Perkembangan awal akuntansi syariah dimulai dari sistem administrasi Baitul Maal pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran negara. Konsep ini kemudian berkembang dengan diterapkannya standar akuntansi perbankan syariah di Indonesia sejak tahun 2002 untuk mengatur lembaga keuangan berbasis syariah. Terdapat juga pengaruh pedagang Arab terhadap konsep dasar akuntansi modern melalui interaksi dengan Luc
AKUNTANSI KEUANGAN 2
EQUITY
TUJUAN PEMBELAJARAN
Membahas karakteristik bentuk dari organisasi perseroan.
Menjelaskan komponen utama dari ekuitas pemegang saham.
Menjelaskan prosedur akuntansi untuk penerbitan saham.
Menjelaskan akuntansi untuk saham treasuri.
5. Menjelaskan akuntansi dan pelaporan saham preferen.
6. Menjelaskan kebijaksanaan yang digunakan dalam pembagian dividen.
7. Mengidentifikasi berbagai bentuk pembagian dividen.
8. Menjelaskan akuntansi untuk dividen saham kecil dan besar, dan untuk pemecahan saham.
9. Menunjukkan bagaimana menyajikan dan menganalisis ekuitas pemegang saham.
jangan lupa like & share ya ;)
AKUNTANSI KEUANGAN 2
EQUITY
TUJUAN PEMBELAJARAN
Membahas karakteristik bentuk dari organisasi perseroan.
Menjelaskan komponen utama dari ekuitas pemegang saham.
Menjelaskan prosedur akuntansi untuk penerbitan saham.
Menjelaskan akuntansi untuk saham treasuri.
5. Menjelaskan akuntansi dan pelaporan saham preferen.
6. Menjelaskan kebijaksanaan yang digunakan dalam pembagian dividen.
7. Mengidentifikasi berbagai bentuk pembagian dividen.
8. Menjelaskan akuntansi untuk dividen saham kecil dan besar, dan untuk pemecahan saham.
9. Menunjukkan bagaimana menyajikan dan menganalisis ekuitas pemegang saham.
jangan lupa like & share ya ;)
Seperti yang telah kita ketahui kewirasuhaan pada hakekatnya adalah sifat, ciri dan watak seseorang yang memiliki gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Menghadapi kondisi ini, maka pemerintah sebagai pelayan publik perlu berupaya untuk menekan sekecil mungkin terjadinya kesenjangan antara tuntutan pelayanan masyarakat dengan kemampuan aparatur pemeritah. Keterbatasan sarana dan prasarana yang telah ada tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran tentang rendahnya kualitas pelayanan. Kemandirian dan kemampuan yang handal dari pemerintah merupakan syarat mutlak agar tetap terrpeliharanya kepercayaan masyarakat. Maka pemerintah saat ini harus berupaya merupakan perannya untuk masa yang akan datang yaitu melalui penerapan konsep pemerintahan wirausaha atau dengan istilah Reinventing Government.
Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik PPTPutri Yulia R
Perkembangan kegiatan pemerintahan atau dikenal akuntansi sektor publik dan organisasi non-labaterus meningkat sejalan dengan perkembanngan kegiatan pembangunan, globalisasi dan era reformasi. Dalam melaksanakan kegiatan yang semakin rumit, informasi memegang peranan semakin penting. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah informasi akuntansi sektor publik, baik untuk tujuan pertanggung jawaban maupun manajerial.
Karakteristik dan Lingkungan Sektor PublikPutri Yulia R
Perkembangan kegiatan pemerintahan atau dikenal akuntansi sektor publik dan organisasi non-labaterus meningkat sejalan dengan perkembanngan kegiatan pembangunan, globalisasi dan era reformasi. Dalam melaksanakan kegiatan yang semakin rumit, informasi memegang peranan semakin penting. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah informasi akuntansi sektor publik, baik untuk tujuan pertanggung jawaban maupun manajerial.
Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Perkembangan Akuntansi Syariah dan Standar-standar yang Menyertainya
1.
2. #Komala Bibasitinuri 21110183 #Astri
Fitrihartini S 21110705 #Elba Akbar Iswandi
21110720 #Tubagus Afsal C 21110740
#Lisnawati 21111087 #Arsista Kanczha
Surianto 21112040 #Putri Yulia Rochman
21112050 #Siti Mauliani 21114700
3. Littleton mendefinisikan, tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan
periodik antara biaya (usaha) dari hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan
merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi.
APB (Accounting Principle Board) Statement
No. 4 mendefinisikan sebagai berikut :
“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa.
