T1 232009137 full text

i
Persepsi Para Birokrat Pemerintah Kota Salatiga Unit
Kerja Non DPPKAD Terhadap Understandability dan
Usefulness Laporan Keuangan Yang Disajikan Pemkot
Salatiga
Oleh
Nama : Leila Desy Nugrahaeni
NIM : 232009137
KERTAS KERJA
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi
Guna Mememenuhi Sebagian dari
Persyaratan-persyaratan untuk Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi
FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERRSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
2013

iv
ABSTRACT
Local goverment must inform the financial report as responsible to the
citizens. Public sector financial report is the responsibility of the goverment to the
implementation of its program. The birokrat serve the financial report in the use
of decision making and sence understanding as they are the user and implementor
of public sector financial report. This research aims to reveral the perception of
the non DPPKAD official unit related with the understandability and usefulness of
financial report of the Salatiga lokal Goverment.
Based the sector aspect, the result shows that Salatiga local Goverment
financial report has not fullfiled the main purpose yet.
Keyword: Financial Report, Local Goverment, Birokrat, Understandability,
Usefulness

v
SARIPATI
Pemerintah Daerah harus memberikan pertanggungjawaban atas kinerja
keuangan daerah terhadap rakyatnya. Laporan keuangan sektor publik merupakan
media pertanggungjawaban Pemerintah terhadap pengguna laporan keuangan
sektor publik. Birokrat selaku pembuat serta pengguna laporan keuangan sektor
publik, harus menyajikan laporan keuangan yang berguna untuk pembuatan
keputusan serta memiliki unsur keterpahaman. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui persepsi birokrat unit kerja non DPPKAD mengenai keterpahaman
dan kegunaan laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa laporan keuangan yang disajikan
Pemkot Salatiga berdasarkan dari aspek penggunanya, belum memenuhi tujuan
utama dari laporan keuangan.
Kata Kunci: Laporan keuangan, Pemerintah Daerah, Birokrat, Keterpahaman,
Kegunaan

vi
KATA PENGANTAR
Dalam penelitian ini penulis meneliti persepsi para birokrat Pemerintah
Kota Salatiga unit kerja non DPPKAD terhadap understandability dan usefulness
laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga. Laporan keuangan pemerintah
merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
atas kinerja pemerintah. Agar dapat memenuhi tujuannya laporan keuangan yang
disajikan pemerintah harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan
yaitu keterpahaman (understandability) serta kegunaan dalam pembuatan
keputusan (decision usefulness).
Penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan dalam penulisan skripsi
ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna
perbaikan penelitian yang serupa dikemudian hari. Akhir kata, penulis berharap
agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.
Penulis,
Leila Desy Nugrahaeni

vii
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang karena
penyertaanNya, kertas kerja penulis yang berjudul “Persepsi Para Birokrat
Pemerintah Kota Salatiga Unit Kerja Non DPPKAD Terhadap understandability
dan Usefulness Laporan Keuangan Yang Disajikan Pemkot Salatiga” telah dapat
diselesaikan dengan baik.
Kertas kerja ini diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan dalam
mencapai gelar Sarjana S-1 pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi
Akuntansi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
Dalam kesempatan yang membahagiakan ini, penulis bermaksud untuk
menyampaikan rasa terimakasih kepada berbagai pihak antara lain kepada:
1. Keluarga tercinta, ayah, ibu, kakak, adik yang telah mendukung baik moril
maupun materiil.
2. Bapak Marwata, S.E., M.Si., Ph.D., Akt., selaku dosen pembimbing yang
telah banyak memberikan inspirasi, ide, saran, dan kritik selama
penyusunan kertas kerja ini.
3. Dosen Penguji, bapak Prof. Supramono, S.E., MBA., DBA dan ibu Like
Soegiono, S.E., M.Si yang telah memberikan saran dan ide kepada penulis.
4. Bapak Hari Sunarto, S.E., MBA., Ph.D., selaku dekan Fakultas
Ekonomika dan Bisnis, serta Bapak Henci I.A Latunussa, S.E., MPA.,
selaku wali studi yang telah membantu selama proses perkuliahan hingga
selesainya kertas kerja ini.
5. Seluruh staf pengajar dan tata usaha Fakultas Ekonomika dan Bisnis
UKSW yang sudah membimbing selama masa perkuliahan penulis, serta
penyusunan kertas kerja ini secara langsung maupun tidak langsung.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta SKPD Kota Salatiga yang telah
memberikan ijin kepada penulis dalam proses pencarian data selama
penyusunan kertas kerja ini.
7. Sahabat-sahabat baik saya, Handita Rachma, Erlyna, Anita Ardhiyanti,
Retno Mei, Dian Sari, Prissada Sasanti dan teman-teman lain yang tidak

