SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
UMAT ISLAM DAN KONTRIBUSI UMAT ISLAM INDONESIA



    Hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyu-Nya yang kini
terdapat dalam Al Qur’an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai rasul-Nya melalui
sunnah beliau yang kini tersimpan baik dalam kitab-kitab hadits.

I. Pendahuluan


   -   Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat
       berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Perilaku pemeluknya tidak lepas dari
       syari'at yang dikandung agamanya. Melaksanakan syari'at agama yang berupa hukum-
       hukum menjadi salah satu parameter ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya.
       Ada beberapa kata yang harus diberikan penjelasan dari judul di atas, yaitu: kontribusi,
       hukum Islam, perkembangan, hukum, dan nasional.
   -   Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukm yang
       berarti putusan (judgement) atau ketetapan (Provision). Dalam buku Ensiklopedi Hukum
       Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.3 Sementara
       dalam A Dictionary of Law dijelaskan tentang pengertian hukum sebagai berikut
   -   "Law is "the enforceable body of rules that govern any society or one of the 2
-   Sementara itu Rifyal Ka'bah mengemukakan bahwa hukum Islam adalah terjemahan dari
    istilah Syari'at Islam (asy-syari'ah al-lslamiyyah) atau fiqh Islam (al-fiqh a/- Islami).
    Syariat Islam dan fiqh Islam adalah dua buah istilah otentik Islam yang berasal dari
    perbendaharaan kajian Islam sejak lama. Kedua istilah ini dipakai secara bersama-sama
    atau silih berganti di Indonesia dari dahulu sampai sekarang dengan pengertian yang
    kadangkadang berbeda, tetapi juga sering mirip. Hal ini sering menimbulkan kerancuan-
    kerancuan di kalangan masyarakat bahkan di antara para ahli. Kaidah-kaidah yang
    bersumber dari Allah SWT kemudian lebih dikonkretkan diselaraskan dengan kebutuhan
    zamannya rnelalui ijtihad atau penemuan hukum oleh para mujtahid dan pakar di
    bidangnya masing-masing, baik secara perorangan maupoun kolektif. Dalam perjalanan
    kodifikasi hukum nasional Indonesia, keberadaan hukum Islam sangat penting, selain
    sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum 3 Islam juga menjadi inspirator
    dan dinamisator dalam pengembangan hukum nasional. Hukum Islam sangat dekat
    dengan sosioantropologis bangsa Indonesia, sehingga kehadirannya dapat dengan mudah
    diterima oleh masyarakat luas. Kedekatan sosioantropologis Hukum Islam dengan
    masyarakatnya menjadi fenomena tersendiri ditandai dengan maraknya upaya formalisasi
    pemberlakuan syari'at Islam di berbagai wilayah di Indonesia.
-   Sebagai negara berdasar atas hukum yang berfalsafah Pancasila, negara melindungi
      agama, penganut agama, bahkan berusaha memasukkan hukum agama ajaran dan hukum
      agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana pernyataan the
      founding father RI, Mohammad Hatta, bahwa dalam pengaturan negara hukum Republik
      Indonesia, syari'at Islam berdasarkan AI-Qur'an dan Hadis dapat dijadikan peraturan
      perundang-undangan Indonesia sehingga orang Islam mempunyai sistem syari'at yang
      sesuai dengan kondisi Indonesia.7 Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dalam salah satu
      konsiderannya menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai
      Undang-Undang Dsar 1945, dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan
      dengan konstitusi tersebut.8


SUMBER HUKUM ISLAM

      •   AL-QUR’AN

          Al-Qur’an adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad
          SAW,yang di dalamnya terkandung perintah Allah SWT yang sifatnya berkaitan
          dengan hukum. Al-Qur’an adalah sumber pertunjuk bagi seluruh manusia untuk
          semua bidang kehidupan dan keperluan mereka, untuk hidup didunia ini atau bekal
          akhirat kelak.

      •   HADIST / SUNNAH

          Hadist berasal dari bahasa arab, yang artinya ucapan atau perkataan,sedangkan
          sunnah menurut bahasa arab artinya perjalananm pekerjaan, atau cara dan menurut
          syar’I adalah “sabda”atau perkataan, perbuatan atau keterangan / persetujuan (taqrir)
          yaitu sesuatu yang dikatakan atau diperbuat sahabat dan ditetapkan Nabi Muhammad
          saw.

