Perkembangan kegiatan pemerintahan atau dikenal akuntansi sektor publik dan organisasi non-labaterus meningkat sejalan dengan perkembanngan kegiatan pembangunan, globalisasi dan era reformasi. Dalam melaksanakan kegiatan yang semakin rumit, informasi memegang peranan semakin penting. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah informasi akuntansi sektor publik, baik untuk tujuan pertanggung jawaban maupun manajerial.
Dokumen tersebut membahas perbedaan antara PSAK No. 1 tahun 2013 dan 2009 mengenai penyajian laporan keuangan. PSAK No. 1 tahun 2013 menambahkan persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi komparatif minimum dan tambahan, serta mengatur penyajian penghasilan komprehensif lain berdasarkan kelompok yang akan atau tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.
1. Dokumen tersebut membahas kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang mencakup dasar hukum, lingkungan, tujuan, entitas akuntansi dan pelaporan, serta tujuan pelaporan keuangan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas perbedaan antara agen dan kantor cabang dalam akuntansi keuangan. Agen berfungsi untuk menerima pesanan barang dan bekerja di bawah pengawasan kantor pusat, sedangkan kantor cabang memiliki wewenang untuk melakukan transaksi dengan pihak ketiga sebagai unit usaha tersendiri. Dokumen ini juga menjelaskan sistem pembukuan untuk agen, kantor pusat, dan kantor cabang serta cara peny
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi persediaan pemerintah daerah berbasis akrual. Ia menjelaskan definisi persediaan, klasifikasi persediaan, pengakuan persediaan dan beban persediaan, sistem pencatatan persediaan, serta pengukuran nilai persediaan.
Dokumen tersebut membahas perbedaan antara PSAK No. 1 tahun 2013 dan 2009 mengenai penyajian laporan keuangan. PSAK No. 1 tahun 2013 menambahkan persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi komparatif minimum dan tambahan, serta mengatur penyajian penghasilan komprehensif lain berdasarkan kelompok yang akan atau tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.
1. Dokumen tersebut membahas kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang mencakup dasar hukum, lingkungan, tujuan, entitas akuntansi dan pelaporan, serta tujuan pelaporan keuangan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas perbedaan antara agen dan kantor cabang dalam akuntansi keuangan. Agen berfungsi untuk menerima pesanan barang dan bekerja di bawah pengawasan kantor pusat, sedangkan kantor cabang memiliki wewenang untuk melakukan transaksi dengan pihak ketiga sebagai unit usaha tersendiri. Dokumen ini juga menjelaskan sistem pembukuan untuk agen, kantor pusat, dan kantor cabang serta cara peny
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi persediaan pemerintah daerah berbasis akrual. Ia menjelaskan definisi persediaan, klasifikasi persediaan, pengakuan persediaan dan beban persediaan, sistem pencatatan persediaan, serta pengukuran nilai persediaan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Pembahasan akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen sektor publik di bagi menjadi tujuh bab.
2. Ada lima tahap perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik yaitu perencanaan tujuan, perencanaan operasional, penganggaran, pengendalian dan pengukuran, pelaporan dan umpan balik.
3. Sistem pengendalian manajemen sektor publik ber
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
PSAP No. 10 mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam laporan keuangan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, sedangkan koreksi kesalahan berulang secara sistematis dilakukan dengan menyajikan kembali laporan keuangan periode sebelumnya.
Skripsi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Penelitian menggunakan data 45 perusahaan selama 2001-2004 dan menganalisis hubungan leverage, likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, kepemilikan saham publik dan status perusahaan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Hasil menunjukkan u
Dokumen tersebut membahas konsep dasar dan kerangka konseptual akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Termasuk pengguna laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, asumsi dasar, karakteristik kualitatif, unsur-unsur laporan keuangan, pengakuan dan pengukuran.
Dokumen tersebut membahas tentang logika penyusunan laporan arus kas. Terdapat empat poin utama yaitu bentuk dan bagian laporan arus kas, perbedaan antara metode langsung dan tidak langsung, serta ketiga bagian utama laporan arus kas yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
Makalah sistem akuntansi pemerintah daerahMarobo United
Makalah ini membahas sistem akuntansi pemerintah daerah, termasuk pengertian, tahap pengembangan, dan kebijakan pengembangan sistem akuntansi pemerintah daerah. Tujuan sistem akuntansi pemerintah daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap dan akurat untuk pengambilan keputusan.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi aset tetap pemerintah daerah berbasis akrual. Menguraikan definisi, kriteria, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, cara perolehan, dan pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Juga memberikan contoh-contoh pencatatan transaksi aset tetap dengan berbagai cara perolehan seperti pembelian, swakelola, pertukaran, hibah, dan gabungan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau siklus operasi normal perusahaan. Prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek meliputi verifikasi saldo utang, konfirmasi kepada kreditur, dan pemastian pencatatan sesuai standar akuntansi. Tujuannya adalah untuk memastikan semua liabilitas tercatat dengan benar.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi kas dan setara kas pemerintah daerah berbasis akrual. Ia menjelaskan definisi kas dan setara kas, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kas serta setara kas dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dokumen tersebut juga menjelaskan pihak-pihak terkait, dokumen yang digunakan, dan jurnal standar untuk transaksi
Bab 1 ASP : Karakteristik dan Lingkungan Sektor PublikPutri Yulia
Makalah ini membahas tentang karakteristik dan lingkungan sektor publik. Ia menjelaskan pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik, perbedaan dengan sektor swasta, tujuan akuntansi sektor publik, dan dampak privatisasi serta otonomi daerah terhadap sektor publik.