viii
dapat penulis sebutkan yang telah membantu maupun merepotkan penulis
dalam segala hal, baik suka maupun duka.
8. Teman-teman seperjuangan, Christine, Hikmah, Wenly yang telah
membantu dan berbagi segala hal dalam proses penyusunan kertas kerja.
Salatiga, 2013
Leila Desy Nugrahaeni

ix
DAFTAR ISI
Halaman Judul..........................................................................................................i
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi...........................................................................ii
Halaman Persetujuan Skripsi..................................................................................iii
Abstrac....................................................................................................................iv
Saripati.....................................................................................................................v
Kata Pengantar........................................................................................................vi
Ucapan Terima Kasih............................................................................................vii
Daftar Isi.................................................................................................................ix
1. Pendahuluan........................................................................................................1
2. Telaah Teoritis.....................................................................................................4
3. Metode Penelitian................................................................................................9
4. Temuan dan Pembahasan..................................................................................12
4.1 Gambaran Umum Responden....................................................................12
4.2 Keterpahaman (Understandability) Laporan Keuangan............................13
4.3 Kegunaan (Usefulness)Laporan Keuangan................................................17
4.4 Matrik Hubungan Keterpahaman dan Kegunaan Laporan
Keuangan....................................................................................................30
5. Kesimpulan, Keterbatasan, Saran......................................................................33
Daftar Pustaka........................................................................................................36
Lampiran................................................................................................................38

1
Persepsi Para Birokrat Pemerintah Kota Salatiga Unit Kerja Non
DPPKAD Terhadap Understandability Dan Usefulness Laporan
Keuangan Yang Disajikan Pemkot Salatiga
1. Pendahuluan
Laporan keuangan merupakan salah satu wujud dari pertanggungjawaban
pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah
(APBN/APBD), yang dapat menjadi tolok ukur atas kinerja pemerintah yang
dipertanggungjawabkan kepada pengguna. Tuntutan untuk pembuatan laporan
keuangan yang akuntabel menyebabkan terjadinya fenomena adopsi praktik
akuntuntasi sektor swasta oleh organisasi sektor pemerintah (Harun, 2009: 12-13).
Akuntansi basis akrual yang merupakan salah satu praktik akuntansi sektor swasta
yang diadopsi oleh sektor publik, menuntut adanya pembuatan laporan keuangan
baru di sektor publik. Dengan basis akrual itu, kini sektor pemerintah dituntut
untuk membuat laporan keuangan berupa neraca, laporan arus kas, laporan kinerja
pemerintah, selain laporan keuangan tradisional seperti laporan realisasi anggaran
dan laporan target dan realisasi pendapatan dan belanja.
Di Indonesia fenomena adopsi laporan keuangan sudah dimulai sejak
diundangkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(UUKN). Di dalam UUKN tersebut disebutkan bahwa organisasi pemerintah
termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) harus menyajikan berbagai laporan
keuangan yang baru. Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.24
Tahun 2005, Pemda wajib untuk menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual,
untuk menghasilkan neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan
kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan
keuangan. Kemudian, PP No.71 Tahun 2010 mengatur mengenai penyusunan
akuntansi Pemerintah basis akrual, yang menuntut Pemerintah untuk
menghasilkan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih
(SAL), neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas,
dan catatan atas laporan keuangan.

