Organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak mengutamakan laba dan membutuhkan sumber pendanaan dari penyumbang. PSAK 45 mengatur laporan keuangan organisasi nirlaba yang meliputi laporan posisi keuangan, aktivitas, dan arus kas. Laporan posisi keuangan memberikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset bersih untuk menilai kemampuan organisasi. Aset bersih dapat terikat sementara atau permanen tergantung

1. Rendra Safa’at
12.03.4094
TUGAS 9
AKUNTANSI KEUANGAN
LANJUTAN II
“Organisasi Nirlaba”

2. Nirlaba
 Organisasi Nirlaba adalah organisasi nirlaba adalah
salah satu lembaga yang tidak mengutamakan laba
dalam menjalankan usaha atau kegiatan.

3. Perbedaan Nirlaba dan Laba
 Organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber
pendanaan.
 Berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki
sumber pendanaan yang jelas, yakni dari keuntungan
usahanya.
 Dalam hal penyebaran tanggung jawab, pada organisasi
laba telah jelas siapa yang menjadi Dewan Komisaris,
yang kemudian memilih seorang Direktur Pelaksana.
 Sedangkan pada organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah
dilakukan. Anggota Dewan Komisaris bukanlah pemilik

4. Lanjutan
 Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang
tidak mengharapakan pembayaran kembali atas manfaat
ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya
yang diberikan.
 Menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan
memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan
laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada
para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
 Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi
bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi
nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali,
atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi
pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau

5. Konsep Dasar Pemikiran Akuntansi
Organisasi Nirlaba
 Di Amerika Serikat (AS), Financial Accounting Standard Board (FASB)
telah menyusun tandar untuk laporan keuangan yang ditujukan bagi para
pemilik entitas atau pemegang saham, kreditor dan pihak lain yang tidak
secara aktif terlibat dalam manajemen entitas bersangkutan, namun
mempunyai kepentingan. FASB juga berwenang untuk menyusun standar
akuntansi bagi entitas nirlaba nonpemerintah, sementara US Government
Accountingg Standard Board (GASB) menyusun standar akuntansi dan
pelaporan keuangan untuk pemerintah pusat dan federal AS.

6. Lanjutan
 Di Indonesia, Departemen Keuangan RI membentuk Komite Standar
Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Organisasi penyusun
standar untuk pemerintah itu dibangun terpisah dari FASB di AS atau
Komite Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia di Indonesia
karena karateristik entitasnya berbeda. Entitas pemerintah tidak mempunyai
pemegang saham atau semacamnya, memberikan pelayanan pada
masyarakat tanpa mengharapkan laba, dan mampu memaksa pembayar
pajak untuk mendukung keuangan pemerintah tanpa peduli bahwa imbalan
bagi pembayar pajak tersebut memadai atau tidak memadai.

7. LANJUTAN
 International Federation og Accountant (IFAC) membentuk IFAC Public Sector
Committee (PSC) yang bertugas menyusun International Public Sector
Accounting Standartd (IPSAS). Istilah Public Sector di sini berarti pemerintah
nasional, pemerintah regional (misalnya Negara bagian, daerah otonom,
provinsi, daerah istimewa), pemerintah local (misalnya kota mandiri), dan
entitas pemerintah terkait (misalnya perusahaan Negara, komisi khusus).
Dengan demikian PSC tidak menyusun standar akuntansi sector public
nonpemerintah.

8. Pajak
 Banyak yang bertanya, apakah organisasi nirlaba, yang
mana mereka tidak mengambil keuntungan dari
apapun, akan dikenakan pajak? Sebagai entitas atau
lembaga, maka organisasi nirlaba merupakan subyek
pajak. Artinya, seluruh kewajiban subyek pajak harus
dilakukan tanpa terkecuali. Akan tetapi, tidak semua
penghasilan yang diperoleh yayasan merupakan obyek
pajak.
 Pemerintah Indonesia memperhatikan bahwa badan
sosial bukan bergerak untuk mencari laba, sehingga
pendapatannya diklasifikasikan atas pendapatan yang
obyek pajak dan bukan obyek pajak. Namun di banyak
negara, organisasi nirlaba boleh melamar status

