1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEBIJAKAN
PENYUSUNAN
Basis Data
Perumahan
Nasional
Disampaikan oleh:
Koordinator Bidang Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi
Makassar 8 November 2021
3. Penyusunan dan Penyediaan Basis Data PKP
Terkait
Pengembangan Sistem Informasi Melalui Penyusunan Dan Penyediaan Basis Data
Terkait
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Dalam Skala 1 : 50.000
Terkait
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Terkait
Satu Data Indonesia
Terkait
Wewenang Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota:
Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman
UNDANG-UNDANG
No. 01/2011 (PS. 16,17,18)
PERATURAN PEMERINTAH
No. 88/2014 (PS. 18)
PERATURAN PRESIDEN
No. 09/2016
PERATURAN PRESIDEN
No. 95/2018
PERATURAN PRESIDEN
No. 39/2019
DASAR HUKUM
PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI
No. 70/2019
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Terkait
KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI
No. 50-3708/2020
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Terkait
3
4. URGENSI
Permen PUPR No. 17 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan TIK di Kementerian
PUPR
Kumpulan fakta berupa angka,
huruf, gambar, suara, peta atau
citra tentang karakteristik atau
ciri-ciri suatu objek.
Hasil proses atau pengolahan
data meliputi hasil gabungan,
hasil analisa, hasil
penyimpulan, dan hasil
pengolahan sIstem informasi
komputerisasi
INFORMASI
DATA
Sebagai Basis Data Perumahan yang
menggambarkan kondisi perumahan
prov/kab/kota dan digunakan sebagai dasar
dalam perencanaan seperti tertuang didalam
RENSTRA dan RP3KP sehingga bisa
dijadikan dasar dalam pengambilan
kebijakan.
KEGUNAAN DATA
DAN INFORMASI
4
5. Definisi
Masalah
Definisi
Tujuan
Pengumpulan
Data
Deskriptif
Alternatif
Evaluasi dan
Seleksi Alternatif
Implementasi
Pemantauan
Re- Evaluasi
DATA DAN INFORMASI DALAM PERENCANAAN
“Proses Perencanaan” menurut Terry Moore
“Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Kini data lebih
berharga dari minyak. Oleh karena itu, kedaulatan data harus
diwujudkan. Hak warga negara atas data pribadi harus
dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan, tidak boleh ada
kompromi.”
“Persoalan data pemerintah memang masih jadi persoalan, antar
kementerian dan lembaga sering berbeda-beda”
Presiden Joko Widodo saat Pidato Kenegaraan,
16 Agustus 2019
5
6. KONDISI DATA DI INDONESIA
1Data Tersebar
2Data Tidak
Lengkap 3Minim Kualitas
Dan Kuantitas
4Data Tidak
Akurat 5 Lambat
PERLU Integrasi data bisa
menjamin kualitas data yang
aktual dan faktual 6
7. Minim alokasi pendanaan khusus kegiatan pendataan bidang perumahan di kabupaten / kota dan provinsi
Data yang tersedia belum komprehensif dan tidak berkesinambungan (time series)
Masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan atau sumber data
Masih rendahnya komitmen untuk menyediakan data perencanaan yang komprehensif, actual, dan
faktual
Masih kurangnya SDM bidang perumahan dan mutasi personil di kabupaten / kota
Kondisi wilayah kepulauan
HAMBATAN & TANTANGAN PENDATAAN
PERUMAHAN DI DAERAH
7
1
2
3
4
5
6
9. INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 70/2019
Informasi Pembangunan Daerah memuat :
1. Data Perencanaan
2. Analisis dan Profil
3. Informasi Perencanaan
Informasi Pembangunan Daerah
dilaksanakan dan dikelola oleh :
Bappeda Prov/Kab/Kota
(dibina oleh Ditjen Bina Pembangunan
Daerah)
9
10. DASAR PENGANGGARAN DALAM PENDATAAN
PERUMAHAN
BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 50-3708/2020 TENTANG HASIL
VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
Urusan Perumahan
dan Kawasan
Permukiman Provinsi
Dasar Program
dan Penganggaran
Pendataan Urusan
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Provinsi
Urusan Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Kab/Kota
Dasar Program
dan Penganggaran
Pendataan Urusan
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Kab/Kota
Dasar Program
dan Penganggaran
Pendataan Urusan
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Kab/Kota
12. INPUTING
DATA SEKTORAL KAB/KOTA
ANALISIS DAN INTEGRASI DATA DI PROVINSI
INTEGRASI DATA SISTEM
AKSES SINGLE DATA SYSTEM
AKSES OPEN DATA OLEH MASYARAKAT
Basis Data Penyediaan Perumahan
Basis Data Perumahan merupakan gabungan data demand, data
supply, data gap, data sebaran pembangunan rumah, data profil
perumahan, data program penyediaan perumahan;
Basis Data Perumahan Kewilayahan
Merupakan data sektor perumahan per Kab/Kota – melalui forum
antar stakeholder perumahan di Provinsi melibatkan seluruh Dinas PKP
Kab/Kota dan Pokja PKP;
Basis Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Merupakan data bnba RTLH untuk usulan bantuan (program BSPS) –
Basis Data Backlog Kepemilikan dan Backlog
Penghunian
Merupakan data bnba backlog perumahan untuk data perencanaan –
bersumber dengan BPS dan BKKBN.
