Makalah ini membahas sistem akuntansi pemerintah daerah, termasuk pengertian, tahap pengembangan, dan kebijakan pengembangan sistem akuntansi pemerintah daerah. Tujuan sistem akuntansi pemerintah daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap dan akurat untuk pengambilan keputusan.

1. MAKALAH
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
OLEH
KELOMPOK IV
1. ALBINO DE ARAUJO
2. ANTONIETA DA COSTA BOAVIDA
EKONOMI
AKUNTANSI
VII/B
PEREKONOMIAN TIMOR LESTE
UNIVERSIDADE DA PAZ
(UNPAZ)
2014

2. i
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Makalah yang
berjudul ’’ Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ’’ ini dengan baik.
Makalah ini di susun dengan materi yang rinci dengan harapan dapat
menambah dan memperluas wawasan mahasiswa untuk mengetahui Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah. Alur pemaparannya dibuat sedemikian rupa dengan
bahasa yang sederhana agar para pembaca lebih mudah untuk memahaminya.
Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan agar dalam
membuat makalah selanjutnya penulis lebih teliti lagi.
Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada dosen selaku mata kuliah
Akuntansi Pemerintah 2 dan rekan-rekan yang turut berpartisipasi dalam
menyelesaikan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita
semua.
Dili, 04/02/2014
Penyusun

3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...................................................................................................i
DAFTAR ISI .................................................................................................................ii
BAB I PEDAHULUAN.................................................................................................1
1.1 Latar Belakang ..................................................................................................1
1.2 Perumusan Masalah..........................................................................................3
1.3 Tujuan................................................................................................................3
1.4 Manfaat..............................................................................................................4
BAB II LANDASAN TEORI........................................................................................5
2.1 sistem akuntansi pemerintah.............................................................................5
2.1.1 pengertian sistem akuntansi pemerintah daerah ..........................................5
2.1.2 tahap-tahap pengembangan sistem akuntansi...............................................6
2.1.3 kebijakan pengembangan sistem akuntansi pemerintah daerah..................8
BAB III PEMBAHASAN..............................................................................................10
3.1 sistem akuntansi pemerintah daerah................................................................10
3.2 Pembaharuan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah ............................12
3.3 Akuntansi pemerintah daerah ..........................................................................14
3.4 Kebijakan umum akuntansi pemerintah daerah .............................................15
3.5 Asas akuntansi pemerintah daerah...................................................................15
BAB IV PENUTUP .......................................................................................................17
4.1 Kesimpulan........................................................................................................17
4.2 Saran..................................................................................................................17
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................18

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian penting dari pengelolaan
keuangan daerah yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, Akuntansi, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan
daerah. Pengelolaan keuangan daerah khususnya yang berkenaan dengan akuntansi,
pelaporan dan pertanggungjawaban mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu
antara lain UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, UU Nomor 15 tahun
2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, UU
Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, peraturan pemerintan Nomor 24
tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, peraturan pemerintah Nomor 58
tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintan Nomor 8 tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Mentri
Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan
sistem akuntansi pemerintahan daerh dengan mengacu pada peraturan daerah tentang
pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah
disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internentitas pelaporan dan
entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah.
Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
pemerintah daerah (pemda), salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan melalui
penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan yang
memenuhi prinsip tepat waktu dan tepat saji serta disusun sesuai standar akuntansi
pemerintahan yangberterima secara umum.Terdapat beberapa peraturan perundang-
undangan yang menjadi acuan pengelolaan dan laporan pertanggungjawan keuangan
daerah.Undang-undang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Untuk memudahkan pelaksanaan berbagai peraturan perundangan di atas dan
mencegah timbulnya multitafsir dalam penerapannya, pemerintah telah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