9. Organisasi nirlaba di beberapa
negara
 Indonesia
Di Indonesia , organisasi nirlaba telah berkembang cukup
pesat, terutama di bidang keagamaan serta advokasi. Selain
itu, dibidang pendidikan kini juga mulai berkembang, seperti
yang dilakukan oleh Internews Indonesia, dimana mereka
melakukan bimbingan bagi para jurnalis.
 Amerika Serikat
Perkembangan organisasi nirlaba di Amerika Serikat telah
sangat jauh lebih maju dibanding Indonesia, terutama dalam
bidang keagamaan. Amandemen Pertama Amerika Serikat
menjamin kebebasan beragama bagi masyarakatnya.
Bagaimanapun, organisasi nirlaba relijius seperti gereja,
tunduk kepada lebih sedikit sistem pelaporan pemerintah
pusat dibanding dengan banyak organisasi lain.Dalam hal

10. lanjutan
 Kanada
Di Kanada , organisasi nirlaba yang mengambil format
derma biasanya harus dicatatkan di dalam Agen
Pendapatan Kanada (Canada Revenue Agency).
 Kerajaan Inggris
Di Inggris dan Wales, organisasi nirlaba yang mengambil
format derma biasanya harus dicatatkan di dalam Komisi
Pengawasan Derma. Di Skotlandia, Kantor Pengatur
Derma Skotlandia juga melayani fungsi yang sama.
Berbeda dengan organisasi nirlaba di Amerika Serikat,
seperti serikat buruh, biasanya tunduk kepada peraturan
yang terpisah, dan tidak begitu dihormati sebagaimana
halnya derma dalam hal pengertian teknis.

11. PSAK 45
 Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi
keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas serta
laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan
atas laporan keuangan.
 Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan
informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan
informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut
pada waktu tertentu.
 Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan
bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan
keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang,
anggota organisasi, kreditur dan pihak-pihak lain untuk
menilai:
kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara

12. Laporan Posisi Keuangan
Laporan Posisi Keuangan / Neraca
Laporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi
mengenai aset, kewajiban, dan aset bersih dan informasi
mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada
waktu tertentu. Informasi ini dapat membantu para
penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-
pihak lain untuk menilai:
 Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara
berkelanjutan, dan
 Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk
memenuhi kewajibannya, serta kebutuhan pendanaan
eksternal.

13. Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat/Tidak Terikat
 Aset bersih tidak terikat. Aset bersih jenis ini umumnya meliputi
pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen
atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan
tersebut. Batasan terhadap penggunaan aset bersih tidak terikat
dapat berasal dari sifat organisasi, lingkungan operasi, dan tujuan
organisasi yang tercantum dalam akte pendirian, serta dari
perjanjian kontraktual dengan pemasok, kreditur dan pihak lain yang
berhubungan dengan organisasi.
 Aset bersih terikat temporer. Pembatasan ini bisa berupa
pembatasan waktu maupun penggunaan, ataupun keduanya.
Contoh pembatasan temporer ini bisa berlaku terhadap (1)
sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu, (2) investasi untuk
jangka waktu tertentu, (3) penggunaan selama periode tertentu
dimasa depan, atau (4) pemerolehan aset tetap. Informasi
mengenai jenis pembatasan ini dapat disajikan sebagai unsur
terpisah dalam kelompok aset bersih terikat temporer atau disajikan

14. Lanjutan
 Aset bersih terikat permanen. Pembatasan ini bisa
dilakukan terhadap (1) aset seperti tanah atau
karya seni yang disumbangkan untuk tujuan
tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual, atau
(2) aset yang disumbangkan untuk investasi yang
mendatangkan pendapatan secara permanen.
Kedua jenis pembatasan ini dapat disajikan
sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset
bersih yang penggunaannya dibatasi secara
permanen atau disajikan dalam catatan atas
laporan keuangan.

15. Laporan Aktivitas
 Laporan Aktivitas menyediakan informasi mengenai
pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah
jumlah dan sifat aset bersih, hubungan antar transaksi,
dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber
daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.
 Perubahan aset bersih dalam laporan aktivitas biasanya
melibatkan 4 jenis transaksi, yaitu pendapatan, beban,
gains and losses, dan reklasifikasi aset bersih. Seluruh
perubahan aset bersih ini nantinya akan tercermin pada
nilai akhir aset bersih yang disajikan dalam laporan
posisi keuangan.

16. TERIMA KASIH