1. Dokumen tersebut membahas upaya meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan terkait pengelolaan dana desa, mengingat masih terdapat berbagai kelemahan dan hambatan saat ini.
2. Dibahas pula mengenai kondisi awal pengelolaan dana desa, sumber-sumber pendanaan desa, serta proses penanganan kasus korupsi dana desa sesuai aturan.
3. Tu
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah di Provinsi Banten khususnya yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan ruas jalan provinsi. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam melakukan penegakan peraturan daerah serta tahapan proses penegakannya mulai dari pembinaan, penert
Dokumen tersebut membahas tentang kriminologi, meliputi pengertian kriminologi, teori-teori kausalitas kejahatan, karakteristik dan tipologi kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.
Dokumen tersebut merupakan pedoman pembuatan dan mekanisme penyusunan peraturan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pedoman ini menjelaskan tahapan proses pembuatan peraturan desa mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan draf, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan. Dokumen ini juga menjelaskan struktur dan unsur-unsur yang harus ada dalam peraturan desa seperti
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Dedy Wiranto
UU 32/2009 menggantikan UU 23/1997 sebagai payung hukum lingkungan hidup di Indonesia. UU baru ini memperbaiki kelemahan sebelumnya dengan menambah sanksi pidana bagi pelanggar, memperkuat instrumen pencegahan pencemaran, dan memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah di Provinsi Banten khususnya yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan ruas jalan provinsi. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam melakukan penegakan peraturan daerah serta tahapan proses penegakannya mulai dari pembinaan, penert
Dokumen tersebut membahas tentang kriminologi, meliputi pengertian kriminologi, teori-teori kausalitas kejahatan, karakteristik dan tipologi kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.
Dokumen tersebut merupakan pedoman pembuatan dan mekanisme penyusunan peraturan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pedoman ini menjelaskan tahapan proses pembuatan peraturan desa mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan draf, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan. Dokumen ini juga menjelaskan struktur dan unsur-unsur yang harus ada dalam peraturan desa seperti
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Dedy Wiranto
UU 32/2009 menggantikan UU 23/1997 sebagai payung hukum lingkungan hidup di Indonesia. UU baru ini memperbaiki kelemahan sebelumnya dengan menambah sanksi pidana bagi pelanggar, memperkuat instrumen pencegahan pencemaran, dan memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum administrasi negara menurut beberapa ahli, sumber hukum administrasi negara, landasan hukum administrasi negara seperti negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi, serta konsep-konsep penting seperti freies ermessen.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ber...CIFOR-ICRAF
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014. Dokumen menjelaskan pembagian urusan kehutanan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota berdasarkan lampiran BB UU 23/2014 yang meliputi perencanaan hutan, pengelolaan hutan, dan pengelolaan kawasan hut
This document summarizes the presentation of the Head of Operations of the Indonesian National Police (POLRI) regarding the implementation of priority programs under the POLRI Promoter program. It outlines 5 priority areas (cultural reform, public service improvement, increased legal enforcement professionalism, increased public order and security, and media management) and their implementation through 11 programs and 62 activities over 10 months. Progress is monitored through regular reporting and evaluation meetings.
Dokumen tersebut membahas prosedur penyusunan peraturan bupati di Kabupaten Barru. Secara garis besar mencakup tahap perencanaan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Juga membahas dasar hukum, kedudukan hukum, kewenangan, sanksi, dan teknik legal drafting peraturan bupati.
Rancangan peraturan daerah Kabupaten Barru tentang Pembentukan Peraturan Daerah membahas tentang dasar hukum, latar belakang perubahan aturan, tahapan pembentukan peraturan daerah, sanksi administratif dan pidana dalam peraturan daerah.
Proposal ini meminta dana untuk merehabilitasi 20 rumah tidak layak huni di Desa XYZ dengan total anggaran Rp300 juta. Proposal ini menjelaskan latar belakang masalah, tujuan, dan rencana kegiatan proposal tersebut.
Dokumen tersebut membahas berbagai sanksi administrasi seperti sanksi pidana, sanksi administrasi lainnya, bestuursdwang, pengenaan uang paksa, sanksi kumulasi, serta upaya administratif dan prosedur di pengadilan TUN seperti persyaratan gugatan.