PPT Karakteristik dan Lingkungan Sektor PublikPutri Yulia
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi sektor publik. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor swasta karena perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya, meskipun keduanya memiliki persamaan dalam penggunaan sumber daya dan proses pengendalian manajemen. Dokumen juga membahas mengenai konsep value for money, akuntabilitas publik, otonomi daerah, dan privatisasi per
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Pembahasan akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen sektor publik di bagi menjadi tujuh bab.
2. Ada lima tahap perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik yaitu perencanaan tujuan, perencanaan operasional, penganggaran, pengendalian dan pengukuran, pelaporan dan umpan balik.
3. Sistem pengendalian manajemen sektor publik ber
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
PSAP No. 10 mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam laporan keuangan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, sedangkan koreksi kesalahan berulang secara sistematis dilakukan dengan menyajikan kembali laporan keuangan periode sebelumnya.
Skripsi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Penelitian menggunakan data 45 perusahaan selama 2001-2004 dan menganalisis hubungan leverage, likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, kepemilikan saham publik dan status perusahaan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Hasil menunjukkan u
Dokumen tersebut membahas konsep dasar dan kerangka konseptual akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Termasuk pengguna laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, asumsi dasar, karakteristik kualitatif, unsur-unsur laporan keuangan, pengakuan dan pengukuran.
Dokumen tersebut membahas tentang logika penyusunan laporan arus kas. Terdapat empat poin utama yaitu bentuk dan bagian laporan arus kas, perbedaan antara metode langsung dan tidak langsung, serta ketiga bagian utama laporan arus kas yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
Makalah sistem akuntansi pemerintah daerahMarobo United
Makalah ini membahas sistem akuntansi pemerintah daerah, termasuk pengertian, tahap pengembangan, dan kebijakan pengembangan sistem akuntansi pemerintah daerah. Tujuan sistem akuntansi pemerintah daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap dan akurat untuk pengambilan keputusan.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi aset tetap pemerintah daerah berbasis akrual. Menguraikan definisi, kriteria, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, cara perolehan, dan pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Juga memberikan contoh-contoh pencatatan transaksi aset tetap dengan berbagai cara perolehan seperti pembelian, swakelola, pertukaran, hibah, dan gabungan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau siklus operasi normal perusahaan. Prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek meliputi verifikasi saldo utang, konfirmasi kepada kreditur, dan pemastian pencatatan sesuai standar akuntansi. Tujuannya adalah untuk memastikan semua liabilitas tercatat dengan benar.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi kas dan setara kas pemerintah daerah berbasis akrual. Ia menjelaskan definisi kas dan setara kas, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kas serta setara kas dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dokumen tersebut juga menjelaskan pihak-pihak terkait, dokumen yang digunakan, dan jurnal standar untuk transaksi
Bab 1 ASP : Karakteristik dan Lingkungan Sektor PublikPutri Yulia
Makalah ini membahas tentang karakteristik dan lingkungan sektor publik. Ia menjelaskan pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik, perbedaan dengan sektor swasta, tujuan akuntansi sektor publik, dan dampak privatisasi serta otonomi daerah terhadap sektor publik.
PPT Karakteristik dan Lingkungan Sektor PublikPutri Yulia
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi sektor publik. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor swasta karena perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya, meskipun keduanya memiliki persamaan dalam penggunaan sumber daya dan proses pengendalian manajemen. Dokumen juga membahas mengenai konsep value for money, akuntabilitas publik, otonomi daerah, dan privatisasi per
Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik PPTPutri Yulia R
Perkembangan kegiatan pemerintahan atau dikenal akuntansi sektor publik dan organisasi non-labaterus meningkat sejalan dengan perkembanngan kegiatan pembangunan, globalisasi dan era reformasi. Dalam melaksanakan kegiatan yang semakin rumit, informasi memegang peranan semakin penting. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah informasi akuntansi sektor publik, baik untuk tujuan pertanggung jawaban maupun manajerial.