Fungsinya adalah memberikan informasi
kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang
mengenai suatu badan ekonomi yang
dimaksud untuk digunakan dalam
pengambilan keputusan ekonomi, yang
digunakan dalam memilih di antara beberapa
alternatif”.
AICPA (American Institute of Certified Public Accountant) mendefinisikan sebagai berikut: “Akuntansi adalah
seri pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter,
transaksi dan kejadian umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasilnya.
Menurut Prof. Dr. Omar Abdullah Zaid dalam
buku Akuntansi Syariah mendefinisikan
akuntansi sebagai berikut :
”Muhasabah, yaitu suatu aktifitas yang teratur
berkaitan dengan pencatatan transaksi-
transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-
keputusan yang sesuai dengan syari’at dan
jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan
yang representatif, serta berkaitan dengan
pengukuran dengan hasil-hasil keuangan
yang berimplikasi pada transaksi-transaksi,
tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan
tersebut untuk membantu pengambilan
keputusan yang tepat.”
Menurut Sofyan S Harahap dalam (Akuntansi Social ekonomi dan Akuntansi Islam ) mendefinisikan :
”Akuntansi Islam atau Akuntansi syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan
syariah Islam”.
4. Kriteria Akuntansi Syariah Akuntansi Konvensional
Dasar Hukum Hukum etika yang bersumber Al-Qur’an & As-Sunnah Hukum Bisnis Modern
Dasar Tindakan Keberadaan hukum Allah – Keagamaan Rasionalisme ekonomi – Sekuler
Tujuan Keuntungan yang wajar Maksimalisasi Keuntungan
Orientasi Kemasyarakatan Individual atau kepada pemilik
Tahapan Operasional Dibatasi dan tunduk ketentuan syariah Tidak dibatasi kecuali pertimbangan
ekonomis
Akuntansi syariah juga dibutuhkan dan berbeda dengan akuntansi konvensional mengingat dilahirkan dari
sistem nilai dan aturan yang berbeda, sebagaimana dijelaskan oleh Harahap (2004) dapat disimpulkan sebagai
berikut :
7. Sejarah membuktikan bahwa Ilmu Akuntansi telah lama dipraktekkan dalam dunia islam, seperti istilah
jurnal (dahulu zornal), telah lebih dahulu digunakan pada zaman khalifah islam dengan istilah “jaridah” untuk
buku catatan keuangan. Begitu juga dengan double entry yang ditulis oleh Luca Pacioli. Dapat kita saksikan dari
sejarah, bahwa ternyata Islam lebih dahulu mengenal sistem akuntansi, karena Al Quran telah diturunkan pada
tahun 610 M, yakni 800 tahun lebih dahulu dari Luca Pacioli yang menerbitkan bukunya pada tahun 1494.
Setelah munculnya Islam di Semenanjung Arab dibawah kepemimpinan Rasulullah SAW, serta telah
terbentuknya daulah islamiyah di Madinah (tahun 622M atau bertepatan dengan tahun 1H), mulailah perhatian
Rasulullah untuk membersihkan muamalah maaliah (keuangan) dari unsur-unsur riba’ dan dari segala bentuk
penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli dan segala usaha pengambilan harta orang lain
secara batil. Bahkan Rasulullah lebih menekankan pada pencatatan keuangan. Rasulullah mendidik secara
khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini dan mereka diberi sebutan khusus, yaitu hafazhatul
amwal (pengawas keuangan).
Dalam perkembangan selanjutnya, ketika ada kewajiban zakat dan ‘ushr (pajak pertanian dari muslim),
dan perluasan wilayah sehingga dikenal adanya jizyah (pajak perlindungan dari nonmuslim) dan kharaj (pajak
hasil pertanian dari muslim), maka Rasulullah mendirikan Baitu Maal pada awal abad ke-7. Konsep ini cukup maju
pada zaman tersebut diaman seluruh penerimaan dikumpulkan secara terpisah dengan pemimpin negara dan
baru akan dikeluarkan untuk kepentingan negara.
Dalam hal ini, para sahabat Rasul dan pemimpin umat islam juga menaruh perhatian yang tinggi
terhadap pembukuan (akuntansi) ini, sebagaimana yang terdapat dalam sejarah Khulafaur-Rasyidin.
Adapun tujuan pembukuan bagi mereka di waktu itu adalah untuk mengetahui utang-utang dan
piutang serta keterangan perputaran uang, seperti pemasukan dan pengeluaran. Juga, difungsikan untuk merinci
dan menghitung keuntungan dan kerugian, serta untuk menghitung harta keseluruhan untuk menentukan kadar
zakat yang harus dikeluarkan oleh masing-masing individu.