      •   Hubungan Al-qur’an dan Al-hadist / sunnah

          Al-qur’an adalah sumber ajaran yang utama (pokok), sedangkan hadist / as-sunnah
          merupakan sumber ajaran kedua setelah qur’an, umat muslim tidak bias hanya
          menggunakan Al-qur’an semata, karena ayat-ayat al-qur’an bersifat global (tidak
          terperinci), hal-hal yang dinyatakan Allah Swt lewat ayat-Nya belum jelas dapat
          terlihat dalam bentuk perkataan, perbuatan, perbuatan nabi yang berperan sebagai
          sumber ajaran dan sumber hukum.
II. Pembahasan
    Sistem hukum yang mewarnai hukum nasional10 kita di Indonesia selama ini pada dasarnya
terbentuk atau dipengaruhi oleh tiga pilar subsistem hukum yaitu sistem hukum barat, hukum
adat dan sistem hukum Islam, yang masing-masing menjadi sub-sistem hukum dalam sistem
hukum Indonesia.
    Sistem Hukum Barat merupakan warisan penjajah kolonial Belanda yang selama 350 tahun
menjajah Indonesia. Penjajahan tersebut sangat berpengaruh pada sistem hukum nasional kita.
Sementara Sistem Hukum Adat bersendikan atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, dan
untuk dapat sadar akan sistem hukum adat orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang
hidup di dalam masyarakat Indonesia. Kemudian sistem Hukum Islam, yang merupakan sistem
hukum yang bersumber pada kitab suci AIquran dan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad
dengan hadis/sunnah-Nya serta dikonkretkan oleh para mujtahid dengan ijtihadnya.
    Dari ketiga sistem hukum di atas secara objektif dapat kita nilai bahwa hukum Islamlah ke
depan yang lebih berpeluang memberi masukan bagi pembentukan hukum nasional. Selain
karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan adanya kedekatan emosional dengan
hukum Islam juga karena sistem hukum barat/kolonial sudah tidak berkembang lagi sejak
kemerdekaan Indonesia, sementara hukum adat juga tidak memperlihatkan sumbangsih yang
besar bagi pembangunan hukum nasional, sehingga harapan utama dalam pembentukan hukum
nasional adalah sumbangsih hukurn Islam.
1   Undang-undang yang sudah ada dan berlaku saat ini seperti, UU Perkawinan, UU
    Peradilan Agama, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Pengelolaan Zakat, dan UU
    Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam serta beberapa undang-undang lainnya
    yang langsung maupun tidak langsung memuat hukum Islam seperti UU Nomor 10
    Tahun 1998 tentang perbankan yang mengakui keberadaan Bank Syari'ah dengan
    prinsip syari'ahnya., atau UU NO. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang
    semakin memperluas kewenangannya, dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang
    Perbankan Syariah.
2   Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih kurang 90 persen beragama Islam
    akan memberikan pertimbangan yang signifikan dalam mengakomodasi
    kepentingannya. Kesadaran umat Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari.
    Banyak aktifitas keagamaan masyarakat yang terjadi selama ini merupakan cerminan
    kesadaran mereka menjalankan Syari'at atau hukum Islam, seperti pembagian zakat
    dan waris.


      KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI
                                    INDONESIA
1. Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan disahkan dan diundangkan di Jakarta Pada tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran
Negara Tahun '1974 No. Tambahan Lembaran Negara Nomer 3019).
2. Undang-Undang Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1989
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 3400).
3. Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU ini adalah perbuatan atau
kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang antara lain meliputi:
bank syari'ah, lembaga kuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah,
reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah,
sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga
keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.
4. Undang-Undang Pengelolaan Zakat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggaI 23 September 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 164, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 3885).
5. Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh Undang-
Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa
Aceh disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun1999 No.172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No.3893).
6. Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 4134).
7. Kompilasi Hukum Islam Perwujudan hukum bagi umat Islam di Indonesia terkadang
menimbulkan pemahaman yang berbeda. Akibatnya, hukum yang dijatuhkan sering terjadi
perdebatan di kalangan para ulama. Karena itu diperlukan upaya penyeragaman pemahaman
dan kejelasan bagi kesatuan hukum Islam.
8. Undang-undang tentang Wakaf Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 No. 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
No. 4459).
9. Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh, Semakin menegaskan legalitas penerapan syariat Islam di Aceh.
Syariat Islam yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi ibadah, al-ahwal al-
syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha
(peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syi'ar, dan pembelaan Islam.
10. Undang-undang Tentang Perbankan Syari'ah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang
diundangkan pada tanggal 10 November 1998, menandai sejarah baru di bidang perbankan
yang mulai memberlakukan sistem ganda duel system banking di Indonesia, yaitu sistem
perbankan konvensional dengan piranti bunga, dan sistem perbankan dengan peranti akad-
akad19 yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