Dokumen tersebut membahas tentang karakteristik organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan aktivitasnya berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik. Sumber pendanaannya berasal dari pajak, retribusi, sumbangan, subsidi, dan iuran sedangkan entitas bisnis bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan sumber pendanaan
Berdasarkan analisis jurnal yang ditulis Nani Fitriah, terdapat beberapa tema utama yang dirangkum dalam tiga kalimat. Pertama, jurnal-jurnal tersebut membahas tentang integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran matematika. Kedua, metode yang digunakan dalam penelitian-penelitian tersebut bervariasi antara lain penelitian tindakan kelas dan penelitian kualitatif. Ketiga, hasil penelitian menunjukkan b
Organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak mengutamakan laba dan membutuhkan sumber pendanaan dari penyumbang. PSAK 45 mengatur laporan keuangan organisasi nirlaba yang meliputi laporan posisi keuangan, aktivitas, dan arus kas. Laporan posisi keuangan memberikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset bersih untuk menilai kemampuan organisasi. Aset bersih dapat terikat sementara atau permanen tergantung
persamaan dan perbedaan akuntansi manajemen komersial dan pemerintahReza Yudhalaksana
Akuntansi manajemen sektor publik dan swasta memiliki tujuan yang sama yaitu menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan manajemen, namun terdapat perbedaan dalam pengklasifikasian biaya, standar yang digunakan, dan aspek seperti tujuan, pendapatan, beban, dan penganggaran.
Sistem pengukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk menilai pencapaian strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial serta mengendalikan organisasi. Tujuannya meliputi menetapkan tujuan dan sasaran, mengukur tingkat ketercapaiannya, merumuskan indikator kinerja, dan mengevaluasi kinerja untuk meningkatkan kualitas keputusan dan akuntabilitas. Informasi kinerja penting untuk menciptakan good governance dan men
Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)Mhd. Abdullah Hamid
Laporan tersebut membahas tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik, termasuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas pemerintah. Laporan ini juga memperkenalkan berbagai pemakai laporan keuangan sektor publik seperti pembayar pajak, dewan legislatif, manajemen, dan badan pengawas, beserta hak dan kebutuhan informasi masing-masing pemakai.
Makalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor PublikMiRuu Resty
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pelaporan keuangan sektor publik dan perbedaan dengan pelaporan keuangan perusahaan swasta, termasuk tujuan dan jenis laporan keuangan sektor publik.
2. Ada dua jenis pelaporan utama yaitu pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Laporan keuangan sektor publik bertujuan untuk memberikan informasi bagi pengambilan keputusan dan pertang
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi sektor publik, meliputi karakteristik dan lingkungan sektor publik, tujuan akuntansi sektor publik, akuntabilitas publik, privatisasi, otonomi daerah, akuntansi manajemen sektor publik sebagai alat perencanaan dan pengendalian organisasi, serta proses perencanaan dan pengendalian manajerial sektor publik.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi perpajakan dan pembukuan dalam perspektif perpajakan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan definisi akuntansi dan akuntansi perpajakan, ketentuan pembukuan menurut undang-undang perpajakan, serta perbedaan antara sistem kas dan sistem akrual dalam pembukuan.
Makalah ini membahas organisasi sektor publik dan akuntansi sektor publik. Definisi organisasi sektor publik adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat seperti pemerintah, organisasi parpol, yayasan, pendidikan dan kesehatan. Sejarah akuntansi sektor publik telah ada sejak zaman Mesir Kuno untuk keperluan pajak. Peranannya penting dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat
1. Akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor swasta dalam hal tujuan organisasi, sumber pendanaan, dan pertanggungjawaban.
2. Sektor publik lebih menekankan pada pelayanan masyarakat daripada laba, dan mendapat dana dari pajak.
3. Akuntansi sektor publik mengalami perkembangan sejalan dengan reformasi sektor publik dengan mengadopsi praktik manajemen sektor swasta.
Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang kompleks dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, kultural dan demografi. Tujuan akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi untuk pengendalian manajemen dan akuntabilitas."
01B- karakteristik dan lingkungan sektor publik_ok.pptmanusiacerdas3
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi sektor publik, termasuk pengertian, ruang lingkup, karakteristik, perbedaan dengan akuntansi sektor swasta, serta tujuan akuntansi sektor publik yang antara lain memberikan informasi untuk pengelolaan sumber daya secara efisien dan akuntabilitas.