8. Abu Bakar
As-sidiq
Umar bin
Khattab
Utsman
bin Affan
Ali Bin Abi
Thalib
Pada masa pemerintahan Abu Bakar, pengelolaan Baitul Maal masih
sangat sederhana, dimana penerimaan dan pengeluaran dilakukan
secara seimbang, sehingga hampir tidak pernah ada sisa.
Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab sudah dikenalkan
dengan istilah “Diwan” yaitu tempat dimana pelaksana duduk,
bekerja dan dimana akuntansi dicatat dan disimpan yang berfungsi
untuk mengurusi pembayaran gaji. Khalifah Umar menunjukkan
bahwa akuntansi berkembang dari suatu lokasi ke lokasi lain sebagai
akibat dari hubungan antar masyarakat. Selain itu Baitul Maal sudah
diputuskan di daerah-daerah taklukan islam.
Pada masa pemerintahan khalifah Utsman, memperkenalkan tentang
istilah khittabat al-Rasull wa sirr yaitu berarti memelihara pencatatan
rahasia. Dalam hal pengawasan pelaksanaan agama dan moral lebih
difokuskan kepada muhtasib yaitu orang-orang yang bertanggung
jawab atas lembaga al hisbah, misalnya mengenai timbangan,
kecurangan dalam penjualan, orang yang tidak banyak hutang dan juga
termasuk ke dalam perhitungan ibadah bahkan termasuk memeriksa
iman, dan juga masih banyak yang lain yang termasuk perhitungan atau
sesuatu ketidak adilan didunia ini untuk semua mahluk.
Pada masa pemerintahan Ali yaitu adanya sistem administrasi Baitul
Maal difokuskan pada pusat dan lokal yang berjalan baik, surplus pada
Baitul Maal dibagikan secara profesional sesuai dengan ketentuan
Rasulallah SAW. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses
pencatatan dan pelaporan berlangsung dengan baik. Khalifah Ali
memilki konsep tentang pemerintahan, administrasi umum dan
masalah-masalah yang berkaitan dengannya secara jelas.
9. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses pendirian
Bank Syariah. Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan landasan awal
diterapkannya ajaran Islam menjadi pedoman bermuamalah. Pendirian ini dimulai dengan
serangkaian proses perjuangan sekelompok masyarakat dan para pemikir Islam dalam upaya
mengajak masyarakat Indonesia bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama. Kelompok
ini diprakarsai oleh beberapa orang tokoh Islam, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
(ICMI), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada waktu itu, sekitar tahun 1990-1991.
Perkembangan lembaga keuangan syariah selanjutnya di Indonesia hingga tahun 1998 masih
belum pesat, karena baru ada 1 (satu) Bank Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah
(BPRS) yang beroperasi. Pada tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 tahun 1998 yang
memberikan landasan hukum lebih kuat untuk perbankan syariah. Melalui UU No. 23 tahun
1999, pemerintah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan
tugasnya berdasarkan prinsip syariah.
Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 23 Tahun 1999, perkembangan perbankan
syariah meningkat tajam terutama dilihat dari peningkatan jumlah bank/kantor yang
menggunakan prinsip syariah dan peningkatan jumlah aset yang dikelola. Pertambahan jumlah
bank syariah berasal dari diberikannya izin bagi 2 bank syariah baru yaitu : Bank Syariah BRI
dan Bank Bukopin Syariah. Sedangkan Bank Syariah baru yang telah beroperasi adalah Bank
Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah.
Dengan demikian, berdasarkan data dokumen, dapat diinterpretasikan bahwa keberadaan
sejarah pemikiran tentang akuntansi syariah adalah setelah adanya standar akuntansi
perbankan syariah, setelah terbentuknya pemahaman yang lebih konkrit tentang apa dan
bagaimana akuntansi syariah, dan terbentuknya lembaga-lembaga yang berkonsentrasi pada
akuntansi syariah. Jadi secara historis dari tahun 1992-2002 perbankan syari’ah belum
memiliki PSAK khusus, sejak tahun 2002 barulah muncul ide pemikiran dan keberadaan
akuntansi syari’ah, baik secara pengetahuan umum maupun secara teknis. Sebagai catatan,
IAI baru membentuk Komite Akuntansi Syariah di Indonesia.