Basis Data Geospatial
Merupakan data sebaran koordinat penyediaan rusun, rusus, BSPS,
PSU perumahan.
Basis Data Program Satu Juta Rumah
Merupakan data pembangunan rumah baru oleh seluruh stakeholder
perumahan (pusat (K/L), pemda, pengembang, masyarakat)
KERANGKA PENYUSUNAN BASIS DATA PERUMAHAN
ALUR INTEGRASI DAN SINKRONISASI
DATA MELALUI SISTEM INFORMASI
JENIS DATA YANG TERSEDIA
13. KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEROLEHAN DATA
OLEH TAPP PENDATAAN
Penyusunan Basis Data Perumahan dilaksanakan secara hierarkis
mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional (UU
1/2011 tentang PKP. Ps 15, 16, 17)
Jenis Data Perumahan
Bentuk Dukungan dalam
Penyusunan Basis Data Perumahan
Pemerintah Daerah
Backlog
Perumahan
Rumah
Tidak Layak Huni
Supply
Rumah
Data Geospasial perumahan
yang dibangun oleh Ditjen
Perumahan
Rapat Sinkronisasi dan
Finalisasi Basis Data
Perumahan
Menyediakan TAPP
Pendataan sebagai
Pendamping
Mendorong Pemda
dalam menyusun Basis
Data Perumahan
Hunian Layak
(amanat RPJMN)
Satu Data Perumahan
Daerah (Sinkronisasi dan
Kesepekatan)
Dan lain-lain
13
14. KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEROLEHAN DATA
OLEH TAPP PENDATAAN
Melakukan Pengiriman Form Isian
dan Memulai Advokasi ke
stakeholder data perumahan
(dilaksanakan oleh Balai dan TAPP)
PENYEBARAN FORM
• Identifikasi kegiatan tahun 2021
• Jadwal Kegiatan
• Diseminasi informasi
(dilaksanakan oleh Balai dan TAPP)
RAPAT
PERSIAPAN
• Penjelasan Urgensi Pendataan
• Evaluasi Pendataan 2020
• Penjelasan Form Pendataan
(dilaksanakan oleh Balai dan TAPP)
RAKOR 1
Evaluasi dan monitoring
kegiatan oleh TAPP
(dilaksanakan oleh Dit. SSPP)
RAPAT MIDTERM
Pendataan Kegiatan Penyediaan Perumahan oleh Ditjen Perumahan
Berbasis Geospasial Tahun 2015-2020
Finalisasi Pendataan Perumahan
Berbasis Wilayah
(dilaksanakan oleh Balai dan TAPP)
RAKOR 2
Finalisasi Hasil Kegiatan TAPP
dalam rangka Pembinaan
Pendataan Perumahan
Berbasis Wilayah
(dilaksanakan oleh Dit. SSPP)
RAPAT FINALISASI
14
16. Koordinasi diperkuat dengan
ekosistem data
1
Manfaatkan kegiatan di Balai
2
Advokasi ke daerah
3
Maksimalkan peran pokja PKP
4
Posisikan TAPP sebagai solusi dan informasi terhadap
Dinas PKP bukan sebagai Kolektor Data
5
Maksimalkan Penggunaan Aplikasi e-profil
6
16
STRATEGI PENDATAAN