Tugas 1 ringkasan materi akuntansi publik #dwi yeni lestarissuser16e932
1. Dokumen ini membahas tentang akuntansi sektor publik, termasuk pengertian, ruang lingkup, karakteristik, tujuan, dan perkembangannya. 2. Akuntansi sektor publik digunakan untuk mencatat transaksi keuangan entitas pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. 3. Sektor publik dituntut untuk memberikan value for money melalui penerapan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Akuntansi sektor publik memiliki perbedaan dengan akuntansi sektor swasta karena lingkungan dan tujuan organisasi yang berbeda
2. Sistem pengendalian manajemen sektor publik meliputi perencanaan strategi, penganggaran, dan evaluasi kinerja untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien
3. Akuntansi manajemen sektor publik memberikan informasi kepada internal organisasi unt
Makalah ini membahas pendekatan penyusunan anggaran sektor publik. Terdapat beberapa poin penting yang dijelaskan yaitu: (1) konsep dan pengertian anggaran sektor publik, (2) pentingnya anggaran sektor publik, dan (3) fungsi-fungsi anggaran sektor publik seperti alat perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, politik, koordinasi dan komunikasi, pengukuran kinerja, motivasi, s
MASALAH PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK.docsyakurabdul2
Teks tersebut membahas masalah-masalah pelayanan publik di Indonesia dan pilihan perspektif administrasi untuk mengatasinya. Masalah utama pelayanan publik di Indonesia adalah kualitas pelayanan yang masih rendah dan Perspektif Baru Pelayanan Publik serta Good Governance dianggap paling tepat untuk mengatasinya.
"
Tugas Akuntansi Sektor Publik
Paper : Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Organisasi Sektor Publik di Kota Bogor
Prodi Akuntansi
Universitas Pakuan
Proses Akuntansi Manajemen di Sektor Publik-Makalah.pdfDediIrawan266763
Makalah ini membahas tentang proses akuntansi manajemen di sektor publik. Ia menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik berperan sebagai alat perencanaan dan pengendalian organisasi dengan menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan. Makalah ini juga membahas tentang akuntabilitas publik dan privatisasi BUMN sebagai bagian dari perkembangan akuntansi sektor publik."
Akuntansi Sektor Publik adalah sistem informasi yang mengidentifikasi dan mengkomunikasikan informasi ekonomi dari entitas sektor publik seperti pemerintah, organisasi sosial, dan lembaga pendidikan untuk tujuan pengelolaan sumber daya dan pertanggungjawaban kepada publik. ASP berbeda dengan akuntansi sektor swasta karena tujuannya non-profit dan sumber pendanaannya berasal dari pajak. Lingkungan ASP dipengaruhi oleh faktor e
Dokumen tersebut merupakan kertas kerja yang ditulis oleh Leila Desy Nugrahaeni untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kertas kerja ini membahas persepsi birokrat pemerintah kota Salatiga unit kerja non DPPKAD terhadap pemahaman dan kegunaan laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah kota Salatiga.
Makalah ini membahas tentang pelayanan publik di Indonesia. Pelayanan publik didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik dapat diselenggarakan oleh organisasi privat maupun publik. Beberapa masalah pelayanan publik di Indonesia antara lain kurangnya sosialisasi peraturan, rendahnya kinerja pegawai, dan penempatan pegaw
Similar to Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik (20)
IAS 40 mengatur perlakuan akuntansi untuk properti investasi dan mengharuskan pengukuran awal dan selanjutnya menggunakan model biaya atau model nilai wajar. IAS 41 mengatur akuntansi untuk aset biologis pertanian dan mengharuskan pengukuran awal dan selanjutnya menggunakan nilai wajar. Kedua standar ini menetapkan persyaratan pengungkapan tertentu terkait asumsi dan metode penilaian.
Tinjauan Menyeluruh Atas Sistem Informasi Akuntansi PPTPutri Yulia R
Tinjauan menyeluruh sistem informasi akuntansi membahas tentang definisi sistem dan informasi, fungsi dasar sistem informasi akuntansi seperti mengumpulkan dan memproses data, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, dan membentuk pengendalian. Komponen sistem informasi akuntansi terdiri dari orang, prosedur, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi. Sistem informasi akuntansi dapat menambah nilai perusahaan dengan
Perkembangan Akuntansi Syariah dan Standar-standar yang MenyertainyaPutri Yulia R
Perkembangan awal akuntansi syariah dimulai dari sistem administrasi Baitul Maal pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran negara. Konsep ini kemudian berkembang dengan diterapkannya standar akuntansi perbankan syariah di Indonesia sejak tahun 2002 untuk mengatur lembaga keuangan berbasis syariah. Terdapat juga pengaruh pedagang Arab terhadap konsep dasar akuntansi modern melalui interaksi dengan Luc
Makalah ini membahas tentang konsep pemerintahan wirausaha atau reinventing government. Makalah ini menjelaskan pengertian reinventing, government, dan reinventing government. Selanjutnya menjelaskan konsep reinventing government dan prinsip-prinsipnya yang meliputi pemerintah sebagai katalis, milik masyarakat, kompetitif, bermisi, berorientasi hasil, pelanggan, dan wirausaha.
