Proposal ini meminta dana untuk merehabilitasi 20 rumah tidak layak huni di Desa XYZ dengan total anggaran Rp300 juta. Proposal ini menjelaskan latar belakang masalah, tujuan, dan rencana kegiatan proposal tersebut.
Berita acara penyerahan kembali rumah sewaLegal Akses
BERITA ACARA PENYERAHAN KEMBALI RUMAH SEWA
Berita Acara Penyerahan kembali Rumah Sewa ini dibuat dan ditandatangani di _____________ pada hari ini, __________ tanggal __ ____________ _____ jam _________ (“Berita Acara”) oleh dan diantara:
Surat keterangan ini memberikan informasi tentang kepemilikan tanah seluas 617 meter persegi oleh Muhammad Husen di Desa Lumpatan. Tanah tersebut diperoleh secara warisan dan digunakan untuk pertanian tanpa sengketa hak milik. Surat keterangan ini dimaksudkan untuk menguatkan kepemilikan tanah tersebut.
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pekrazitakhalyla
Berita acara ini merangkum proses serah terima pertama pekerjaan konstruksi antara pihak pertama (pemerintah) dan pihak kedua (kontraktor) untuk paket pekerjaan tertentu. Pihak kedua menyerahkan pekerjaan yang telah selesai 100% dan pihak pertama menerimanya. Selanjutnya akan dilakukan masa pemeliharaan 180 hari oleh pihak kedua.
Kontrak ini mengatur pengadaan jasa konsultansi pengawasan untuk suatu proyek dengan nilai kontrak tertentu. Kontrak ini menjelaskan ruang lingkup pekerjaan, pengawasan, dasar pelaksanaan, tenaga ahli, biaya, pembayaran, jangka waktu, kewajiban pihak kedua, dan ketentuan perubahan pekerjaan.
Berita acara penyerahan kembali rumah sewaLegal Akses
BERITA ACARA PENYERAHAN KEMBALI RUMAH SEWA
Berita Acara Penyerahan kembali Rumah Sewa ini dibuat dan ditandatangani di _____________ pada hari ini, __________ tanggal __ ____________ _____ jam _________ (“Berita Acara”) oleh dan diantara:
Surat keterangan ini memberikan informasi tentang kepemilikan tanah seluas 617 meter persegi oleh Muhammad Husen di Desa Lumpatan. Tanah tersebut diperoleh secara warisan dan digunakan untuk pertanian tanpa sengketa hak milik. Surat keterangan ini dimaksudkan untuk menguatkan kepemilikan tanah tersebut.
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pekrazitakhalyla
Berita acara ini merangkum proses serah terima pertama pekerjaan konstruksi antara pihak pertama (pemerintah) dan pihak kedua (kontraktor) untuk paket pekerjaan tertentu. Pihak kedua menyerahkan pekerjaan yang telah selesai 100% dan pihak pertama menerimanya. Selanjutnya akan dilakukan masa pemeliharaan 180 hari oleh pihak kedua.
Kontrak ini mengatur pengadaan jasa konsultansi pengawasan untuk suatu proyek dengan nilai kontrak tertentu. Kontrak ini menjelaskan ruang lingkup pekerjaan, pengawasan, dasar pelaksanaan, tenaga ahli, biaya, pembayaran, jangka waktu, kewajiban pihak kedua, dan ketentuan perubahan pekerjaan.
Draf Surat Wasiat ini berisi draf surat wasiat yang mengatur tentang hibah wasiat. Draf Surat Wasiat ini di dalamnya mengatur tentang harta kekayaan Pemberi Wasiat, para pihak Penerima Wasiat, pencabutan wasiat sebelumnya, dan penunjukan Pelaksana Wasiat.
