SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
C. Kedudukan Peraturan Perundangan dalam Sistem
Hukum Nasional
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR);
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Keputusan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
1. Peraturan Perundangan dalam
Sistem Hukum Nasional
C. Kedudukan Peraturan Perundangan dalam Sistem
Hukum Nasional
1. Merupakan peraturan yang tertulis.
2. Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan
oleh lembaga negara atau pejabat yang
berwenang.
3. Merupakan norma hukum atau aturan
yang mengatur pola tingkah laku.
4. Mengikat secara umum dan menyeluruh.
2. Sifat dan ciri-ciri serta arti penting
peraturan perundang-undangan
C. Kedudukan Peraturan Perundangan dalam Sistem
Hukum Nasional
3. Melaksanakan dan Mempertahankan UUD
NRI Tahun 1945
Melaksanakan dan
mempertahankan UUD NRI Tahun
1945 dapat dilakukan di
Lingkungan
Sekolah
Tempat
Tinggal
Masyarakat

More Related Content

What's hot

Pp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
Pp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerahPp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
Pp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerahCapung Humve
 
PP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNS
PP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNSPP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNS
PP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNSTrust Tour And Travel
 
Permendagri no 26 tahun 2020
Permendagri no 26 tahun 2020Permendagri no 26 tahun 2020
Permendagri no 26 tahun 2020TV Desa
 
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah DaerahUndang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah DaerahPenataan Ruang
 
Pengertian sumber hukum kepegawaian
Pengertian sumber hukum kepegawaianPengertian sumber hukum kepegawaian
Pengertian sumber hukum kepegawaianHendri Tovan
 
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat DaerahPeraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat DaerahPenataan Ruang
 
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang KelurahanPeraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang KelurahanPenataan Ruang
 
Penjelasan RUU MD3 (11 juli 2014)net
Penjelasan RUU MD3 (11 juli 2014)netPenjelasan RUU MD3 (11 juli 2014)net
Penjelasan RUU MD3 (11 juli 2014)netTata Taqiya
 
Tugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presiden
Tugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presidenTugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presiden
Tugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presidenOperator Warnet Vast Raha
 
Tugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPDTugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPDericalonsdale
 
RUU MD3 paripurna 11 juli 2014)net
RUU MD3  paripurna 11 juli 2014)netRUU MD3  paripurna 11 juli 2014)net
RUU MD3 paripurna 11 juli 2014)netTata Taqiya
 
Pp 38 2007 pembagian urusan pemerintahan lengkap
Pp 38 2007 pembagian urusan pemerintahan   lengkapPp 38 2007 pembagian urusan pemerintahan   lengkap
Pp 38 2007 pembagian urusan pemerintahan lengkapBilly Buhaiba
 
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3Winarto Winartoap
 
Pp41tahun2007 ttg organisasi perangkat daerah
Pp41tahun2007 ttg organisasi perangkat daerahPp41tahun2007 ttg organisasi perangkat daerah
Pp41tahun2007 ttg organisasi perangkat daerahNandang Sukmara
 

What's hot (18)

Uu 12 tahun_ 2008
Uu 12 tahun_ 2008Uu 12 tahun_ 2008
Uu 12 tahun_ 2008
 
Pp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
Pp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerahPp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
Pp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
 
PP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNS
PP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNSPP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNS
PP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNS
 
Permendagri no 26 tahun 2020
Permendagri no 26 tahun 2020Permendagri no 26 tahun 2020
Permendagri no 26 tahun 2020
 
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah DaerahUndang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 
Pengertian sumber hukum kepegawaian
Pengertian sumber hukum kepegawaianPengertian sumber hukum kepegawaian
Pengertian sumber hukum kepegawaian
 
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat DaerahPeraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 
Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan
 
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang KelurahanPeraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
 
Penjelasan RUU MD3 (11 juli 2014)net
Penjelasan RUU MD3 (11 juli 2014)netPenjelasan RUU MD3 (11 juli 2014)net
Penjelasan RUU MD3 (11 juli 2014)net
 
Tugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presiden
Tugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presidenTugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presiden
Tugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presiden
 
Tugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPDTugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPD
 
RUU MD3 paripurna 11 juli 2014)net
RUU MD3  paripurna 11 juli 2014)netRUU MD3  paripurna 11 juli 2014)net
RUU MD3 paripurna 11 juli 2014)net
 