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
2. KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, kami
panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah,
dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul
“Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik”.
Adapun makalah tentang karakteristik dan lingkungan sektor publik ini telah kami usahakan
semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat
memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami tidak lupa menyampaikan bayak terima
kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini.
Namun tidak lepas dari semua itu, kami sadar sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari
segi penyusun bahasanya maupun dari segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada dan
tangan terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin memberi saran dan
kritik kepada kami sehingga kami dapat memperbaiki makalah ini.
Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari makalah tentang karakteristik dan lingkungan
sektor publik ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inpirasi
terhadap pembaca.
Bandung, 3 Oktober 2014
Penyusun
3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................. i
DAFTAR ISI .............................................................................................................................. ii
BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah ............................................................................................. 1
1.3 Tujuan Penulisan ................................................................................................ 1
BAB 2 PEMBAHASAN ............................................................................................................. 2
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik .................................. 2
2.2 Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik ................................................. 3
2.3 Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor
Swasta ................................................................................................................ 4
2.4 Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta ................................................... 4
2.5 Value for Money ................................................................................................. 5
2.6 Tujuan Akuntansi Sektor Publik ......................................................................... 5
2.7 Perkembangan Akuntansi Sektor Publik ............................................................ 6
2.8 Akuntabilitas Publik ............................................................................................ 7
2.9 Privatisasi ........................................................................................................... 8
2.10 Otonomi Daerah ................................................................................................. 9
BAB 3 KESIMPULAN ............................................................................................................... 10
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................. 11
4. BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan kegiatan pemerintahan atau dikenal akuntansi sektor publik dan
organisasi non-labaterus meningkat sejalan dengan perkembanngan kegiatan pembangunan,
globalisasi dan era reformasi. Dalam melaksanakan kegiatan yang semakin rumit, informasi
memegang peranan semakin penting. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah informasi
akuntansi sektor publik, baik untuk tujuan pertanggung jawaban maupun manajerial.
1.2 Rumusan Masalah
Dalam makalah ini akan dibahas tentang karakteristik dan lingkungan sektor publik.
Dari latar belakang di atas dapat di rumuskan masalah dengan ruang lingkup akuntansi sektor
publik, tujuan akuntansi sektor publik, privatisasi dan otonomi daerah.
1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan ini adalah agar para pembaca mendapatkan pengetahuan
mengenai pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik, sifat dan karakteristik, tujuan
dan perkembangan akuntansi sektor publlik, privatisasi serta otonomi daerah.
5. BAB 2
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan
akuntansi pada domain publik. Domain publik itu sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan
kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan
luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berbeda di dalamnya, akan tetapi juga karena
kompleksnya lingkungan yang memengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara
kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat
dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD),
yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
univesitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik
dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya faktor ekonomi semata, akan tetapi faktor politik,
sosial, budaya, dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan. Sektor publik tidak seragam
dan heterogen.
Istilah “sektor publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut
merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi,
politik, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut
pandang ilmu ekonomi, sektor publlik dapat dipahami sebagai suatu entitas yag aktifitasnya
berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka
memenuhi kebutuhan hak publik.
Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor
swasta, misalnya tugasnya untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik, seperti
layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Akan
tetapi, untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta.
Misalnya, fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik
dalam beberapa hal sama dengan akuntansi sektor swasta.
Meskipun terdapat perbedaan diantara kedua sektor tersebut, yang perlu ditekankan bukan
pada mencari perbedaan dan mempertentangkan antara sektor publik dengan sektor swasta.
Fokus perhatian hendaknya lebih ditekankan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang
dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta
yang di pandang lebih maju dan efisien.
Pengertian sektor publik secara kelembagaan ialah sektor publik meliputi badan-badan
pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit-unit kerja pemerintah), perusahaan milik
Negara (BUMN/BUMD, yayasan, ormas dan orpol, LSM, Universitas, organisasi nirlaba lainnya.
Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor
ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti politik, sosial, budaya, dan
historis yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang, dan definisi. Dari sudut
pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya
menghasilkan barang dan layanan publik dan memenuhi kebutuhan dan hak publik.
Abdul Halim menyatakan definisi Akuntansi Sektor Publik adalah sebagai berikut:
“Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi
kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dari suatu entitas (entitas yang dimaksud mengacu
seperti: pemerintahan, perusahaan milik Negara, organisasi nirlaba) guna pengambilan
keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif
arah tindakan”.
6. Definisi akuntansi sektor publik menurut Indra Bastian (2001:6) adalah :
“Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan
pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-
departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada
proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta”.
