SlideShare a Scribd company logo
BAB IV
P E N U T U P
Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang berkaitan
dengan permasalahan maka dapat disimpulkan dan saran sebagai berikut :
A. Kesimpulan
1. Latar belakang munculnya Undang-undang No. 20 tahun 2001
tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi dikarenakan Undang-
undang No. 31 tahun 1999 ada kelemahan sehingga dirubah dengan
Undang-undang No. 20 tahun 2001.
2. Setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya
kerugian keuangan negara merupakan unsur tindak pidana Korupsi
sebagaimana diatur didalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 tahun
1999.
3. Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan
perbuatan pelaku untuk pertanggungjawaban hukum pidana,
pengembalian kerugian keuangan negara tersebut hanya merupakan
unsur hukum perdata mengembalikan uang hak negara,
sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-undang No. 31 tahun
1999.
57
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, disarankan hal-hal sebagai
berikut :
1. Agar para penegak hukum memahami tugas dan kewenangannya
dan mengoptimalkan tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi
dengan mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Dalam rangka membuat jerah para pelaku tindak pidana korupsi dan
mempunyai efek takut untuk berbuat bagi yang belum ada
kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, disarankan
kepada para penegak hukum betul-betul melaksanakan penegakan
hukum dengan tegas, tanpa ragu-ragu berdasarkan ketentuan
hukum yang mengaturnya.
58

More Related Content

What's hot

Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Prosedur penanganan permasalahan hukum bila terjadi dalam penyelenggaraan pem...
Prosedur penanganan permasalahan hukum bila terjadi dalam penyelenggaraan pem...Prosedur penanganan permasalahan hukum bila terjadi dalam penyelenggaraan pem...
Prosedur penanganan permasalahan hukum bila terjadi dalam penyelenggaraan pem...Yassir Adiputera
 
Slide paparan dr reda
Slide paparan dr redaSlide paparan dr reda
Slide paparan dr reda
anwar rifat
 
Uu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Uu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsiUu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Uu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsiaanpalisury
 
Ac forum 12 juni 2014 pembaruan perdln pidana lo ruu kuhp dan ruu kuhap di ac...
Ac forum 12 juni 2014 pembaruan perdln pidana lo ruu kuhp dan ruu kuhap di ac...Ac forum 12 juni 2014 pembaruan perdln pidana lo ruu kuhp dan ruu kuhap di ac...
Ac forum 12 juni 2014 pembaruan perdln pidana lo ruu kuhp dan ruu kuhap di ac...Indonesia Anti Corruption Forum
 
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana bagian II
Hukum pidana bagian IIHukum pidana bagian II
Hukum pidana bagian II
yahyaanto
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2010 ...
Undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2010 ...Undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2010 ...
Undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2010 ...
Ardhita Gendys Pardana
 
Penjelasan kitab undang undang hukum acara pidana
Penjelasan kitab undang undang hukum acara pidanaPenjelasan kitab undang undang hukum acara pidana
Penjelasan kitab undang undang hukum acara pidana
Sei Enim
 
Tindak pidana korupsi 31 99
Tindak pidana korupsi 31 99Tindak pidana korupsi 31 99
Tindak pidana korupsi 31 99mapjmakassar
 
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasiIACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004
Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004
Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004
MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
 

What's hot (18)

Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
 
Prosedur penanganan permasalahan hukum bila terjadi dalam penyelenggaraan pem...
Prosedur penanganan permasalahan hukum bila terjadi dalam penyelenggaraan pem...Prosedur penanganan permasalahan hukum bila terjadi dalam penyelenggaraan pem...
Prosedur penanganan permasalahan hukum bila terjadi dalam penyelenggaraan pem...
 
Slide paparan dr reda
Slide paparan dr redaSlide paparan dr reda
Slide paparan dr reda
 
Uu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Uu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsiUu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Uu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
 
File
FileFile
File
 
Ac forum 12 juni 2014 pembaruan perdln pidana lo ruu kuhp dan ruu kuhap di ac...
Ac forum 12 juni 2014 pembaruan perdln pidana lo ruu kuhp dan ruu kuhap di ac...Ac forum 12 juni 2014 pembaruan perdln pidana lo ruu kuhp dan ruu kuhap di ac...
Ac forum 12 juni 2014 pembaruan perdln pidana lo ruu kuhp dan ruu kuhap di ac...
 
Kup penyidikan
Kup penyidikanKup penyidikan
Kup penyidikan
 
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
 
Hukum pidana bagian II
Hukum pidana bagian IIHukum pidana bagian II
Hukum pidana bagian II
 
Uu 11 1980
Uu 11 1980Uu 11 1980
Uu 11 1980
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
Undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2010 ...
Undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2010 ...Undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2010 ...
Undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2010 ...
 