More Related Content

What's hot

Makalah filsafat ilmu ILMU PENGETAHUAN DAN PENGETAHUAN ILMIAH
Makalah filsafat ilmu ILMU PENGETAHUAN DAN PENGETAHUAN ILMIAHMakalah filsafat ilmu ILMU PENGETAHUAN DAN PENGETAHUAN ILMIAH
Makalah filsafat ilmu ILMU PENGETAHUAN DAN PENGETAHUAN ILMIAHSoga Biliyan Jaya
 
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaJelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaSusanti Susanti
 
MAKALAH_Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia
MAKALAH_Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa IndonesiaMAKALAH_Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia
MAKALAH_Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa IndonesiaShally Rahmawaty
 
PKn sebagai MPK Matakuliah Pengembangan Kepribadian
PKn sebagai MPK Matakuliah Pengembangan KepribadianPKn sebagai MPK Matakuliah Pengembangan Kepribadian
PKn sebagai MPK Matakuliah Pengembangan KepribadianRisdawati Hutabarat
 
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
 
Penerapan Asas Tut Wuri Handayani Sebagai Landasan Sejarah Pendidikan Nasion...
Penerapan Asas Tut Wuri Handayani Sebagai Landasan Sejarah  Pendidikan Nasion...Penerapan Asas Tut Wuri Handayani Sebagai Landasan Sejarah  Pendidikan Nasion...
Penerapan Asas Tut Wuri Handayani Sebagai Landasan Sejarah Pendidikan Nasion...Rahma Siska Utari
 
Pancasila dalam penjajahan, zaman proklamasi dan kemerdekaan
Pancasila dalam penjajahan, zaman proklamasi dan kemerdekaanPancasila dalam penjajahan, zaman proklamasi dan kemerdekaan
Pancasila dalam penjajahan, zaman proklamasi dan kemerdekaanNur Pratiwi
 
Bab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesia
Bab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesiaBab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesia
Bab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesiaSyaiful Ahdan
 
Makalah pendidikan kewarganegaraan
Makalah pendidikan kewarganegaraanMakalah pendidikan kewarganegaraan
Makalah pendidikan kewarganegaraanMuhammad Irwan
 
Makalah manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial
Makalah manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosialMakalah manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial
Makalah manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosialDini Nur Hanifah
 
Makalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
Makalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraMakalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
Makalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraAmphie Yuurisman
 
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...Nia Khusnul Chotimah
 
Laporan hasil wawancara kelompok 4
Laporan hasil wawancara   kelompok 4Laporan hasil wawancara   kelompok 4
Laporan hasil wawancara kelompok 4Wahyuda5
 

What's hot (20)

Makalah filsafat ilmu ILMU PENGETAHUAN DAN PENGETAHUAN ILMIAH
Makalah filsafat ilmu ILMU PENGETAHUAN DAN PENGETAHUAN ILMIAHMakalah filsafat ilmu ILMU PENGETAHUAN DAN PENGETAHUAN ILMIAH
Makalah filsafat ilmu ILMU PENGETAHUAN DAN PENGETAHUAN ILMIAH
 
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaJelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
 
Pertanyaan presentasi
Pertanyaan presentasiPertanyaan presentasi
Pertanyaan presentasi
 
MAKALAH_Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia
MAKALAH_Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa IndonesiaMAKALAH_Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia
MAKALAH_Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia
 
Aliran kritisisme
Aliran kritisismeAliran kritisisme
Aliran kritisisme
 
PKn sebagai MPK Matakuliah Pengembangan Kepribadian
PKn sebagai MPK Matakuliah Pengembangan KepribadianPKn sebagai MPK Matakuliah Pengembangan Kepribadian
PKn sebagai MPK Matakuliah Pengembangan Kepribadian
 
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
 
Penerapan Asas Tut Wuri Handayani Sebagai Landasan Sejarah Pendidikan Nasion...
Penerapan Asas Tut Wuri Handayani Sebagai Landasan Sejarah  Pendidikan Nasion...Penerapan Asas Tut Wuri Handayani Sebagai Landasan Sejarah  Pendidikan Nasion...
Penerapan Asas Tut Wuri Handayani Sebagai Landasan Sejarah Pendidikan Nasion...
 