Pengertian Akuntansi Sektor Publik menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul
“Akuntansi Sektor Publik” adalah: “Akuntansi sektor publik tujuan utama organisasi bukan untuk
memaksimumkan laba tetapi memebrikan layanan publik (public service)”.
Sedangkan dalam buku yang sama Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul Akuntansi
Sektor Publik mengatakan bahwa: “Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi
pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik”.
Menurut Dedi Nordiawan mengatakan bahwa: “Akuntansi sektor publik adalah proses
pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu
organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan
yang berguna untuk pengambilan keputusan”.
2.2 Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (purpose activity). Tujuan
akuntansi di arahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat.
Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor swasta.
Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan
lingkungan yang memengaruhi.
Organisasi sektor publik bergerak dalam ingkungan yang sangat kompleks. Komponen
lingkungan yang memengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur
dan demografis.
1. Faktor ekonomi
Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain :
Pertumbuhan ekonomi
Tingkat inflasi
Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP / GDP )
Struktur produksi
Tenaga kerja
Arus modal dalam negeri
Cadangan devisa nilai tukar mata uang
Utang dan bantuan luar negeri
Infrastruktur
Teknologi
Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi
Sektor informal
2. Faktor politik
Faktor politik yang mempengaruhi sektor publik antara lain :
Hubungan negara dan masyarakat
Tipe rezim yang berkuasa
Ideologi negara
Elit politik danmassa
Jaringan internasional
Kelembagaan
7. 3. Faktor kultural
Faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain :
Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan udaya.
Sistem nilai di masyarakat
Historis
Sosiologi masyarakat
Karakteristik masyarakat
4. Faktor Demografis
Faktor demografis yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain :
Pertumbuhan penduduk
Struktur usia penduduk
Megrasi
Tingkat kesehatan
2.3 Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor
Swasta
Perbedaan Sektor Publik Sektor Swasta
Tujuan organisasi Nonprofit motive Profit motive
Sumber pendanaan Pajak, retribusi, utang,
obligasi pemerintah, laba
BUMN/BUMD, penjualan
aset negara, dsb
Pembiayaan internal : modal
sendiri laba ditahan, penjualan
aktiva
Pembiayaan eksternal : utang
bank, obligasi, penerbitan
saham
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
kepada masyarakat
(publik) dan parlemen
(DPR/MPR)
Pertanggungjawaban kepada
pemegang saham dan kreditor
Struktur organisasi Birokratis, kaku, dan
hierarkis
Fleksibel, datar, piramid, lintas
fungsional, dsb
Karakteristik
anggaran
Terbuak untuk umum Tertutup untuk publik
Sistem akuntansi Cash accounting Accrual accounting
2.4 Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta
Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan
menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.
Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya,
sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis,
efisiensi dan efektif.
Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya
sama di kedua sektor. Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan
relevan.
Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang
diisyaratkan.
8. 2.5 Value for Money
Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefesiensi, pemborosan, sumber kebocoran
dana dan intitusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publlik
memperhatikan value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang
mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efesiensi dan efektivitas.
Ekonomi : perolehan input dengan kuallitas dan kuantitas tertentu pada harga yang
terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan value yang dinyatakan
dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik
dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari
pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan
input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan
output / input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah di tetapkan.
Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan secara
sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan input.
Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling
kecil untuk mencapai output yang optimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Implementasi konsep value for money diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik
dan memperbaiki kinerja sektor publik antara lain :
Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat
sasaran.
Meningkatkan mutu pelayanan publlik.
Menurunkan biaya peayanan publik karena hilangnya infesiensi dan terjadinya
penghematan dalam penggunaan input.
Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, dan
Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntansi publik.
2.6 Tujuan Akuntansi Sektor Publik
Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efesien, dan ekonomi
atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini
terkait dengan pengendalian manajemen (management control).
Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan
tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya
yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan
kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait
dengan akuntabilitas (accountability).
Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi,
pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi
baik bagi pemeritah sebagai manjemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah,
informai akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan
strategi, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.
Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu
manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk
menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakan baik secara ekonomis
maupun teknis. Dengan informasi akuntansi, pemerintah dapat menentukan biaya pelayanan
9. (cost of service) yang diberikan kepada publik, menetapkan biaya standar, dan harga yang
akan dibebankan kepada publik atas suatu pelayanan (charging for service).
Selain itu, informasi dapat di gunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang
efektif dan ekonomis serta penilaian investasi. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif,
dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses penganggaran. Pada sektor publik,
penganggaran merupakan lahan yang membutuhkan keahlian khusus karena penganggaran
pada sektor publik merupakan proses politik, sehingga manajer sektor publik dituntut untuk
memiliki political skill disamping pemahaman teknis akuntansi.