Berita acara pembayaran uang muka rehab contohToniminerva
Dokumen tersebut merupakan check list pembayaran uang muka untuk pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi. Terdapat informasi mengenai kegiatan, lokasi, kontrak, penyedia jasa, nilai kontrak, dan dokumen-dokumen pendukung seperti surat perjanjian, jaminan, dan laporan yang diperlukan. Dokumen tersebut juga berisi permohonan pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak beserta rencana penggunaaannya
Berita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksiLegal Akses
Dokumen ini adalah berita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksi antara pihak pertama sebagai pemberi kerja dan pihak kedua sebagai pelaksana kerja. Pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan mendirikan bangunan sesuai spesifikasi dan lokasi yang ditentukan, dan kini menyerahkan bangunan tersebut kepada pihak pertama. Berita acara ini menyatakan bahwa tanggung jawab pihak kedua sebagai
Proposal Bantuan Keuangan Gubernur Kepada Pemerintah Desa Wlahar Wetan TA 2015Pemdes Wlahar Wetan
Dalam rangka mendukung Visi Jawa Tengah yaitu "Jawa Tengah Berdikari" sebagai wujud implementasi misi ke 6 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat", diperlukan peningkatan sarana prasarana dasar berbasis pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengawasan, sampai dengan pemeliharaan dan pengembangan. Hal ini merupakan keberlanjutan dari fokus Tahun 2014 serta untuk mendorong seluruh pemangku kepentingan berkontribusi dalam mengatasi isu strategis dan upaya pencapaian target pembangunan daerah.
Sni 3434-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan kayu untuk banguna...Ellan Syahnoorizal Siregar
Standar ini menetapkan indeks bahan dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghitung harga satuan pekerjaan kayu pada bangunan gedung dan perumahan. Dokumen ini menjelaskan 28 jenis pekerjaan kayu dan kebutuhan bahan serta tenaga kerjanya per satuan, seperti pembuatan kusen, pintu, rangka atap, dan dinding.
Keputusan Kepala Desa Cilayung menunjuk kader Posyandu di 11 Posyandu di Desa Cilayung untuk mendukung program kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Kader Posyandu akan melakukan pemantauan kesehatan ibu hamil dan balita serta mencatat dan melaporkan hasilnya.
Pola Penanganan Drainase Perkotaan menjelaskan mengenai aspek hukum dan peraturan yang mendasarinya, strategi dan kebijakan penanganan drainase, paradigma baru dalam penanganan drainase, dan berbagai opsi teknologi drainase. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Surat keterangan dukungan sewa alat jangka panjang dari PT. Sinar Surya Barabatama untuk mendukung pekerjaan peningkatan jalan oleh CV Alif Pratama dengan menyewakan 7 unit alat berat dan 1 water tank.
Dokumen tersebut berisi justifikasi teknis atas perubahan volume pekerjaan pada proyek pembangunan jalan beton Pongkeru-Malili. Terjadi perubahan pada item pekerjaan jembatan yang semula pembangunan 3 unit menjadi 4 unit dengan memanfaatkan bangunan bawah jembatan yang ada, serta penambahan volume galian tanah dan timbunan tanah akibat perubahan kondisi lapangan.
Dokumen tersebut membahas sistem dan teknologi sanitasi khususnya subsektor drainase. Ia menjelaskan faktor-faktor penting dalam memilih sistem drainase seperti kepadatan penduduk dan tingkat genangan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai opsi teknologi drainase seperti sistem gravitasi, pompa, pintu air, dan kolam retensi beserta penerapannya berdasarkan kondisi lingkungan.
Surat keterangan ini menerangkan kepemilikan tanah seluas 423 meter persegi yang terletak di Desa Kalibuaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang atas nama Sugeri bin Sukria, tanpa adanya sengketa atau beban hak dan digunakan sebagai tempat tinggal.
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja (KAK) untuk pelaksanaan pembangunan di Desa Wlahar Wetan pada tahun 2015, yang mencakup rencana pembangunan prasarana desa, pembentukan tim pelaksana, jadwal dan lokasi kegiatan, serta sumber pendanaan proyek-proyek pembangunan.
Makalah ini membahas tentang pembangunan desa terpadu dengan menjelaskan latar belakang, permasalahan, dan analisis terkait pembangunan desa di Indonesia. Beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan sumber daya, pembangunan yang bersifat sektoral, serta kurangnya keterlibatan masyarakat desa dalam perencanaan. Analisis menunjukkan perlunya pembangunan desa yang terintegrasi dan berbasis masy
Draf Surat Wasiat ini berisi draf surat wasiat yang mengatur tentang hibah wasiat. Draf Surat Wasiat ini di dalamnya mengatur tentang harta kekayaan Pemberi Wasiat, para pihak Penerima Wasiat, pencabutan wasiat sebelumnya, dan penunjukan Pelaksana Wasiat.