Format kelembagaan
Format kelembagaanFormat kelembagaan
Format kelembagaan
 
Pp 38 2007 pembagian urusan pemerintahan lengkap
Pp 38 2007 pembagian urusan pemerintahan   lengkapPp 38 2007 pembagian urusan pemerintahan   lengkap
Pp 38 2007 pembagian urusan pemerintahan lengkap
 
Anggaran dasar afpm.fix
Anggaran dasar afpm.fixAnggaran dasar afpm.fix
Anggaran dasar afpm.fix
 
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3
 
Pp41tahun2007 ttg organisasi perangkat daerah
Pp41tahun2007 ttg organisasi perangkat daerahPp41tahun2007 ttg organisasi perangkat daerah
Pp41tahun2007 ttg organisasi perangkat daerah
 

Similar to BAB 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...iniPurwokerto
 
Bab8 JENIS HIERARKI.ppt
Bab8 JENIS  HIERARKI.pptBab8 JENIS  HIERARKI.ppt
Bab8 JENIS HIERARKI.pptOhanBurhan
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasionalBab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasionalandangkusuma
 
Semester 2 sma kls x p kn
Semester 2 sma kls x p knSemester 2 sma kls x p kn
Semester 2 sma kls x p knDzikri Fauzi
 
Pkn semester 2 kelas X - Dasar Negara, Konstitusi, Warga Negara
Pkn semester 2 kelas X - Dasar Negara, Konstitusi, Warga NegaraPkn semester 2 kelas X - Dasar Negara, Konstitusi, Warga Negara
Pkn semester 2 kelas X - Dasar Negara, Konstitusi, Warga NegaraYudistira Ydstr
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)sunnysidemochi
 
presentation1-140416042946-phpapp01.pdf
presentation1-140416042946-phpapp01.pdfpresentation1-140416042946-phpapp01.pdf
presentation1-140416042946-phpapp01.pdfJhonwilla2
 
Pkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah
Pkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan DaerahPkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah
Pkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan DaerahLisa Tri Setiawati
 
PPKn SMA kelas X K13N BAB 3
PPKn SMA kelas X K13N BAB 3PPKn SMA kelas X K13N BAB 3
PPKn SMA kelas X K13N BAB 3marissaweeka
 
lambang negara dan hierarki uu.pptx
lambang negara dan hierarki uu.pptxlambang negara dan hierarki uu.pptx
lambang negara dan hierarki uu.pptxWindaNurOctasya1
 
Uu no 12_th_2011
Uu no 12_th_2011Uu no 12_th_2011
Uu no 12_th_2011buayyaa
 
PPKn 8 Disiplin itu indah
PPKn 8 Disiplin itu indahPPKn 8 Disiplin itu indah
PPKn 8 Disiplin itu indahJajang Sulaeman
 
UU no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan.pdf
UU no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan.pdfUU no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan.pdf
UU no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan.pdfsahataps
 
UU_No_12_Tahun_2011_1.pdf
UU_No_12_Tahun_2011_1.pdfUU_No_12_Tahun_2011_1.pdf
UU_No_12_Tahun_2011_1.pdfSnowAngel27
 

Similar to BAB 2 (20)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...
 
Bab8 JENIS HIERARKI.ppt
Bab8 JENIS  HIERARKI.pptBab8 JENIS  HIERARKI.ppt
Bab8 JENIS HIERARKI.ppt
 
Undang-Undang
Undang-UndangUndang-Undang
Undang-Undang
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasionalBab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
 
Semester 2 sma kls x p kn
Semester 2 sma kls x p knSemester 2 sma kls x p kn
Semester 2 sma kls x p kn
 
PKn
PKnPKn
PKn
 
Pkn semester 2 kelas X - Dasar Negara, Konstitusi, Warga Negara
Pkn semester 2 kelas X - Dasar Negara, Konstitusi, Warga NegaraPkn semester 2 kelas X - Dasar Negara, Konstitusi, Warga Negara
Pkn semester 2 kelas X - Dasar Negara, Konstitusi, Warga Negara
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
 
presentation1-140416042946-phpapp01.pdf
presentation1-140416042946-phpapp01.pdfpresentation1-140416042946-phpapp01.pdf
presentation1-140416042946-phpapp01.pdf
 
Pkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah
Pkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan DaerahPkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah
Pkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah
 
