga terbangun opini
publik yang positif?
4. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Humas
Polres (Subbag Humas Bag Ops Polres Merangin) agar
kemampuan dalam membina hubungan pers menjadi
meningkat? 3
4. ALUR PIKIR
1. UU No. 40/1999 ttg PERS
2. UU No.14/ 2010 ttg KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
3. KEP KAPOLRI Nomor: Kep/336/VI/2010, tgl. 14 Juni 2010
ttg.Organisasi danTata Kerja Polri (Polres)
4. PERKAP No.16/2010 ttg TATACARA PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGK POLRI
OPINI PUBLIK YG
POSITIF &
TERWUJUDNYA
KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
REKOMENDASI
UPAYA
1. MENINGKATKAN SDM
2. MELAKS HUB DGN PERS .
KERMA /MOU DGN MEDIA
CETAK / ELEKTRONIK
3. MENINGKATAN SARPRAS
FAKTOR YG
MEMPENGARUHI
- INTERNAL
- EKSTERNAL
MASALAH :
KEMAMPUAN
HUMAS POLRES
MERANGIN BELUM
OPTIMAL
KONDISI YG
DIHARAPKAN :
KEMAMPUAN
HUMAS POLRES
MERANGIN TELAH
OPTIMAL
DATAAWAL :
1. Minimalisnya Jmlh
Personil &
Pengetahuan ttg
Kehumasan
2. Gaptek IT
3. Alut&Alsus tdk
dimiliki
LATAR BELAKANG
GRAND STRATEGI POLRI
THP II (2010-2014)
PARTNERSHIP BUILDING
KEMANDIRIAN POLRI
BLM MAKSIMAL
KONDISI SAAT INI
1. PERSONIL(MINIMALISNYA
KUANTIAS & KUALITAS)
2.PPID TDK MEMILIKI AKSES &
PEMAHAMAN KEHUMASAN
3. SARPRAS MINIMALIS & AWAM
THDP IT
4. TERTINGGAL INFORMASI TERKAIT
KECEPATAN & KECANGGIHAN IT
1. PERLUNYA KONSULTAN HUMAS
2. ADANYA REWARD THDP
PROFESIONALISME KEHUMASAN
3. PERLU ADANYA KERMA / MOU
DGN STASION TELEVISI & RADIO
SETEMPAT
OPTIMALISASI KEMAMPUAN HUMAS GUNA MEMBANGUN OPINI PUBLIK YANG POSITIF
DALAM RANGKATERWUJUDNYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
5. OPTIMALISASI KEMAMPUAN HUMASGUNA MEMBANGUN OPINI PUBLIK YANG POSITIF
DALAM RANGKATERWUJUDNYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
SUBYEK METODE OBYEK
Kapolres Merangin
Kabag Ops Polres
Kasubbag humas
1. Diklat/kejuruan
2. Press release
3. Press Tour
4. Pelatihan Wartawan
5. Kunjungan Pers
1.Personil Subbag
humas & PPID
2.Wartawan
3. Pemimpin Redaksi
FAKTOR-2 YG MEMPENGARUHI
INTERN EKSTERN
- JML PERSONIL YG KUALIFIKASI HUMAS
SANGAT TERBATAS
- SARPRAS TERBATAS
- DIKLAT KURANG
- SULITNYA KONTRIBUSI DATA INTERN
POLRI
- BEDA KEPENTINGAN POLRI & PERS
- PROFIT ORIENTASI PERS
- KEBIJAKAN MEDIA/PERS
BERTENTANGAN DGN POLRI
- KESENJANGAN ANTARA HARAPAN
MASY.THD.POLRI DAN REALITAS
LAPANGAN.