1. Produk hukum daerah adalah peraturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerah.
2. Terdapat proses pembuatan yang harus dilalui mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan.
3. Peraturan daerah dan keputusan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Peraturan ini mengatur tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencakup etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian bagi anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik ini bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai dasar kepolisian serta memastikan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas anggota kepolisian.
Bahan ajar identifikasi tindak pidana kehutananSudirman Sultan
Kegiatan Identifikasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, aktual, dan faktual tentang suatu tindak pidana yang terjadi. Sedangkan manfaat indentifikasi adalah agar unsur-unsur dalam penyidikan tindak pidana kehutanan dapat terpenuhi, sehingga memudahkan penyidik dalam pemberkasan perkara.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang Hukum Administrasi Negara, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Secara khusus, dibahas mengenai pengertian Hukum Administrasi Negara, letak kedudukannya dalam tata hukum Indonesia, dan fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara seperti fungsi normatif, instrumental, dan jaminan.
07. Bahan Rakor Konsolidasi P3PD - Inspektur Jendral KDN.pdfdesriantoboy2
Dokumen ini membahas pengawasan keuangan desa oleh APIP daerah. Beberapa poin penting yang disebutkan adalah area risiko pengawasan keuangan desa, kompetensi yang dibutuhkan APIP, dan rencana peningkatan kapasitas serta target capaian pengawasan keuangan desa oleh APIP daerah. Dokumen ini bertujuan meningkatkan kualitas pengawasan keuangan desa secara menyeluruh.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum administrasi negara menurut beberapa ahli, sumber hukum administrasi negara, landasan hukum administrasi negara seperti negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi, serta konsep-konsep penting seperti freies ermessen.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ber...CIFOR-ICRAF
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014. Dokumen menjelaskan pembagian urusan kehutanan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota berdasarkan lampiran BB UU 23/2014 yang meliputi perencanaan hutan, pengelolaan hutan, dan pengelolaan kawasan hut
This document summarizes the presentation of the Head of Operations of the Indonesian National Police (POLRI) regarding the implementation of priority programs under the POLRI Promoter program. It outlines 5 priority areas (cultural reform, public service improvement, increased legal enforcement professionalism, increased public order and security, and media management) and their implementation through 11 programs and 62 activities over 10 months. Progress is monitored through regular reporting and evaluation meetings.
Dokumen tersebut membahas prosedur penyusunan peraturan bupati di Kabupaten Barru. Secara garis besar mencakup tahap perencanaan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Juga membahas dasar hukum, kedudukan hukum, kewenangan, sanksi, dan teknik legal drafting peraturan bupati.
Rancangan peraturan daerah Kabupaten Barru tentang Pembentukan Peraturan Daerah membahas tentang dasar hukum, latar belakang perubahan aturan, tahapan pembentukan peraturan daerah, sanksi administratif dan pidana dalam peraturan daerah.
Proposal ini meminta dana untuk merehabilitasi 20 rumah tidak layak huni di Desa XYZ dengan total anggaran Rp300 juta. Proposal ini menjelaskan latar belakang masalah, tujuan, dan rencana kegiatan proposal tersebut.
Dokumen tersebut membahas berbagai sanksi administrasi seperti sanksi pidana, sanksi administrasi lainnya, bestuursdwang, pengenaan uang paksa, sanksi kumulasi, serta upaya administratif dan prosedur di pengadilan TUN seperti persyaratan gugatan.
1. Produk hukum daerah adalah peraturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerah.
2. Terdapat proses pembuatan yang harus dilalui mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan.
3. Peraturan daerah dan keputusan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Peraturan ini mengatur tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencakup etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian bagi anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik ini bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai dasar kepolisian serta memastikan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas anggota kepolisian.
Bahan ajar identifikasi tindak pidana kehutananSudirman Sultan
Kegiatan Identifikasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, aktual, dan faktual tentang suatu tindak pidana yang terjadi. Sedangkan manfaat indentifikasi adalah agar unsur-unsur dalam penyidikan tindak pidana kehutanan dapat terpenuhi, sehingga memudahkan penyidik dalam pemberkasan perkara.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang Hukum Administrasi Negara, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Secara khusus, dibahas mengenai pengertian Hukum Administrasi Negara, letak kedudukannya dalam tata hukum Indonesia, dan fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara seperti fungsi normatif, instrumental, dan jaminan.