Untuk melakukan pengukuran kinerja memerlukan informasi akuntansi terutama untuk
menentukan indikator kinerja (performance indikator) sebagai dasar penilaian kinerja.
Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator
kinerja yang memadai. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun nonfinansial.
Informasi akuntansi memiliki peran utama dalam menentukan indikator knerja sektor publik.
Pada tahap akhir dari proses pengendalian manajemen, akuntansi dibutuhkan dalam
pembuatan laporan keuangan sektor publik berupa laporan surplus/defisit pada pemerintah,
laporan rugi/laba dan aliran kas pada BUMNBUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporan
alokasi sumber dana, dan neraca. Laporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting
dari proses akuntabilitas publik.
2.7 Perkembangan Akuntansi Sektor Publik
Berbagai kritik mengenai para organisasi sektor publik dalam pembangunan telah
mengalami perubahan yang dramatis. Pada tahun 1950-an dan 1960-an sektor publik
memainkan peran utama sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembangunan. Istilah
“sektor publik” mulai dipakai pertama kali pada tahun 1952. Pada waktu itu, sektor publik sering
dikaitkan sebagai bagian dari manajemen ekonomi makro yang terkait dengan pembangunan
dan lembaga pelaksana pembangunan.
Pada tahun 1970-an, adanya kritikan dan serangan dari pendukung teori pembangunan
radikal menunjukan kesan ingin mempertanyakan kembali peran sektor publik dalam
pembangunan. Benarkah sektor publik dapat menggerakan dan mempertahankan
pembangunan? Berbagai kritik muncul terhadap sektor publik yang keberadaannya dianggap
tidak efisien dan jauh tertinggal dengan pengembangan dan kemajuan yang terjadi di sektor
swasta. Sektor publik dianggap lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan sektor
swasta dan bahkan dianggap mengganggu pembangunan ekonomi dan sosial itu sendiri
dengan alasan sektor publik sering dijadikan sebagai sarang pemborosan dan inefisiensi
ekonomi. Kedudukan sektor publik bertambah lemah karena orietasi pembangunan lebih
diarahkan pada pembangunan sektor swasta dan cenderung mengabaikan pembangunan
sektor publik.
Baru pada tahun 1980-an reformasi sektor publik dilakukan di negara –negara industri maju
sebagai jawaban atas berbagai kritikan yang ada. Berbagai perubahan dilakukan misalnya
dengan mengadopsi pendekatan new publik management (NPM) dan reinventing goverment di
banyak negara.
Untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik
manajemen yang diterapkan sektor swasta kedalam sektor publik, seperti pengadopsian
mekanisme pasar, kompetensi tender, dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik.
Lembaga sektor publik masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki
kinerjanya dan memanfaatkan sumber daya secara ekonomis, efisiensi dan efektif.
Memperbaiki kinerja sektor publik memang bukan sekedar masalah teknis belaka, akan tetapi
akuntansi sektor publik sebagai alat untuk menciptakan good public and corporate governance
memiliki peran yang sangat vital dan signifikan. Akuntansi sektor publik akan terus berkembang
10. seiring dengan meningkatnya tuntutan dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh
lembaga-lembaga sektor publik.
2.8 Akuntabilitas Publik
Pengertian akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala
aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah
(principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu :
1. Pertanggungjawaban vertical (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas
pengelola dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit
kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggung jawaban pemerintah daerah
kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) adalah pertanggug jawaban
kepada masyarakat luas.
Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan
disclosure atas aktifitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dengan laporan tersebut.
Akuntabilitas (accountability) merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship.
Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktifitas secara ekonomis dan efisien tanpa
dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan accountability mengacu pada
pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggungjawab.
Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada
memberantas korupsi (turner and humle, 1997). Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan
utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga
sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (horizontal
accountability) bukan hanya pertanggung jawaban vertikal (vertical accountability). Tuntutan
yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat
menggambarkan kinerja sektor publik.
Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa
dimensi. Ellwor (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi
oleh organisasi sektor publik, yaitu :
1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (Accountability for Probiproblity
and Lebality)
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan,
sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap
hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam pengunaan sumber dana publik.
11. 2. Akuntabilitas Proses (Process Accountability)
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam
melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam kecukupan sistem informasi akuntansi,
sistem informasi akuntansi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses
termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah
biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat
dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan
lain di luar yang telah ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan
yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam
pelayanan.
3. Akuntabilitas Program (Program Accountability)
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan
dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang
memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability)
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat
maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap
DPR/DPRD dan masyarakat luas.