5. 2
Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran dari berbagai perundang-undangan di
atas.Memenuhi amanat peraturan perundangan yaitu pasal 150 Peraturan Pemerintah No.
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 330 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
yang menyatakan bahwa ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
maka disusunlah Peraturan Bupati Bandung No. 9 Tahun 2008 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.Dalam rangka memenuhi kebutuhan Kabupaten
Bandung untuk memiliki pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang lebih
rinci dan implementatif, maka perlu disusun Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi
Pelaporan Keuangan Daerah.Pemerintah Kabupaten Bandung Manual Sistem dan
Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah.
Maksud disusun dan diterbitkannya Manual sistem dan prosedur Akuntansi
pengelolaan keuangan daerah adalah untuk mewujudkan pengelolaan dan pelaporan
keuangan di lingkungan pemerintah Kabupaten transparan, dan tepat waktu. Sistem
akuntansi pada dasarnya merupakan serangkaian prosedur (mekanisme) yang digunakan
dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
Penyusunan Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah
dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan yang
dimaksud harus disajikan sesuai Keuangan Daerah atau prinsip-prinsip akuntansi yang
diterima umum, termasuk ketentuan yang berlaku. Penyusunan sistem akuntansi
pemerintah daerah untuk memberikan pedoman penyusunan dengan salah satu tujuan
dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap,
cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat
dipertanggungjawabkan, dan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan
keuangan masa lalu dalam rangka mengambil keputusan ekonomi yang diperlukan oleh
pihak eksternal pemda untuk masa yang akan datang.
Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah akan digunakan
oleh berbagai pihak eksternal tersebut. Pihak-pihak eksternal yang berkepentingan
terhadap pemda (disebut sebagai stakeholders), baik secara langsung maupun tidak
langsung, meliputi:
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemda untuk mengelola
keuangan daerah.

6. 3
2. Badan pengawas keuangan
Badan pengawas keuangan adalah badan yang inelakukan pengawasan atas
pengelolaan keuangan daerah yang clilakukao oleh pemda. Yang termasuk dalam
badan ini adalah inspektorat jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Investor, kreditur, dan donatur
Pihak eksternal yang termasuk dalam kategori investor, kreditur, dan donatur meliputi
badan atau organ isasis seperti peinerintab, lembaga keuangan, maupun lainnya, baik
dari dalam negeri maupun luar negeri, yang menyediakan sumber keuangan bagi
pemda.
4. Analis ekonomi dan pemerhati pemda
Pihak eksetrnal yang termasuk dalam kategori analis ekonomi dan pemerhati pemda
merupakan pihak-pihak, seperti lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi
beserta akademisinya), ilmuwan, peneliti, konsultan, dan lain-lain, yang menaruh
perhatian atas aktivitas yang dilakukan pemda.
5. Rakyat
Rakyat di sini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas
pemerintah, khususnya yang menerima pelayanan pemda atau yang menerima produk
dan jasa dari pemda.
6. Pemerintah pusat
Pemerintah pusat memiliki kepentingan yang sangat kuat dengan pemda karena
tentunya memerlukan laporan keuangan pemda untuk menilai pertanggungjawaban
gubernur sebagai wakil pernerintah.
7. Pemda (provinsi, kabupaten, atau kota) lain
Pemda suatu daerah dengan daerah lain saling berhubungan dan memiliki
kepentingan dalam hal ekonomi, misalnya dalam hal melakukan pinjaman.
1.2 Perumusan Masalah
1. Bagaimana sistem akuntansi pemerintah daerah?
2. Bagaimana pembaharuan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah?
3. Apa kebijakan umum dan asas sistem akuntansi pemerintah daerah?
1.3 Tujuan
1. Untuk mengetahui sistem akuntansi pemerintah daerah?
2. Untuk mengentahui pembaharuan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah.

7. 4
3. Untuk mengetahui kebijakan dan asas sistem akuntansi pemerintah daerah.
1.4 Manfaat
1. Wawasan mahasiswa bertambah luas.
2. Sebagai refrensi bagi generasi yang akan datang.

