Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...Andy Susanto
menguraikan secara singkat upaya penyidik tipikor untuk berperan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara/daerah guna menyelamatkan keuangan negara dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...Andy Susanto
menguraikan secara singkat upaya penyidik tipikor untuk berperan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara/daerah guna menyelamatkan keuangan negara dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
1. BAB IV
P E N U T U P
Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang berkaitan
dengan permasalahan maka dapat disimpulkan dan saran sebagai berikut :
A. Kesimpulan
1. Latar belakang munculnya Undang-undang No. 20 tahun 2001
tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi dikarenakan Undang-
undang No. 31 tahun 1999 ada kelemahan sehingga dirubah dengan
Undang-undang No. 20 tahun 2001.
2. Setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya
kerugian keuangan negara merupakan unsur tindak pidana Korupsi
sebagaimana diatur didalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 tahun
1999.
3. Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan
perbuatan pelaku untuk pertanggungjawaban hukum pidana,
pengembalian kerugian keuangan negara tersebut hanya merupakan
unsur hukum perdata mengembalikan uang hak negara,
sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-undang No. 31 tahun
1999.
57
2. B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, disarankan hal-hal sebagai
berikut :
1. Agar para penegak hukum memahami tugas dan kewenangannya
dan mengoptimalkan tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi
dengan mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Dalam rangka membuat jerah para pelaku tindak pidana korupsi dan
mempunyai efek takut untuk berbuat bagi yang belum ada
kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, disarankan
kepada para penegak hukum betul-betul melaksanakan penegakan
hukum dengan tegas, tanpa ragu-ragu berdasarkan ketentuan
hukum yang mengaturnya.
58