PPKn SMA kelas X K13N BAB 3
PPKn SMA kelas X K13N BAB 3PPKn SMA kelas X K13N BAB 3
PPKn SMA kelas X K13N BAB 3
 
No 6-thn-2007
No 6-thn-2007No 6-thn-2007
No 6-thn-2007
 
lambang negara dan hierarki uu.pptx
lambang negara dan hierarki uu.pptxlambang negara dan hierarki uu.pptx
lambang negara dan hierarki uu.pptx
 
Uu 12 tahun 2011
Uu 12 tahun 2011Uu 12 tahun 2011
Uu 12 tahun 2011
 
Uu no 12_th_2011
Uu no 12_th_2011Uu no 12_th_2011
Uu no 12_th_2011
 
UU no. 12 tahun 2011
UU no. 12 tahun 2011UU no. 12 tahun 2011
UU no. 12 tahun 2011
 
PPKn 8 Disiplin itu indah
PPKn 8 Disiplin itu indahPPKn 8 Disiplin itu indah
PPKn 8 Disiplin itu indah
 
UU no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan.pdf
UU no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan.pdfUU no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan.pdf
UU no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan.pdf
 
UU_No_12_Tahun_2011_1.pdf
UU_No_12_Tahun_2011_1.pdfUU_No_12_Tahun_2011_1.pdf
UU_No_12_Tahun_2011_1.pdf
 

More from Hakman Hamdani

BAB II KETENTUAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DALAM UUD NRI TAHUN 1945
BAB II KETENTUAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DALAM UUD NRI TAHUN 1945BAB II KETENTUAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DALAM UUD NRI TAHUN 1945
BAB II KETENTUAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DALAM UUD NRI TAHUN 1945Hakman Hamdani
 
BAB II NORMA-NORMA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
BAB II NORMA-NORMA DALAM  KEHIDUPAN BERMASYARAKATBAB II NORMA-NORMA DALAM  KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
BAB II NORMA-NORMA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKATHakman Hamdani
 
BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAH...
BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAH...BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAH...
BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAH...Hakman Hamdani
 
BAB 2 PEMBUKAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
BAB 2 PEMBUKAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BAB 2 PEMBUKAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
BAB 2 PEMBUKAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Hakman Hamdani
 
BAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
BAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan BernegaraBAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
BAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan BernegaraHakman Hamdani
 
Materi Bab II kelas 9 Bagian A.
Materi Bab II kelas 9 Bagian A.Materi Bab II kelas 9 Bagian A.
Materi Bab II kelas 9 Bagian A.Hakman Hamdani
 
Materi Bab II kelas 9 Bagian A.
Materi Bab II kelas 9 Bagian A.Materi Bab II kelas 9 Bagian A.
Materi Bab II kelas 9 Bagian A.Hakman Hamdani
 
Materi Bab II kelas 7 Bagian A.
Materi Bab II kelas 7 Bagian A.Materi Bab II kelas 7 Bagian A.
Materi Bab II kelas 7 Bagian A.Hakman Hamdani
 
Materi Kelas 9 Bagian C
Materi Kelas 9 Bagian CMateri Kelas 9 Bagian C
Materi Kelas 9 Bagian CHakman Hamdani
 
Materi Kelas 8 Bab I Bagian C dan D
Materi Kelas 8 Bab I Bagian C dan DMateri Kelas 8 Bab I Bagian C dan D
Materi Kelas 8 Bab I Bagian C dan DHakman Hamdani
 
BAB I PPKN KELAS 9 PERTEMUAN KE 2
BAB I PPKN KELAS 9 PERTEMUAN KE 2BAB I PPKN KELAS 9 PERTEMUAN KE 2
BAB I PPKN KELAS 9 PERTEMUAN KE 2Hakman Hamdani
 
MATERI PPKN KELAS X PER TEMUAN KE 2
MATERI PPKN KELAS X PER TEMUAN KE 2MATERI PPKN KELAS X PER TEMUAN KE 2
MATERI PPKN KELAS X PER TEMUAN KE 2Hakman Hamdani
 
MATERI PPKN KELAS X KE 2
MATERI PPKN KELAS X KE 2MATERI PPKN KELAS X KE 2
MATERI PPKN KELAS X KE 2Hakman Hamdani
 

More from Hakman Hamdani (20)

