Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang kompleks dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, kultural dan demografi. Tujuan akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi untuk pengendalian manajemen dan akuntabilitas."
PPT Karakteristik dan Lingkungan Sektor PublikPutri Yulia
Â
1. Pengertian & Ruang Lingkup Sektor Publik
2. Sifat & Karakteristik Akuntansi Sektor Publik
3. Perbedaan Sifat & Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta
4. Persamaan Sektor Publik & Sektor Swasta
5. Value for Money
6. Tujuan Akuntansi Sektor Publik
7. Perkembangan Akuntansi Sektor Publik
8. Akuntabilitas Publik
9. Privatisasi
10. Otonomi Daerah
PPT Karakteristik dan Lingkungan Sektor PublikPutri Yulia
Â
1. Pengertian & Ruang Lingkup Sektor Publik
2. Sifat & Karakteristik Akuntansi Sektor Publik
3. Perbedaan Sifat & Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta
4. Persamaan Sektor Publik & Sektor Swasta
5. Value for Money
6. Tujuan Akuntansi Sektor Publik
7. Perkembangan Akuntansi Sektor Publik
8. Akuntabilitas Publik
9. Privatisasi
10. Otonomi Daerah
Bab 1 ASP : Karakteristik dan Lingkungan Sektor PublikPutri Yulia
Â
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik itu sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berbeda di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang memengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.
Bab 1 ASP : Karakteristik dan Lingkungan Sektor PublikPutri Yulia
Â
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik itu sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berbeda di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang memengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.
Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat, yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik swasta.
Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik PPTPutri Yulia R
Â
Perkembangan kegiatan pemerintahan atau dikenal akuntansi sektor publik dan organisasi non-labaterus meningkat sejalan dengan perkembanngan kegiatan pembangunan, globalisasi dan era reformasi. Dalam melaksanakan kegiatan yang semakin rumit, informasi memegang peranan semakin penting. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah informasi akuntansi sektor publik, baik untuk tujuan pertanggung jawaban maupun manajerial.
BAB I
PENDAHULUAN
Akuntansi sector public memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akutansi pada domain public. Domain public sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sector swasta.
Secara kelembagaan, domain public antara lain berupa badan-badan pemerintahan (pusat dan daerah), BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi, politik, LSM, Universitas dan organisasi nirlaba lainnya.
Akuntansi sector public adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemreintahan/lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba, dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi sebagai yang utuh.
Secara umum, akuntansi sector public merupakan suatu mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negar egaradepartemen-departemen di bawahnya.
Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.
Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategic telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.
Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi:
1. Aspek perencanaan;
2. Aspek pengendalian; dan
3. Aspek akuntabilitas publik.
Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus (oversight body).
materi Karakteristik ASP : Organisasi dan informasi akuntansi, Pengertian sektor publik, Tipe barang atau pelayanan, Interseksi public goods dengan private goods, Organisasi sektor pubik, Area organisasi sektor publik, Keunikan akuntansi di sektor publik, Perubahan lingkungan Organisasi Sektor publik, Mengapa pemerintah wajib mengendalikan sektor publik
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
Â
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Â
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
1. KONSEP DASAR DAN
KHARAKTERISTIK LINGKUNGAN
SEKTOR PUBLIK
2. Materi
a. Pengertian Sektor Publik
P
Pe
en
ng
ge
er
rt
ti
ia
an
n S
Se
ek
kt
to
or
r P
Pu
ub
bl
li
ik
k s
sa
an
ng
ga
at
t l
lu
ua
as
s k
ka
ar
re
en
na
a m
ma
as
si
in
ng
g-
-m
ma
as
si
in
ng
g d
di
is
si
ip
pl
li
in
n i
il
lm
mu
u
m
me
em
mp
pu
un
ny
ya
ai
i d
de
ef
fi
in
ni
is
si
i s
se
en
nd
di
ir
ri
i.
. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering
didefinisikan sebagai âsuatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan
barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publikâ. S
Se
ek
kt
to
or
r P
Pu
ub
bl
li
ik
k d
di
is
se
eb
bu
ut
t
b
bi
id
da
an
ng
g y
ya
an
ng
g m
me
em
mb
bi
ic
ca
ar
ra
ak
ka
an
n m
me
et
to
od
de
e m
ma
an
na
aj
je
em
me
en
n n
ne
eg
ga
ar
r.