2
PP No.71 Tahun 2010 memberikan batas waktu untuk implementasi
akuntansi basis akrual paling lambat pada tahun 2014. Saat ini beberapa Pemda
sudah menyajikan sebagian dari komponen laporan keuangan yang dipersyaratkan
oleh PP No.71 Tahun 2010 termasuk Pemkot Salatiga, yang pada tahun 2011
Pemkot salatiga telah menyajikan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus
kas, laporan target dan realisasi pendapatan dan belanja, serta catatan atas laporan
keuangan.
Munculnya laporan-laporan baru Pemda menimbulkan pertanyaan
mengenai sejauh mana laporan-laporan baru tersebut mudah dipahami serta
berguna dalam pembuatan keputusan pengguna. Pertanyaan yang muncul adalah,
apakah laporan-laporan baru tersebut memenuhi karakteristik kualitatif laporan
keuangan yang utama, yaitu understandability dan usefulness.
Penelitian mengenai understandability dan usefulness laporan-laporan
jenis baru di sektor pemerintahan tersebut sudah dilakukan oleh beberapa peneliti.
Kober, Lee, dan Ng (2010) meneiliti kegunaan dan keterpahaman laporan
keuangan berbasis akrual pada Pemerintah Australia, dengan melakukan survei
terhadap pengguna internal maupun eksternal serta preparers laporan keuangan
pemerintah. Hasil penelitian Kober dkk menunjukkan bahwa untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pemerintah, akuntansi berbasis kas dianggap tidak
lagi memadai untuk lembaga pemerintah. Dalam penelitiannya Kober dkk
menemukan dua hal, yang pertama mengenai kegunaan, bahwa basis kas dianggap
tidak berguna untuk sebagian besar situasi keputusan dan basis akrual dianggap
lebih berguna. Kedua mengenai keterpahaman, bahwa dalam hal ini laporan
akuntansi akrual dinilai lebih dipahami oleh para pengguna laporan keuangan
sektor publik di Australia dibandingkan akuntansi basis kas.
Deaconu, Nistor, dan Filip (2011) meneliti mengenai ada atau tidaknya
manfaat/ keuntungan menggunakan akuntansi akrual dibandingkan akuntansi kas
pada Pemerintah Rumania. Hasil penelitian mereka menunjukkan manfaat dari
penerapan akuntansi akrual, bahwa akuntansi akrual membuat pengelolaan
keuangan sektor publik di Rumania lebih efisien.

3
Penelitian seperti yang dilakukan Kober, dkk (2010) dan Deaconu, dkk
(2011) di Indonesia belum ada, apalagi PP No.71 baru akan diimplementasikan
Tahun 2014. Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan agar
diketahui persepsi pengguna di Indonesia mengenai karakteristik utama dari
laporan keuangan pemerintah yang baru yaitu understandability dan usefulness.
Ada banyak pihak yang terkait dengan laporan keuangan sektor
pemerintah. Salah satunya adalah birokrat selaku penyedia sekaligus pengguna
dari laporan keuangan Pemda. Birokrat dalam penelitian ini adalah mereka yang
bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Salatiga yang unit
kerjanya di luar Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD), artinya mereka yang hanya menyusun laporan keuangan pada satuan
kerja maing-masing saja bukan pembuat kebijakan.
Tujuan dan Manfaat
Pemkot Salatiga saat ini belum sepenuhnya menggunakan akuntansi basis
akrual, baru sebagian dari laporan keuangan yang dipersyaratkan PP No. 71 yang
disajikan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah laporan keuangan
yang disajikan Pemkot Salatiga telah memenuhi karakteristik kualitatif yang
utama yaitu understandability dan usefulness dari sudut pandang Birokrat di luar
DPPKAD. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi para birokrat
unit kerja non DPPKAD terhadap understandability dan usefulness laporan
keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga.