8. 5
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
2.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Pengertian akuntansi sebagaimana dikemukakan oleh Accounting Principle
Board (APB) yang memandang akuntansi dari sudut fungsinya sebagai berikut :
Menurut Halim (2002:138) “Akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa. Fungsinya
adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang
entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan
ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif
tindakan. Akuntansi meliputi beberapa cabang, antara lain akuntansi keuangan,
akuntansi manajemen dan akuntansi pemerintahan”.
Akuntansi menyediakan informasi yang kuantitatif yang bersifat keuangan,
dengan demikian output akuntansi adalah informasi keuangan. Informasi keuangan
tersebut lebih dikenal dalam bentuk laporan keuangan. Informasi dari akuntansi
keuangan daerah tentu saja digunakan oleh Pemerintah Daerah sendiri (internal),
juga oleh pihak di luar Pemda (eksternal), seperti DPRD, PemerintahPropinsi,
Pemerintah Pusat dan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan.
Dalam depkeu (2002:13) akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi
semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, pengklasifikasian, pembukuan
dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah daerah. Akuntansi keuangan
pemerintah daerah merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mempunyai
ciri-ciri tersendiri berbeda dengan akuntansi komersial:
a. Tidak bertujuan untuk mengukur laba
Tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat,sehingga
harus memberikan informasi keuangan mengenai sumber-sumber yang
digunakan untuk pelayanan dan darimana sumber-sumber tersebut diperoleh.
b. Tidak adanya kepentingan pemilik
Pemerintah tidak memiliki kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan. Bila asset
melebihi hutang, maka kelebihan tersebut tidak dapat dibagikan kepada rakyat
sebagaimana layaknya badan usaha komesial yng membagikan deviden pada
akhir tahun buku.

9. 6
c. Adanya akuntansi anggaran
Akuntansi anggaran mencakup akuntansi atas estimasi pendapatan, appropriasi,
estimasi pendapatan yang dialokasikan, otorisasi kredit anggaran (allotment)
serta realisasi pendapatan dan belanja untuk pembuatan laporan yang
menunjukkan atau membuktikan ketaatan dengan syarat-syarat yang ditetapkan
dalam dokumen otorisasi kredit.
Anggaran dan peraturan-peraturan pelaksanaan anggaran yang berlaku.
Kerangka umum sistem akuntansi pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
a. Satuan kerja memberikan dokumen-dokumen sumber (ds) seperti surat perintah
membayar uang (spmu) dan surat tanda setoran (sts) dari transaksi
keuangannya kepada unit keuangan pemerintah daerah.
b. Unit pembukuan dan unit perhitungan melakuan pembukuan bulanan (ds)
tersebut dengan menggunakan komputer akuntansi (komputer yang telah
disiapkan untuk keperluan akuntansi) termasuk perangkat lunak (software)
akuntansi.
c. Dari proses akuntansi tersebut dihasilkan jurnal yang sekaligus diposting ke
dalam buku besar dan buku pembantu secara otomatis untuk setiap satuan
kerja.
d. Bila dokumen di atas telah di verifikasi dan benar maka dilanjutkan dengan
proses komputer untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban (lpj).
e. Lpj dikirimkan kepada kepala daerah sebagai pertanggungjawaban satuan kerja
atas pelaksanaan anggaran, satu copy dikirim kepada satuan kerja yang
bersangkutan untuk kebutuhan pertanggungjawaban dan manajemen. Satu copy
untuk arsip unit perhitungan.
f. Lpj konsolidasi juga harus diberikan kepada kepala daerah agar dapat
mengetahui keseluruhan realisasi apbd pada suatu periode.
2.1.2 Tahap-tahap pengembangan sistem akuntansi
Pengembangan sistem akuntansi pemerintah daerah membutuhkan waktu yang
relatif lama. Terlebih lagi pengembangan sistem ini dimulai bersamaan dengan
reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi perencanaan dan
penganggaran, perbendaharaan dan akuntansi, termasuk manajemen kas daerah.
Oleh karena itu pengembangan sistem ini sangat erat kaitannya dengan perubahan
faktor-faktor tersebut. Semua hal tersebut dapat dijalankan secara simultan. Dalam