Berita acara pembayaran uang muka rehab contohToniminerva
Dokumen tersebut merupakan check list pembayaran uang muka untuk pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi. Terdapat informasi mengenai kegiatan, lokasi, kontrak, penyedia jasa, nilai kontrak, dan dokumen-dokumen pendukung seperti surat perjanjian, jaminan, dan laporan yang diperlukan. Dokumen tersebut juga berisi permohonan pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak beserta rencana penggunaaannya
Berita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksiLegal Akses
Dokumen ini adalah berita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksi antara pihak pertama sebagai pemberi kerja dan pihak kedua sebagai pelaksana kerja. Pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan mendirikan bangunan sesuai spesifikasi dan lokasi yang ditentukan, dan kini menyerahkan bangunan tersebut kepada pihak pertama. Berita acara ini menyatakan bahwa tanggung jawab pihak kedua sebagai
Proposal Bantuan Keuangan Gubernur Kepada Pemerintah Desa Wlahar Wetan TA 2015Pemdes Wlahar Wetan
Dalam rangka mendukung Visi Jawa Tengah yaitu "Jawa Tengah Berdikari" sebagai wujud implementasi misi ke 6 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat", diperlukan peningkatan sarana prasarana dasar berbasis pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengawasan, sampai dengan pemeliharaan dan pengembangan. Hal ini merupakan keberlanjutan dari fokus Tahun 2014 serta untuk mendorong seluruh pemangku kepentingan berkontribusi dalam mengatasi isu strategis dan upaya pencapaian target pembangunan daerah.
Sni 3434-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan kayu untuk banguna...Ellan Syahnoorizal Siregar
Standar ini menetapkan indeks bahan dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghitung harga satuan pekerjaan kayu pada bangunan gedung dan perumahan. Dokumen ini menjelaskan 28 jenis pekerjaan kayu dan kebutuhan bahan serta tenaga kerjanya per satuan, seperti pembuatan kusen, pintu, rangka atap, dan dinding.
Keputusan Kepala Desa Cilayung menunjuk kader Posyandu di 11 Posyandu di Desa Cilayung untuk mendukung program kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Kader Posyandu akan melakukan pemantauan kesehatan ibu hamil dan balita serta mencatat dan melaporkan hasilnya.
Pola Penanganan Drainase Perkotaan menjelaskan mengenai aspek hukum dan peraturan yang mendasarinya, strategi dan kebijakan penanganan drainase, paradigma baru dalam penanganan drainase, dan berbagai opsi teknologi drainase. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Surat keterangan dukungan sewa alat jangka panjang dari PT. Sinar Surya Barabatama untuk mendukung pekerjaan peningkatan jalan oleh CV Alif Pratama dengan menyewakan 7 unit alat berat dan 1 water tank.
Dokumen tersebut berisi justifikasi teknis atas perubahan volume pekerjaan pada proyek pembangunan jalan beton Pongkeru-Malili. Terjadi perubahan pada item pekerjaan jembatan yang semula pembangunan 3 unit menjadi 4 unit dengan memanfaatkan bangunan bawah jembatan yang ada, serta penambahan volume galian tanah dan timbunan tanah akibat perubahan kondisi lapangan.
Dokumen tersebut membahas sistem dan teknologi sanitasi khususnya subsektor drainase. Ia menjelaskan faktor-faktor penting dalam memilih sistem drainase seperti kepadatan penduduk dan tingkat genangan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai opsi teknologi drainase seperti sistem gravitasi, pompa, pintu air, dan kolam retensi beserta penerapannya berdasarkan kondisi lingkungan.
Surat keterangan ini menerangkan kepemilikan tanah seluas 423 meter persegi yang terletak di Desa Kalibuaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang atas nama Sugeri bin Sukria, tanpa adanya sengketa atau beban hak dan digunakan sebagai tempat tinggal.
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja (KAK) untuk pelaksanaan pembangunan di Desa Wlahar Wetan pada tahun 2015, yang mencakup rencana pembangunan prasarana desa, pembentukan tim pelaksana, jadwal dan lokasi kegiatan, serta sumber pendanaan proyek-proyek pembangunan.