Pancasila dalam penjajahan, zaman proklamasi dan kemerdekaan
Pancasila dalam penjajahan, zaman proklamasi dan kemerdekaanPancasila dalam penjajahan, zaman proklamasi dan kemerdekaan
Pancasila dalam penjajahan, zaman proklamasi dan kemerdekaan
 
Bab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesia
Bab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesiaBab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesia
Bab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesia
 
Makalah pendidikan kewarganegaraan
Makalah pendidikan kewarganegaraanMakalah pendidikan kewarganegaraan
Makalah pendidikan kewarganegaraan
 
Jurnal lengkap
Jurnal lengkapJurnal lengkap
Jurnal lengkap
 
Makalah manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial
Makalah manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosialMakalah manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial
Makalah manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial
 
Laporan hasil analisis
Laporan hasil analisisLaporan hasil analisis
Laporan hasil analisis
 
Makalah Ragam Bahasa Indonesia
Makalah Ragam Bahasa IndonesiaMakalah Ragam Bahasa Indonesia
Makalah Ragam Bahasa Indonesia
 
Makalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
Makalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraMakalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
Makalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
 
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
 
Makalah shalat
Makalah shalatMakalah shalat
Makalah shalat
 
Laporan hasil wawancara kelompok 4
Laporan hasil wawancara   kelompok 4Laporan hasil wawancara   kelompok 4
Laporan hasil wawancara kelompok 4
 
Resume kuliah tamu
Resume kuliah tamuResume kuliah tamu
Resume kuliah tamu
 

Viewers also liked

Hukum islam dan kontribusi umat islam indonesia
Hukum islam dan kontribusi umat islam indonesiaHukum islam dan kontribusi umat islam indonesia
Hukum islam dan kontribusi umat islam indonesiaRaja fath
 
MATERI TAMBAHAN MATA KULIAH PANCASILA
MATERI TAMBAHAN MATA KULIAH PANCASILAMATERI TAMBAHAN MATA KULIAH PANCASILA
MATERI TAMBAHAN MATA KULIAH PANCASILAlatifstpp
 
Konsep politik islam
Konsep politik islamKonsep politik islam
Konsep politik islamujang77
 
Makalah islam indonesia zaman modern dan kontemporer
Makalah islam indonesia zaman modern dan kontemporerMakalah islam indonesia zaman modern dan kontemporer
Makalah islam indonesia zaman modern dan kontemporerjuniska efendi
 
Makalah franchising fakhriati
Makalah franchising fakhriatiMakalah franchising fakhriati
Makalah franchising fakhriatiMJM Networks
 
Problematika ummat
Problematika ummatProblematika ummat
Problematika ummatel-hafiy
 
Peta kehidupan by Ustadz Fatih Karim
Peta kehidupan by Ustadz Fatih KarimPeta kehidupan by Ustadz Fatih Karim
Peta kehidupan by Ustadz Fatih KarimMira Marselina
 
PPT Media Pembelajaran
PPT Media Pembelajaran PPT Media Pembelajaran
PPT Media Pembelajaran Naily Mulyono
 
1. makalah pendidikan sains untuk paud
1. makalah pendidikan sains untuk paud1. makalah pendidikan sains untuk paud
1. makalah pendidikan sains untuk paudAzizah18595
 
Matematika & sains paud
Matematika & sains paudMatematika & sains paud
Matematika & sains paudyohana purwa c
 
Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam islam
Kehidupan berbangsa dan bernegara  dalam islamKehidupan berbangsa dan bernegara  dalam islam
Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam islamQaulan Syadidah
 

Viewers also liked (16)

Hukum islam dan kontribusi umat islam indonesia
Hukum islam dan kontribusi umat islam indonesiaHukum islam dan kontribusi umat islam indonesia
Hukum islam dan kontribusi umat islam indonesia
 
MATERI TAMBAHAN MATA KULIAH PANCASILA
MATERI TAMBAHAN MATA KULIAH PANCASILAMATERI TAMBAHAN MATA KULIAH PANCASILA
MATERI TAMBAHAN MATA KULIAH PANCASILA
 
Konsep politik islam
Konsep politik islamKonsep politik islam
Konsep politik islam
 
Makalah islam indonesia zaman modern dan kontemporer
Makalah islam indonesia zaman modern dan kontemporerMakalah islam indonesia zaman modern dan kontemporer
Makalah islam indonesia zaman modern dan kontemporer
 
Makalah franchising fakhriati
Makalah franchising fakhriatiMakalah franchising fakhriati
Makalah franchising fakhriati
 
Dasar-dasar matematika dan sains
Dasar-dasar matematika dan sainsDasar-dasar matematika dan sains
Dasar-dasar matematika dan sains
 