K O N D I S I
A W A L
INDIKATOR
1. Kualitas dan
kuantitas SDM
Subbaghumas
polres kurang
2. Sarana &
Prasarana
kurang
3. Berita negatif
ttg Polri di
Media Massa
HUBUNGAN PERS
BELUM OPTIMAL
KONDISI YANG
DIHARAPKAN
FEED BACK
INSTRUMENTAL INPUT
1. UU No. 40/1999 ttg PERS
2. UU No.14/ 2010 ttg KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK
3. KEP KAPOLRI Nomor: Kep/336/VI/2010, tgl. 14 Juni
2010 ttg. Organisasi dan Tata Kerja Polri (Polres)
4. PERKAP No.16/2010 ttg TATA CARA PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGK POLRI
INDIKATOR
1. Kualitas dan
Kuantitas SDM
terpenuhi
2.Sarpras
terpenuhi
3.Tidak adanya /
berkurangnya
berita negatif
ttg Polri
HUBUNGAN PERS
YANG OPTIMAL
6. RUANG LINGKUP
METODE & PENDEKATANYANG DI GUNAKAN
Pembahasan masalah judul ini dibatasi pada upaya Humas Polres (Subbag Humas Polres
Merangin) dalam mengoptimalkan kemampuan humas dan membina hubungan dengan
pers (para wartawan dan media masa) guna membangun opini publik yang positif dalam
rangka terwujudnya keterbukaan informasi publik
MAKSUD DANTUJUAN
MAKSUD :
Suatu kegiatan penyelenggaraan naskah karya perorangan yang dibuat oleh seorang
anggota Polri terkait dengan bidang dan tugas masing-masing, sengaja dibuat dan
dipersembahkan sebagai persyaratan guna mengikuti kegiatan lekdik sekolah staf dan
pimpinan menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-51 T.A. 2011 untuk penyelenggaraan
wilayah hukum Polda Jambi
TUJUAN :
Untuk mengetahui bagaimana upaya dalam rangka mengoptimalisasi kemampuan
kehumasan Polri (Subbag Humas Polres Merangin) guna membangun opini publik yang
positif dalam rangka terwujudnya keterbukaan informasi publik.
1. Metode Deskriptif analisis
2. Pendekatan Pelaksanaan & Pengalaman Tugas
6
7. POKOK-POKOKPEMECAHANPERSOALAN
1. Kondisi Saat ini
. Personil (Minimalisnya Kuantitas & Kualitas)
Sarana & Prasarana (Terbatasnya Sarpras)
2. Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi (Intern dan
Ekstern)
a. Faktor Intern (Kekuatan / Strength)
Keberadaan Organisasi Polri s.d jajaran
Polsek (Mabes/ pusat –Polda/ Prov - Polres/
Kab-Polsek/ Kec – Babinkamtibmas/Desa)
Kebijakan Pimp Polri ttg Masimalisasi peran
Humas
Atensi Pimp utk meningkatkan kemampuan
personil Humas
7
8. POKOK-POKOKPEMECAHANPERSOALANLanjutan…
2. Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi (Intern dan
Ekstern)
b. Faktor Intern (Kelemahan/ Weakness )
Kualitas & kuantitas pers Humas jauh dari harapan
Keterbatasan SDM ttg pengetahuan Kehumasan
Kasubbag Humas selaku PPID yang menjabat bukan
orang yg memiliki kemampuan Kehumasan
Pemahaman ttg Fungsi Humas di jajaran masih
Minim
Subbag Humas & PPID s.d jajaran Polsek masih
awam terhadap IT
Kecepatan & Kecanggihan Media dlm Informasi tidak
terikuti oleh personil Humas
Alut & Alsus Kehumasan terbatas dan tertinggal
8
9. POKOK-POKOKPEMECAHANPERSOALANLanjutan…
2. Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi (Intern
dan Ekstern)
c. Faktor Ekstern( Peluang/ Opportunity)
Berita ttg Kriminalitas, Sex, Perang
mrpkn daya tarik bagi Pers & Pemirsa.
Program Hubungan Pers telah dilaks &
memenuhi kebutuhan Kegiatan
Kehumasan
TelahTerjalinnya Hubungan Personal
antara PPID Polres dgn Pers / para
Wartawan
9
10. POKOK-POKOKPEMECAHANPERSOALANLanjutan…
2. Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi (Intern
dan Ekstern)
d. Faktor Ekstern( Kendala/Treath)
Berbagai Kegiatan Kemasyarakatan &
Perkembangan Situasi sangat Cepat
Prinsip Media ingin Cepat dlm
penyampaian Informasi tanpa
memperhatikan Akurasi Informasi
Perbedaan Kepentingan &Visi Polri –
Pers, (The Bad News bagi Polri adlhThe
Best News bagi kalangan Pers)
10
11. POKOK-POKOKPEMECAHANPERSOALAN Lanjutan…
3. KondisiYang di Harapkan :
Kemampuan Menjalin dan Mengorganisir para
Wartawan/Pers.