Makalah ini membahas tentang pembangunan desa terpadu dengan menjelaskan latar belakang, permasalahan, dan analisis terkait pembangunan desa di Indonesia. Beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan sumber daya, pembangunan yang bersifat sektoral, serta kurangnya keterlibatan masyarakat desa dalam perencanaan. Analisis menunjukkan perlunya pembangunan desa yang terintegrasi dan berbasis masy
Bab II membahas tentang masyarakat desa dan perkembangannya. Terdiri dari karakteristik masyarakat desa yaitu ciri-ciri, sikap, dan pandangan masyarakat desa, serta tipologi masyarakat desa berdasarkan kegiatan pokok, pola pemukiman, perkembangan, dan tipe komunitas desa di Indonesia seperti konsep daerah hukum, tipe sosio-kultural, dan jenis mata pencaharian.
Esensi dari kegiatan pemberdayaan adalah kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan masalah masyarakat, kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi alokasi dana desa (ADD) di Indonesia. ADD dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa agar dapat terlibat dalam pembangunan desa. Dokumen juga membahas peranan pemerintah desa dalam menyalurkan ADD untuk pembangunan fisik dan nonfisik di desa.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan otonomi daerah dan alokasi dana desa di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang (1) latar belakang pelaksanaan otonomi daerah dan alokasi dana desa, (2) tujuan dan program alokasi dana desa, serta (3) peran pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan otonomi daerah dan alokasi dana desa di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang (1) latar belakang pelaksanaan otonomi daerah dan alokasi dana desa, (2) tujuan dan program alokasi dana desa, serta (3) peran pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.
Desa Sumberejo terletak di Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan ternak sapi. Sarana pendidikan yang ada antara lain SD Negeri dan Taman Pendidikan Al-Qur'an.
RPJMDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 tahun yang berisi visi, misi, arahan kebijakan, dan program pembangunan desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. RPJMDes disusun untuk memandu pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Similar to PROPOSAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.docx (20)
UNIKBET : Link Slot Resmi Pragmatic Play Bisa Deposit Via Bank Bengkulu 24 Ja...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 12 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Bengkulu Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Sigli, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Bengkulu khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Sigli:
1. Slot Nexus Gates of Olympus™
2. Slot Thor vs Hercules
3. Slot Gates of Gatot Kaca
4. Slot Sugar Rush™
5. Slot Sweet Bonanza Xmas™
6. Slot Mahjong Wins
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
1. PROPOSAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
TAHUN ANGGARAN 20...
DI SUSUN OLEH
............
DESA ......
KECAMATAN .....
KABUPATEN.....
2. KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT ( KSM )
“MAWAR SEJATI“
DESA ................ KEC. ................ KAB. ................
Sekretariat : Jln. ……….. Desa ………… Kec. …….. Telp. …………..
..nama desa, …………. 20………
Kepada :
Yth. BAPAK BUPATI ……………….
di.
…………………………………….
SURAT PENGANTAR
Nomor : ……../KSM.MAWAR SEJATI/……./……
NO URAIAN BANYAKNYA KETERANGAN
1 Proposal Kegiatan Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni Desa ……
Kecamatan …… Kabupaten ……..
Tahun Anggaran 20…
1 (satu) Berkas Disampaikan dengan
hormat untuk menjadi
periksa
Ketua KSM “MAWAR SEJATI”
………………………
3. PEMERINTAH KABUPATEN …………
KECAMATAN ………
DESA …………….
Jln ………………. No: ……….. Telp:………………. Kode Pos: ………..
..nama desa, …………. 20………
Kepada :
Yth. BAPAK BUPATI ……………….
di.
…………………………………….
SURAT PENGANTAR
Nomor : .............................................................
NO URAIAN BANYAKNYA KETERANGAN
1 Proposal Kegiatan Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni Desa …………
Kecamatan ………… Kabupaten
………… Tahun Anggaran 20…
1 (satu) Berkas Disampaikan dengan
hormat untuk menjadi
periksa
KEPALA DESA ………….
……………………….
4. KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT ( KSM )
“MAWAR SEJATI“
DESA ................ KEC. ................ KAB. ................
Sekretariat : Jln. ……….. Desa ………… Kec. …….. Telp. …………..
..nama desa, …………. 20………
Nomor : 01/KSM.MAWAR SEJATI/III/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Kegiatan Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Tahun Anggaran 20……
..nama desa, …………. 20………
Kepada :
Yth. BAPAK BUPATI ................
Di
S I T U B O N D O
Sehubungan dengan masih banyaknya masyarakat yang memiliki Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di Desa …….. Kecamatan ………., bersama ini kami mohon
bantuan untuk Program Rumah Tidak Layak Huni sebanyak …. unit (sebagaimana
data terlampir).