. D
Da
al
la
am
m a
ar
rt
ti
i s
se
em
mp
pi
it
t d
di
ia
ar
rt
ti
ik
ka
an
n
s
se
eb
ba
ag
ga
ai
i p
pu
un
ng
gu
ut
ta
an
n N
Ne
eg
ga
ar
ra
a.
. S
Se
ek
kt
to
or
r p
pu
ub
bl
li
ik
k d
di
ia
ar
rt
ti
ik
ka
an
n d
da
ar
ri
i b
be
er
rb
ba
ag
ga
ai
i d
di
is
si
ip
pl
li
in
n i
il
lm
mu
u (
(K
Ka
au
uf
fm
ma
an
n)
)
ī
ī a
ad
dm
mi
in
ni
is
st
tr
ra
as
si
i,
, p
po
ol
li
it
ti
ik
k,
, s
so
os
si
io
ol
lo
og
gi
i,
, h
hu
uk
ku
um
m,
, e
ek
ko
on
no
om
mi
i d
da
an
n a
ak
ku
un
nt
ta
an
ns
si
i.
. S
Se
ek
kt
to
or
r p
pu
ub
bl
li
ik
k =
=
o
or
rg
ga
an
ni
is
sa
as
si
i y
ya
an
ng
g m
me
en
ng
gg
gu
un
na
ak
ka
an
n d
da
an
na
a m
ma
as
sy
ya
ar
ra
ak
ka
at
t.
. K
Ke
es
si
im
mp
pu
ul
la
an
ny
ya
a P
Pe
en
ng
ge
er
rt
ti
ia
an
n S
Se
ek
kt
to
or
r P
Pu
ub
bl
li
ik
k
s
sa
an
ng
ga
at
t l
lu
ua
as
s k
ka
ar
re
en
na
a m
ma
as
si
in
ng
g-
-m
ma
as
si
in
ng
g d
di
is
si
ip
pl
li
in
n i
il
lm
mu
u m
me
em
mp
pu
un
ny
ya
ai
i d
de
ef
fi
in
ni
is
si
i s
se
en
nd
di
ir
ri
i.
.
C
Ci
ir
ri
i-
-c
ci
ir
ri
i O
Or
rg
ga
an
ni
is
sa
as
si
i S
Se
ek
kt
to
or
r P
Pu
ub
bl
li
ik
k
īŽ
īŽ D
Di
ij
ja
al
la
an
nk
ka
an
n t
ti
id
da
ak
k u
un
nt
tu
uk
k m
me
en
nc
ca
ar
ri
i k
ke
eu
un
nt
tu
un
ng
ga
an
n f
fi
in
na
an
nc
ci
ia
al
l
īŽ
īŽ D
Di
im
mi
il
li
ik
ki
i s
se
ec
ca
ar
ra
a k
ko
ol
le
ek
kt
ti
if
f o
ol
le
eh
h p
pu
ub
bl
li
ik
k
īŽ
īŽ K
Ke
ep
pe
em
mi
il
li
ik
ka
an
n a
at
ta
as
s s
su
um
mb
be
er
r d
da
ay
ya
a t
ti
id
da
ak
k d
di
ig
ga
am
mb
ba
ar
rk
ka
an
n d
da
al
la
am
m b
be
en
nt
tu
uk
k s
sa
ah
ha
am
m y
ya
an
ng
g d
da
ap
pa
at
t
d
di
ip
pe
er
rj
ju
ua
al
lb
be
el
li
ik
ka
an
n
īŽ
īŽ K
Ke
ep
pu
ut
tu
us
sa
an
n-
-k
ke
ep
pu
ut
tu
us
sa
an
n y
ya
an
ng
g t
te
er
rk
ka
ai
it
t d
de
en
ng
ga
an
n k
ke
eb
bi
ij
ja
ak
ka
an
n m
ma
au
up
pu
un
n o
op
pe
er
ra
as
si
i d
di
id
da
as
sa
ar
rk
ka
an
n
p
pa
ad
da
a k
ko
on
ns
se
en
ns
su
us
s,
, k
ka
al
la
au
u o
or
rg
ga
an
ni
is
sa
as
si
i p
pe
em
me
er
ri
in
nt
ta
ah
h m
me
el
la
al
lu
ui
i s
su
ua
at
tu
u b
ba
ad
da
an
n l
le
eg
gi
is
sl
la
at
ti
iv
ve
e.