Problematika ummat
Problematika ummatProblematika ummat
Problematika ummat
 
Materi awal masuknya islam di indonesia
Materi awal masuknya islam di indonesiaMateri awal masuknya islam di indonesia
Materi awal masuknya islam di indonesia
 
Problematika Umat
Problematika UmatProblematika Umat
Problematika Umat
 
Realitas Umat Islam Kini
Realitas Umat Islam KiniRealitas Umat Islam Kini
Realitas Umat Islam Kini
 
Problematika Umat
Problematika UmatProblematika Umat
Problematika Umat
 
Peta kehidupan by Ustadz Fatih Karim
Peta kehidupan by Ustadz Fatih KarimPeta kehidupan by Ustadz Fatih Karim
Peta kehidupan by Ustadz Fatih Karim
 
PPT Media Pembelajaran
PPT Media Pembelajaran PPT Media Pembelajaran
PPT Media Pembelajaran
 
1. makalah pendidikan sains untuk paud
1. makalah pendidikan sains untuk paud1. makalah pendidikan sains untuk paud
1. makalah pendidikan sains untuk paud
 
Matematika & sains paud
Matematika & sains paudMatematika & sains paud
Matematika & sains paud
 
Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam islam
Kehidupan berbangsa dan bernegara  dalam islamKehidupan berbangsa dan bernegara  dalam islam
Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam islam
 

Similar to UMAT ISLAM DAN KONTRIBUSI UMAT ISLAM INDONESIA

Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarJabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarSeptian Muna Barakati
 
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarJabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarSeptian Muna Barakati
 
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarJabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarSeptian Muna Barakati
 
Qanun jinayat dlm sistem hukum nasional
Qanun jinayat dlm sistem hukum nasionalQanun jinayat dlm sistem hukum nasional
Qanun jinayat dlm sistem hukum nasionalAgus Muqtafiy
 
Dalam kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk menyampaikan makalah denga...
Dalam kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk menyampaikan makalah denga...Dalam kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk menyampaikan makalah denga...
Dalam kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk menyampaikan makalah denga...Septian Muna Barakati
 
Kelompok 4 Yurisprudensi-1 (1).pptx
Kelompok 4 Yurisprudensi-1 (1).pptxKelompok 4 Yurisprudensi-1 (1).pptx
Kelompok 4 Yurisprudensi-1 (1).pptxFirmanNasrul
 
Hukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesia
Hukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesiaHukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesia
Hukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesiaSeptian Muna Barakati
 
Lembaga hukum Islam di indonesia
Lembaga hukum Islam di indonesiaLembaga hukum Islam di indonesia
Lembaga hukum Islam di indonesiaAs Faizin
 
Lembaga hukum islam di indonesia
Lembaga hukum islam di indonesiaLembaga hukum islam di indonesia
Lembaga hukum islam di indonesiaMeehawk
 
KEL 11 FORMALISASI HUKUM ISLAM.pptx
KEL 11 FORMALISASI HUKUM ISLAM.pptxKEL 11 FORMALISASI HUKUM ISLAM.pptx
KEL 11 FORMALISASI HUKUM ISLAM.pptxtegarizzulhaq
 
Hukum perdata islam
Hukum perdata islamHukum perdata islam
Hukum perdata islamAsmanAsman8
 
Hukum perdata islam
Hukum perdata islamHukum perdata islam
Hukum perdata islamAsmanAsman8
 
Hukum perdata islam
Hukum perdata islamHukum perdata islam
Hukum perdata islamAsmanAsman8
 

Similar to UMAT ISLAM DAN KONTRIBUSI UMAT ISLAM INDONESIA (20)

Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarJabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
 
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarJabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
 
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarJabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
 
Qanun jinayat dlm sistem hukum nasional
Qanun jinayat dlm sistem hukum nasionalQanun jinayat dlm sistem hukum nasional
Qanun jinayat dlm sistem hukum nasional
 
Dalam kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk menyampaikan makalah denga...
Dalam kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk menyampaikan makalah denga...Dalam kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk menyampaikan makalah denga...
Dalam kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk menyampaikan makalah denga...
 