Demikian untuk menjadi periksa, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima
kasih.
Kelompok Swadaya Masyarakat “MAWAR SEJATI“
Desa ……. Kecamatan ……… Kabupaten ……..
KETUA
................
SEKRETARIS
............................
Mengetahui,
CAMAT ................
............................
Pembina Tingkat I
NIP. ………………………………
KEPALA DESA ................
............................
Tembusan Kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten ................
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten ................
3. Arsip
5. KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT ( KSM )
“MAWAR SEJATI“
DESA ................ KEC. ................ KAB. ................
Sekretariat : Jln. ……….. Desa ………… Kec. …….. Telp. …………..
1. LATAR BELAKANG
Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang nyaris sama tuanya dengan usia peradaban
manusia. Kemiskinan dan kesejahteraan ibarat tidak dua sisi mata uang yang tidak terlepaskan
seberapapun baiknya Negara itu. Dalam pemahaman umum indicator kemiskinan disebabkan
minimnya kepemilikan harta namun pemahaman tersebut berkembang bahwa kemiskinan itu
disebabkan pada keterbatasan akses pelayanan publik, sulitnya pelayanan kesehatan, sulitnya
mendapatkan akses-akses informasi dan sebagainya. Dengan demikian keterlibatan pemerintah
menjadi penting karena persoalan kemiskinan adalah tanggung jawab Negara.
Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang harus ditangani secara lintas sektoral,
berkesinambungan dan sinergis, hal ini dikarenakan masalah kemiskinan merupakan sumber
dan berkembangnya permasalahan sosial, yang salah satunya adalah lanjut usia terlantar oleh
karena itu kemiskinan harus ditangani secara serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
Kemajuan perkembangan ekonomi tidak akan ada artinya jika kelompok rentan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak terlayani dengan baik, bahkan muncul
anggapan bahwa “Kemerdekaan adalah sekedar lepas dari penjajahan seharusnya juga lepas dari
kemiskinan” Untuk itu pembangunan bidang ekonomi harus dikembangkan bersama
pembangunan kesejahteraan sosial halini selaras dengan pernyataan “ bahwa pembangunan
ekonomi adalh juga pembangunan sosial, tidak ada yang utama diantara keduanya”
pembangunan ekonomi sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu Negara, pembangunan
ekonomi yang sepenuhnya diserahkan pada mikanisme pasar, tidak akan mampu menjamin
kesejahteraan sosial pada masyarakatnya. Pengalaman Negara maju dan berkembang yang
hanya memperioritaskan pada perkembangan ekonomi banyak yang gagal menciptakan
pemerataan dan menimbulkan kesenjangan sosial yang pada akhirnya menimbulkan masalah
kemiskinan.
Angka kemiskinan akan lebuh besar lagi jika dalam katagori kemiskinan dimaksudkan
adalah fakir miskin yang kini jumlahnya makin hari cenderung makin bertambah. Secara umum
kondisi fakir miskin lebih memperihatinkan ketimbang orang miskin. Selain memiliki
kekurangan pangan, sandang dan papan kelompok rentan (vulnerable group) ini mengalami pula
keterlantaran psikologis, sosial dan politik.
Pada hakekatnya kelompok fakir miskin ini tidak dapat mencapai kualitas hidup dan
kondisi yang memadai karena :
a. Terbatasnya sarana dan prasarana;
b. Sumber daya alam yang terbatas serta factor-faktor yang mendukung pengelolaannya;
6. c. Rendahnya tingkat pendidikan baik formal maupun informal yang dimiliki;
d. Rendahnya akses kesejahteraan sosial lainnya.
2. PERMASALAHAN
Permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten ................
dari tahun ke tahun cenderung meningkat dan komplek, yang paling dominan adalah keluarga
miskin yang terbagi :
a. Rumah tangga sangat miskin
b. Rumah tangga miskin
3. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Proposal ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kebijakan perencanaan
program, strategi dan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan fakir miskin khususnya
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) karena apada dasarnya pembangunan dan pemberdayaan
sosial dengan menghargai inisiatif dan kreatifitas mereka terhadap kebutuhan dan
permasalahan yang dihadapi, sehingga secara mandiri dapat mengaktualisasikan dirinya
dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mampu memecahkan permasalahannya.
b. Adapun tujuan adalah memperdayakan para lanjut usia yang ada di wilayah Desa ................