10. Pada tahun 1429 angka Arab dilarang untuk digunakan oleh pemerintah Italia. Luca Paciolli
selalu tertarik untuk belajar tentang hal tersebut serta belajar dari Alberti seorang ahli matematika
yang belajar dari pemikir Arab dan selalu menjadikan karya Pisa sebagai rujukan. Pada tahun 1484 M,
Paciolli pergi untuk bertemu dengan temanya Onforio Dini Florence yaitu seorang pedagang yang suka
berpergian ke Afrika Utara dan Konstatinopel, sehingga diduga Paciolli mendapatkan ide double
entry tersebut dari temannya.
Bahkan, Alfred Lieber (1968) mendukung pendapat mengenai adanya pengaruh pedagang
Arab terhadap Italia. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Luca Paciolli, bahwa setiap transaksi
harus dicatat dua kali di sisi sebelah kredit dan di sisi sebelah debit, atau diawali dengan menulis
kredit terlebih dahulu kemudian debit. Hal ini memunculkan dugaan bahwa Paciolli menerjemahkan hal
tersebut dari bangsa Arab yang menulis dari sisi kanan.
12. Periode Perkembangan Standar Akuntansi Syariah di Indonesia :
1. Periode sebelum tahun 2002
Walaupun Bank Muamalat sudah beroperasi sejak tahun 1992 namun
dengan sampai tahun 2002 belum ada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan) yang mengatur, sehingga pada periode ini masih mengacu pada
PSAK 31 tentang akuntansi perbankan walaupun tidak dapat digunakan
sepenuhnya terutama paragraf-paragraf yang bertentang dengan prinsip
syariah seperti perlakuan akuntansi untuk kredit. Selain itu juga mengacu pada
accounting Auditing Standard for Islamic Financial Institution yang disusun oleh
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, suatu
badan otonom yang didirikan 27 Maret 1991 di Bahrain
2. Periode tahun 2002 – 2007
Pada periode ini sudah ada PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan
Syariah. Yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk bank umum
syariah. Bank perkreditan rakyat syariah dan kantor cabang syariah
sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK tersebut.
3. Tahun 2007 – sekarang
Pada periode ini DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan)
mengeluarkan PSAK syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59. KDPPLKS
(Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah) dan
PSAK syariah, digunakan baik oleh entitas syariah maupun entitas konvesional
yang melakukan transakssi syariah baik sektor publik maupun sektor swasta.
Dengan demikian, saat ini di indonesia selain memiliki PSAK syariah juga ada
standar akuntansi keuangan (PSAK) konversi IFRS, SAK ETAP (Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik) yang diluncurkan secara resmi pada tanggal 17 juli 2009
dan standar Akuntansi Pemerintahan.
15. Perkembangan awal islam
dimulai dari Negara Madinah, karena
pada saat itu Madinah belum memiliki
pemasukan dan pengeluaran maka
Negara membuat kegiatan yang
dilakukan secara kerjasama. Pada abad
ke 7 Nabi Muhammad membentuk baitul
maal yang berfungsi sebagai
penyimpanan hasil pembayaran wajib
zakat dan ‘ushr.
Kemudian dipaparkan pula
adanya hubungan antara akuntansi
modern dan akuntansi syariah karena
adanya interaksi antara Luca Paciolli dan
pedagang Arab yang memunculkan
dugaan mengenai konsep double entry.
Bukti-bukti dan istilah yang digunakan
Paciolli juga sama dengan para
pedagang Arab.
Perkembangan akuntansi
syariah di Indonesia tidak dapat
dilepaskan dari proses pendirian Bank
Syariah. Pendirian Bank Muamalat
Indonesia (BMI) merupakan landasan
awal diterapkannya ajaran Islam menjadi
pedoman bermuamalah. Pendirian ini
diprakarsai oleh beberapa orang tokoh
Islam, Ikatan Cendekiawan Muslim
Indonesia (ICMI), serta Majelis Ulama
Indonesia (MUI) yang pada waktu itu,
sekitar tahun 1990-1991.
PSAK 59 sebagai produk DSAK –
IAI merupakan awal dari pengakuan
dan eksistensi Akuntansi Syariah di
Indonesia. PSAK ini disahkan tgl 1 Mei
2002, berlaku mulai 1 Januari 2003 atau
pembukuan yang berakhir tahun 2003.
Berlaku dalam jangka waktu 5 tahun.
Setelah itu lahirlah PSAK 101-106 yang
disahkan tanggal 27 Juni 2007 dan
berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008
atau pembukuan tahun yang berakhir
tahun 2008.