PPT HUKUM ISLAM.pptx
PPT HUKUM ISLAM.pptxPPT HUKUM ISLAM.pptx
PPT HUKUM ISLAM.pptx
 
Kelompok 4 Yurisprudensi-1 (1).pptx
Kelompok 4 Yurisprudensi-1 (1).pptxKelompok 4 Yurisprudensi-1 (1).pptx
Kelompok 4 Yurisprudensi-1 (1).pptx
 
SISTEM HUKUM INDONESIA
SISTEM HUKUM INDONESIASISTEM HUKUM INDONESIA
SISTEM HUKUM INDONESIA
 
Kedudkan hukum islam
Kedudkan hukum islamKedudkan hukum islam
Kedudkan hukum islam
 
Hukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesia
Hukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesiaHukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesia
Hukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di indonesia
 
17984710.ppt
17984710.ppt17984710.ppt
17984710.ppt
 
Lembaga hukum Islam di indonesia
Lembaga hukum Islam di indonesiaLembaga hukum Islam di indonesia
Lembaga hukum Islam di indonesia
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 
Lembaga hukum islam di indonesia
Lembaga hukum islam di indonesiaLembaga hukum islam di indonesia
Lembaga hukum islam di indonesia
 
KEL 11 FORMALISASI HUKUM ISLAM.pptx
KEL 11 FORMALISASI HUKUM ISLAM.pptxKEL 11 FORMALISASI HUKUM ISLAM.pptx
KEL 11 FORMALISASI HUKUM ISLAM.pptx
 
Hukum islam
Hukum islamHukum islam
Hukum islam
 
Hukum islam
Hukum islamHukum islam
Hukum islam
 
Hukum perdata islam
Hukum perdata islamHukum perdata islam
Hukum perdata islam
 
Hukum perdata islam
Hukum perdata islamHukum perdata islam
Hukum perdata islam
 
Hukum perdata islam
Hukum perdata islamHukum perdata islam
Hukum perdata islam
 

More from Ayu Sefryna sari

Revolusi ketergantungan internasional mentah
Revolusi ketergantungan internasional mentahRevolusi ketergantungan internasional mentah
Revolusi ketergantungan internasional mentahAyu Sefryna sari
 
Risetoperasi 6-metode-transportasi
Risetoperasi 6-metode-transportasiRisetoperasi 6-metode-transportasi
Risetoperasi 6-metode-transportasiAyu Sefryna sari
 
Pertemuan 9 teknik sampling
Pertemuan 9 teknik samplingPertemuan 9 teknik sampling
Pertemuan 9 teknik samplingAyu Sefryna sari
 
Cara yang benar dalam menganalisis masalah
Cara yang benar dalam menganalisis masalahCara yang benar dalam menganalisis masalah
Cara yang benar dalam menganalisis masalahAyu Sefryna sari
 
Optimasi dengan satu variabel bebas
Optimasi dengan satu variabel bebasOptimasi dengan satu variabel bebas
Optimasi dengan satu variabel bebasAyu Sefryna sari
 

More from Ayu Sefryna sari (6)

Revolusi ketergantungan internasional mentah
Revolusi ketergantungan internasional mentahRevolusi ketergantungan internasional mentah
Revolusi ketergantungan internasional mentah
 
Risetoperasi 6-metode-transportasi
Risetoperasi 6-metode-transportasiRisetoperasi 6-metode-transportasi
Risetoperasi 6-metode-transportasi
 
Pertemuan 9 teknik sampling
Pertemuan 9 teknik samplingPertemuan 9 teknik sampling
Pertemuan 9 teknik sampling
 
Cara yang benar dalam menganalisis masalah
Cara yang benar dalam menganalisis masalahCara yang benar dalam menganalisis masalah
Cara yang benar dalam menganalisis masalah
 
Optimasi dengan satu variabel bebas
Optimasi dengan satu variabel bebasOptimasi dengan satu variabel bebas
Optimasi dengan satu variabel bebas
 
Fungsi linear
Fungsi linearFungsi linear
Fungsi linear
 

Recently uploaded

PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024MALISAAININOORBINTIA
 
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptxAksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptxdonny761155
 
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian KasihTeks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasihssuserfcb9e3
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptTaufikFadhilah
 
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaSABDA
 
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfNURAFIFAHBINTIJAMALU
 
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfWahyudinST
 
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptxTina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptxTINAFITRIYAH
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfHeriyantoHeriyanto44
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxFardanassegaf
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfEmeldaSpd
 
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaDinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaEzraCalva
 
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaAbdiera
 
Diagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran BerdifferensiasiDiagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran BerdifferensiasiOviLarassaty1
 
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxKISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxjohan effendi
 
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanPLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanssuserc81826
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdfWahyudinST
 
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxElemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxGyaCahyaPratiwi
 