Kecamatan ................ Kabupaten ................ dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan
agar mereka dapat hidup wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial sehingga dapat
berperan akltif dalam pembangunan.
4. HASIL YANG DIHARAPKAN
Dengan memperhatiakn kondisi dan permasalahan yang dialami warga masyarakat yang
bermasalah dengan kesejahteraan sosialnya khususnya lanjut usia terlantar, maka merupakan
salah satu bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses
pembangunan pada mereka yang masih belum tersentuh proses pembangunan nasional pada
umumnya. Oleh karena itu mereka harus diperdayakan.
Pola pemberdayaan adalah suatu upaya pengembangan kemandirian mereka, guna
memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai aspek sehingga dapat berhasil secara optimal.;
dengan meningkatkan fungsi sosial, maka aksebilitas terhadap pelayanan sosial, maka
aksebilitas terhadap pelayanan sosial dapat terjangkau, sehingga yang diharapkan adalah
kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya dapat meningkat, antara lain :
a. Meningkatnya peran serta fakir miskin sehingga mereka tidak selalu menjadi objek
perubahan akan tetapi sekaligus mampu menjadi subjek perubahan;
b. Meningkatkan kemandirian fakir miskin sehingga mampu berusaha dan mampu
meningkatkan kegiatan – kegiatan dalam rangka mencukupi kebutuhan pokok mereka;
c. Berkembangnya pola fikir dan pola tanggap sehingga akan berpengaruh pada system
kehidupan dan penghidupan fakir miskin;
7. d. Meningkatnya sumber daya manusia, sehingga terdampak pada kesejahteraan sosial
dilingkungannya.
5. PENUTUP
Demikian proposal permohonan bantuan rumah tidak layak huni di Desa ................
kecamatan ................ kabupaten ................ ini dibuat agar dapatnya dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam menentukan kebijakan program kegiatan dan strategi yang akan
dilaksanakan.
.....nama desa...., ……………… 20…
Kelompok Swadaya Masyarakat “MAWAR SEJATI“
Desa ……. Kecamatan ……… Kabupaten ……..
KETUA
................
SEKRETARIS
............................
Mengetahui,
CAMAT ................
............................
Pembina Tingkat I
NIP. ………………………………
KEPALA DESA ................
............................
8. KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT ( KSM )
“MAWAR SEJATI“
DESA ................ KEC. ................ KAB. ................
Sekretariat : Jln. ……….. Desa ………… Kec. …….. Telp. …………..
SUSUNAN PENGURUS
Pelindung : KEPALA DESA
Penasehat : KETUA BPD
Ketua : .........................................
Sekretaris : .........................................
Bendahara : .........................................
Seksi-seksi terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan : 1. .........................................
2. .........................................
3. Seksi Pelaksanaan : 1. .........................................
2. .........................................
4. Seksi Pengawasan : 1. .........................................
2. .........................................
5. Seksi Pengadaan : 1. .........................................
2. .........................................
.....nama desa...., ……………… 20…
Kelompok Swadaya Masyarakat “MAWAR SEJATI“
Desa ……. Kecamatan ……… Kabupaten ……..
KETUA
................
SEKRETARIS
............................
Mengetahui,
CAMAT ................
............................
Pembina Tingkat I
NIP. ………………………………
KEPALA DESA ................
............................
9. KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT ( KSM )
“MAWAR SEJATI“
DESA ................ KEC. ................ KAB. ................
Sekretariat : Jln. ……….. Desa ………… Kec. …….. Telp. …………..
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PENGGUNAAN DANA
NO. NAMA KEGIATAN VOLUME ANGGARAN
1. Rehabilitasi atap 1 Unit Rp. 4.000.000,-
2. Rehabilitasi lantai 1 Unit Rp. 4.000.000,-
3. Rehabilitasi dinding 1 Unit Rp. 4.500.000,-
4. Pembangunan Jamban 1 Unit Rp. 2.500.000,-
J U M L A H Rp. 15.000.000,-
NO NAMA KEGIATAN VOLUME TOTAL ANGGARAN
1 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 20 Unit Rp. 15.000.000,-
JUMLAH TOTAL Rp. 300.000.000,-
.....nama desa...., ……………… 20…
Kelompok Swadaya Masyarakat “MAWAR SEJATI“
Desa ……. Kecamatan ……… Kabupaten ……..
