Dokumen tersebut membahas konsep pajak penghasilan di Indonesia, termasuk karakteristiknya, perubahan-perubahan UU yang terjadi, sistematika UU PPh dan UU KUP, serta proses perhitungan pajak penghasilan.
Dokumen tersebut membahas sejarah perpajakan di Indonesia sejak zaman kolonial hingga saat ini, meliputi berbagai peraturan perpajakan yang diterbitkan. Dokumen ini juga menjelaskan jenis-jenis pajak di bawah Direktorat Jenderal Pajak serta ketentuan hukum mengenai Pajak Penghasilan dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
7. pengembalian kelebihan dan sanksi pbbJosua Sitorus
PMK No. 16/PMK.03/2011 mengatur tentang restitusi, kompensasi, dan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dokumen ini menjelaskan kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran PBB dan bagaimana restitusi, kompensasi, serta imbalan bunga akan diberikan.
Dokumen ini membahas hak dan kewajiban wajib pajak, fiskus, dan pihak ketiga menurut undang-undang perpajakan di Indonesia. Wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dari fiskus, mengajukan keberatan atau banding, serta mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya yang telah dikeluarkan. Wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk mendaftar, menyampaikan SPT,
Overview RUU Perubahan Kelima UU KUP 2021 - Riki ArdoniRiki Ardoni
Revisi UU KUP tak lepas dari kebutuhan akan peningkatan kemampuan fisikal untuk
membiayai pembangunan jangka panjang serta menjaga kesinambungan APBN.
Terlebih, selama pandemi covid-19, penerimaan perpajakan di Indonesia merosot.
Hal ini juga dialami oleh berbagai negara di seluruh dunia baik yang termasuk dalam
kategori negara maju maupun berkembang. Ada beberapa point kunci latar belakang Reformasi RUU KUP diantaranya:
1. APBN YANG SEHAT DAN BERKELANJUTAN dan
2. TAX RATIO INDONESIA RELATIF RENDAH
Dokumen tersebut membahas konsep pajak penghasilan di Indonesia, termasuk karakteristiknya, perubahan-perubahan UU yang terjadi, sistematika UU PPh dan UU KUP, serta proses perhitungan pajak penghasilan.
Dokumen tersebut membahas sejarah perpajakan di Indonesia sejak zaman kolonial hingga saat ini, meliputi berbagai peraturan perpajakan yang diterbitkan. Dokumen ini juga menjelaskan jenis-jenis pajak di bawah Direktorat Jenderal Pajak serta ketentuan hukum mengenai Pajak Penghasilan dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
7. pengembalian kelebihan dan sanksi pbbJosua Sitorus
PMK No. 16/PMK.03/2011 mengatur tentang restitusi, kompensasi, dan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dokumen ini menjelaskan kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran PBB dan bagaimana restitusi, kompensasi, serta imbalan bunga akan diberikan.
Dokumen ini membahas hak dan kewajiban wajib pajak, fiskus, dan pihak ketiga menurut undang-undang perpajakan di Indonesia. Wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dari fiskus, mengajukan keberatan atau banding, serta mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya yang telah dikeluarkan. Wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk mendaftar, menyampaikan SPT,
Overview RUU Perubahan Kelima UU KUP 2021 - Riki ArdoniRiki Ardoni
Revisi UU KUP tak lepas dari kebutuhan akan peningkatan kemampuan fisikal untuk
membiayai pembangunan jangka panjang serta menjaga kesinambungan APBN.
Terlebih, selama pandemi covid-19, penerimaan perpajakan di Indonesia merosot.
Hal ini juga dialami oleh berbagai negara di seluruh dunia baik yang termasuk dalam
kategori negara maju maupun berkembang. Ada beberapa point kunci latar belakang Reformasi RUU KUP diantaranya:
1. APBN YANG SEHAT DAN BERKELANJUTAN dan
2. TAX RATIO INDONESIA RELATIF RENDAH
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas pemungutan pajak menurut beberapa ahli hukum dan ekonomi seperti Adam Smith, W.J Langen, dan Adolf Wagner. Beberapa asas penting yang disebutkan antara lain asas keadilan, kepastian hukum, kemudahan pemungutan, dan efisiensi. Juga dibahas mengenai asas-asas pemungutan pajak sesuai UUD 1945 dan sistem-sistem pemungutan pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pajak dan pajak internasional. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa manajemen pajak meliputi perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara efisien dan sesuai peraturan. Dokumen tersebut juga menjelaskan beberapa konsep terkait pajak seperti tax planning, tax avoidance
Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum tanpa mendapat manfaat langsung. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, alat pengatur ekonomi, stabilitas, dan redistribusi pendapatan. Terdapat berbagai teori, pengelompokan, sistem pemungutan, dan tarif pajak.
Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat paksaan tanpa adanya kontraprestasi yang digunakan untuk belanja negara. Fungsi pajak antara lain untuk keperluan anggaran negara dan mengatur perekonomian. Pemungutan pajak diatur dalam undang-undang dan berdasarkan asas domisili, sumber, dan kebangsaan.
Undangan tersebut membahas tentang pengantar perpajakan yang mencakup definisi, fungsi, dan syarat pemungutan pajak serta tata cara pemungutan pajak, termasuk asas, sistem, dan timbulnya utang pajak."
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum pajak, definisi pajak, ciri-ciri pajak, fungsi pajak, perbedaan pajak dengan jenis pungutan lainnya, asas-asas pemungutan pajak, teori yang mendasari pemungutan pajak, pembagian hukum pajak, penafsiran hukum pajak, jenis dan pembagian pajak, cara pemungutan pajak, dan tarif pajak.
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum pajak di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan:
1. Pengertian pajak menurut beberapa ahli yaitu sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapat imbalan langsung.
2. Fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara dan alat pengaturan kebijakan pemerintah.
3. Sistem dan asas pemung
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum pajak, definisi pajak, ciri-ciri pajak, fungsi pajak, perbedaan pajak dengan jenis pungutan lainnya, asas-asas pemungutan pajak, teori yang mendasari pemungutan pajak, pembagian hukum pajak, penafsiran hukum pajak, jenis dan pembagian pajak, struktur pajak di Indonesia, cara pemungutan pajak, dan tar
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas pemungutan pajak menurut beberapa ahli hukum dan ekonomi seperti Adam Smith, W.J Langen, dan Adolf Wagner. Beberapa asas penting yang disebutkan antara lain asas keadilan, kepastian hukum, kemudahan pemungutan, dan efisiensi. Juga dibahas mengenai asas-asas pemungutan pajak sesuai UUD 1945 dan sistem-sistem pemungutan pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pajak dan pajak internasional. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa manajemen pajak meliputi perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara efisien dan sesuai peraturan. Dokumen tersebut juga menjelaskan beberapa konsep terkait pajak seperti tax planning, tax avoidance
Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum tanpa mendapat manfaat langsung. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, alat pengatur ekonomi, stabilitas, dan redistribusi pendapatan. Terdapat berbagai teori, pengelompokan, sistem pemungutan, dan tarif pajak.
Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat paksaan tanpa adanya kontraprestasi yang digunakan untuk belanja negara. Fungsi pajak antara lain untuk keperluan anggaran negara dan mengatur perekonomian. Pemungutan pajak diatur dalam undang-undang dan berdasarkan asas domisili, sumber, dan kebangsaan.
Undangan tersebut membahas tentang pengantar perpajakan yang mencakup definisi, fungsi, dan syarat pemungutan pajak serta tata cara pemungutan pajak, termasuk asas, sistem, dan timbulnya utang pajak."
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum pajak, definisi pajak, ciri-ciri pajak, fungsi pajak, perbedaan pajak dengan jenis pungutan lainnya, asas-asas pemungutan pajak, teori yang mendasari pemungutan pajak, pembagian hukum pajak, penafsiran hukum pajak, jenis dan pembagian pajak, cara pemungutan pajak, dan tarif pajak.
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum pajak di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan:
1. Pengertian pajak menurut beberapa ahli yaitu sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapat imbalan langsung.
2. Fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara dan alat pengaturan kebijakan pemerintah.
3. Sistem dan asas pemung
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum pajak, definisi pajak, ciri-ciri pajak, fungsi pajak, perbedaan pajak dengan jenis pungutan lainnya, asas-asas pemungutan pajak, teori yang mendasari pemungutan pajak, pembagian hukum pajak, penafsiran hukum pajak, jenis dan pembagian pajak, struktur pajak di Indonesia, cara pemungutan pajak, dan tar
1. Dokumen tersebut membahas upaya meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan terkait pengelolaan dana desa, mengingat masih terdapat berbagai kelemahan dan hambatan saat ini.
2. Dibahas pula mengenai kondisi awal pengelolaan dana desa, sumber-sumber pendanaan desa, serta proses penanganan kasus korupsi dana desa sesuai aturan.
3. Tu
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...Andy Susanto
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi awal pengelolaan dana desa di Jawa Tengah yang mengalami banyak penyimpangan. Jawa Tengah menerima alokasi dana desa terbesar di Indonesia yaitu Rp6,3 triliun pada 2017. Namun ditemukan 33 kasus indikasi penyelewengan dana desa oleh oknum aparat desa setempat. Dokumen ini juga menjelaskan sumber-sumber pendapatan desa.
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...Andy Susanto
1. Pengembalian kerugian keuangan negara diatur dalam UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara, dimana pihak yang menyebabkan kerugian wajib mengganti kerugiannya dan dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana.
