Makalah ini membahas pendekatan penyusunan anggaran sektor publik. Terdapat beberapa poin penting yang dijelaskan yaitu: (1) konsep dan pengertian anggaran sektor publik, (2) pentingnya anggaran sektor publik, dan (3) fungsi-fungsi anggaran sektor publik seperti alat perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, politik, koordinasi dan komunikasi, pengukuran kinerja, motivasi, s

1. MAKALAH
PENDEKATAN PENYUSUNAN
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Disusun Oleh:
Nama : Fajariah
NPM : 200301072114
PROGRAM STUDI PJJ. AKUNTANSI
UNIVERSITAS SIBER ASIA
JAKARTA
2022

2. KATA PENGANTAR
Alhamdulillah Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga pada kesempatan ini Penulis bisa
menyajikan dan menyelesaikan Makalah berjudul Pendekatan Penyusunan Anggaran Sektor
Publik.
Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Dosen Pengampu Bapak Abdu
Rahman, S.E, M.Ak, yang telah memberikan arahan terkait tugas ini. Penulis berharap Bapak
bisa memberikan penilaian, solusi, kritik dan saran kepada yang membangun semangat Penulis
untuk lebih baik lagi dalam menyajikannya.
Dan Penulis memahami jika makalah ini tentu jauh dari kesempurnaan maka kritik dan
saran sangat Penulis butuhkan guna memperbaiki makalah berikutnya di kesempatan dan lain
waktu.
Samarinda, Mei 2022
Penulis,
Fajariah
NIM 200301072114

3. BAB I
PENDAHULUAN
Akuntansi sector public memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akutansi
pada domain public. Domain public sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks
dibandingkan dengan sector swasta.
Secara kelembagaan, domain public antara lain berupa badan-badan pemerintahan (pusat
dan daerah), BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi, politik, LSM, Universitas dan organisasi
nirlaba lainnya.
Akuntansi sector public adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi
pemreintahan/lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba, dan merupakan suatu bagian
dari disiplin ilmu akuntansi sebagai yang utuh.
Secara umum, akuntansi sector public merupakan suatu mekanisme teknis dan analisis
akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negar
egaradepartemen-departemen di bawahnya.
Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama
periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah
proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi sektor publik,
penganggaran merupakan suatu proses politik. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian
dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, sebaliknya pada sektor publik anggaran
justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.
Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk
tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor
publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategic telah selesai dilakukan.
Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan
organisasi.
Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi:
1. Aspek perencanaan;
2. Aspek pengendalian; dan
3. Aspek akuntabilitas publik.
Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, serta
pelaporan dan akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus (oversight body).

4. BAB II
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
A. Konsep Anggaran Sektor Publik
Anggaran merupakan pernyataan mengenai setimasi kinerja yang hendak dicapai
selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran
adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran. Penganggaran dalam organisasi
sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang
tinggi. Dalam organisasi sektor publik penganggaran merupakan suatu proses politik. Hal
tersebut berbeda dengan sektor swasta yang relatif lebih kecil nuansa politiknya. Pada sektor
swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup bagi publik,
namun pada sektor publik anggran merupakan hal yang harus diinformasikan kepada publik
untuk dikritik, didiskusikan dan diberi masukan. Anggaran pada sektor publik merupakan
instrumen akuntabilitas dan pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program
yang dibiayai dengan uang publik.
Penganggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentanjumlah alokasi dana
untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran sektor
publik dimulai ketika perumusan staretgi dan perencanaan strategik selesai dilakukan.
Anggaranmerupakan artikulasi dari perumusan dan perencanaan strategi yang dibuat.
Aspek-aspek yang harus dicakup dalam anggaran sektor publik :
 Aspek perencanaan
 Aspek pengendalian
 Aspek akuntabilitas
B. Pengertian Anggaran Sektor Publik
Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk
rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang
sederhana anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kodisi
keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan
aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa
yang akan datang.

