Proposal skripsi ini membahas legalisasi dan penegakan hukum terhadap keberadaan lokalisasi Peleman di Kabupaten Tegal menurut Perda No. 7 Tahun 2011 tentang ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan faktor keberadaan lokalisasi dan penegakan hukumnya serta menemukan pengaturan hukum tentang lokalisasi Peleman menurut peraturan daerah tersebut.
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosAndy Susanto
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang proposal penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan sosial.
2. Korupsi dana bantuan sosial merupakan masalah yang serius di Indonesia karena dana yang seharusnya untuk rakyat miskin justru dikorupsi.
3. Penelitian ini akan mengkaji modus korupsi dana bantuan sosial
1. Materi pelatihan ini membahas tentang pencegahan korupsi, termasuk pengertian korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, dan peran masyarakat dalam membangun komunitas anti-korupsi.
Korupsi Ketua MK Akil Mochtar merupakan kasus korupsi paling fatal pada tahun 2013 karena menyebabkan krisis institusi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawal konstitusi. Krisis ini disebabkan oleh proses pengangkatan hakim MK yang diduga didasari oleh utang budi politik dan korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang percepatan pemberantasan korupsi melalui pendidikan bagi CPNS yang baru diangkat. Terdapat indikator keberhasilan yang diharapkan setelah pendidikan, yaitu peserta mampu menguraikan pengertian korupsi, mengidentifikasi tindakan korupsi, menjelaskan peran masyarakat dalam pencegahan korupsi, dan memberikan latihan analisis kasus korupsi.
Berdasarkan dokumen tersebut, ada tiga berita utama:
1) Ditemukannya 11 TKI di bawah umur di lokasi penampungan TKI ilegal di Tangerang.
2) Mantan Direktur Utama Bank DKI, Winny Erwindia, tidak hadir di panggilan penyidikan KPK karena sakit.
3) Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Jero Wacik ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh KPK.
Proposal skripsi ini membahas legalisasi dan penegakan hukum terhadap keberadaan lokalisasi Peleman di Kabupaten Tegal menurut Perda No. 7 Tahun 2011 tentang ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan faktor keberadaan lokalisasi dan penegakan hukumnya serta menemukan pengaturan hukum tentang lokalisasi Peleman menurut peraturan daerah tersebut.
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansosAndy Susanto
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang proposal penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan sosial.
2. Korupsi dana bantuan sosial merupakan masalah yang serius di Indonesia karena dana yang seharusnya untuk rakyat miskin justru dikorupsi.
3. Penelitian ini akan mengkaji modus korupsi dana bantuan sosial
1. Materi pelatihan ini membahas tentang pencegahan korupsi, termasuk pengertian korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, dan peran masyarakat dalam membangun komunitas anti-korupsi.
Korupsi Ketua MK Akil Mochtar merupakan kasus korupsi paling fatal pada tahun 2013 karena menyebabkan krisis institusi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawal konstitusi. Krisis ini disebabkan oleh proses pengangkatan hakim MK yang diduga didasari oleh utang budi politik dan korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang percepatan pemberantasan korupsi melalui pendidikan bagi CPNS yang baru diangkat. Terdapat indikator keberhasilan yang diharapkan setelah pendidikan, yaitu peserta mampu menguraikan pengertian korupsi, mengidentifikasi tindakan korupsi, menjelaskan peran masyarakat dalam pencegahan korupsi, dan memberikan latihan analisis kasus korupsi.
Berdasarkan dokumen tersebut, ada tiga berita utama:
1) Ditemukannya 11 TKI di bawah umur di lokasi penampungan TKI ilegal di Tangerang.
2) Mantan Direktur Utama Bank DKI, Winny Erwindia, tidak hadir di panggilan penyidikan KPK karena sakit.
3) Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Jero Wacik ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh KPK.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian tindak pidana korupsi menurut perspektif hukum dan para ahli serta upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi didefinisikan dalam undang-undang dan mencakup perbuatan yang merugikan negara, suap, penggelapan, dan penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi. Komisi Pem
Kasus korupsi e-KTP melibatkan penyimpangan dalam pengadaan KTP elektronik pada 2011-2012 yang merugikan negara Rp2,3 triliun. Berbagai pihak melakukan penyelidikan dan menetapkan beberapa petinggi sebagai tersangka, termasuk Setya Novanto yang masih menghadapi proses hukum. Korupsi ini terjadi karena faktor internal seperti tamak dan gaya hidup serta faktor eksternal seperti politik dan huk
Model pemberantasan korupsi di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak tahun 1957 hingga saat ini, mulai dari operasi militer hingga pembentukan lembaga khusus seperti KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002.