.
Publik
īŽ
b.Pengertian akuntansi sektor publik & Lingkup Sektor
2. 2
īŽ Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan
akuntansi pada domain publik.
īŽ Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan
dengan sektor swasta.
īŽ Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi
yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang
mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.
īŽ Mekanisme teknik dan analisis yg diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di
lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya,
pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial maupun proyek-proyek
kerjasama sektor publik serta swasta
Lingkup Organisasi Sektor Publik
īŽ Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil
tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat.
īŽ Bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif
īŽ Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja
īŽ Faktor Lingkungan yang mempengaruhi:
īŽ Faktor Ekonomi
īŽ Faktor Politik
īŽ Faktor Kultural
īŽ Faktor Demografi
c.Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi:
īŽ Faktor ekonomi meliputi antara lain :
īŽ Pertumbuhan ekonomi
īŽ Tingkat inflasi
īŽ Tenaga kerja
īŽ Nilai tukar mata uang
īŽ Infrastruktur
īŽ Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)
Faktor politik meliputi antara lain :
īŽ Hubungan negara dan masyarakat
īŽ Legitimasi pemerintah
īŽ Tipe rezim yang berkuasa
īŽ Ideologi negara
īŽ Elit politik dan massa
īŽ Jaringan Internasional
īŽ Kelembagaan
3. 3
Faktor kultural meliputi antara lain :
īŽ Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
īŽ Sistem nilai di masyarakat
īŽ Historis
īŽ Sosiologi masyarakat
īŽ Karakteristik masyarakat
īŽ Tingkat pendidikan
Faktor demografi meliputi antara lain :
īŽ Pertumbuhan penduduk
īŽ Struktur usia penduduk
īŽ Migrasi
īŽ Tingkat kesehatan
d.Value Of Money
īŽ Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value of money
dalam menjalankan aktivitasnya, dimana value of money merupakan konsep
pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu :
1. Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah.
2. Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau
penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.
3. Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau
perbandingan outcome dengan ouput
e.Perbedaan dan Persamaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan:
Perbedaan Sektor Publik Sektor Swasta
TujuanOrganisasi Non profitmotive Profitmotive,
Sumberpendanaan Pajak, retribusi, utang,
obligasi pemerintah, laba
BUMN/BUMD, SUN dsb
Pembiayaaninternal:
Equity,retainedearning,
Pemb.Eksternal :
Utang bank, obligasi dan
penerbitansekuritas.
Pertanggung-
jawaban
Kepada masyarakat (publik)
dan parlemen(DPR/DPRD)
Kepada pemegang saham dan
kreditor,
StrukturOrganisasi Birokratis, kaku dan
hierarkhis.
Flexible : piramid, fungsional atau
datar.
Kharakteristik
Anggaran
Terbukauntukpublik Tertutupuntukpublik
SistemAkuntansi Cash Accounting Accrual Accounting
4. 4
Perbedaan Sektor Publik Sektor Swasta
Stakeholder
Eksternal :
- masyarakat pengguna
jasa public
- masyarakat pembayar
pajak,
- perus./organ social
ekonomi yg
menggunakan
pelayanan public,
- bank sbg kreditor peme-
rintah,
- badan-badan
internasional, seperti
IMF, ADB, PBB dsb.
- Investor asing, dll.
Stakeholder ekternal :
- Bank sbg kreditor,
- Serikat buruh,
- Pemerintah,
- Supplier,
- Distributor,
- Customer,Masyarakat
- Pasar modal, dll.
Stakeholder
Internal :
- Lembaga negara
(misal : Kabinet,
MPR, DPR/DPRD,
- Kelompok politik,
- Manajer publik
(gubernur, bupati,
dir. BUMN/BUMD)
- Pegawai
pemerintah
-
- Manajemen,
- Karyawan, dan
Pemegang saham.
Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta
īŽ Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan
menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi
īŽ Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga
dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisiensi dan
efektif
īŽ Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya
sama di kedua sektor. Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan.
īŽ Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang
diisyaratkan
f. Tujuan Akuntansi Sektor Publik
5. 5
American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa
tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk :
īŽ Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan
ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada
organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management
control).
īŽ Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan
pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan
penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi
pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah
dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntanbilitas
(Accountability)
3 masalah pokok Akuntansi Sektor Publik
1. Penyediaan informasi,
2. pengendalian manajemen, dan
3. Akuntabilitas.
Informasi akuntansi sektor publik digunakan untuk :
īŽ pemilihan program dan penilaian investasi,
īŽ penentuan indikator kinerja sektor publik,
īŽ pembuatan laporan keuangan, yg merupakan bagian penting dari proses
akuntabilitas publik
g. Sejarah Organisasi Sektor Publik
īŽ
īŽ O
Or
rg
ga
an
ni
is
sa
as
si
i s
se
ek
kt
to
or
r p
pu
ub
bl
li
ik
k t
te
el
la
ah
h d
di
im
mu
ul
la
ai
i s
se
ej
ja
ak
k r
ri
ib
bu
ua
an
n t
ta
ah
hu
un
n l
la
al
lu
u (
(V
Ve
er
rn
no
on
n K
Ka
am
m 8
89
9)
)
īŽ
īŽ P
Pr
ra
ak
kt
ti
ik
k t
te
er
rs
se
eb
bu
ut
t d
di
ih
ha
as
si
il
lk
ka
an
n d
da
ar
ri
i i
in
nt
te
er
ra
ak
ks
si
i a
an
nt
ta
ar
r w
wa
ar
rg
ga
a.
.
īŽ
īŽ O
Or
rg
ga
an
ni
is
sa
as
si
i s
se
ek
kt
to
or
r p
pu
ub
bl
li
ik
k d
di
ik
kl
la
as
si
if
fi
ik
ka
as
si
ik
ka
an
n d
da
al
la
am
m :
:
īŽ
īŽ S
Se
em
ma
an
ng
ga
at
t k
ka
ap
pi
it
ta
al
li
is
sm
me
e (
(c
ca
ap
pi
it
ta
al
li
is
sm
m s
sp
pi
ir
ri
it
t)
)
īŽ
īŽ P
Pe
er
ri
is
st
ti
iw
wa
a p
po
ol
li
it
ti
ik
k d
da
an
n e
ek
ko
on
no
om
mi
i (
(e
ec
co
on
no
om
mi
ic
c a
an
nd
d p
po
ol
li
it
ti
ic
c e
ev
ve
en
nt
ts
s)
)
īŽ
īŽ I
In
no
ov
va
as
si
i t
te
ek
kn
no
ol
lo
og
gi
i (
(t
te
ec
ch
hn
no
ol
lo
og
gy
y i
in
nn
no
ov
va
at
ti
io
on
n)
)
Sejarah Organisasi Sektor Publik di Mesir
âĸ Organisasi kementrian didirikan untuk mengadministrasikan laporan untuk
perdana menteri
âĸ Menteri membuat laporan bulanan terkait dengan hasil pemungutan pajak.
âĸ Distrik menyimpan catatan kekayaan sebagai dasar pemungutan pajak.
âĸ Babilonia
âĸ Praktik pencatatan telah dilakukan dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan
pendapatan dan produksi
Sejarah Organisasi Sektor PublikYunani
6. 6
âĸ Pemerintah membagi secara adil sumber pendapatan yang diterima oleh
Phartenon
âĸ Telah mengembangkan berbagai metode pencatatan barang yang berharga.
âĸ Praktik akuntansi digunakan untuk mendukung mekanisme pajak
âĸ Pencatatan transaksi di Genoa ī transaksi keuangan antar pemerintah yang
berkuasa dan rakyat
âĸ Gereja
âĸ Administrasi keuangan gereja telah dilakukan dengan rapi
âĸ Islam
âĸ Pencatatan kekayaan mendukung penghitungan zakat pada zaman pemerintahan
khalifah
âĸ Baitul mal sebagai bendahara / keuangan negara telah memiliki pencatatan yang
rapi.