10. 7
bakun departemen keuangan (2002:15), tahapan- tahapan dalam sistem akuntansi
pemerintah meliputi:
a. Perencanaan meliputi berbagai kegiatan untuk mengidentifikasi permasalahan
serta tujuan pengembangan akuntansi.
b. Pemilihan sistem, meliputi kegiatan studi kelayakan dari berbagai aspek atas
berbagai sistem yang dapat digunakan untuk dipilih sistem yang tepat bagi
pemerintah daerah yang bersangkutan.
c. Pengembangan sistem, meliputi kegiatan pengembangan sistem dan prosedur
akuntansi (berikut software), pengadaan hardware dan prasarana penunjang
lainnya, penyiapan kelembagaan yang bertanggungjawab atas sistem
akuntansi,penyiapan modul pelatihan, dan penyiapan sdm yang kompeten di
bidang akuntansi.
d. Implementasi sistem, yaitu mengimplementasikan sistem yang telah
dikembangkan. Dalam tahap implementasi ini hendaknya digunakan sistem
paralel. Sistem keuangan daerah yang sekarang tetap berjalan sementara sistem
akuntansi keuangan yang baru mulai dijalankan. Bila sistem yang baru berjalan
lancar, maka sistem yang lama ditinggalkan.
e. Pemeliharaan sistem, dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau
kelemahan yang ada serta untuk memutakhirkan agar sistem dapat selalu
memenuhi kebutuhan. Pemeliharaan sistem ini harus dilaksanakan secara terus-
menerus mengingat perubahan peraturan perundang-undangan, operasi dan
transaksi keuangan pemerintah sedemikian sering terjadi.
Informasi yang dihasilkan oleh proses akuntansi dituangakan dalam laporan
keuangan terdiri dari:
a. laporan realisasi anggaran
b. neraca
c. laporan arus kas
d. catatan atas laporan keuangan (komite standar akuntasi pemerintah pusat dan
daerah).
Selain empat bentuk unsur laporan keuangan yang dikemukakan di atas,
masing-masing daerah diharuskan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan
keuangan daerah, yaitu laporan keuangan badan usaha milik daerah dan data yang
berkaitan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi daerah. Data akuntansi yang
dilaporkan, dikaitkan dengan data nonfinansial seperti data statistik memungkan

11. 8
instansi pemerintah untuk menilai efisiensi, sejauh mana sumber daya yang telah
dimanfaatkan secara ekonomis dan penilaian efektivitas suatu instansi tersebut
mampu memberikan pelayanan maksimum dengan sumber yang tersedia, termasuk
menilai apakah hasil suatu program dapat mencapai konsekuensi-konsekuensi yang
dituju. Sebagai contoh, program yang diluncurkan untuk menanggulangi
kemiskinan, pemberantasan penyakit menular, pemberantasan kejahatan atau
program penanggulangan putus sekolah apakah sudah berhasil sesuai dengan
tujuannya. Berdasarkan uraian di atas, secara eksplisit menjelaskan konteks
penggunaan informasi akuntansi untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan publik
dilaksanakan para manajer program dan mentaati pencapaian tujuan dengan batasan
tingkat pendanaan yang ditetapkan. Dengan membandingkan angka-angka anggaran
dengan realisasi, dapat ditetapkan berapa jumlah yang dibelanjakan dan pada area
pola belanja dimana terjadi perbedaan yang telah diantisipasi sebelumnya.
2.1.3 Kebijakan Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk
memproses transaksi keuangan pemerintah sampai dilaksanakannya laporan
pertanggungjawaban keuangan daerah. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa
sistem akuntansi meliputi berbagai elemen yang diperlukan dalam proses akuntansi.
Elemen-elemen tersebut antara lain : formulir, catatan, buku-buku, laporan, sumber
daya manusia, kebijakan, prosedur dan prasarana lain yang diperlukan. Seluruh
elemen ini saling berinteraksi dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban.
Berhubung sistem akuntansi mencakup berbagai elemen sebagaimana disebutkan di
atas, maka pengembangan sistem harus dilakukan secara hati-hati dengan
mempertimbangkan ketersediaan dan kesiapan berbagai elemen tersebut.
Tanggungjawab atas pemilihan dan pengembangan sistem akuntansi berada pada
kepala daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000,
pemerintah daerah wajib menetapkan sistem akuntansi yang digunakan dalam
bentuk peraturan daerah.
Pengembangan sistem akuntansi ini harus berpedoman pada pokok-pokok
pengembangan sistem akuntansi yang diteapkan oleh menteri dalam negeri. Untuk
keperluan dimaksud, menteri dalam negeri telah mengeluarkan kepmendagri no. 29
tahun 2002. Kepmendagri tersebut hanya mengatur hal-hal pokok saja. Dengan
demikian pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang diperoleh pp no. 105