KemampuanTeknis Jurnalistik
Tujuan Hubungan dengan Pers
Prinsip-prinsip Hubungan Pers yang Baik
Sarana dan Prasarana
11
12. POKOK-POKOKPEMECAHANPERSOALAN Lanjutan…
3. KondisiYang di Harapkan :
Kemampuan Menjalin dan Mengorganisir para
Wartawan/Pers. Utk membina hubungan maka
kegiatan yg dilaks oleh Subbag Humas adlh sbb:
a. Konferensi Pers
b. Press Briefing
c. PressTour
d. Special Event
e. Press Luncheon
f. Wawancara Pers
g. Kunjungan ke Kantor Redaksi
h. Komunikasi, Kerjasama yg baik & harmoni dg
Media Cetak/ Elektronik
i. Coffe Morning dg paraWartawan
12
13. POKOK-POKOKPEMECAHANPERSOALAN Lanjutan…
3. KondisiYang di Harapkan :
Kemampuan Tehnis Jurnalistik. Kemampuan yg
hrs dimiliki oleh personil Subbag Humas adlh sbb:
a. Menulis Press Release
b. Mengirim Press Release ke Media
c. Melakukan Follow Up mengenai Press
Release
13
14. POKOK-POKOKPEMECAHANPERSOALAN Lanjutan…
3. KondisiYang di Harapkan :
Tujuan Hubungan dgn Pers adlh :
Menciptakan Pengetahuan & Pemahaman
bagi khalayak tentang kebijakan dan organisasi
Polri. Supaya dpt sambutan yg positif & Image
/ Citra baik thdp Polri dari Masy, komuniti
Humas Polri hrs memegang komitmen :
a. Jujur (Berita yg disampaikan sesuai dgn fakta
yg terjadi & nyata dilapangan).
b. Netral (Bebas dari nilai-nilai & kepentingan
sepihak)
14
15. POKOK-POKOKPEMECAHANPERSOALAN Lanjutan…
3. KondisiYang di Harapkan :
Prinsip-prinsip hub Pers yang baik, adlh sbb:
a. Memahami & Melayani Media
b. Membangun Reputasi sbg Orang/ Institusi
yg dpt dipercaya
c. Menyediakan Press Release yg baik
d. Bekerjasama dlm Penyediaan Materi
e. Menyediakan fasilitasVerifikasi
f. Membangun hub Personal yg Kokoh
15
17. POKOK-POKOKPEMECAHANPERSOALAN Lanjutan…
4. Upaya Yang Dilakukan :
Meningkatkan Sumber Daya Manusia
adlh sbb:
a.Penambahan jmlh pers & program
pelatihan
b.Menyelenggarakan Coffe Morning
c.Menjalin kerma dgn Media Cetak /
Elektronik
d.Pengusulan pers Humas Polres/PPID utk
mengikuti Diklat Kehumasan
17
18. POKOK-POKOKPEMECAHANPERSOALAN Lanjutan…
4. Upaya Yang Dilakukan :
Melaksanakan Kegiatan Hubungan Pers
a. PressTour
b. Press Release
c. Mengadakan Pelatihan Wartawan (sbg media
tukar menukar info /pemikiran antara Polri dgn
Pers shg tercapai Mutual Understanding)
18
20. PENUTUP
1. Kesimpulan
Polri mempunyai kepentingan terhadap pers,
dalam rangka menciptakan opini publik yang
positif
Subbaghumas polres sesuai dengan tugas, fungsi,
dan peranannya berupaya mencari cara yang
terbaik dalam mengkomunikasikan
kebijakan/program dan keberhasilan Polri kepada
masyarakat melalui pers
Kemampuan (kompetensi) hubungan pers yang
merupakan salah satu keahlian yang harus dimiliki
oleh setiap petugas humas tidak dapat dilakukan
oleh sembarang orang tanpa pendidikan atau
latihan tentang ilmu-ilmu kehumasan
20
21. PENUTUP Lanjutan…
2. Rekomendasi
Perlunya Konsultan Humas
Adanya Reward thdp profesionalisme
Kehumasan
Perlu adanya kerma (MOU) dgn stasion
Televisi & Radio setempat
21