Sejarah Organisasi Sektor Publik di Inggris (Abad 15)
âĸ Pemerintah berusaha melakukan mengatur semua pertahanan.
âĸ Pelaporan keuangan dirinci lebih rinci ī tenaga kerja, metode produksi, tipe dan
kualitas barang, harga penjualan dan metode pemasaran
Sejarah Organisasi Sektor Publik
âĸ Abad 18 ī Perubahan mendasar
âĸ Inisiatif individu lebih dihargai dan diberi peluang seluas-luasnya
âĸ Revoluasi industri
âĸ Pengembangan akuntansi keuangan dan manajemen di perusahaan lebih dipicu
oleh perkembangan praktik akuntansi sektor publik.
Sejarah Organisasi Sektor Publik Abad 19-20
âĸ Mulai menyamakan akuntansi sektor publik sebagai proses pencatatan pajak yang
dipungut oleh pemerintah.
âĸ Pejabat publik sebagai penanggungjawab pengumpulan pajak dan
pembelanjaannya.
âĸ Dimulainya praktik audit atas dana pemerintah
âĸ Namun pejabat pemerintah yang mengaudit juga memiliki tanggung jawab
administrasi lain.
P
Pe
er
rk
ke
em
mb
ba
an
ng
ga
an
n A
Ak
ku
un
nt
ta
an
ns
si
i S
Se
ek
kt
to
or
r P
Pu
ub
bl
li
ik
k
1
19
95
52
2 ī
ī I
Is
st
ti
il
la
ah
h s
se
ek
kt
to
or
r p
pu
ub
bl
li
ik
k,
, d
di
ip
pe
er
rk
ke
en
na
al
lk
ka
an
n.
.
S
Se
er
ri
in
ng
g d
di
ik
ka
ai
it
tk
ka
an
n d
de
en
ng
ga
an
n b
ba
ag
gi
ia
an
n m
ma
an
na
aj
je
em
me
en
n e
ek
ko
on
no
om
mi
i m
ma
ak
kr
ro
o
1
19
97
70
0 ī
ī K
Kr
ri
it
ti
ik
ka
an
n t
th
hd
d s
se
ek
kt
to
or
r p
pu
ub
bl
li
ik
k,
, t
ti
id
da
ak
k
e
ef
fi
is
si
ie
en
n d
da
an
n t
ti
id
da
ak
k m
me
en
nd
du
uk
ku
un
ng
g p
pe
em
mb
ba
an
ng
gu
un
na
an
n
1
19
98
80
0 ī
ī R
Re
ef
fo
or
rm
ma
as
si
i S
Se
ek
kt
to
or
r P
Pu
ub
bl
li
ik
k d
di
i N
Ne
eg
ga
ar
ra
a I
In
nd
du
us
st
tr
ri
i.
. B
Ba
as
si
is
s k
ka
as
s k
ke
e B
Ba
as
si
is
s A
Ak
kr
ru
ua
al
l.
.
7. 7
Perkembangan Akuntansi Sektor Publik
A
As
sp
pe
ek
k F
Fi
il
lo
os
so
of
fi
i
īŽ
īŽ F
Fi
il
lo
os
so
of
fi
i s
se
ek
kt
to
or
r p
pu
ub
bl
li
ik
k b
bi
is
sa
a d
di
id
da
as
sa
ar
rk
ka
an
n p
pa
ad
da
a m
ma
ar
rk
ke
et
t c
co
on
nc
ce
ep
pt
t,
, i
in
nd
di
iv
vi
id
du
ua
al
li
is
sm
m,
,
p
pe
er
rf
fo
or
rm
ma
an
nc
ce
e o
or
ri
ie
en
nt
ta
at
ti
io
on
n,
, k
ko
om
mp
pe
en
ns
sa
as
si
i d
dl
ll
l.
.