BAB II KETENTUAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DALAM UUD NRI TAHUN 1945
BAB II KETENTUAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DALAM UUD NRI TAHUN 1945BAB II KETENTUAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DALAM UUD NRI TAHUN 1945
BAB II KETENTUAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DALAM UUD NRI TAHUN 1945
 
BAB II NORMA-NORMA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
BAB II NORMA-NORMA DALAM  KEHIDUPAN BERMASYARAKATBAB II NORMA-NORMA DALAM  KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
BAB II NORMA-NORMA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
 
BAB II
BAB IIBAB II
BAB II
 
BAB 2
BAB 2BAB 2
BAB 2
 
BAB 2
BAB 2BAB 2
BAB 2
 
BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAH...
BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAH...BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAH...
BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAH...
 
BAB 2 PEMBUKAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
BAB 2 PEMBUKAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BAB 2 PEMBUKAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
BAB 2 PEMBUKAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
 
BAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
BAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan BernegaraBAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
BAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
 
Materi Bab II kelas 9 Bagian A.
Materi Bab II kelas 9 Bagian A.Materi Bab II kelas 9 Bagian A.
Materi Bab II kelas 9 Bagian A.
 
Materi Bab II kelas 9 Bagian A.
Materi Bab II kelas 9 Bagian A.Materi Bab II kelas 9 Bagian A.
Materi Bab II kelas 9 Bagian A.
 
Materi Bab II kelas 7 Bagian A.
Materi Bab II kelas 7 Bagian A.Materi Bab II kelas 7 Bagian A.
Materi Bab II kelas 7 Bagian A.
 
Materi PPKN Kelas X
Materi PPKN Kelas X Materi PPKN Kelas X
Materi PPKN Kelas X
 
Materi Kelas 9 Bagian C
Materi Kelas 9 Bagian CMateri Kelas 9 Bagian C
Materi Kelas 9 Bagian C
 
Materi Kelas 8 Bab I Bagian C dan D
Materi Kelas 8 Bab I Bagian C dan DMateri Kelas 8 Bab I Bagian C dan D
Materi Kelas 8 Bab I Bagian C dan D
 
PPKN KELAS 7 BAB I
PPKN KELAS 7 BAB IPPKN KELAS 7 BAB I
PPKN KELAS 7 BAB I
 
Materi kls 7 ke 2
Materi kls 7 ke 2Materi kls 7 ke 2
Materi kls 7 ke 2
 
BAB I PPKN KELAS 9 PERTEMUAN KE 2
BAB I PPKN KELAS 9 PERTEMUAN KE 2BAB I PPKN KELAS 9 PERTEMUAN KE 2
BAB I PPKN KELAS 9 PERTEMUAN KE 2
 
MATERI PPKN KELAS X PER TEMUAN KE 2
MATERI PPKN KELAS X PER TEMUAN KE 2MATERI PPKN KELAS X PER TEMUAN KE 2
MATERI PPKN KELAS X PER TEMUAN KE 2
 
MATERI PPKN KELAS X KE 2
MATERI PPKN KELAS X KE 2MATERI PPKN KELAS X KE 2
MATERI PPKN KELAS X KE 2
 
MATERI PPKN KELAS 8
MATERI PPKN KELAS 8MATERI PPKN KELAS 8
MATERI PPKN KELAS 8
 

Recently uploaded

Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatArfiGraphy
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxsdn3jatiblora
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 

Recently uploaded (20)

Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 

BAB 2

  • 1. C. Kedudukan Peraturan Perundangan dalam Sistem Hukum Nasional 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah (PP); 5. Keputusan Presiden; 6. Peraturan Daerah Provinsi; 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 1. Peraturan Perundangan dalam Sistem Hukum Nasional
  • 2. C. Kedudukan Peraturan Perundangan dalam Sistem Hukum Nasional 1. Merupakan peraturan yang tertulis. 2. Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. 3. Merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur pola tingkah laku. 4. Mengikat secara umum dan menyeluruh. 2. Sifat dan ciri-ciri serta arti penting peraturan perundang-undangan
  • 3. C. Kedudukan Peraturan Perundangan dalam Sistem Hukum Nasional 3. Melaksanakan dan Mempertahankan UUD NRI Tahun 1945 Melaksanakan dan mempertahankan UUD NRI Tahun 1945 dapat dilakukan di Lingkungan Sekolah Tempat Tinggal Masyarakat