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...Universitas Pakuan
Studi kasus mengenai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor pada masa pemerintahan Rachmat Yasin sebagai Bupati. Rachmat Yasin divonis 5 tahun 6 bulan penjara karena terbukti menerima suap senilai Rp4,5 miliar untuk memuluskan izin penggunaan lahan seluas 2.754 hektar. Tulisan ini membahas definisi korupsi, rumusan tindak pidana korupsi, kasus dan sebab terjadiny
Dokumen tersebut membahas mengenai nilai-nilai anti korupsi yang perlu ditanamkan untuk mencegah dan memberantas korupsi, meliputi penanaman nilai sejak dalam keluarga, perbaikan sistem, pendidikan, dan penegakan hukum.
Korupsi berasal dari bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kerusakan moral. Korupsi didefinisikan dalam undang-undang Indonesia sebagai 7 jenis tindak pidana termasuk penggelapan, suap, dan benturan kepentingan. Korupsi telah menjadi masalah besar di Indonesia dan berdampak buruk pada perekonomian dan pembangunan negara. Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan tetapi masih diperlukan pemahaman
Dokumen tersebut membahas mengenai sistem hukum di Indonesia. Secara garis besar dibahas mengenai berbagai bidang hukum seperti hukum pidana, perdata, tata negara, dan acara. Sayangnya penegakan hukum di Indonesia dinilai masih buruk karena pengaruh uang yang dapat memengaruhi proses hukum, seperti terlihat dari kasus korupsi dan pencurian sandal yang dibahas. Transparansi hukum juga masih perlu d
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memerangi korupsi di Indonesia dengan melakukan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp. 155,3 triliun sejak berdiri tahun 2004.
Perlindungan hukum memberikan perlindungan kepada warga negara terhadap hak-hak mereka dan akan memberikan sanksi bagi pelanggar. Unsur-unsur perlindungan hukum meliputi perlindungan pemerintah, kepastian hukum, hak-hak warga negara, dan sanksi bagi pelanggar. Penegakan hukum dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana yang mendukungnya, budaya masyarakat, dan m
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...moremoremorena
Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang telah akrab di telinga masyarakat Indonesia, hamper setiap hari media massa memberitakan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur Negara baik pegawai negeri ataupun pejabat Negara yang biasa disebut kalangan atas (upper class). Didalam kepustakaan kriminologi hal ini merupakan salah satu kejahatan jenis kejahatan kerah putih atau “white collar crime”. Seringnya terdengar istilah korupsi di masyarakat telah menunjukkan bahwa perhatian masyarakat semakin meningkat terhadap tindak pidana korupsi “white collar crime” yang dilakukan oleh orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpandang namun merekalah yang membuat kemeralatan masyarakat. Timbulnya kejahatan jenis seperti ini menunjukan bahwa sudah tidak hanya kemiskinan saja yang menjadi penyebab timbuknya kejahatan, melainkan faktor kemakmuran dan kemewahan merupakan faktor pendorong orang-orang melakukan kejahatan. Penelitian dalam skripsi ini lebih mengkaji pada aspek perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena perumusan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi Nampak belum mampu untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa dalam kurun waktu tujuh tahun atau terhitung 2004 hingga 2011, Negara harus menanggung kerugian Rp. 39,3 triliun akibat tindak pidana korupsi.
Korupsi adalah perilaku pejabat publik yang secara tidak sah memperkaya diri dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka. Tindakan korupsi dapat berupa penyuapan, penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi, atau penggelapan dalam jabatan. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 mengatur pidana untuk korupsi seperti pidana penjara seumur hidup atau denda.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan sifat Hukum Acara Pidana (HAP) menurut beberapa ahli, termasuk tujuan dan fungsi HAP. Secara ringkas, HAP adalah peraturan yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana oleh aparat penegak hukum untuk mencapai keadilan dan ketertiban hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian tindak pidana korupsi menurut perspektif hukum dan para ahli serta upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi didefinisikan dalam undang-undang dan mencakup perbuatan yang merugikan negara, suap, penggelapan, dan penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi. Komisi Pem
Kasus korupsi e-KTP melibatkan penyimpangan dalam pengadaan KTP elektronik pada 2011-2012 yang merugikan negara Rp2,3 triliun. Berbagai pihak melakukan penyelidikan dan menetapkan beberapa petinggi sebagai tersangka, termasuk Setya Novanto yang masih menghadapi proses hukum. Korupsi ini terjadi karena faktor internal seperti tamak dan gaya hidup serta faktor eksternal seperti politik dan huk
Model pemberantasan korupsi di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak tahun 1957 hingga saat ini, mulai dari operasi militer hingga pembentukan lembaga khusus seperti KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002.