īŽ
īŽ P
Pe
er
rb
be
ed
da
aa
an
n f
fi
il
lo
os
so
of
fi
i a
ak
ka
an
n m
me
em
mp
pe
en
ng
ga
ar
ru
uh
hi
i k
ke
eb
bi
ij
ja
ak
ka
an
n p
pu
ub
bl
li
ik
k
īŽ
īŽ M
Mi
is
sa
al
l :
:
īŽ
īŽ o
or
ri
ie
en
nt
ta
as
si
i s
se
en
nt
tr
ra
al
li
is
sa
as
si
i k
ke
e a
ar
ra
ah
h d
de
es
se
en
nt
tr
ra
as
si
il
li
ia
as
si
i
īŽ
īŽ M
Ma
ar
rk
ke
et
t m
me
ek
ka
an
ni
is
sm
m d
da
an
n s
so
oc
ci
ia
al
l m
me
ec
ch
ha
an
ni
is
sm
m
īŽ
īŽ B
Bi
ir
ro
ok
kr
ra
as
si
i d
da
an
n p
pe
en
ng
gh
ha
ar
rg
ga
aa
an
n k
ko
on
ns
su
um
me
en
n
īą Perubahan akuntansi dari BASIS KAS menjadi akuntansi BERBASIS AKRUAL merupakan
bagian penting dari proses reformasi sektor publik di negara-negara Anglo-Saxon
īą Tujuan memperkenalkan sistem akuntansi akrual adalah untuk mambantu
meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi dan efektifitas sektor publik
īŽ Kemudian Akuntansi Sektor Publik berkembang pesat sejak dua dasawarsa terakhir,
yaitu munculnya âAkuntabilitas publikâ, value of money, privatisasi dan GPG (good
public governance).otonomi daerah
h.Akuntabilitas Publik
Adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas
dan kegiatan yang menjadi taggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal)
yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertaggungjawaban tersebut.
Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu :
1. Akuntabilitas vertikal
2. Akuntabilitas Horisontal
Vertical Accountability
īŽ pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi,
misal :a) unit kerja daerah kepada pemerintah daerah, b) pemerintah daerah
kepada pemerintah pusat, c) pemerintah pusat kepada MPR, dsb.
Horizontal Accountability
īŽ adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
Ellwood (1993) menjelaskan bahwa ada 4 dimensi akuntabilitas
īŽ akuntabilitas kejujuran dan akuntablitas hukum (probity & legality)
īŽ akuntabilitas proses (process accountability),
īŽ akuntablitas program (program accountability), dan
īŽ akuntabilitas kebijakan (policy accountability).
8. 8
īŽ Akuntabilitas kejujuran terkait adanya penyalah-gunaan jabatan (abuse of power),
sedangkan legality accountability adalah kepatuhan thd. Hukum dan peraturan yg
disyaratkan.
īŽ Process accountability terkait adanya prosedur yg digunakan dlm melaksanakan
cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, SIM dan prosedur
administratif.
īŽ Program accountability terkait dengan pertanggungjawaban yg terkait dg
pertimbangan, apakah tujuan yg ditetapkan dpt dicapai atau tidak, dan apakah
output telah maksimal atau tidak.
īŽ Policy accountability terkait adanya pertanggungjawaban pemerintah baik pusat
maupun daerah terhadap DPR/DPRD maupun masyarakat luas
i. Privatisasi
īŽ Privatisasi adalah merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan publik
īŽ Perusahaan publik banyak dituding melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme,
inefisiensi dan pemborosan. Hal ini disebabkan oleh:
a) intervensi politik,
b) sentralisasi,
c) rent seeking behaviour,
d) manajemen yg buruk.
Oleh karena itu BUMN / BUMD menghadapi tekanan (pressure) tuntutan berikut :
īŽ regulation & political pressure (memberikan bag laba ke pemerintah),
īŽ social pressure (tekanan masyarakat untuk menghasilkan produk kualitas dan harga
yg murah)
īŽ rent seeking behaviour (berhadapan dg orang-orang yg ingin melakukan KKN ),
īŽ economic & efficiency (dituntut untuk efisiensi agar menjadi entitas bisnis yg
ekonomis dan profesional).
Upaya untuk efisiensi antara lain âStrategic cost managementâ dengan melakukan
īŽ restrukturisasi organisasi,
īŽ privatisasi,
īŽ rightsizing (downsizing), serta
īŽ rekrutmen SDM.