07. Bahan Rakor Konsolidasi P3PD - Inspektur Jendral KDN.pdfdesriantoboy2
Dokumen ini membahas pengawasan keuangan desa oleh APIP daerah. Beberapa poin penting yang disebutkan adalah area risiko pengawasan keuangan desa, kompetensi yang dibutuhkan APIP, dan rencana peningkatan kapasitas serta target capaian pengawasan keuangan desa oleh APIP daerah. Dokumen ini bertujuan meningkatkan kualitas pengawasan keuangan desa secara menyeluruh.
Inovasi penanggulangan kemiskinan melalui rumah lapad ruhama kab Garutiman ridho
Inovasi penanggulangan kemiskinan melalui rumah lapad ruhama kab Garut, yang perlu perbaikan dalam pelaksanaan melalui optimalisasi koordinasi serta komitmen kolaborasi bersama para pemangku kepentingan.
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desaEndra Yustiamada
Ketimpangan penggunaan dana desa masih tinggi karena alokasi yang tidak adil dan pengawasan yang lemah. Pembangunan fokus pada infrastruktur tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Perlunya penyelarasan perencanaan pusat dan daerah untuk pembangunan desa yang berkelanjutan.
Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015Dodik Mer
1. Bimtek pengelolaan keuangan desa akan difokuskan pada penatausahaan keuangan oleh bendahara desa.
2. Materi bimtek mencakup pengertian, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pemeriksaan keuangan desa.
3. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas bendahara desa dalam mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel.
TERM OF REFERENCE Pelatihan Sorong - Maret 2022.pdfvence gerrits
Dokumen ini merupakan Term of Reference (ToR) pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa di Provinsi Papua Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 2-5 Agustus 2022. Bimtek ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa khususnya bendahara terkait pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta dari 7 kabupaten di Pap
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengelolaan keuangan desa dalam masa pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi desa. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum dan regulasi pengelolaan keuangan desa, tujuan pembangunan desa, kewenangan desa, tahapan pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan desa, dan pembagian tanggung jawab antar kementerian dalam pengelolaan dana desa.
1. Dokumen tersebut membahas tentang persiapan dan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2020.
1. Dokumen memberikan informasi tentang orientasi tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Banyuasin tahun 2019 mengenai pembuatan dan pengelolaan keuangan daerah. 2. Topik yang dibahas meliputi perubahan peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah, fungsi dan peran DPRD dalam pengawasan anggaran, serta siklus penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. 3. Orientasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman anggota D
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...Andy Susanto
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi awal pengelolaan dana desa di Jawa Tengah yang mengalami banyak penyimpangan. Jawa Tengah menerima alokasi dana desa terbesar di Indonesia yaitu Rp6,3 triliun pada 2017. Namun ditemukan 33 kasus indikasi penyelewengan dana desa oleh oknum aparat desa setempat. Dokumen ini juga menjelaskan sumber-sumber pendapatan desa.
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...Andy Susanto
1. Pengembalian kerugian keuangan negara diatur dalam UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara, dimana pihak yang menyebabkan kerugian wajib mengganti kerugiannya dan dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana.
2. Penyidik memiliki peran dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penyelidikan dengan cara mengumpulkan bukti dan meminta pernyataan tanggung jawab dari terlap
Dokumen ini berisi informasi tentang supplier bahan bangunan bernama Pamongan Supplier & Levelansir Bahan Bangunan yang berlokasi di Jl. Kyai Glodag No. 13 RT. 11 RW. 03 Ds. Pamongan Kec Guntur Kab Demak dan menyediakan berbagai bahan bangunan seperti semen, besi, pasir, bata, cat, alat pertukangan, alat listrik, beton, paving block, dan tanah timbunan.
Makalah perlindungan anak (traficing child)Andy Susanto
Makalah ini membahas tentang child trafficking di Indonesia. Faktor penyebabnya antara lain kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan korupsi. Kasusnya terjadi di berbagai kota besar dengan korban berjumlah ribuan per tahun. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang dan membentuk lembaga untuk mencegah dan menangani masalah ini.