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...Universitas Pakuan
Studi kasus mengenai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor pada masa pemerintahan Rachmat Yasin sebagai Bupati. Rachmat Yasin divonis 5 tahun 6 bulan penjara karena terbukti menerima suap senilai Rp4,5 miliar untuk memuluskan izin penggunaan lahan seluas 2.754 hektar. Tulisan ini membahas definisi korupsi, rumusan tindak pidana korupsi, kasus dan sebab terjadiny
Dokumen tersebut membahas mengenai nilai-nilai anti korupsi yang perlu ditanamkan untuk mencegah dan memberantas korupsi, meliputi penanaman nilai sejak dalam keluarga, perbaikan sistem, pendidikan, dan penegakan hukum.
Korupsi berasal dari bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kerusakan moral. Korupsi didefinisikan dalam undang-undang Indonesia sebagai 7 jenis tindak pidana termasuk penggelapan, suap, dan benturan kepentingan. Korupsi telah menjadi masalah besar di Indonesia dan berdampak buruk pada perekonomian dan pembangunan negara. Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan tetapi masih diperlukan pemahaman
Dokumen tersebut membahas mengenai sistem hukum di Indonesia. Secara garis besar dibahas mengenai berbagai bidang hukum seperti hukum pidana, perdata, tata negara, dan acara. Sayangnya penegakan hukum di Indonesia dinilai masih buruk karena pengaruh uang yang dapat memengaruhi proses hukum, seperti terlihat dari kasus korupsi dan pencurian sandal yang dibahas. Transparansi hukum juga masih perlu d
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memerangi korupsi di Indonesia dengan melakukan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp. 155,3 triliun sejak berdiri tahun 2004.
Perlindungan hukum memberikan perlindungan kepada warga negara terhadap hak-hak mereka dan akan memberikan sanksi bagi pelanggar. Unsur-unsur perlindungan hukum meliputi perlindungan pemerintah, kepastian hukum, hak-hak warga negara, dan sanksi bagi pelanggar. Penegakan hukum dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana yang mendukungnya, budaya masyarakat, dan m
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...moremoremorena
Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang telah akrab di telinga masyarakat Indonesia, hamper setiap hari media massa memberitakan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur Negara baik pegawai negeri ataupun pejabat Negara yang biasa disebut kalangan atas (upper class). Didalam kepustakaan kriminologi hal ini merupakan salah satu kejahatan jenis kejahatan kerah putih atau “white collar crime”. Seringnya terdengar istilah korupsi di masyarakat telah menunjukkan bahwa perhatian masyarakat semakin meningkat terhadap tindak pidana korupsi “white collar crime” yang dilakukan oleh orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpandang namun merekalah yang membuat kemeralatan masyarakat. Timbulnya kejahatan jenis seperti ini menunjukan bahwa sudah tidak hanya kemiskinan saja yang menjadi penyebab timbuknya kejahatan, melainkan faktor kemakmuran dan kemewahan merupakan faktor pendorong orang-orang melakukan kejahatan. Penelitian dalam skripsi ini lebih mengkaji pada aspek perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena perumusan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi Nampak belum mampu untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa dalam kurun waktu tujuh tahun atau terhitung 2004 hingga 2011, Negara harus menanggung kerugian Rp. 39,3 triliun akibat tindak pidana korupsi.
Korupsi adalah perilaku pejabat publik yang secara tidak sah memperkaya diri dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka. Tindakan korupsi dapat berupa penyuapan, penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi, atau penggelapan dalam jabatan. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 mengatur pidana untuk korupsi seperti pidana penjara seumur hidup atau denda.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan sifat Hukum Acara Pidana (HAP) menurut beberapa ahli, termasuk tujuan dan fungsi HAP. Secara ringkas, HAP adalah peraturan yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana oleh aparat penegak hukum untuk mencapai keadilan dan ketertiban hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi universal serta aspek-aspek demokrasi di Indonesia. Dokumen ini juga menjelaskan tentang perkembangan terakhir pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan amandemen UUD 1945 pada Bab XA.