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunnhsani2006
 
KAMUS SOSIOLOGI LENGKAP.untuk sma umumdocx
KAMUS SOSIOLOGI LENGKAP.untuk sma umumdocxKAMUS SOSIOLOGI LENGKAP.untuk sma umumdocx
KAMUS SOSIOLOGI LENGKAP.untuk sma umumdocxjohan effendi
 

Recently uploaded (20)

PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
 
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptxAksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
 
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian KasihTeks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
Teks ucapan Majlis Perpisahan Lambaian Kasih
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
 
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
 
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
 
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
 
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptxTina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
Tina fitriyah - Uji Sampel statistik.pptx
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
 
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup BangsaDinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
 
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Diagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran BerdifferensiasiDiagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
 
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxKISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
 
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanPLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
 
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxElemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
 
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
 
KAMUS SOSIOLOGI LENGKAP.untuk sma umumdocx
KAMUS SOSIOLOGI LENGKAP.untuk sma umumdocxKAMUS SOSIOLOGI LENGKAP.untuk sma umumdocx
KAMUS SOSIOLOGI LENGKAP.untuk sma umumdocx
 

UMAT ISLAM DAN KONTRIBUSI UMAT ISLAM INDONESIA

  • 1. UMAT ISLAM DAN KONTRIBUSI UMAT ISLAM INDONESIA Hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyu-Nya yang kini terdapat dalam Al Qur’an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai rasul-Nya melalui sunnah beliau yang kini tersimpan baik dalam kitab-kitab hadits. I. Pendahuluan - Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Perilaku pemeluknya tidak lepas dari syari'at yang dikandung agamanya. Melaksanakan syari'at agama yang berupa hukum- hukum menjadi salah satu parameter ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya. Ada beberapa kata yang harus diberikan penjelasan dari judul di atas, yaitu: kontribusi, hukum Islam, perkembangan, hukum, dan nasional. - Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukm yang berarti putusan (judgement) atau ketetapan (Provision). Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.3 Sementara dalam A Dictionary of Law dijelaskan tentang pengertian hukum sebagai berikut - "Law is "the enforceable body of rules that govern any society or one of the 2
  • 2. - Sementara itu Rifyal Ka'bah mengemukakan bahwa hukum Islam adalah terjemahan dari istilah Syari'at Islam (asy-syari'ah al-lslamiyyah) atau fiqh Islam (al-fiqh a/- Islami). Syariat Islam dan fiqh Islam adalah dua buah istilah otentik Islam yang berasal dari perbendaharaan kajian Islam sejak lama. Kedua istilah ini dipakai secara bersama-sama atau silih berganti di Indonesia dari dahulu sampai sekarang dengan pengertian yang kadangkadang berbeda, tetapi juga sering mirip. Hal ini sering menimbulkan kerancuan- kerancuan di kalangan masyarakat bahkan di antara para ahli. Kaidah-kaidah yang bersumber dari Allah SWT kemudian lebih dikonkretkan diselaraskan dengan kebutuhan zamannya rnelalui ijtihad atau penemuan hukum oleh para mujtahid dan pakar di bidangnya masing-masing, baik secara perorangan maupoun kolektif. Dalam perjalanan kodifikasi hukum nasional Indonesia, keberadaan hukum Islam sangat penting, selain sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum 3 Islam juga menjadi inspirator dan dinamisator dalam pengembangan hukum nasional. Hukum Islam sangat dekat dengan sosioantropologis bangsa Indonesia, sehingga kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat luas. Kedekatan sosioantropologis Hukum Islam dengan masyarakatnya menjadi fenomena tersendiri ditandai dengan maraknya upaya formalisasi pemberlakuan syari'at Islam di berbagai wilayah di Indonesia.
  • 3. - Sebagai negara berdasar atas hukum yang berfalsafah Pancasila, negara melindungi agama, penganut agama, bahkan berusaha memasukkan hukum agama ajaran dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana pernyataan the founding father RI, Mohammad Hatta, bahwa dalam pengaturan negara hukum Republik Indonesia, syari'at Islam berdasarkan AI-Qur'an dan Hadis dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga orang Islam mempunyai sistem syari'at yang sesuai dengan kondisi Indonesia.7 Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dalam salah satu konsiderannya menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dsar 1945, dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.8 SUMBER HUKUM ISLAM • AL-QUR’AN Al-Qur’an adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW,yang di dalamnya terkandung perintah Allah SWT yang sifatnya berkaitan dengan hukum. Al-Qur’an adalah sumber pertunjuk bagi seluruh manusia untuk semua