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaAndy Susanto
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas pengertian tindak pidana korupsi dan penyidikan serta penuntutan tindak pidana korupsi.
2) Tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum yang merugikan negara.
3) Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti sesuai prosedur hukum, sedangkan penuntutan dil
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)Andy Susanto
Kebijakan hukum pidana bukan merupakan kebijakan strategis utama dalam penanggulangan kejahatan politik karena fokus utama adalah upaya mencegah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kebijakan strategis terletak pada kebijakan yang bersifat integral, preventif, dan eliminatif terhadap faktor penyebab. Hukum pidana hanya merupakan salah satu kebijakan sosial untuk menyalurkan ket
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosAndy Susanto
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang proposal penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan sosial.
2. Korupsi dana bantuan sosial merupakan masalah yang serius di Indonesia karena dana yang seharusnya untuk rakyat miskin justru dikorupsi.
3. Penelitian ini akan mengkaji modus korupsi dana bantuan sosial
Seminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsiAndy Susanto
Dokumen tersebut membahas potensi kekayaan Indonesia yang besar namun belum dimanfaatkan secara optimal dan masalah-masalah utama di Indonesia seperti kemiskinan, korupsi, dan ketertinggalan infrastruktur seperti listrik dan air bersih yang masih dihadapi sebagian besar penduduk. Dokumen ini juga memberikan penjelasan mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
3. KONDISI
AWAL
INSTRUMEN INPUT
1. UU RI NO. 2 TH 2002 TTG POLRI
2. PERKAP NO. 14 THN 2012 TTG MANAJEMEN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
3. UU NO. 8 THN 1981 TTG KUHAP
SUBYEK METODE OBJEK
1. KAPOLDA
2. DIR BINMAS
3. DIR RESKRIMSUS
4. KASUBDIT III TIPIDKOR
5. KAPOLRES
6. BUPATI/WALIKOTA
1. PENCEGAHAN
2. PENGAWASAN
3. PENANGANAN PERMASALAHAN
DANA DESA :
A. PEMBINAAN (RESTORATIF
JUSTICE)
B. PENEGAKKAN HUKUM
• ANGGOTA
BHABINKAMTIBMAS
• PENDAMPING
DESA
• APARATUR
PEMDES
• KEPALA DESA
• CAMAT
ENVIRONMENTAL INPUT
INTERN EKSTERN
KEKUATAN
1. Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor :
ST/206/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang
Petunjuk dan arahan penanganan perkara tipikor
yang lebih mengedepankan keadilan restorati
2. Adanya arahan Presiden RI kepada para Kapolda
dan Kajati di Istana pada tanggal 19 Juli 2016
tentang penanganan tindak pidana korupsi
PELUANG
1. Telah terjalinnya kerjasama dengan Pendamping
Desa dan Kepala Desa di semua wilayah yang ada di
wilayah hukum Polda Jateng
2. Adanya Kepercayaan masyarakat terhadap
Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa
3. Sudah adanya peta kerawanan politik yang
dirumuskan oleh Bhabinkamtibmas yang dapat di
jadikan acuan dalam proses pengamanan dengan
skala prioritas di wilayah tertentu
KELEMAHAN
1. Masih rendahnya pemahaman tugas dan tanggung
jawab anggota Bhabinkamtibmas dalam
melaksanakan tugas dilapangan
2. Minimnya dukungan sarana dan prasarana dan
anggaran operasional dalam mendukung
pelaksanaan tugas personel Bhabinkamtibmas
sehingga menghambat pelaksanaan tugas
dilapangan.
3. Lemahnya pengawasan dan pengendalian
terhadap pelaksanaan tugas dilapangan
HAMBATAN
1. Masih kurangnya personel Bhabinkamtibmas yang
saat ini hanya berjumlah 4.362 Orang sedangkan
desa berjumlah 7.809 sehingga kurang 3.447
Personel
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung
seperti Ranmor, Alkom, dan Fasilitas lainnya
3. Kurangnya informan dari Masyarakat yang dapat
memberikan masukan terhadap kasus yang terjadi
4. Penempatan anggota belum sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki oleh anggota
FEED
BACK
POLA PIKIR
KONDISI
YG
DIHARAPK
AN
DAMPAK
KEMAMPUAN DAN
KETERAMPILAN
BHABINKAMTIBMAS
TTG DANA DESA &
PENANGANAN
PERMASALAHAN
HUKUM BLM
OPTIMLAL
1. BLM MAMPU BERI ASISTENSI
TTG REN, GAR, PELAKS &
TATA USAHA KEUANGAN /
SPJ DANA DESA SHG TDK
TERTIB/TDK SESUAI
PROSEDUR
2. MASIH TINGGINYA POTENSI
PENYIMPANGAN DANA DESA
3. MASIH BANYAKNYA TP.
KORUPSI DANA DESA
INDIKATOR
Keterampila
n &
Kemampuan
Bhabinkamti
bmas lebih
optimal
INDIKATO
R
Terwujudnya
pengelolaan
dana desa yg
efektif, efisien
& akuntabel
melalui kerma
yg Sinergis
diantara
Pemdes dgn
Polri
1. Tertibnya
APBDES &
Pelaksnya
2. Menurunnya
penyimpangan
dana desa
3. Berkurangnya
Permasalahan
hukum dana
desa
4.
5. BAB I
PENDAHULUAN
LATAR
BELAKANG
PERMASALAHAN
& PERSOALAN
RUANG LINGKUP
PEMBAHASAN
MAKSUD &
TUJUAN
METODE
PENELITIAN
SISTEMATIKA PENULISAN
- PEMBERIAN DANA DESA UTK KATKAN KESEJAHTERAAN &
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DESA
- MASIH BANYAK GAR DLM GUN DANA DESA AL : DANA DESA DIGUN
DILUAR PROGRAM PRIORITAS, PEKERJAAN KONSTRUKSI SELURUHNYA
DIKERJAKAN OLEH PIHAK KETIGA/PENYEDIA JASA, PENGELUARAN
DANA DESA TDK DIDUKUNG DGN BUKTI YG MEMADAI, DLL
- PUAN PERS BHABINKAMTIBMAS PERLU DITINGKATKAN
a. BGMNA KONDISI PENGELOLAAN DANA DESA SAAT INI SHG POLRI
KHUSUSNYA BHABINKAMTIBMAS PERLU MELAKUKAN CEGAH, WAS &
PENANGANAN PERMASALAHAN TP. KORUPSI DANA DESA ?
b. BGMNA SOP AGT POLRI KHUSUSNYA BHABINKAMTIBMAS DLM MELAKS
TUGAS CEGAH, WAS & PENANGANAN PERMASALAHAN TP. KORUPSI
DANA DESA ?
BATASI PD UPAYA KAT PUAN PERS BHABINKAMTIBMAS DLM RANGKA
CEGAH, WAS & PENANGANAN PERMASALAHAN TP. KORUPSI DANA DESA
A. SBG PERSYARATAN KELULUSAN SEKOLAH PEMBENTUKAN PERWIRA
ANGKATAN KE 47 T.A. 2018
B. UTK DPT DITERAPKAN DI SATWIL GUNA TERWUJUDNYA
PENGELOLAAN DANA DESA YG EFEKTIF, EFISIEN & AKUNTABEL
MELALUI KERMA YG SINERGIS DIANTARA PEMDES DGN POLRI
A. PENDEKATAN MASALAH YURIDIS NORMATIF & EMPIRIS
B. DATA & SUMBER DATA , PRIMER (REFERENSI) & SKUNDER
(LITERATUR,WAWANCARA).
C. TEKNIK PUL DATA PURPOSIVE SAMPLING & STUDY PUSTAKA
D. TEKNIK ANALISA DATA KUALITATIF
DASAR
PENULISAN
A. KEP KA SETUKPA LEMDIKLAT POLRI NO 28 TGL 29 JUNI 2018
B. SPRIN KA SETUKPA LEMDIKLAT POLRI NO 173 TGL 7 MEI 2018
6.
7.