12. 9
tahun 2000 wajib mengembangkan sistem akuntansi yang mampu menghasilkan
laporan sesuai dengan mengajukan pada pedoman tersebut akan mempertimbangkan
situasi dan kondisi daerah masing-masing. Di dalam kepmendagri no. 29 tahun 2002
tersebut juga dinyatakan bahwa sistem akuntansi disusun sesuai dengan standar
akuntansi keuangan pemerintah. Oleh karena itu apabila terdapat ketidaksesuaian
antara lain butir-butir yang diatur dalam kepmendagri dan standar akuntansi,
pemerintah daerah seharusnya mengacu kepada standar akuntansi keuangan
pemerintah.

13. 10
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Dengan bergulirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan ,
Daerah
dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Daerah, dan aturan pelaksanaannya khususnya PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah maka terhitung tahun anggaran
2001, telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah. Dengan adanya
otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya
sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah
mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber
keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang
berkembang di daerah.
Namun demikian, dengan kewenangan yang luas tersebut, tidaklah berarti bahwa
pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya
sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan kewenangan yang luas yang
diberikan kepada daerah, pada hakikatnya merupakan amanah yang harus
dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di
daerah maupun kepada Pemerintah pusat yang telah membagikan dana perimbangan
kepada seluruh daerah di Indonesia.
Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini, ditandai
dengan pcrubahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem penganggarannya,
perbendaharaan sampai kepada pertanggungjawaban laporan keuangannya. Sehelum
bergulirnya otonomi daerah, pertanggungjawaban laporan keuangan daerah yang harus
disiapkan oleh Pemerintah Daerah hanya herupa Laporan Perhitungan Anggaran dan
Nota Perhitungan dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut
adalah MAKUDA (Manual Administrasi Keuangan Daerah) yang diberlakukan sejak
tahun 1981.
Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen
keuangan yang sehat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001,
pernerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Sistem tersebut sangat