bidang kehidupan dan keperluan mereka, untuk hidup didunia ini atau bekal akhirat kelak. • HADIST / SUNNAH Hadist berasal dari bahasa arab, yang artinya ucapan atau perkataan,sedangkan sunnah menurut bahasa arab artinya perjalananm pekerjaan, atau cara dan menurut syar’I adalah “sabda”atau perkataan, perbuatan atau keterangan / persetujuan (taqrir) yaitu sesuatu yang dikatakan atau diperbuat sahabat dan ditetapkan Nabi Muhammad saw. • Hubungan Al-qur’an dan Al-hadist / sunnah Al-qur’an adalah sumber ajaran yang utama (pokok), sedangkan hadist / as-sunnah merupakan sumber ajaran kedua setelah qur’an, umat muslim tidak bias hanya menggunakan Al-qur’an semata, karena ayat-ayat al-qur’an bersifat global (tidak terperinci), hal-hal yang dinyatakan Allah Swt lewat ayat-Nya belum jelas dapat terlihat dalam bentuk perkataan, perbuatan, perbuatan nabi yang berperan sebagai sumber ajaran dan sumber hukum.
  • 4. II. Pembahasan Sistem hukum yang mewarnai hukum nasional10 kita di Indonesia selama ini pada dasarnya terbentuk atau dipengaruhi oleh tiga pilar subsistem hukum yaitu sistem hukum barat, hukum adat dan sistem hukum Islam, yang masing-masing menjadi sub-sistem hukum dalam sistem hukum Indonesia. Sistem Hukum Barat merupakan warisan penjajah kolonial Belanda yang selama 350 tahun menjajah Indonesia. Penjajahan tersebut sangat berpengaruh pada sistem hukum nasional kita. Sementara Sistem Hukum Adat bersendikan atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, dan untuk dapat sadar akan sistem hukum adat orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Kemudian sistem Hukum Islam, yang merupakan sistem hukum yang bersumber pada kitab suci AIquran dan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad dengan hadis/sunnah-Nya serta dikonkretkan oleh para mujtahid dengan ijtihadnya. Dari ketiga sistem hukum di atas secara objektif dapat kita nilai bahwa hukum Islamlah ke depan yang lebih berpeluang memberi masukan bagi pembentukan hukum nasional. Selain karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan adanya kedekatan emosional dengan hukum Islam juga karena sistem hukum barat/kolonial sudah tidak berkembang lagi sejak kemerdekaan Indonesia, sementara hukum adat juga tidak memperlihatkan sumbangsih yang besar bagi pembangunan hukum nasional, sehingga harapan utama dalam pembentukan hukum nasional adalah sumbangsih hukurn Islam.
  • 5. 1 Undang-undang yang sudah ada dan berlaku saat ini seperti, UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Pengelolaan Zakat, dan UU Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam serta beberapa undang-undang lainnya yang langsung maupun tidak langsung memuat hukum Islam seperti UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengakui keberadaan Bank Syari'ah dengan prinsip syari'ahnya., atau UU NO. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang semakin memperluas kewenangannya, dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
  • 6. 2 Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih kurang 90 persen beragama Islam akan memberikan pertimbangan yang signifikan dalam mengakomodasi kepentingannya. Kesadaran umat Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari. Banyak aktifitas keagamaan masyarakat yang terjadi selama ini merupakan cerminan kesadaran mereka menjalankan Syari'at atau hukum Islam, seperti pembagian zakat dan waris. KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA 1. Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan diundangkan di Jakarta Pada tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran Negara Tahun '1974 No. Tambahan Lembaran Negara Nomer 3019). 2. Undang-Undang Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3400). 3. Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU ini adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga kuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah. 4. Undang-Undang Pengelolaan Zakat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggaI 23 September 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3885). 5. Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh Undang- Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 No.172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3893). 6. Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4134). 7. Kompilasi Hukum Islam Perwujudan hukum bagi umat Islam di Indonesia terkadang menimbulkan pemahaman yang berbeda. Akibatnya, hukum yang dijatuhkan sering terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Karena itu diperlukan upaya penyeragaman pemahaman dan kejelasan bagi kesatuan hukum Islam. 8. Undang-undang tentang Wakaf Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4459). 9. Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Semakin menegaskan legalitas penerapan syariat Islam di Aceh.
  • 7. Syariat Islam yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi ibadah, al-ahwal al- syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syi'ar, dan pembelaan Islam. 10. Undang-undang Tentang Perbankan Syari'ah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998, menandai sejarah baru di bidang perbankan yang mulai memberlakukan sistem ganda duel system banking di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dengan piranti bunga, dan sistem perbankan dengan peranti akad- akad19 yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah