Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to 05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
Similar to 05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (13)
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
- 1. KEBIJAKAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DAERAH TUMONGGI SIREGAR, SH AUDITOR UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 2. OUTLINE • DasarHukumPembinaandanPengawasan • HIRARKI PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA • TitikRawanKorupsi/PERMASALAHAN TATA KELOLA DESA • KEBIJAKAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DIDAERAH • Langkahkedepan.
- 3. TOPIK • DasarHukumPembinaandanPengawasan • HIRARKI PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA • TitikRawanKorupsi/PERMASALAHAN TATA KELOLA DESA • KEBIJAKAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DIDAERAH • Langkahkedepan.
- 4. P E M B I N A A N D A N P E N G A W A S A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H PEMERINTAH Mendagri Pembinaan Pengawasan Binwas Umum Binwas Teknis K/L Provinsi GWPP. Binwas umum & teknis (Pasal 378 ayat (1) UU 23/2014) PD Provinsi PASAL 8 ayat (3) BINWAS Secara Nas. dikoordinasikan Mendagri Gubernur sbg Kepala Daerah (Pasal 379 ayat (1) UU 23/2014) Kab/Kota PASAL 379 ayat (2) BINWAS dibantu Inspektorat Provinsi
- 5. TOPIK • DasarHukumPembinaandanPengawasan • HIRARKI PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA • TitikRawanKorupsi/PERMASALAHAN TATA KELOLA DESA • KEBIJAKAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DIDAERAH • Langkahkedepan.
- 7. ATRIBUSI TUGAS ITJEN PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEMENDAGRI PELAKSANAAN AKSI PENCEGAHAN KORUPSI PENGAWASAN UMUM & TEKNIS PEMDA SERTA DESA IMPLEMENTASI PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH 01 02 03 04 KEGIATAN PRIORITAS WAS INTERNAL BIN/WAS PEMDA & DESA TIMNAS PENCEGAHAN KORUPSI
- 8. PP 43 Tahun 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Th. 2014 ttg Desa (Pasal 154) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa 1. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa; 2. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa; 3. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; 4. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan; 5. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa; 6. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa; 7. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa; 8. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa; 9. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa; 10. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan; 11. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 12. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan; 13. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 14. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; 15. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa; 16. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa; 17. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan 18. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya. PERAN CAMAT
- 9. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Terkait Dengan APB Desa Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Aset Desa Evaluasi Dokumen Laporan Pertanggungjawaban APB Desa Bentuk Pengawasan Hasil Pengawasan • Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Camat disampaikan kepada Bupati/Walikota dan ditembuskan kepada APIP daerah kabupaten/kota. • Selanjutnya Hasil Pengawasan tersebut menjadi bahan bagi APIP daerah kabupaten/kota untuk menentukan ruang lingkup Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa www.itjen.kemendagri.go.id @itjenkemendagri.ri Inspektorat Jenderal Kemendagri PENGAWASAN OLEH CAMAT
- 10. • Konsistensi Rancangan Perdes tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa • Ketersediaan DPA, DPPA, DPAL, dan RAK • Ketepatan Waktu Rancangan Perdes tentang APB Desa • BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa • Realisasi pendapatan asli desa didapatkan secara legal dan telah diatur dlm Perdes • Pendapatan lainnya berupa penerimaan dari hasil kerja sama desa • Belanja telah sesuai dengan peraturan Desa tentang APB Desa • Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa • Program/ kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran • SILTAP, tunjangan dan operasional untuk kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan Perkada • Penyertaan modal pada BUM Desa, telah sesuai ketentuan dan ditetapkan melalaui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha • dll FOKUS PENGAWASAN OLEH CAMAT
- 11. PENGAWASAN OLEH BPD DAN MASYARAKAT DESA Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa, melalui: a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa; b. Pelaksanaan kegiatan; c. Laporan pelaksanaan APB Desa; dan d. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. BPD Hasil pengawasan Oleh BPD Disampaikan kepada kepala Desa dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan juga disampaikan kepada camat dan APIP daerah kabupaten/kota. MASYARAKAT DESA Masyarakat Desa melakukan pengawasan melalui pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dengan cara meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa. Informasinya antara lain: a. APB Desa; b. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; c. Realisasi APB Desa; d. Realisasi kegiatan; e. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan f. Sisa anggaran. Hasil Pemantauan Oleh Masyarakat disampaikan kepada Pemerintah Desa dan BPD untuk mendapatkan tanggapan atau tindaklanjut, jika terdapat keluhan diselesaikan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal melalui musyawarah pada BPD, bila kurang memuaskan bisa di sampaikan ke camat untuk dilakukan mediasi, dan apabila indikasi pelanggaran dapat menyampaikan ke APIP
- 12. TOPIK • DasarHukumPembinaandanPengawasan • HIRARKI PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA • TitikRawanKorupsi/PERMASALAHAN TATA KELOLA DESA • KEBIJAKAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DIDAERAH • Langkahkedepan.
- 13. TITIK RAWAN KORUPSI/ PERMASALAHAN TATA KELOLA DESA 1. Tidak ada regulasi dalam melakukan pengelolaan keuangan desa sehingga berakibat: • Penggunaan keuangan desa tidak transparan dan akuntabel, berpotensi kerugian keuangan negara • Penggunaan dana desa tidak sesuai dengan peruntukannya • Adanya intervensi pada pelaksanaan kegiatan PBJ desa
- 14. 2. • Tatakelola keuangan desa yang tidak transparan dan akuntabel • Pelaporan keuangan desa yang tidak dikonsolidasi dengan baik oleh pemerintah daerah. 3. Pelaporan keuangan desa tidak dikonsolidasi dengan baik dan disampaikan secara berjenjang dari desa ke kab/kota dan dari kab/kota ke kementerian. 4. Pemerintah Desa tidak memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat desa 5. • Penyalahgunaan Aset Desa • Aset Desa tidak ditata kelola dengan tertib.
- 15. 6. • Fungsi pembinaan kepada Pemerintah Desa tidak optimal sehingga banyak ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan tata kelola desa dengan regulasi • Rekomendasi tidak ditindaklanjuti dengan optimal • Besarnya ruang lingkup pengawasan memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif dan tepat sasaran (Sumber : pedoman PENILAIAN PENCEGAHAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH melalui Monitoring Center for Prevention (MCP)
- 16. TOPIK • DasarHukumPembinaandanPengawasan • HIRARKI PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA • TitikRawanKorupsi/PERMASALAHAN TATA KELOLA DESA • KEBIJAKAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DIDAERAH • Langkahkedepan.
- 18. PENGUATAN APIP DAERAH 18 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah
- 19. a. Mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD b. Alokasi anggaran pengawasan diatas tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan c. Penggunaan alokasi anggaran pengawasan pada lampiran Permendagri No 84 Tahun 2022 & Permendagri No 88 Tahun 2022 No Total Belanja Daerah % Anggaran Pengawasan Provinsi 1 s.d Rp 4.000.000.000.000, 00 0,90% 2 Diatas Rp 4.000.000.000.000, 00 s.d Rp 10.000.000.000.000, 00 0,60% 3 Diatas Rp 10.000.000.000.000, 00 0,30% Kabupaten / Kota 1 s.d Rp 1.000.000.000.000, 00 1,00% 2 Diatas Rp 1.000.000.000.000, 00 s.d Rp 2.000.000.000.000, 00 0,75% 3 Diatas Rp 2.000.000.000.000, 00 0,50% d. Mengalokasikan Anggaran TPP Inspektur Daerah lebih kecil dari Sekda dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lain. Jabatan Administrator dan Pengawas serta Jabatan Fungsional lebih besar dari perangkat daerah lainnya PENGUATAN ANGGARAN PENGAWASAN
- 20. 1) Melakukan pengawasan yang berindikasi penyalahgunaan wewenang / kerugian tanpa menunggu penugasan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 B dan Pasal 33 A Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 2) Menyampaikan laporan hasil pengawasan berindikasi penyalahgunaan wewenang / kerugian daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk Provinsi dan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat untuk Kabupaten / Kota guna dilakukan supervisi. 3) Membentuk Inspektorat Pembantu Daerah yang menangani investigasi dan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 dan melaporkan kepada Menteri 4) Melakukan konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 99A Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 5) Melakukan konsultasi pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu Daerah Pemerintah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan konsultasi pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 99B Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENGUATAN KELEMBAGAAN
- 21. PENGUATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN Menyusun program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko dengan memisahkan secara tegas peran jabatan fungsional Auditor dan PPUPD sesuai dengan karakteristik jabatannya Melakukan perubahan pola pengawasan sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah memiliki dampak terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan daerah khususnya pada area: 1) Keuangan Daerah. 2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 3) Pelayanan publik. 4) Keuangan desa bagi Pemerintah Daerah yang memiliki desa. Mengawal penyerapan APBD sesuai dengan target: Triwulan I sebesar 20%; Triwulan II sebesar 50%; Triwulan III sebesar 75%; Triwulan IV sebesar 95%. Melakukan inspeksi secara mendadak kepada perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik Secara proaktif memonitor keluhan masyarakat di media massa/sosial media dan menindaklanjuti pengaduan tersebut Memastikan seluruh catatan hasil reviu dan/atau rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri Dalam Negeri untuk Provinsi dan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan
- 22. 1. Memenuhi kecukupan jumlah Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Khusus bagi PPUPD, Pemerintah daerah agar melakukan penghitungan jumlah PPUPD sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821.29/1175/SJ tentang Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD tanggal 8 Maret 2022. 2. Menjamin independensi dan pengembangan karier Auditor dan PPUPD dengan melakukan mutasi atau perpindahan ke dalam jabatan lain secara selektif. Pelaksanaan mutasi atau perpindahan ke dalam jabatan lain tidak diperkenankan apabila terkait langsung dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Auditor dan PPUPD. 3. Mengalokasikan anggaran pelatihan berkelanjutan bagi Auditor dan PPUPD minimal 120 jam per tahun. 4. Surat KPK kepada Kepala Daerah Seluruh Indonesia No B/248/KSP.00/70-72/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 Perihal Penguatan SDM APIP di Daerah 5. Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota No. 800.1.3.1/526/IJ perihal Perpindahan ke dalam JF PPUPD. PENGUATAN SDM
- 23. FOKUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023 FOKUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS Urusan Permberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Peningkatan status pembangunan Desa 2. Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa 3. Penataan Desa 4. Pengembangan kapasitas Aparatur Desa 5. Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa 6. Kelembagaan dan Kerjasama Desa 7. Evaluasi Perkembanan Desa s osialisasi arah kebijakan Dana A
- 24. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah Kegiatan Pengawasan lainnya Pengelolaan Keuangan Desa a. Efektifitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten./kota b. Pengelolaan Keuangan dan aset desa c. Pengelolaan Keuangan badan usaha milik desa d. Konsitensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa e. Kualitas belanja desa f. Pengadaan barang dan jasa di desa g. Pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas Tindak lanjut perjanjiankerjasama aparatpengawas internpemerintah dan aparatpenegak hukum dalampenanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.
- 25. 25 Sumber: Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, 2023 Prodeskel: Profil Desa Kelurahan Siskeudes: Sistem Keuangan Desa Sipades: Sistem Pengelolaan Aset Desa *) BPD : Badan Permusyawaratan Desa LKD : Lembaga Kemasyarakatan Desa PENGELOLAAN BERSAMA MCP KPK DENGAN IJJEN DAN BPKP Upaya pencegahan korupsi daerah dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan KPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf b dan Pasal 8 huruf b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaannya, koordinasi upaya pencegahan korupsi daerah dilakukan melalui pengelolaan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk mendapatkan Pelaporan atas upaya pencegahan korupsi daerah kepada Pemerintah Daerah
- 26. AGENDA PENGUATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA 26 Sumber: Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, 2023 Prodeskel: Profil Desa Kelurahan Siskeudes: Sistem Keuangan Desa Sipades: Sistem Pengelolaan Aset Desa Pada tahun 2023 Kementerian Dalam Negeri akan mengoptimalkan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa melalui Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD). Dengan adanya program ini, diharapkan mampu mengintervensi 4 (empat) komponen utama P3PD No. Jenis Pelatihan Desa 1 Pelatihan Penetapan dan Penegasan Batas 6.285 2 Pelatihan Dasar Aparatur Desa 8.895 3 Pelatihan Prodeskel 1.000 4 Pelatihan Siskeudes 4.564 5 Pelatihan Sipades 1.089 6 Pelatihan BPD 7.267 7 Pelatihan Kerjasama Desa 2.000 8 Pelatihan PKK 3.000 9 Pelatihan Posyandu 2.000 10 Pelatihan LKD & Desa Adat 1.900 11 Pelatihan Pengawasan Keuangan Desa 3.104 *) BPD : Badan Permusyawaratan Desa LKD : Lembaga Kemasyarakatan Desa
- 27. TOPIK • DasarHukumPembinaandanPengawasan • HIRARKI PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA • TitikRawanKorupsi/PERMASALAHAN TATA KELOLA DESA • KEBIJAKAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DIDAERAH • Langkahkedepan.
- 28. PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN ASET DESA PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR DESA SECARA BERKELANJUTAN APIP MELAKUKAN PENGAWASAN KE DESA DENGAN ORIENTASI PENCEGAHAN LANGKAH KE DEPAN PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN POTENSI YG DIMILIKI DESA DESA MELAKUKAN INOVASI DESA MENGATASI MASALAH PEMBANGUNAN: URBANISASI, STUNTING, KEMISKINAN EKSTREM, PENGANGGURAN TERBUKA DLL
- 29. TERIMA KASIH #ItjenBerintegritas #SatuDataSatuKata #ItjenHebat @itjenkemendagri.ri Inspektorat Jenderal Kemendagri INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI 29 “APIP KUAT INDONESIA SEHAT”