2.9 Privatisasi
Perusahaan publik juga tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme,
inefesiensi, dan sumber pemborosan negara. Keluhan “birokrat tidak mampu berbisnis”
ditunjukan untuk mengkritik buruknya kinerja perusahaan publik. Rendahnya kinerja
perusahaan publik diperkuat dengan bukti ambruknya sektor bisnis pemerintah dibanyak
negara sehingga menimbulkan pertanyaan publik mengenai kemampuan pemerintah dalam
menjalankan perusahaan publik secara ekonomis dan efisien (Nicholls, 1991). Di Indoneisa
sendiri, masih banyak perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD) yang dijalankan secara
tidak efisien. Inefisien yang dialami oleh BUMN dan BUMD tersebut antara lain disebabkan
adanya intervensi politik, sentralisasi, rent seeking behaviour dan manajemen yang buruk.
BUMN dan BUMD dalam era globlisasi akan menghadapi beberapa tekanan dan tuntutan,
yaitu :
Regulation and Political Presssure
BUMN/BUMD dituntut untuk memberikan bagian laba perusahaan kepada pemerintah.
Tuntutan tersebut diperkuat misalnya dengan adanya perda yang mewajibkan BUMD
untuk menyetorkan bagian laba perusahaan kepada pemerintah daerah untuk
menambah pendapatan asli daerah.
Social Pressure
BUMN dan BUMD akan menghadapi tekanan yang semakin besar dari masyarakat
(konsumen) untuk menghasilkan produk yang murah dan berkualitas tinggi. Untuk itu,
mekanisme penetapan harga dan subsidi sangat penting.
12. Rent Seeking Behaviour
BUMN dan BUMD akan berhadapan dengan orang-orang (oknum) yang mencoba
melakukan rent seeking, korupsi, kolusi dan nepotisme.
Economic and Efficiency
BUMN dan BUMD disisi lain dituntut untuk ekonomis dan efisien agar menjadi entitas
bisnis yang profesional. Fokus yang harus diperhatikan manajemen BUMN dan BUMD
“economy, efficiency, effectiveness, equity and performance”.
Di sisi internal BUMN dan BUMD harus melakukan startegi efisiensi agar bisa menjadi
entitas bisnis yang tangguh dan profesional sehingga meiliki daya saing. Harus dilakukan
upaya-upaya efisiensi biaya, misalnya dengan strategic cost management, dilakukan
testrukturisasi organisasi, privatisasi, dan berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi.
Privatisasi merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk
meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan-perusahaan publik. Privatisasi berarti
pelibatan modal awal swasta dalam struktur modal perusahaan publik sehingga kinerja finansial
dapat dipengaruhi waktu secara langsung oleh investor melalui mekanisme pasar uang.
Privatisasi perusahaan publik memiliki fungsi ganda, yaitu mengurangi beban belanja publik,
menaikan pendapatan negara, dan mendorong perkembangan sektor swasta.
2.10 Otonomi Daerah
Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke
pemerintah yang lebih rendah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke
pihak swasta dalam bentuk privatisasi.
Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu :
Mendorong peningkatan partisipasi, prakara, dan kreatifitas masyarakat dalam
pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan)
diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi dan bersedia di
masing-masing daerah.
Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan
keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi
yang paling meningkat. Hasil penelitian Huthet dan Shah (1998) di 80 negara
menujukan bahwa desentralisasi memiliki korelasi dengan kualitas pemerintahan.
13. BAB 3
KESIMPULAN
Istilah “Sektor Publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut
merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi,
politik, sosial dan hukum) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut
pandang ekonomi “Sektor Publik” dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktifitasnya
berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang-barang dan pelayanan publik dalam
rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.
Akuntansi sektor publik dan sektor swasta berbeda dalam beberapa hal, misalnya
birokrasi pemerintahan, sektor swasta tidak dapat menggantikan tugas dari sektor publik. Tetapi
beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sector swasta,
misalnya tugas untuk mngehasilkan beberapa jenis pelayanan publik seperti layanan
komunikasi, pendidikan, transportasi publik dan sebagainya. Perbedaan sifat dan karakteristik
akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi.
Sektor publik sering dinilai negatif oleh beberapa pihak, misalnya sebagai sarang
inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan
baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan kualitas dan profesionalisme serta
value for money dalam dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan konsep
pengelolaan organisasi sector pubik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu :
ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu, tuntutan yang lain adalah perlunya akuntabilitas
publik dan privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik publik untuk menciptakan good
public and corporate government.
14. DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi.
Siregar, Baldric dan Bonni Siregar, 2001. Akuntansi Pemerintah dengan Sistem Dana.
Yogyakarta : Salemba Empat.
Yasin, Fauzi Alvi, 1999. Perkembangan Akuntansi Pemerintah Daerah Seminar IAI :
Kontribusi kuntansi Sektor Publik Dalam Perwujudan Good Governance. Jakarta.