5. Secara singkat anggaran publik merupakan suatau rencana finansial yang
menyatakan :
1. Berapa biaya-biaya atas rencana yang telah dibuat
2. Berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana-rencana
tersebut
C. Pentingnya Anggaran Sektor Publik
Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan
masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dsbnya agar terjamin
secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat
pemerintah melalui anggran yang dibuat.
Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang
yang dimiliki oleh pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkkan rencana
pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat. Anggaran merupakan blue print keberadaan
sebuah negra dan merupakan arahan di masa yang akan datang.
Anggaran dan Kebijakan Fiskal Pemerintah
Kebijakan fiskal adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi
keadaan ekoomi melalui sistem pengeluaran atau sistem perpajakan untuk mencapai tujuan
tertentu. Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran. Anggaran merupakan alat ekonomi
terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi,
menjamin kesinambungan dan kualitas hidup masyarakat. Anggaran sektor publik harsu
dapat memenuhi kriteria sbb :
 Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat
 Menetukan penerimaan dan pengeluaran departemen-depatemen pemerintah, baik
propinsi maupun daerah
Aliran uang yang terkait dengan aktivitas pemerintahan akan mempengaruhi harga,
lapangan kerja, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan beban pajak yang harus
dibayar atas pelayanan yang diberikan pemerintah. Keputusan anggaran yang dibuat
pemerintah daerah dan propinsi seharusnya dapat merefleksikan prioritas pemerintah daerah
dan propinsi dengan baik.

6. Anggaran sektor publik penting karena :
1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial,
ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran dibuat karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terus
berkembang, sedangkan sumber daya jumlahnya terbatas.
3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap
rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas
publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.
D. Fungsi Anggaran Sektor Publik
Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu
1. Sebagai alat perencanaan
2. Alat pengendalian
3. Alat kebijakan fiskal
4. Alat politik
5. Alat koordinasi dan komunikasi
6. Alat penilaian kinerja
7. Alat motivasi
8. Alat menciptakan ruang publik.
Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (Planning tool)
Anggaran meupakan alat pengendalian manajemen untuk mencapai tujuan
organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan
dilakukan pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari
belanja pemerinta tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :
 Merumuskan tujuan serta sasarn kebijakan agar sesuai dengan visi,misi dan sasaran yang
telah ditetapkan
 Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tuuan organisasi serta
merencanakan alternatif sumber pembiayaannya
 Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun
 Menetukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi

7. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (Control tool)
Sebagai alat pengendalian anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan
pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan
kepada publik. Tanpa anggaran pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan
pengeluaran. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati
dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan lewat anggaran. Anggaran sektor publik
dapat digunakan untuk mengendalikan kekuasaan eksekutif.
Sebagai alat penengendali manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk
meyakinkan bahwa pemerintah masih mempunyai cukup uang untuk memenuhi
kewajibannya, selain itu juga digunakan sebagai pemberi informasi dan meyakinkan
legislatif bahwa pemerintah bekrja secara efisien tanpa ada korupsi dan pemborosan.
Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui 4 cara :
1. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan
2. Menghitung selisih anggaran
3. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan
4. Merivisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya
Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal tool)
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk alat menstabilkan ekonomi
dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik dapat diketahui arah
kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi.
Anggaran dapat digunakan unrtuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan
kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Anggaran Sebagai Alat Politik (Political tool)
Anggaran dapat digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan
terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik anggaran merupakan dokumen politik sebagai
bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk
kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis tetapi lebih merupakan alat
politik, karenanya pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition

8. holding, keahlian negoisasi, pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh
para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam
melaksanakan anggaran yang telah disetujui akan menjatuhkan kepemimpinannya, atau
paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah.
Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination and
Communication tool)
Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam penyusunan anggaran. Anggaran publik
merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun
dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam
pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu anggaran publik juga berfungsi sebagai alat
komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan
ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.
Anggaran Sebagai Alat Pinilaian Kinerja (Performance measurement tool)
Anggaran merupakan wujud komitmen dari publik holer (eksekutif) kepada pemberi
wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target
anggaran adan pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk
pengendalian dan penilaian kinerja.
Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation tool)
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar
bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi
yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai target anggaran hendaknya jangan
terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi,namun juga jangan terlalu rendah sehingga
terlalu mudah untuk dicapai.
Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (Public Sphere)
Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat dan DPR/MPR.
Masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat
dalam penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang teroganisir akan mencoba