8. 2.2
5.002
6.3
6.74
DANA DESA
AXISTITLE
AXIS TITLE
DANA DESA DI PROPINSI JAWA TENGAH
(DALAM TRILIUN)
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Jumlah Desa : 7.809
Kec : 527
kabupaten : 29
Jumlah Bhabinkamtibmas : 4.362
9. Pendapatan asli Desa
Lain-lain
Pendapatan yang
sah
hibah dan
sumbangan
pihak ketiga
PENDAPATAN
DESA
1
5
6
7
bantuan keuangan
dari APBD
Prov/Kab/Kota
3
2
4
Alokasi APBN :
• Dari realokasi anggaran
pusat berbasis desa
• 10% dari dan diluar dana
transfer ke daerah secara
bertahap
Bagian dari PDRD
kabupaten/kota
• Paling sedikit 10%
Alokasi Dana Desa (ADD)
• Paling sedikit 10% dari dari dana
perimbangan yang diterima
kab/kota dikurangi DAK
• Pemerintah dapat menunda
dan/atau mengurangi dana
perimbangan jika kab/kota tidak
mengalokasikan ADD
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
10. 1) Inkonsistensi antara RPJMDes dgn
RKPDes & APBDes;
2) Program/kegiatan tdk sejalan dgn
kewenangan Desa, tdk fokus, tdk
memberikan daya ungkit yg memadai;
3) Akhir masa jabatan Kades target
RPJMDes tdk tercapai;
4) Minimnya SDM di Pemdes dlm hal
perencanaan;
5) Tdk partisipatif.
Kondisi Renbang Desa
1) Sering terlambatnya Perbup ttg pedoman
Susun APBdesa;
2) Keterlambatan alokasi Pagu Gar dari APBN
& APBD shg Susun APBDes telat;
3) Aalokasi Gar tdk sesuai dgn Standard
Biaya Masukan (SBM);
4) Susun Giat & Gun Gar tdk sesuai dgn
persyaratan / ketentuan yg berlaku;
5) Beda kepentingan antar Pemdes dgn BPD
ataupun lembaga desa lainnya.
1) Kesalahan prosedur pengadaan barang /
jasa;
2) Tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada
pada RAB / DED;
3) Harga Satuan pekerjaan sudah di Mark Up;
4) Volume Pekerjaan di mark up tidak sesuai
perhitungan sebenarnya;
5) Jadwal waktu pelaksanaan tidak
terpenuhi;
Penatausahaan Dana Desa saat ini;
1) Tdk penuhi prosedur, mekanisme & standar adm keu;
2) Kesalahan pencatatan;
3) Ketidaklengkapan dokumen.
4) Pembuatan data oleh pihak ketiga
Pelaporan;
1) Tidak tepat waktu;
2) Tidak sesuai dengan format standar;
3) Isi laporan tidak memenuhi ketentuan.
Pertanggungjawaban
1) Tdk sesuai dgn pagu anggaran yg ditetapkan;
2) Tdk didukung dgn bukti yang autentik;
3) Dokumen tdk lengkap / tdk memenuhi standar;
4) Capaian target fisik tdk sesuai dgn pagu anggaran.
11. DUMAS /
LAP
MASY
KONFIRMA
SI KE BPK
RI/BPKP RI
SDH DILAKS
PEMERIKSAAN
KEUANGAN
BLM DILAKS
PEMERIKSAA
N KEUANGAN
SDH DI
TINJUT
>60 Hari TDK
DI TINJUT
TDK ADA
TEMUAN
ADA TEMUAN &
REKOMENDASI
INFO KE
PELAPOR
LIDIK &
AUDIT
INVESTIGASI
ADA
KERUGIAN
NEGARA
TDK ADA
KERUGIAN
NEGARA
TDK
KEMBALIKAN
KERUGIAN
NEGARA
KEMBALIKAN
KERUGIAN
NEGARA
NAIK SIDIK
HENTI
LIDIK
BERDASARKAN STR KABARESKRIM NO : STR/206/VII/2016 TGL 25 JULI 2016
1. Gelar Perkara......uji PMH
dan 2 calon alat bukti
2. SPRINSIDIK.....tanpa nama
TSK
3. 2 calon alat bukti di
formalkan....BAP
4. Gelar Perkara penetapan
TSK
5. SPRINSIDIK.....dgn nama
TSK
6. SPDP......jaksa dan kpk
7. Upaya paksa lainnya
8. Terapkan TPPU.....utk
kejar aset hsl korupsi
12.
13.