14. 11
diperlukan dalam memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalarn membuat laporan
pertanggungjawaban kuangan daerah yang bersangkutan.
Dengan bergulirnya otonomi daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan
yang harus dibuat oleh Kepala Daerah adalah berupa Laporan Perhitungan Anggaran,
Nota Perhitungan, Laporan Arus Kas dan Neraca Daerah. Kewajiban untuk
menyampaikan laporan keuangan daerah ini diberlakukan sejak 1 Januari 2001, sampai
pada akhirnya saat ini pemerintah sudah mempunyai standar akuntansi pemerintahan
yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pernerintah daerah di dalam membangun
sistem akuntansi keuangan daerahnya, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintahan
Nomor 24 Tahun 2005.
1. Pengertian Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah perlu menjalankan sistem akuntansi yang baik untuk
mendukung pelaksanaan pemerintahannya. Pengertian Sistem akuntansi
pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi
mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi
keuangan (neraca) dan operasi keuangan pemerintah (LRA).
2. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dapat dikelompokkan ke dalam dua
sub sistem pokok berikut :
a. Sistem Akuntansi SKPD (SA-SKPD)
SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan
keuangan dan menyampaikannya kepada kepala daerah melalui PPKD.
b. Sistem Akuntansi PPKD (SA-PPKD)
SA-PPKD terbagi kedalam dua subsistem yang terintegrasi, yaitu:
• SA-PPKD sebagai pengguna anggaran (entitas akuntansi) yang akan
menghasilkan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari LRA PPKD, Neraca
PPKD, dan CaLK PPKD.
• SA-Konsolidator sebagai wakil pemda (entitas pelaporan) yang akan
mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD (selaku BUD) dan
melakukan proses konsolidasi lapkeu (lapkeu dari seluruh SKPD dan PPKD
menjadi lapkeu pemda yang terdiri dari Laporan Realisai APBD (LRA),
Neraca Pemda, LAK, dan CaLK Pemda).

15. 12
3. Proses Akuntansi
Proses akuntansi adalah serangkaian kegiatan akuntansi mulai dari penjurnalan
transaksi (berdasarkan bukti transaksi), posting ke buku besar, penyusunan neraca
saldo, jurnal penyesuaian, hingga penyusunan laporan keuangan, dilanjutkan dengan
jurnal penutup dan akhirnya penyusunan neraca saldo setelah tutup buku. Proses
akuntansi pemerintahan diselenggarakan seiring dengan pelaksanaan anggaran.
4. Sistem Pembukuan Berpasangan
Persamaan akuntansi pemerintahan: Asset = kewajiban + ekuitas dana
Asset = hak kreditor + hak residual pemerintah
5. Kebijakan Akuntansi
Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-
aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Kebiajakan akuntansi pemda dimaksudkan sebagai pedoman teknis akuntansi
tambahan yang bersifat yang mengacu kepada SAP dan ketentuan perundang-
undangan mengenai keuangan daerah. Kebiajakan akuntansi tersebut ditetapkan
dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman kepada SAP dan peraturan
daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
6. Bagan Akun
Bagan akun berisi nama dan kode akun yang akan digunakan untuk mencatat dan
mengklasifikasikan setiap jenis transaksi yang serupa secara detil. Nama dan kode
akun dapat dikembangkan dari struktur/format laporan keuangan yang ingin
dihasilkan oleh pemda sesuai dengan SAP.
3.2 Pembaharuan Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Neraca dan laporan arus kas merupakan bentuk laporan yang baru pemerintah
daerah dan untuk dapat menyusunnya diperlukan adanya standar akuntansi. Sistem
akuntansi keuangan pemerintahan yang diterapkan sejak bangsa ini merdeka 59 tahun
yang lalu didasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Staatblads
1928, yang memang tidak diarahkan atau ditujukan untuk menghasilkan laporan neraca
dan laporan arus kas.
Dengan adanya reformasi atau pembaharuan di dalam sistem pertangungjawaban
keuangan daerah, sistem lama yang digunakan oleh Pemda baik pernerintah provinsi
maupun pemerintah kabupaten/kota yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah

16. 13
(MAKUDA) yang diterapkan sejak 1981 tidak dapat lagi mendukung kebutuhan Pemda
untuk menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk neraca dan laporan arus kas. Untuk
dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem akuntansi
keuangan daerah yang didasarkan atas standar akuntansi pemerintahan.
Sistem yang lama (MAKUDA) dertgan ciri-ciri antara lain Single Entry(pembukuan
tunggal),Incremental Budgeting (penganggaran secara tradisional) yang:
1. Tidak mampu memherikan informasi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh daerah
atau dengan kata lain tidak dapat memberikan laporan neraca.
2. Tidak mampu memberikan informasi mengenai laporan aliran kas sehingga
manajemen atau publik tidak dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan
adanya kenaikan atau penurunan kas daerah.
3. Sistem yang lama (MAKUDA) ini juga tidak dapat membantu daerah untuk
menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berbasis kiner‘ja sesuai
tuntutan masyarakatd. Tidak mampu memherikan informasi mengenai kekayaan
yang dimiliki oleh daerah, atau dengan kata lain tidak dapat memberikan laporan
neraca.
Pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah sebagaimana yang
dikehendaki ketentuan perundang-undangan yang ada telah direspons oleh pemerintah
pusat dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai asosiasi profesi yaitu dengan
dihentuknya “Kornite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah”. Komite ini
bertugas untuk merumuskan dan mengembangkan konsep Standar Akuntansi
Pemerintah Pusat dan Daerah, yang keanggotaannya terdiri dari kalangan birokrasi
(Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri dan BPKP), IAI dan kalangan
akademisi.
Dengan adanya Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat clan Daerah, isu
mcngenai siapa yang berkewenangan untuk menetapkan standar akuntansi pernerintah
pusat dan pemerintah daerah sudah dapat terpecahkan. Berdasarkan UU Nomor 1 tahun
2004, pemberlakuan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dihasilkan oleh Komite
Standar setelah meminta pertimbangan BPK ditetapkan dengan Peraturan Petnerintah.
Standar akuntansi pemerintahan yang dihasilkan oleh Komite ini diharapkan dapat
memayungi praktek-praktek akuntansi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah
saat ini dan untuk masa yang akan datang.

17. 14
3.3 Akuntansi Pemerintah Daerah
Pengembangan akuntansi di tingkat pemerintah daeral telah dilakukan melalui
Sistem Akuntansi dan Pengendalian Anggaran (SAPA) sejak tahun 1986. Perubahan
penting yang secara koinsidental terjadi adalah reformasi di bidang keuangan negara.
Setelah selama bertahun-tahun Indonesia menggunakan UU di bidang perbendaharaan
negara yang terbentuk semenjak zaman kolonial maka pada abad 21 ini telah ditetapkan
tiga paket perundang-undangan di bidang keuangan negara yang menjadi landasan
hukum reformasi di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2004
tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab
dan Pengelolaan Keuangan Negara.
Arti penting akuntabilitas dalam good governance ini tampaknya sangat disadari
sebagaimana terlihat dari aturan vang dituangkan dalam peraturan pemerintah tersebut
di atas. Penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan antara lain hcrisikan Ncraca,
Laporan Perhitungan Anggaranaran dan Laporan Arus Kas.
Permasalahan di atas sebenarnya bukan politis, sebagian besar adalah berasal dari
permasalahan teoritis, sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan
pertanggungjawaban keuangan daerah. Masalah teoritis, sistem dan prosedur ini muncul
sebagai konsekuensi logis dari implikasi progresivitas pembaharuan yang dituntut oleh
masyarakat. Pembaruan-pembaruan tersebut, pada dasarnya menyangkut hal-hal
sebagai berikut:
1. Pembaruan anggaran, melalui perubahan struktur anggaran, proses penyusunan
anggaran, perubahan format clan administrasi pelaksanaannya, serta penerapan
standar akuntansi;
2. Pembaruan pendanaan melalui perubahan kewenangan daerah dalam memanfaatkan
dana, prinsip pengelolaan kas, cadangan, penggunaan dana pinjaman, dan
pembelanjaan defisit, dan
3. Penyederhanaan prosedur, baik dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan, maupun
dalam perhitungannya.
Kata kunci dari seluruh pembaharuan di atas adalah Kinerja. Dan ini memang
secara khusus ditegaskan dalam pasal Peraturan Pemerintah yang mengatur bahwa
APBD disusun berdasarkan kinerja yang tolok ukurnya perlu dikembangkan sehingga
dapat dievaluasi atau diukur. Perangkat perundang-undangan otonomi daerah
sesungguhnya sudah pula melengkapi manajemen pemerintahan daerah dengan