2. Penyidik memiliki peran dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penyelidikan dengan cara mengumpulkan bukti dan meminta pernyataan tanggung jawab dari terlap
Dokumen ini berisi informasi tentang supplier bahan bangunan bernama Pamongan Supplier & Levelansir Bahan Bangunan yang berlokasi di Jl. Kyai Glodag No. 13 RT. 11 RW. 03 Ds. Pamongan Kec Guntur Kab Demak dan menyediakan berbagai bahan bangunan seperti semen, besi, pasir, bata, cat, alat pertukangan, alat listrik, beton, paving block, dan tanah timbunan.
Makalah perlindungan anak (traficing child)Andy Susanto
Makalah ini membahas tentang child trafficking di Indonesia. Faktor penyebabnya antara lain kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan korupsi. Kasusnya terjadi di berbagai kota besar dengan korban berjumlah ribuan per tahun. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang dan membentuk lembaga untuk mencegah dan menangani masalah ini.
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaAndy Susanto
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas pengertian tindak pidana korupsi dan penyidikan serta penuntutan tindak pidana korupsi.
2) Tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum yang merugikan negara.
3) Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti sesuai prosedur hukum, sedangkan penuntutan dil
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)Andy Susanto
Kebijakan hukum pidana bukan merupakan kebijakan strategis utama dalam penanggulangan kejahatan politik karena fokus utama adalah upaya mencegah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kebijakan strategis terletak pada kebijakan yang bersifat integral, preventif, dan eliminatif terhadap faktor penyebab. Hukum pidana hanya merupakan salah satu kebijakan sosial untuk menyalurkan ket
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosAndy Susanto
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang proposal penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan sosial.
2. Korupsi dana bantuan sosial merupakan masalah yang serius di Indonesia karena dana yang seharusnya untuk rakyat miskin justru dikorupsi.
3. Penelitian ini akan mengkaji modus korupsi dana bantuan sosial
Seminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsiAndy Susanto
Dokumen tersebut membahas potensi kekayaan Indonesia yang besar namun belum dimanfaatkan secara optimal dan masalah-masalah utama di Indonesia seperti kemiskinan, korupsi, dan ketertinggalan infrastruktur seperti listrik dan air bersih yang masih dihadapi sebagian besar penduduk. Dokumen ini juga memberikan penjelasan mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
1. Asas adalah suatu kebenaran yang menjadi
pokok dasar atau tumpuan berfikir (KBBI)
1. Asas Pembenaran Pemungutan
Pajak oleh Negara (Rechtsfilosofis)
2. Asas Pengenaan Pajak.
3. Asas Pemungutan Pajak.
4. Asas Pembagian beban Pajak.
5. Asas dalam Pembuatan UU Pajak.
Sistem Pemungutan pajakSistem Pemungutan pajak
dapat dibedakan dalam tigadapat dibedakan dalam tiga
sistem yaiyu:sistem yaiyu:
- Waktu Pemungutan,- Waktu Pemungutan,
- dasar penetapan pajak.- dasar penetapan pajak.
- yang menetapkan Pajaknya.- yang menetapkan Pajaknya.
2. Azas
perpaj
akan
PEMBENARAN
PUNGUT PAJAK
OLEH NEGARA
PEMBAGIAN PAJAK
PEMUNGUTAN
PAJAK
DLM PEMBUATAN
UU PAJAK
PENGENAAN BEBAN
PAJAK
AZAS” LAINNYA
- ASURANSI
- KEPENTINGAN
- KEWAJIBAN MUTLAK
- DAYA BELI
- PEMBENARAN PAJAK MENURUT PANCASILA
- YURIDIS
- EKONOMI
* FUNGSI BUDGETER
* FUNGSI REGULASI
- TDK HAMBAT PRODUKSI & PEMASARAN
- TDK HALANGI RAKYAT CAPAI KEBAHAGIAAN
- TDK RUGIKAN KEPENTINGAN UMUM
- FINANSIAL
TEORI :
- DAYA PIKUL
- KEMANFAATAN/KENIKMATAN
- NEGARA TEMPAT TINGGAL
- NEGARA ASAL/SUMBER
- kEBANGSAAN
- BERORIENTASI PD ASAS” HUKUM
- DISETUJUI RAKYAT MELALUI WAKILNYA (DPR/D)
- PENUHI UNSUR FILOSOFIS,SOSIOLOGIS,YURIDIS
- MENURUT ADAM SMITH :
* EQUALITY & EQUITY
* CERTAINTY
* CONVENCE OF PAYMENT
* ECONOMIC OF COLLECTION
LEGALITAS,KEPASTIAN HUKUM,NON DISTORSI,
KESEDERHANAAN,KEADILAN