Dokumen tersebut membahas mengenai lima bidang utama sumber daya manusia Polri yaitu penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran dinas personel Polri serta upaya meningkatkan pelayanan sumber daya manusia Polri.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi, termasuk penyebab, jenis, dan hukum yang berlaku untuk tindak pidana korupsi. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa korupsi dapat terjadi karena berbagai faktor sistemik maupun manusiawi, dengan berbagai bentuk seperti suap, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan lainnya yang diancam hukuman berat sesuai undang-und
MEBANGUN BUDAYA ANTI GRATIFIKASI BAGI ASN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SDM YANG BERINTEGRITAS
Dokumen tersebut membahas upaya pembangunan budaya anti gratifikasi bagi aparatur sipil negara untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki integritas. Beberapa hal penting yang disebutkan antara lain menetapkan risiko gratifikasi pada proses bisnis layanan, memahami nilai budaya dan agama, serta memb
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk definisi korupsi, jenis dan ciri-ciri korupsi, sebab dan dampak korupsi, serta upaya pemberantasan korupsi. Dibahas pula gambaran umum korupsi di Indonesia, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, dan peran pemerintah dalam memberantas korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk definisi korupsi, jenis dan ciri-ciri korupsi, sebab dan dampak korupsi, serta upaya pemberantasan korupsi. Dibahas pula gambaran umum korupsi di Indonesia, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, dan peran pemerintah dalam memberantas korupsi.
Similar to Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos (20)
1. Dokumen tersebut membahas upaya meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan terkait pengelolaan dana desa, mengingat masih terdapat berbagai kelemahan dan hambatan saat ini.
2. Dibahas pula mengenai kondisi awal pengelolaan dana desa, sumber-sumber pendanaan desa, serta proses penanganan kasus korupsi dana desa sesuai aturan.
3. Tu
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...Andy Susanto
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi awal pengelolaan dana desa di Jawa Tengah yang mengalami banyak penyimpangan. Jawa Tengah menerima alokasi dana desa terbesar di Indonesia yaitu Rp6,3 triliun pada 2017. Namun ditemukan 33 kasus indikasi penyelewengan dana desa oleh oknum aparat desa setempat. Dokumen ini juga menjelaskan sumber-sumber pendapatan desa.
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...Andy Susanto
1. Pengembalian kerugian keuangan negara diatur dalam UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara, dimana pihak yang menyebabkan kerugian wajib mengganti kerugiannya dan dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana.
2. Penyidik memiliki peran dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penyelidikan dengan cara mengumpulkan bukti dan meminta pernyataan tanggung jawab dari terlap
Dokumen ini berisi informasi tentang supplier bahan bangunan bernama Pamongan Supplier & Levelansir Bahan Bangunan yang berlokasi di Jl. Kyai Glodag No. 13 RT. 11 RW. 03 Ds. Pamongan Kec Guntur Kab Demak dan menyediakan berbagai bahan bangunan seperti semen, besi, pasir, bata, cat, alat pertukangan, alat listrik, beton, paving block, dan tanah timbunan.
Makalah perlindungan anak (traficing child)Andy Susanto
Makalah ini membahas tentang child trafficking di Indonesia. Faktor penyebabnya antara lain kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan korupsi. Kasusnya terjadi di berbagai kota besar dengan korban berjumlah ribuan per tahun. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang dan membentuk lembaga untuk mencegah dan menangani masalah ini.
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaAndy Susanto
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas pengertian tindak pidana korupsi dan penyidikan serta penuntutan tindak pidana korupsi.
2) Tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum yang merugikan negara.
3) Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti sesuai prosedur hukum, sedangkan penuntutan dil
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dgn Hukum Pidana (PENAL)Andy Susanto
Kebijakan hukum pidana bukan merupakan kebijakan strategis utama dalam penanggulangan kejahatan politik karena fokus utama adalah upaya mencegah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kebijakan strategis terletak pada kebijakan yang bersifat integral, preventif, dan eliminatif terhadap faktor penyebab. Hukum pidana hanya merupakan salah satu kebijakan sosial untuk menyalurkan ket
Seminar efektifitas penegakkan hukum tp korupsiAndy Susanto
Dokumen tersebut membahas potensi kekayaan Indonesia yang besar namun belum dimanfaatkan secara optimal dan masalah-masalah utama di Indonesia seperti kemiskinan, korupsi, dan ketertinggalan infrastruktur seperti listrik dan air bersih yang masih dihadapi sebagian besar penduduk. Dokumen ini juga memberikan penjelasan mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ujian proposal Penegakan Hukum TP Korupsi Dana Bansos
1. PROPOSAL
PENELITIAN
“PENEGAKKAN
HUKUM THDP
TPK.DANA
BANSOS”
LATAR
BELAKANG
PERMASALA
HAN
RUANG LINGKUP
PEMBAHASAN
MAKSUD &
TUJUAN
KERANGKA
TEORI
METODE
PENELITIAN
SISTEMATIKA PENULISAN
- PD PERIODE 2007-2011 GAR BANSOS CAPAI RP 300,94 T.
