1. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
KELOMPOK 5
A
DISUSUN OLEH:
ASEP SAHWANI
ULIL AMRI
MIRNA PAHLEVI
STIE DWIMULYA SERANG

2. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya
penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya.
Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada nabi besar
Muhammad SAW, kepda keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku
umatnya sampai akhir zaman.
Dengan selesainya makalah ini penulis harapkan dapat menambah wawasan ilmu
pengetahuan khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi yang membaca.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini banyak kekurangannya, maka
dari itu apabila ada kritikan dan saran yang sifatnya
Serang, April 2012
Penyusun

3. LATAR BE LAKANG
Akuntansi keuangan sektor publik sangat erat kaitannya dengan fungsi
akuntansi sebagai penyedia informasi keuangan untuk pihak eksternal organisasi. Disektor public,
kebutuhan akan infprmasi akuntansi semakin tinggi seiringdengan semakin meningkatnya
akuntabilitas publik dan transparansi oleh lembaga –lembaga publik. Laporan keuangan
sektor publik menjadi instrument utama untuk menciptakan akuntabilitas publik. Untuk
menghasilkan laporan keuangan sektor publikyang relevan dan handal, maka diperlukan
standar akuntansi keuangan sector publikdan system akuntansi sector publik. Pengembangan standar
akuntansi keuangan sector publik merupakan suatu yang sangat krusial, karena kualitas srndar
akuntansi secaralangsung akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dengan demikian pada bahan
ajar ini perlu dikembangkan system akuntansi yang mampu menghasilkan sebuah laporan keuangan yang
dapat dupertanggung jawabkan.
Pemahaman sektor publik sering diartikan sebagai aturan pelengkap pemerintah yang
mengakumulasi "utang sektor publik" dan "permintaan pinjaman sektor publik" untuk suatu
tahun tertentu. Artikulasi ini dampak dari sudut pandang ekonomi dan politik yang selama ini
mendominasi perdebatan sektor publik.
Dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut akuntansi
pemerintahan. Dan diberbagai kesempatan disebut juga sebagai akuntansi keuangan publik.
Berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak penerapan daripada accrual base di
Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah.

4. Definisi Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang
diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Dari berbagai buku lama terbitan
Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut akuntansi pemerintahan. Dan diberbagai
kesempatan disebut juga sebagai akuntansi keuangan publik. Berbagai perkembangan
terakhir, sebagai dampak penerapan daripada accrual base di Selandia Baru, pemahaman ini
telah berubah. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat.
Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai: “… mekanisme teknik dan analisis
akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat”. Dari definisi diatas perlu
diartikan dana masyarakat sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat - bukan individual,
yang biasanya dikelola oleh organisasi -organisasi sektor publik, dan juga pada proyek-
proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Di Indonesia, akuntansi sektor publik dapat
didefinisikan: “… mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada
pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen
dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada
proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.
Akuntansi sektor publik banyak digunakan untuk badan usaha, lembaga-lembaga dan
yayasan. Misal disini diambil contoh untuk yayasan.
GAMBARAN UMUM YAYASAN
Yayasan Maju Bersama merupakan sebuah yayasan lembaga swadaya masyarakat
yang didirikan pada tanggal 1 Januari 2005. Yayasan ini mengkhususkan untuk bergerak
dalam bidang pemberdayaan dan peningkatan profesionalitas usaha kecil dan menengah
(UKM) yang ada di sekitar kota Depok. Yayasan melihat bahwa banyak UKM yang
sesungguhnya memiliki potensi besar untuk dapat berkembang menjadi sebuah perusahaan
yang lebih besar namun mereka terbentur pada permasalahan sumber daya manusia
(Profesionalisme). Permasalahan tersebut masih ditambah dengan kurangnya jaringan dalam
rangka pemasaran produk-produk yang mereka hasilkan. Selain itu, yayasan ini juga
bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran dengan jalan
mendorong terciptanya UKM-UKM baru.

5. Visi Yayasan:
“Memberdayakan UKM sebagai penggerak Ekonomi Mikro”
Misi Yayasan:
1. Mendorong terciptanya UKM baru
2. Meningkatkan profesionalitas UKM
3. Memperkuat jaringan antar sesama UKM
Untuk menjalankan misi-misinya tersebut, yayasan mengembangkan program-
program sebagai berikut:
 Sosialisasi UKM: Seminar Kewirausahaan
 Pelatihan: Pelatihan Pemasaran, Pelatihan Keuangan, Pelatihan Manajemen Produksi
 Pengembangan Jaringan: Pertemuan UKM, Studi Banding
Berbagai fakta yang ada menunjukkan bahwa kecenderungan pendirian yayasan
adalah untuk berlindung dibalik status badan hukum yayasan, dan bukan wadah
pengembangan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Selain itu, tujuan kecenderungan ini
biasanya berakhir dengan interpretasi memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan
pengawas.
Pemakai laporan keuangan yayasan memiliki kepentingan bersama, yaitu untuk menilai:
 Jasa yayasan dan kemampuan yayasan untuk memberikan jasa secara
berkesinambungan.
 Mekanisme pertanggungjawaban dan aspek kinerja pengelola.
Kemampuan yayasan dalam mengelola jasa dikomunikasikan melalui laporan posisi
keuangan, dimana informasi mengenai aktiva, kewajiban, aktiva bersih, dan informasi
mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut disampaikan. Laporan ini harus
menyajikan secara terpisah aktiva bersih, baik yang terikat maupun tidak terikat
penggunaannya. Pertanggungjawaban pengelola yayasan atas hasil pengelolaan sumber daya
sumber daya yayasan akan disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. Laporan
aktivitas menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam kelompok aktiva
bersih.

6. Istilah dalam akuntansi (Yayasan):
 Pembatasan Permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang
ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dapat dipertahankan
secara permanen. Yayasan diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua
penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya
tersebut.
 Pembatasan Temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh
penyumbang, agar sumber daya tersebut dapat dipertahankan sampai dengan
periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
 Sumbangan Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk
tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatas tersebut dapat bersifat permanen
atau temporer.
 Sumbangan tidak Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak
dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

7. KESIMPULAN
Kemampuan yayasan dalam mengelola jasa dikomunikasikan melalui laporan posisi
keuangan, dimana informasi mengenai aktiva, kewajiban, aktiva bersih, dan informasi
mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut, akan disampaikan.
Yayasan salah satu bentuk pengaplikasian dalam skuntansi sektor publik yang digunakan
untuk kepentingan bersama. Semoga dengan penyusunan laporan ini bias berguna bagi para
pembaca dan harapan penyusun agar kedepannya menjadi lebih baik lagi dala, penyusunan
laporan sejenis.

8. DAFTAR PUSTAKA
Sumber Data:
 http://www.google.com//Kasus_Akuntansi_Yayasan
 Google.com/akuntansi sektor public
 Avg search/akuntansi sektor public
 Slidshare.com