14. SWOT POSITIVE (+) NEGATIVE (-)
INTERNAL
STRENGTHS
Adanya arahan Presiden RI kpd para Kapolda & Kajati di Istana pd
tgl 19 Juli 2016 ttg penanganan TP.Korupsi Sbb :
Diskresi yg tdk bisa dipidana jgn dipidanakan
Tindakan administrasi pemerintahan tdk dpt dipidanakan
Kerugian yg dinyatakan oleh BPK RI diberikan peluang selama
60 Hari.
Data kerugian negara harus konkret & tdk mengada – ada.
Tdk mengekspos kasus sebelum penuntutan
STR Kabareskrim Polri No : ST/206/VII/2016 tgl 26 Juli 2016 ttg
Jukrah penanganan perkara tipikor yg lebih kedepankan keadilan
restoratif.
Nota Kesepahaman antara Kemendes & DTT, Kemdagri dan Polri
Nomor : 05/M-DPDTT/KB/X/2017, Nomor : 193/7621/SJ, Nomor :
B/82/X/2017 tgl 20 Okt 2017 ttg cegah,Was & Penanganan DD
WEAKNESSES
Masih rendahnya pemahaman tugas &
tg jwb agt Bhabinkamtibmas.
Minimnya Sarpras & Dukgar
Belum ada SOP tentang Dana Desa
Kurang Wasdal
EKSTERNAL
OPPORTUNITIES
Telah terjalin Kerma antara Bhabinkamtibmas dgn
Pendamping Desa & Kepala Desa di Wilkum Jateng
Adanya Kepercayaan masy thdp Bhabinkamtibmas,
Babinsa & Kades.
Sudah adanya peta kerawanan politik yg dirumuskan
oleh Bhabinkamtibmas yg dpt di jadikan acuan dlm
proses pengamanan dgn skala prioritas di wil
tertentu
THREATS
Masih kurangnya personel Bhabinkamtibmas yg
saat ini hanya berjumlah 4.362 Orang sedangkan
desa berjumlah 7.809 shg kurang 3.447 Personel.
Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung
seperti Ranmor, Alkom, dan Fasilitas lainnya.
Potensi Penyimpangan Dana Desa sebagaimana
diuraikan dalam kondisi awal Perencanaan,
Penganggaran, Pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa
diatas.
15. Terpenuhinya
kemampuan dan
pengetahuan personel
Bhabinkamtibmas.
Meski dgn SDM
Bhabinkamtibmas yg
terbatas mampu
diberdayakan utk
melaksanakan tugas
Pencegahan, Pengawasan &
Penanganan Permasalahan
dana desa.
Terwujudnya pengelolaan
dana desa yang efektif,
efisien dan akuntabel
sesuai ketentuan
17. PERSIAPAN
PELAKSANAAN
WASDAL
PENCEGAHAN PENGAWASAN
Menyiapkan piranti
lunak.
Turut membantu
Pendamping Desa
dlm lakukan Bin &
penguatan kapasitas
aparatur Pemdes &
masy dlm kelola DD
membantu pelaks
Penguatan
Pengawasan
pengelolaan DD
Dir Binmas Polda Jateng Selaku
Kasatgasda Mitra Desa & Dir
Reskrimsus Polda Jateng selaku
Wakasatgasda mengawasi &
mengendalikan Sub Satgasda serta
Satgasres/Ta Mitra Desa di
Kewilayahan
Sosialisasi Nota
Kesepahaman Cegah,
Was & penanganan
permasalahan DD.
Pemantapan &
sosialisasi regulasi
terkait pengelolaan
DD
memfasilitasi
bantuan
pengamanan dlm
pengelolaan DD
Kapolres / Ta Selaku
Kasatgasres/Ta Mitra Desa
Mengendalikan mengawasi dan
mengendalikan Sub Satgasres/Ta
Mitra Desa serta Sub Satgas Sektor
Mitra Desa
Lat Bhabinkamtibmas ttg
Pengelolaan DD yg
liputiRen,Gar/Susun
APBDes, Pelaks DD /
Pengadaan Barang Jasa
oleh Desa,
Penatausahaan,
Pelaporan &
Pertanggungjawaban DD.