- TH 2012, ALOKASI DANA BANSOS SEKITAR RP 47 T.
- PD THN 2013 MENINGKAT MENJADI RP 63,4 T.
- NAMUN DEMIKIAN PENYALURAN DANA BANSOS BANYAK
TERJADI PENYIMPANGAN YAITU UTK KESEJAHTERAAN
RAKYAT, AKIBATNYA DANA BANSOS MENJELMA JD DANA
BANTUAN KORUPTOR.
- CONTOH RIIL KSS BANSOS PEMKAB OKU TA 2008
A. BAGAIMANA MODUS TP. KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL ?
B. BAGAIMANA PENEGAKAN HUKUM DALAM TP.KORUPSI DANA
BANSOS DLM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA ?
MENITIKBERATKAN PD PERANAN PENEGAK HUKUM
DLM T.PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL
A. UTK KETAHUI MODUS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA
BANTUAN SOSIAL ?
B. UTK KETAHUI PENEGAKAN HUKUM DLM TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL DLM UPAYA
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA ?
A. TEORI PENEGAKKAN HUKUM
B. TEORI PENYALAHGUNAAN WEWENANG
A. PENDEKATAN MASALAH YURIDIS NORMATIF
B. DATA & SUMBER DATA , PRIMER (REFERENSI) & SKUNDER
(LITERATUR,WAWANCARA).
C. TEKNIK PUL DATA PURPOSIVE SAMPLING & STUDY PUSTAKA
D. TEKNIK ANALISA DATA KUALITATIF
2. Lawrence M.
Friedman
keberhasilan
Gakkum
menyaratkan
berfungsinya
semua
komponen
system
hukum. unsur-
unsur sistem
hukum itu
terdiri dari :
struktur hukum
(legal structure)
substansi hukum
(legal substance)
budaya hukum
(legal culture)
Dampak Hukum
(legal impact)
eksekutif, legislatif dan yudikatif
serta lembaga2 terkait, seperti
Kejaksaan,Kepolisian,Pengadila
n,Komisi Judisial, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
mengenai norma, peraturan
maupun undang-undang
meliputi pandangan, kebiasaan
maupun perilaku dari masy
mengenai pemikiran nilai-nilai
dan pengharapan dari sistim
hukum yg berlaku, & perkataan
lain, budaya hukum itu adalah
iklim dari pemikiran sosial ttg
bgimna hukum itu diaplikasikan,
dilanggar atau dilaks.
dampak dari suatu keputusan
hukum
3. menurut
Soerjono
Soekanto
proses
penegaka
n hukum
ada 5
faktor yg
mempeng
aruhinya
a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa
undang-undang
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak
yang membentuk maupun yang
menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang
mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di
mana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil
karya, cipta dan rasa yang didasarkan
pada karsa manusia di dalam pergaulan
hidup.
4. Teori Penyalagunaan Kekuasaan (abuse of power)
Kekuasaan mrpkan kuasa utk mengurus, kuasa utk memerintah, kemampuan,
kesanggupan kemampuan org atau gol utk menguasai org atau gol lain, fungsi
menciptakan & memanfaatkan keadilan serta mencegah pelanggaran keadilan. Namun
di dlm kekuasaan tsb banyak disalahgunakan utk mencari kekayaan. Shg banyak
penguasa mencari kekayaan tsb dgn berbagai cara tmsk gunakan kekuasaan yg telah di
amanahkan rakyat kpdnya.
Maka dibutuhkan hukum pidana utk atur masalah lahgun kekuasaan, dan hindari
jatuhnya korban akibat lahgun kekuasaan tsb.
Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dilakukan oleh para penguasa atau org yg
memiliki kekuasaan berupa :
•Pelanggaran hukum (korupsi, mafia hukum, penggelapan, melakukan kejahatan)
•Pelanggaran HAM (kekerasan thd rakyat, pengabaian hak rakyat atau pembiaran
pelanggaran HAM
Tindak pemerintahan yang menyalahi hukum menimbulkan korban, maka
dibutuhkan perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan hukum dapat dilakukan
melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
Pd perlindungan hukum preventif diberikan kesempatan kpd korban utk ajukan
keberatan atau pendapat sblm keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif.
Perlindungan ini bertujuan mencegah terjadi perkara pidana. Perlindungan hukum
represif adalah melalui peradilan umum dilakukan terhadap korban untuk memperoleh
kembali hak-haknya yang dilanggar oleh penguasa. Misalnya pembelaan hak rakyat oleh
penagak hukum.