18. 15
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban
Kepala Daerah. Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa Pertanggungjawaban
Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis. Setiap daerah wajib
menetapkan Rencana Strategis dalam jangka 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah
dilantik. Rencana strategis ini beserta dokumen perencanaan daerah lainnya memerlukan
pengesahan oleh DPRD.
3.4 Kebijakan Umum Akuntansi 15Pemerintah Daerah
Terdapat tiga tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah yaitu akuntabilitas,
manajerial, clan transparansi. Akuntabilitas diartikan sebagai upaya untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka
pencapaian tu_juan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara
periodik.
Manajerial berarti menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk
perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian
yang efektif atas seluruh aset, utang, dan ekuitas dana. Sedangkan transparansi dalam
pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang terbuka
bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Laporan keuangan pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai laporan
pertanggungjawaban merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi
keuangan pemerintah. Laporan pertanggungjawaban untuk tujuan umum, terdiri dari
laporan perhitungan anggaran, neraca, laporan arus kas dan nota perhitungan anggaran.
Tidak tertutup kemungkinan laporan keuangan dapat dikembangkan untuk tujuan
khusus.
3.5 Asas Akuntansi Pemerintah Daerah
Pendapatan diakui pada saat dibukukan pada Kas Umum Negara/Daerah dan belanja
diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Umurn Negara/Daerah.
1. Asas Universalitas
Semua pengeluaran harus tercermin dalam anggaran. Hal ini berarti bahwa anggaran
belanja merupakan batas komitmen tertinggi yang bisa dilakukan oleh pemerintah
daerah untuk dapat membebani APBD.

19. 16
2. Asas Bruto
Tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Misalnya Pendapatan
Daerah memperoleh pendapatan dan untuk memperolehnya diperlukan belanja,
maka pelaporannya harus gross income artinya pendapatan dilaporkan sebesar nilai
pendapatan yang diperoleh, dan belanja dibukukan pada pos belanja yang
bersangkutan sebesar belanja yang dikeluarkan.
3. Dana Umum
Dana Umum adalah suatu entitas fiskal dan akuntansi yang
mempertanggungjawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran negara
termasuk aset, utang, dan ekuitas dana. Dana Umum yang dimaksud adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Dana yang digunakan untuk
membiayai kegiatan tertentu dipertanggungjawabkan secara khusus yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Dana Umum.

20. 17
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpualan
Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur manual
maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan (neraca) dan operasi keuangan
pemerintah daerah. Dengan demikian sistem akuntansi pemerintah daerah diharapkan
dapat menunjukkan transparansia sesuai dengan prosedur yang ada yang di buat oleh
pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya sendiri untuk demi
pembangunan daerah dan hasilnya dilaporkan ke pemerintah pusta.
Keuangan pemerintah daerah dikelola sesuai dengan prosedur akuntansi yang
telah ditetapkan. Tujuan pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan kepada
masyarakat, sehingga harus memberikan informasi keuangan mengenai sumber-sumber
yang digunakan untuk pelayanan dan darimana sumber-sumber tersebut diperoleh.
Agar masyarakat dapat mengetahui pendapatan daerah itu berasal dari mana dan
digunakan untuk apa saja. Hal itu dilakukan supaya adanya transparansia kepada
masyarakat dan dapat mensejahterakan masyarakat.
4.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka kami sebagai penulis menyarankan hal-hal
sebagai berikut:
1. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola keuangan yang ada sesuai dengan
prosedur yang ada.
2. Dosen mata kuliah akuntansi pemerintah agar lebih sering memberikan tugas
makalah seperti ini supaya para mahasiswa dapat mengetahui sistem akuntansi
dalam pemerintah daerah dan dapat melatih mahasiswa dalam menulis makalah
dengan baik dan benar.