9. mempengaruhi anggaran publik utnk kepentingan mereka., Kelompok lain dari
kemasyarakat yang kurang terorganisasi akan mnyampaikan aspirasinya melaui proses
politik yang ada. Pengangguran dan tuna wisma dan kelompok lain yang kurang
terorganisasi akan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada
alat untuk menyampaikan suara mereka, mereka kan mengambil tindakan dengan jalan lain
seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot dsbnya
E. Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik
Anggaran sektor publik dibagi menjadi menjadi 2 yaitu :
1. Anggaran operasional
2. Anggaran Modal
Anggaran Operasional
Anggaran digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan
pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikatagorikan dalam anggaran
operasional adalah belanja rutin yaitu belanja yang manfaatnya hanya untuk satu tahun
anggaran saja dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut rutin
karena pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun.
Secara umum pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain
belanja administrasi umum dan belanja operasional dan pemeliharaan.
Anggaran Modal
Anggran modal menunjukkan rencana jangka penjang dan pembelanjaan atas aktiva
tetap seperti gedung, peralatan, kendaraann, perabot dsbnya. Pengeluaran modal yang besar
biasanya dilakukan dengan mengunakan pinjaman. Belanja modal adalah pengeluaran yang
masa manfaatnmya lebih dari satu tahun anggran dan akan menambah aset atau kekayaan
pemerintah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan
pemeliharaannya.
Pada dasarnya pemerintah tidak memiliki uang yang dimiliki sendiri, sebab
selutrhnya adalah milik publik. Dalam sebuah msyarakat yang demokratis rakyat memberi
mandat kepada pemerintah melalui pemilihan umum. Politisi mentranslasikan mandat

10. melalui tersebut melalui kebijakan dan program yang memberi mamfaat lebih kepada
pemilih yang direfleksikan dalam anggaran. Pemerintah tidak mungkin memebuhi semua
permintaan stake holdernya secara simultan, tetapi pemerintah akan memilih program yang
menjadi prioritas. Disinilah fingsi anggaran yang akan digunakan sebagai alat politis dalam
memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor tersebut.
F. Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik
Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi :
1. Otorisasi oleh legislatif
Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum
dibelanjakan oleh eksekutif
2. Komprehensif
Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Karenanya adana anggaran non budgetair menyalahi prinsip anggran yang bersifat
komprehensif
3. Keutuhan anggaran
Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus terhimpun dalam dana umum
4. Nondiscretionary Appropriation
Jumlah yang disetujui oleh legislatif harus termanfaat secaara ekonomis, efisien dan
efektif
5. Periodik
Anggran bersifat periodik yang bersifat tahunan atau multi tahunan
6. Akurat
Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang
dijadikan sebagi kantong-kantong pemborosan
7. Jelas
Anggaran hendaknya sederhanan dan mudah dipahami oleh masyarakat dan tidak
membingungkan
8. Diketahui publik
Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

11. G. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik
APBD/APBN yang dipresentasikan setiap akhir tahun dihadapan DPRD/DPR
memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang program yang direncanakan oleh
pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan darimana program tersebut
dibiayai. Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan :
 Membantu pemerintah mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antar bagian
dalam lingkungan pemerintah
 Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa
publik melalui proses pemrioritasan
 Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja
 Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD/DPR
dan masyarakat luas.
Faktor-faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah :
 Tujuan dan target yang hendak dicapai
 Ketersediaan sumber daya (faktor produksi yang dimiliki pemnerintah)
 Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau target
 Faktor lain yang mmpengaruhi anggaran seperti : munculnya peraturan pemerintah yang
baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial politik, bencana alam dsbnya.
H. Prinsip-Prinsip Pokok dalam Siklus Anggaran
Pokok-pokok prinsip siklus anggaran harus diketahui oleh penyelengara
pemerintahan. Siklus anggaran tersebut ada 4 tahap :
 Tahap persiapan anggaran
 Tahap ratifikasi
 Tahap implementasi
 Tahap pelaporan dan evaluasi
Tahap persiapan anggaran
Pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar talsiran pendapatan yang
tersedia, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran terlebih
dulu hendaknya dilakukan taksiran pendapatan secara lebih akurat. Harus disadari adanya

12. masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan
dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.
Dalam persoalan estimasai yang perlu diperhatikan adalah terdapatnya faktor
ketidakpastian yang cukup tinggi. Karenanya manajer keuangan publik harus memahami
betul dalam menentukan besarnya suatau mata anggaran. Besarnya mata anggaran
tergantung pada sistem anggaran yang digunakan.
Di Indonesia arahan kebijakan pembangunan pemerintah pusat tertuang dalam
dokummen perencanaan berupa GBHN, Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS),
Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Tahunan (RAPETA).
Sinkronisasi perencanaan pembangunan yang digariskan oleh pemerintah pusat dan
perencanaan pembangunan daerah secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah No.
105 dan 108 tahun 2000. Pada pemerintah pusat penyusunan perencanaan pembangunan
dimulai dari penyusunan PROPERNAS yang merupakan operasinalisasi GBHN.
PROPERNAS tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk RENSTRA. Berdasarkan
POPERNAS dan RENSTRA serta analisis fiskal dan makro ekonomi kemudian mulai
dibuat persiapan APBN dan RAPETA.
Sementara itu ditingkat daerah (propinsi dan kab/kota) berdasarkan PP No. 108
pemerintah daerah diisyaratkan untuk membuat dokumen perencanaan daerah yang terdiri
atas PROPERDA (RENSTRADA). Dokumen tersebut diupayakan tidak meyimpang dari
PROPERNAS dan RENSTRA yang dibuat oleh pemerintah pusat. Dalam PROPERDA di
mungkinkan adanya penekanan prioritas pembanguann yang berbeda antara daerah yang
satu dengan yang lain. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. PROPERDA
(RENSTRADA) yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD dalam
kerangka waktu 5 tahun yang kemudian dijabarkan dalam pelaksanaannya dalam kerangka
tahunan. Rincian RENSTRADA setiap tahunnya akan digunakan sebagai masukan dalam
penyusunan REPETADA dan APBD.
Berdasarkan RENSTRADA yang telah dibuat dan analisis kebijakan fiskal dan
ekonomi daerah, menurut ketentuan PP No. 105 tahun 2000 pemerintah daerah bersama-
sama DPRD menetapkan arah kebijakan umum APBD, setelah itu pemerintah daerah
menetapkan Strategi dan Prioritas APBD. REPETADA memuat program pembanguan
daerah secara menyeluruh dalam satu tahun, juga memuat indikator kinerja yang terukur

13. dalam jangka waktu satu tahun. Pendekatan ini diharapkan akan lebih memperjelas program
kerja tahuan pemerintah daerah, termasuk sasaran yang ingin dicapai dan kebijakan yang
ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut.
Penjabaran rencana strategis jangka panjang dalam REPETADA tersebut dilengkapi
dengan :
 Perimbangan-perimbangan yang barasal dari evaluasi kinerja pemerintah daerah pada
periode sebelumnya
 Masukan dan aspirasi masyrakat
 Pengkajian kondisi yang saat ini terjadi,sehingga bisa diketahui kekuatan, kelemahan,
peluang dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi
Proses pertencanaan arah dan kebijakan pembangunan daerah tahunan (REPETADA)
dan anggaran tahuan (APBD) pada hakekatnya merupakan perencanaan instrumnen
kebijakan publik sebagai upaya peningktan pelayanan kepada masyarakat. APBD
menunjukkan implikasi dari anggaran REPETADA yang dibuat. Dengan demikian
REPETADA merupakan kerangka kebijakan dalam penyediaan dana bagi APBD.
Tahap ratifikasi
Tahap ini melibatkan proses plotik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif
dituntut untuk memiliki manejerial skill dan political skill, salesmanship dan coalition
holdimg yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat
penting dalam tahap ini, karena eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk memberikan
argumen yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan yang disampaikan oleh
legislatif.
Tahap implementasi/pelaksanaan anggaran
Setelah disetujui oleh legislatif, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran, hal
terpenting yang harus dimiliki oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem
informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam
hal ini bertanggung jawab menciptakan sistem akuntansi keuangan yang memadai dan
handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, bahkan dapat
diandalkan untuk penyusunan periode anggaran tahun berikutnya.

14. Tahap pelaporan dan evaluasi
Tahap persiapan, ratifikasi dan implementasi terkait dengan aspek operasional anggaran,
sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap
implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen
yang baik, maka pada tahap pelaporan diharapkan tidak memiliki masalah.

15. BAB III
PENUTUP
Secara umum anggaran sector public sangatlah penting, bagaimanapun juga jelas
mengungkapkan apa yang akan dilakukan oleh organisasi pemerintahan di masa yang akan
datang.
Anggaran merupakan suatu proses yang periodic, dan bersifat tahunan maupun multi
tahunan. Anggaran public harus mendapatkan otorisasi dari legislative terlebih dahulu sebelum
eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukan cadangan yang tersembunyi. Secara
umum proses akuntansi SKPD ini terbagi dalam 3 tahapan utama, yaitu pemahaman dasar
akuntansi, konsep penjurnalan dan posting ke buku besar, serta proses penyusunan laporan
keuangan SKPD. Manual ini diharapkan akan membantu mempercepat proses peralihan sistem
akuntansi keuangan daerah guna menciptakan akuntabilitas keuangan daerah yang lebih baik dan
mandiri.

16. DAFTAR PUSTAKA
https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/104~PMK.02~2010PerLampI.pdf
https://www.coursehero.com/file/36425975/pendekatan-anggaran-sektor-publikdocx/