Penjelasan kitab undang undang hukum acara pidana
Penjelasan kitab undang undang hukum acara pidanaPenjelasan kitab undang undang hukum acara pidana
Penjelasan kitab undang undang hukum acara pidana
 
Tindak pidana korupsi 31 99
Tindak pidana korupsi 31 99Tindak pidana korupsi 31 99
Tindak pidana korupsi 31 99
 
Uu 04 2000
Uu 04 2000Uu 04 2000
Uu 04 2000
 
Uu 10 2000
Uu 10 2000Uu 10 2000
Uu 10 2000
 
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasiIACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
 
Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004
Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004
Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004
 

Similar to Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana

Adm.perpajakan dan praktikum komputer
Adm.perpajakan dan praktikum komputerAdm.perpajakan dan praktikum komputer
Adm.perpajakan dan praktikum komputerDeby Bintang
 
Adm.perpajakan dan praktikum komputer
Adm.perpajakan dan praktikum komputerAdm.perpajakan dan praktikum komputer
Adm.perpajakan dan praktikum komputerDeby Bintang
 
Tugas Kel.3 pertanggungjawaban pelaksanaan APBN-D dan Sanksi -Adit Rinai Rey....
Tugas Kel.3 pertanggungjawaban pelaksanaan APBN-D dan Sanksi -Adit Rinai Rey....Tugas Kel.3 pertanggungjawaban pelaksanaan APBN-D dan Sanksi -Adit Rinai Rey....
Tugas Kel.3 pertanggungjawaban pelaksanaan APBN-D dan Sanksi -Adit Rinai Rey....
AdYuKa
 
serba serbi pajak di Indonesia
serba serbi pajak di Indonesiaserba serbi pajak di Indonesia
serba serbi pajak di Indonesia
Julham Efendi
 
Bendahara dan kewajiban-pajak
Bendahara dan kewajiban-pajakBendahara dan kewajiban-pajak
Bendahara dan kewajiban-pajakasrikartini
 

Similar to Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana (7)

Adm.perpajakan dan praktikum komputer
Adm.perpajakan dan praktikum komputerAdm.perpajakan dan praktikum komputer
Adm.perpajakan dan praktikum komputer
 
Tgas debby
Tgas debbyTgas debby
Tgas debby
 
Adm.perpajakan dan praktikum komputer
Adm.perpajakan dan praktikum komputerAdm.perpajakan dan praktikum komputer
Adm.perpajakan dan praktikum komputer
 
PENAGIHAN PAJAK
PENAGIHAN PAJAKPENAGIHAN PAJAK
PENAGIHAN PAJAK
 
Tugas Kel.3 pertanggungjawaban pelaksanaan APBN-D dan Sanksi -Adit Rinai Rey....
Tugas Kel.3 pertanggungjawaban pelaksanaan APBN-D dan Sanksi -Adit Rinai Rey....Tugas Kel.3 pertanggungjawaban pelaksanaan APBN-D dan Sanksi -Adit Rinai Rey....
Tugas Kel.3 pertanggungjawaban pelaksanaan APBN-D dan Sanksi -Adit Rinai Rey....
 
serba serbi pajak di Indonesia
serba serbi pajak di Indonesiaserba serbi pajak di Indonesia
serba serbi pajak di Indonesia
 
Bendahara dan kewajiban-pajak
Bendahara dan kewajiban-pajakBendahara dan kewajiban-pajak
Bendahara dan kewajiban-pajak
 

More from Andy Susanto

Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas PolriCheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Andy Susanto
 
Karya Tulis
Karya TulisKarya Tulis
Karya Tulis
Andy Susanto
 
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...
Andy Susanto
 
Penegakan Hukum Korupsi bansos
Penegakan Hukum  Korupsi bansosPenegakan Hukum  Korupsi bansos
Penegakan Hukum Korupsi bansos
Andy Susanto
 
Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)Andy Susanto
 
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaAndy Susanto
 
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)Andy Susanto
 
Makalah perlindungan konsumen perumahan
Makalah perlindungan konsumen perumahanMakalah perlindungan konsumen perumahan
Makalah perlindungan konsumen perumahanAndy Susanto
 
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana BansosUjian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana BansosAndy Susanto
 
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosProposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosAndy Susanto
 
Seminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsi
Seminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsiSeminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsi
Seminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsiAndy Susanto
 

More from Andy Susanto (13)

Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas PolriCheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
 
Karya Tulis
Karya TulisKarya Tulis
Karya Tulis
 
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...
 
Kartu nama
Kartu namaKartu nama
Kartu nama
 
Penegakan Hukum Korupsi bansos
Penegakan Hukum  Korupsi bansosPenegakan Hukum  Korupsi bansos
Penegakan Hukum Korupsi bansos
 
Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)
 
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab I Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
 
Pemungutan Pajak
Pemungutan PajakPemungutan Pajak
Pemungutan Pajak
 
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)
 
Makalah perlindungan konsumen perumahan
Makalah perlindungan konsumen perumahanMakalah perlindungan konsumen perumahan
Makalah perlindungan konsumen perumahan
 
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana BansosUjian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
 
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosProposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
 
Seminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsi
Seminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsiSeminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsi
Seminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsi
 

Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana

  • 1. BAB IV P E N U T U P Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang berkaitan dengan permasalahan maka dapat disimpulkan dan saran sebagai berikut : A. Kesimpulan 1. Latar belakang munculnya Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi dikarenakan Undang- undang No. 31 tahun 1999 ada kelemahan sehingga dirubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001. 2. Setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara merupakan unsur tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur didalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999. 3. Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan perbuatan pelaku untuk pertanggungjawaban hukum pidana, pengembalian kerugian keuangan negara tersebut hanya merupakan unsur hukum perdata mengembalikan uang hak negara, sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-undang No. 31 tahun 1999. 57
  • 2. B. Saran Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, disarankan hal-hal sebagai berikut : 1. Agar para penegak hukum memahami tugas dan kewenangannya dan mengoptimalkan tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2. Dalam rangka membuat jerah para pelaku tindak pidana korupsi dan mempunyai efek takut untuk berbuat bagi yang belum ada kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, disarankan kepada para penegak hukum betul-betul melaksanakan penegakan hukum dengan tegas, tanpa ragu-ragu berdasarkan ketentuan hukum yang mengaturnya. 58