pertukaran data dan
atau informasi dana
desa
memfasilitasi
penanganan
masalah dan
penegakan hukum
terhadap
pengelolaan dana
desa
Kapolsek / Ta Selaku Kasubsatgas
Sektor mengawasi dan
mengendalikan Bhabinkamtibmas
dalam pelaksanaan tugas
pencegahan, pengawasan dan
penanganan permasalahan dana
desa
18. PENCEGAHAN :
Koordinasi dgn instansi terkait (Setda, Bapermas, DPPKAD &
Pemdes) guna mengetahui Jml desa, anggaran desa & penggunaan
dana desa di wilayahnya masing - masing;
Mengetahui sumber – sumber pendapatan desa;
Melakukan sosialisasi terkait dengan penggunaan dana desa;
Menempatkan himbauan ttg penggunaan dana desa ditempat-tempat
strategis (tempat umum).
PENGAWASAN :
Melakukan asistensi kpd aparat desa terkait dgn penggunaan DD;
Melakukan evaluasi thdp gunaan dana desa agar sesuai dgn program prioritas
desa;
Melakukan pemantauan thdp penyaluran dana desa;
Memastikan Kades utk membuat laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
Melakukan kroscek lap thdp pelaks penggunaan dana desa yg telah direalisasikan;
Memperdayakan peran serta masy utk buat lap thdp dugaan lahgun DD;
Menjalin hubungan komunikasi yg baik dgn stakeholder & Pemerintahan Desa.
19. PEMBINAAN :
Apabila terdapat penyimpangan DD, agar Bhabinkamtibmas melakukan
musyawarah, rapat koordinasi atau diskusi dgn aparat Pemdes guna
mencari pemecahan masalah & menghilangkan potensi konflik.
Dlm tahap Penyelidikan diberikan kesempatan utk mengembalikan kerugian
negara setelah adanya audit investigasi oleh Aparat Pemeriksa Instansi
Pemerintah (APIP) yaitu BPK RI, BPKP dan Inspektorat Daerah, maka
penyelidikan dapat dihentikan.
PENEGAKAN HUKUM
Apabila dlm waktu 60 (enam puluh) hari setelah pemberitahuan dari APIP
thdp timbulnya Kerugian Negara tdk dikembalikan maka dilanjutkan dgn
proses Penyidikan.
Dlm tahap Penyidikan diprioritaskan kpd penelusuran & penyitaan aset
hasil korupsi dari penyimpangan penggunaan dana desa
20. Melihat dan memperhatikan kondisi awal pengelolaan dana desa
masih sangat rawan terjadi penyimpangan dengan indikasi masih
banyaknya perkara TP. Korupsi yang melibatkan Pemerintahan
Desa.
Telah dibuat Nota Kesepahaman / MoU antara Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian
Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang
Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana
Desa.
Belum terpenuhinya jumlah personel Bhabinkamtibmas dan masih
perlu ditingkatkan profesionalisme personil Polri khususnya
Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas Pencegahan,
Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa.
21. Memberdayakan Pers Bhabinkamtibmas & Kat Puan melalui :
Sosialisasi Nota Kesepahaman Cegah, Was & penanganan permasalahan DD
Mengadakan pelatihan ttg Pengelolaan Dana Desa yg meliputi perencanaan,
penganggaran/penyusunan APBDes, Pelaks Dana Desa / Pengadaan Barang
Jasa oleh Desa, Penatausahaan, Pelaporan & Pertanggungjawaban dana desa
Membuatkan SOP Cegah, Was & penanganan permasalahan DD serta Chek List
Pemeriksaan Pengelolaan dana desa.
Mengadakan Giat Rutin Kepol scr selektif prioritas dgn sasaran Cegah, Was &
penanganan permasalahan DD serta membentuk Satgas Mitra Desa.
Berikan pendampingan & asistensi thdp Bhabinkamtibmas oleh Unit Tipidkor
Reskrim Jajaran Polres/Ta dan Subdit III Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Jateng.
Kedepankan Keadilan Restoratif thdp permasalahan hukum Dana Desa dan
Gakkum / Keadilan Retributif sbg upaya terakhir.
Katkan Wasdal thdp Satgas2 Mitra Desa dlm pelaks Cegah, Was & penanganan
permasalahan DD