īŽ Privatisasi adalah pelibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan Publik,
shg kinerja finansial dapat dipengaruhi secara langsung oleh investor melalui
mekanime pasar uang.
īŽ Turner & Hulme, 1997, menyatakan selama 1988 s/d 1993 terdapat lebih dari 2700
perushaan dari 60 negara berkembang dialihkan ke Swasta untuk meningkatkan
pendapatan negara.
j. Good Governance
īŽ diartikan sebagai cara kelola urusan publik.
īŽ World Bank, mendefinisikan : sebagai âthe way state power is used in managing
economic and social resources for development of societyâ.
9. 9
īŽ United Nation Development Program (UNDP), mendefinisikan: akuntabilitas public
sebagai âthe exercise of political, economic, and administrative authority to manage
a nationâs affair at all levelsâ.
īŽ Dalam hal ini World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola
sumberdaya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat ;
īŽ Sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administrative
dalam pengelolaan Negara.
Karakteristik âGood Governanceâ menurut UNDP,
īŽ Participation,
īŽ Rule of low,
īŽ Transparency,
īŽ Responsiveness,
īŽ Consensus orientation,
īŽ Equity,
īŽ Efficiency and effectiveness,
īŽ Accountability,
īŽ Strategic vision.
īŽ Dari 9 kharakteristik tersebut, sekurangnya ada tiga hal yang dapat diperankan oleh
akuntansi sektor publik, yaitu :
īŽ penciptaan transparansi,
īŽ akuntabilitas publik,
īŽ value of money (economy, efficiency and effectiveness
Untuk mewujudkan Good Governance diperlukan
īŽ Reformasi sistimanggaran (budgeting reform),
īŽ Reformasi sistimakuntansi (accounting reform),
īŽ Reformasi sistimpemeriksaan (audit reform), dan
īŽ Reformasi systemManajemen Keuangan Daerah (financial management reform).
k. Otonomi Daerah
īŽ dilakukan melalui desentralisasi yang menghasilkan 2 manfaat : mendorong
peningkatan partisipasi, prakarsa dan krativitas masyarakat dalam pembangunan
serta mendorong pemerataan hasilbnya.
īŽ Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan
keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi
yang paling lengkap.
īą Penggunaan single entry dan cash basis dalam sistem akuntansi yang selama ini
digunakan tidak memungkinkan disusunnya laporan keuangan daerah yang akuntabel
īą Perlu adanya standar akuntansi keuangan yang mengatur sistem, prosedur dan
mekanisme pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat dihasilkan laporan
pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan dan dapat diperbandingkan karena
menggunakan dasar yang sama
10. 10
īą Laporan keuangan sebagaimana disebut di atas memungkinkan untuk digunakan
sebagai dasar penilaian kinerja pemerintah
īą Karena adanya hubungan yang erat dalam hal kewenangan, fungsi, keterkaitan
program dan anggaran antara pemerintah pusat dengan darah, maka strategi
pengembangan akuntansi pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan secara
terintegrasi dan mencerminkan keadilan
l.Reinventing Government
Ide reinventing government lahir di Amerika Serikat pada saat
pemerintahaan berada dalam kesulitan besar. Kemudian muncul ide untuk menata
ulang pemerintahan yang merupakan hal yang sangat berani, pada akhir awal abad ke
20, kira-kira tahun 1900 sampai dengan tahun 1940 yang diprakarsai oleh Presiden
D.Roosevelt.
10 prinsip sederhana yang terstruktur sebagai berikut :
1. Pemerintahan Katalis :
Kata pemerintahan (government) berasal dari sebuah kata Yunani yang berarti
âmengarahkan.â Tugas pemerintah adalah mengarahkan, bukan mengayuh perahu.
Memberi Pelayanan adalah mengayuh, dan pemerintah tidaklah pandai
mengayuh.Dimana upaya pemerintah dalam mengarahkan membutuhkan orang
yang mampu melihat seluruh visi dan kemungkinan serta mampu menyimbangi
berbagai tuntutan yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Upaya
mengayuh membutuhkan orang yang secara sungguh-sungguh memfokuskan pada
suatu misi dan melakukannnya dengan baik.