KETUA
................
BENDAHARA
…………………..
10. KABUPATEN SITUBONDO
KEPUTUSAN KEPALA DESA ..................
188/……../kode desa/20xx
TENTANG
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
KSM “MAWAR SEJATI”
DESA ................ KECAMATAN ................ KABUPATEN ................
TAHUN 20..
KEPALA DESA ................
Menimbang : a. Bahwa di Desa ................ masih banyak Rumah
Tingggal warga yang masih tergolong Rumah Tidak
Layak Huni. Pemerintah Kabupaten dan
Instansi/Dinas terkait untuk mengatasinya.
b. Bahwa dalam rangka pemenuhan hak atas rumah
warga Desa ................ tidak layak huni yang tergolong
sangat miskin dan atau miskin di Desa ................
maka dipandang perlu membentuk Kelompok Swadaya
Masyarakat di Desa .................
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf “a” dan huruf “b” maka
dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
tentang pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat
(KSM);
d. Bahwa nama-nama yang tercantum sebagai pengurus
sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini
dipandang cukup dan mampu menjalakan tugas
sesuai dengan tujuan dibentuknya Kelompok Swadaya
Masyarakat.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
keuangan Negara (lembaga Negara Republik Indonesia
nomor 47) tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4286.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2005 tentang
perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 204 Nomor 5, tambahan Negara
Republik Indonesia nomor 4355).
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7);
11. 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 569) ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Mebentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang
diberi nama KSM “MAWAR SEJATI”.
KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana Lampiran sebagai
Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “MAWAR
SEJATI”.
KETIGA : Memberikan tugas dan wewenang kepada Kelompok
Swadaya Masyarakat (KSM) “MAWAR SEJATI” untuk
mengkoordinasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) di Desa ................ mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian monitoring dan evaluasi
penanggulangan rumah tidak layak huni (RTLH).
KEEMPAT : Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “MAWAR SEJATI”
dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab atas
seluruh kegiatan kelompok kepada Kepala Desa
................ Kecamatan ................ Kabupaten .................
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.
Di tetapkan : Desa ..................
Tanggal : …………………….
KEPALA DESA .....................
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
12. LAMPIRANKeputusan Kepala Desa ..................
Nomor : 188/……../kode desa/20xx
Tanggal : ………………………………….
Tentang : Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
Mawar Sejati
SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
“ MAWAR SEJATI”
DESA ................ KECAMATAN ................ KABUPATEN ................
No NAMA JABATAN
DALAM TIM
ALAMAT
1. ............................ Pelindung Desa ................
2. ............................ Penasehat Desa ................
3. ............................ Ketua Desa ................
4. ............................ Sekretaris Desa ................
5. ............................ Bendahara Desa ................
6. ............................ Seksi Perencanaan Desa ................
7. ............................ Seksi Perencanaan Desa ................
8. ............................ Seksi Pelaksanaan Desa ................
9. ............................ Seksi Pelaksanaan Desa ................
10. ............................ Seksi Pengawasan Desa ................
11 ............................ Seksi Pengawasan Desa ................
12. ............................ Seksi Pengadaan Desa ................
13 ............................ Seksi Pengadaan Desa ................
KEPALA DESA .....................
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
13. DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
Hari : …………………………
Tanggal : …………………………
Tempat : …………………………
Acara : …………………………
NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1. 1. ..................
2. 2. ..................
3. 3. ..................
4. 4. ..................
5. 5. ..................
6. 6. ..................
7. 7. ..................
8. 8. ..................
9. 9. ..................
10. 10. ..................
11. 11. ..................
12. 12. ..................
13. 13. ..................
14. 14. ..................
15. 15. ..................
16. 16. ..................
17. 17. ..................
18. 18. ..................
19. 19. ..................
20. 20. ..................
21. 21. ..................
22. 22. ..................
15. PEMERINTAH KABUPATEN ................
KECAMATAN ................
DESA ................
LAPORAN HASIL ANALISIS RUMAH TANGGA
NO
NO. RUMAH
TANGGA
NIK KEPALA RUMAH TANGGA L/P DUSUN RW RT NILAI KLASIFIKASI
16. LAMPIRAN - LAMPIRAN
1.Nama Calon Penerima
2.Fotocopy KTP
3.Foto rumah (Tampak depan, samping dan
belakang)