Recommended
More Related Content
Similar to 07. Bahan Rakor Konsolidasi P3PD - Inspektur Jendral KDN.pdf
Similar to 07. Bahan Rakor Konsolidasi P3PD - Inspektur Jendral KDN.pdf (20)
More from desriantoboy2
More from desriantoboy2 (11)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
07. Bahan Rakor Konsolidasi P3PD - Inspektur Jendral KDN.pdf
- 1. Oleh: KOMJEN POL Drs. TOMSI TOHIR, M.Si INSPEKTUR JENDERAL KEMENDAGRI PENGAWASAN KEUANGAN DESA OLEH APIP DAERAH Jakarta, 9 Desember 2022
- 2. OUTLINE 01 02 03 GAMBARAN UMUM PENGAWASAN KEUANGAN DESA AREA RISIKO PENGAWASAN KEUANGAN DESA PDO & KPI 2
- 3. PERDESAAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 3
- 5. AKUNTABILITAS & FRAUD (perencanaan, pengelolaan keu/aset, dumas, pelaporan) SINKRONISASI DAN KELENGKAPAN REGULASI KAPASITAS SDM APARATUR DESA PERLU PENGUATAN DESA DI WILAYAH KAWASAN HUTAN & BATAS WIL. DESA RENTANG KENDALI 74.962 DESA DENGAN BERAGAM KONDISI DATA UNTUK PENGAWASAN (sulit/tidak tersedia/tidak valid/interoperabilty) SINERGI & KOLABORASI K/L/P ISU STRATEGIS TANTANGAN PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN POTENSI DESA SUMBER DAYA PENGAWASAN (Jumlah APIP dan Anggaran) DATABASE PENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH MEMBANGUN SISTEM DAN INTEROPERABILTY DATA & INFORMASI ISU STRATEGIS PENGAWASAN DESA
- 6. RUANG LINGKUP PENGAWASAN APIP PROVINSI 6 ü Evaluasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Lingkup Daerah Provinsi; ü Pemeriksaan Terhadap Binwas Yang Dilakukan Oleh Bupati/Wali Kota; ü Pemeriksaan Terhadap Pembinaan Bupati/Wali Kota Dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten/Kota; ü Reviu Kebijakan Yang Ditetapkan Oleh Bupati/Wali Kota Yang Berhubungan Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Dan BUM Desa; ü Reviu Perhitungan Rincian Dan Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Dana Transfer Kabupaten/Kota Ke Desa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; ü Pemantauan Atas Penyaluran Dana Transfer Ke Desa Dan Capaian Keluaran Desa; ü Pemeriksaan Investigatif. Pengawasan Keuangan Desa ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri 73 Tahun 2020 ttg Pengawasan Keuangan Desa)
- 7. PERMASALAHAN DALAM TATA KELOLA DANA DESA 7 Sumber : BPKP 59 Permasalahan Penetapan rincian Dana Desa per desa tidak sesuai dengan perhitungan formula karena data dukung tidak diperbaharui. 98 Permasalahan Kesesuaian penggunaan Dana Desa dengan prioritas. 01 04 10 209 Permasalahan Pemenuhan persyaratan penyaluran Dana Desa tidak lengkap 02 09 207 Permasalahan Perencanaan Dana Desa tidak partisipatif 03 08 07 504 Permasalahan Permasalahan lainnya (aspek perpajakan, administrasi, dll) 406 Permasalahan Pengadaan barang dan jasa di desa tidak sesuai ketentuan 248 Permasalahan Tata Kelola Aset Desa yang bersumber dari Dana Desa tidak tertib 56 Permasalahan Rekonsiliasi sisa Dana Desa Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 belum terselesaikan 06 05 373 Permasalahan Penggunaan Dana Desa untuk BLT-DD tidak tepat jumlah dan tidak tepat sasaran 365 Permasalahan Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) kurang dari ketentuan
- 8. POTENSI RISIKO YANG PERLU DI KAWAL APIP 8 q pemotongan Dana Desa yang disalurkan oleh oknum Pemkab/Kota q dana disalurkan sebelum terpenuhi persyaratan q Penggunaan utk Keperluan Pribadi q Pekerja pada Kegiatan Padat Karya Tunai Desa tidak memenuhi kriteria (miskin, pengangguran, terdampak dll) q Pembayaran upah tidak sesuai ketentuan q Risiko Persentase realisasi upah tenaga kerja kurang dari ketentuan q PBJ tidak mendasarkan usulan masyarakat q BLT tidak tepat sasaran dan tidak tepat jumlah q Kegiatan/Pengadaan Fiktif q Pengadaan tidak sesuai ketentuan, rencana, volume, dan spesifikasi q Mark Up harga Pengadaan q Pengeluaran melebihi batas / indeks satuan yang ditetapkan q Hasil Pengadaan tidak bermanfaat q Laporan penggunaan tidak sesuai dengan realisasi
- 9. KOMPETENSI APIP 1. Memahami regulasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa; 2. Memahami siklus Pengelolaan Keuangan Desa; 3. Memahami bisnis proses atau tugas dan fungsi pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) 4. Memahami prosedur pengadaan barang atau jasa di Desa; 5. Memahami prosedur perpajakan di Desa; dan
- 10. AGENDA PENINGKATAN KAPASITAS APIP 10 MAR MEI Aceh Sumut Riau, Kepri, Sumbar Jambi, Babel, Sumsel Lampung, Bengkulu Papua Barat Banten, Jabar Jateng, DIY Jatim Kalbar, Kalteng Kalsel, Kaltim, Kaltara Sulut, Gorontalo, Sulbar Sulsel Sulteng, Sultra Papua 2023 ü Materi: Keuangan Daerah, BUMD, Pelayanan Publik, & Keuangan Desa ü Setiap daerah mengirimkan 7 peserta ü Biaya transportasi dan akomodasi ditanggung Kemendagri (P3PD) JUNI Bali, NTB NTT Maluku, Malut
- 11. KEBIJAKAN PENGAWASAN KEUDES DLM P3PD
- 12. TARGET CAPAIAN TUJUAN PENGEMBANGAN PROYEK & INDIKATOR KINERJA Pemeriksaan Tahunan ke Desa oleh APIP Kabupaten Tujuan (PDO) (1) Desa dimana kapasitas pemerintah desa untuk melaksanakan fungsi pokok meningkat. (80% Desa Lokasi P3PD pada Akhir Program) Dengan Pelaksanaan Masiv di 100% Lokasi Desa Sasaran, melibatkan Unsur Pimpinan Lembaga Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD dan Ketua LKD/PKK) diharapkan sinergitas kelembagaan terjadi sehingga fungsi pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan meningkat. Indikator (KPI) (5) Inspektorat Kabupaten melaksanakan pemeriksaan tahunan ke desa (60% Kabupaten Lokasi P3PD pada Akhir Program) APIP Daerah Memahami Fungsi dan Tugas Fungsi Pokok Pemeriksaan Desa berbasis Aplikasi Siskeudes meningkat Pengelolaan Keuangan Desa memenuhi prinsip Transparan, akuntabel, partisipatif, disiplin dan tertib anggaran Kulaitas Belanja Desa Meningkat Kegiatan Penguatan Kapasitas APIP Daerah
- 13. TERIMA KASIH #ItjenBerintegritas #SatuDataSatuKata #ItjenHebat @itjenkemendagri.ri Inspektorat Jenderal Kemendagri INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI 13 “APIP KUAT INDONESIA SEHAT”