2. Pemerintahan milik masyarakat :
Pemerintah merupakan milik dari pada masyarakat artinya memberikan wewenang
ketimbang melayani. Dalam pencapaian semua program pemerintahan dapat berjalan
dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan, maka semua program tersebut
harus dimiliki oleh masyarakat. Sehingga bagi masyarakat akan timbul rasa memiliki
akan program dimaksud.
3. Pemerintahan yang kompetitif : menyuntikan persaingan ke dalam pemberian pelayanan
Dalam pemberian peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,
maka harus dilahirkan kompetisi dalam pemberian layanan tersebut. Sebab dalam
pemberian kegiatan pelayanan bukan hanya monopoli pemerintah, tetapi juga dapat
dilaksanakan oleh pihak swasta. Jadi persoalannya bukanlah negeri versus swasta,
melainkan kompetisi versus monopoli.
4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi : mengubah organisasi yang digerakkan oleh
peraturan
11. 11
Organisasi yang digerakkan oleh misi memberikan kebebasan kepada karyawannya
dalam mencapai misi organisasi dengan metode paling efektif yang dapat mereka
temukan
5. Pemerintahan yang berorientasi hasil : Membiayai hasil, bukan masukan
Program birokratis adalah semua peraturan atau presedurnya sedikit sekali
mencatat kejadian sebenarnya mengenai masyarakat yang dilayani. Kebiasaan ini
harus dihapuskan, seharusnya mencatat hasil-hasilnya sehingga dapat membuang
banyak prosedur yang rumit.
6.Pemerintahan yang berorientasi pelanggan : memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan
birokrasi
Orientasi pelayanan pemerintah sebaiknya pada apa yang dibutuhkan oleh
masyarakat dan bukan berorientasi pada birokrasi. Misalnya membuat prosedur
pelayanan yang orientasinya pada birokrasi.
7.Pemerintaha Wirausaha.
Orientasi pada menghasilkan ketimbang membelanjakan, yang artinya pemerintah
dapat menciptakan sumber-sumber pendapatan baru dan tidak hanya berorientasi
pada bagaimana menghabiskan uang.
8. Pemerintah antisipatif
mencegah lebih baik dari pada mengobati. Membentuk pemerintah yang selalu
berorientasi pada masa yang akan datang, pemecahan masalah tidak berjangka
pendek.
9.Pemerintahan desentralisasi
Birokrasi yang mempunyai kedekatan dengan masyarakat, mengurangi jalur birokrasi
sehingga dapat mengurangi biaya tinggi.
10.Pemerintahan yang berorientasi pada pasar
īŽ Reinventing Government suatu prinsip yang lahir atas tidak menghendaki peran
pemerintahan yang kuat dan monopoli didalam dinamika kehidupan masyarakat.
Posisi pemerintah disini hanya berperan sebagai menjembatani keinginan dari pada
masyarakat. Program-program pemerintah diberikan kewenangan kepada
masyarakat sehingga hal ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tercapailah
program yang diingini pemerintah tersebut. Dalam pemberian pelayanan pada
masyarakat pemerintahan menciptakan kompotisi layanan. Hal ini bukan
pemerintahan monopoli tetapi diserahkan kepada pihak swasta dan bukan pula
pemerintahan berkompotisi dengan pihak swasta tapi pihak swastalah yang
berkompotisi dengan monopoli. Didalam suatu organisasi pihak karyawan diberikan
kebebasan dalam menyampaikan misinya untuk tercapainya tujuan dari pada
organisasi itu sendiri.
Sumber Pembelajaran:
12. 12
īˇ Jones, Rowan dan Maurice Pendlebury, 2010, Public Sector Accounting 6
Edition.Prentice Hall Pearson Publishing.
īˇ Bastian, Indra,2010, Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar ,Penerbit
Erlangga.
īˇ Bastian, Indra, 2006, Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Penerbit
Erlangga.
īˇ Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi, 2012, Akuntansi Sektor Publik,
Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4, Salemba Empat Jakarta.
īˇ Mardiasmo, 2005, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta
Publik, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE.
īˇ Mahsun. Mohammad, 2006, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE
Yogyakarta bab 1
īˇ Osborne, David & Ted Gaebler, 1992, Reinventing Government: How the
Spirit is Transforming the Public Sector.