4
2. Telaah Teoritis
2.1 Tujuan Laporan keuangan Pemerintah
Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
publik. Laporan keuangan secara umum digunakan untuk memonitor kerja dan
mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antarkurun
waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya
dengan organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga
memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa
yang diterima, serta memungkinkan mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas
penggunaan sumber daya organisasi (Madiasmo 2002 dalam Nordiawan dan
Hertianti 2010: 126).
Laporan keuangan pemerintah adalah hasil akhir dari laporan akuntansi
yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh
berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang
pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target
pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan (Bastian,
2010: 9).
Menurut PP No. 71 2010, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya
menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun
politik dengan:
1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya
keuangan
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan
untuk membiayai seluruh pengeluaran
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah
dicapai
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai
seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya

5
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas
pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka
pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak
dan pinjaman
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas
pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat dari
kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
Komponen laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah
sebagai berikut:
1. Laporan Realisasi Aggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan
pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD
dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya
ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode
pelaporan. Struktur Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi
realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa
lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif
dengan periode sebelumnya pos-pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan
saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan,
koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo
anggaran lebih akhir.
3. Neraca
Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu
entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal
tertentu.
4. Laporan Operasional (LO)
Laporan operasional ini bermanfaat untuk menyediakan informasi mengenai
seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan, dan penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya. Struktur laporan keuangan terdiri

6
dari pendapatan operasional, beban, surplus/defisit dari operasi, kegiatan non
operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan
surplus/defisit laporan operasi.
5. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan finansial yang menyajikan
informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang
diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan
transitoris (penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam
aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan).
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya ekuitas awal,
surplus/defisit laporan operasional, koreksi-koreksi yang langsung
menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah bagian yang tak terpisahkan
dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos
laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK
ditujukan agar laporan keuangan dapat dipahami dan dibandingkan dengan
laporan keuangan entitas lainnya.
Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Pasal 30 Poin 2 Tentang
Keuangan Negara, pemerintah diwajibkan membuat laporan keuangan setidak-
tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan
atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan
negara dan badan lainnya.
2.2 Understandability dan Decision Usefulness
Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari sistem akuntansi baik sektor
swasta maupun sektor pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah merupakan
bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen pemerintah dalam
menginformasikan kepada pihak lain dalam hal ini pengguna laporan keuangan

7
pemerintah tentang kondisi keuangan pemerintah. Untuk itu, pemerintah perlu
memperhatikan kualitas dari laporan keuangan tersebut.
Gambaran kerangka karateristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana
yang dikemukan dalam kerangka konseptual Financial Accounting Standart
Boards (FASB) yaitu Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 2
sebagai berikut :
Gambar 1
Sumber: SFAC No.2 (FASB 1980) dalam Scott (2009)
Dari gambar di atas terlihat bahwa, tujuan laporan keuangan adalah untuk
mengkomunikasikan laporan keuangan kepada pengguna tertentu (user specific
qualities), yaitu pada karakteristik utamanya understandability dan decision
usefulness. Praktik laporan keuangan dipilih atas dasar kegunaannya dalam proses
pembuatan keputusan ekonomik, selanjutnya pengguna akan menggunakan
laporan keuangan jika mereka memandang laporan keuangan itu memiliki
kegunaan dalam proses pembuatan keputusan. Jika pengguna memandang bahwa
laporan keuangan tidak berguna atau laporan keuangan tersebut tidak memenuhi
tujuannya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa praktik laporan keuangan
adalah aktifitas yang sia-sia.
User specific qualities

8
Agar laporan keuangan berguna dalam pembuatan keputusan, harus
dipenuhi persyaratan tertentu pada aspek informasinya dan aspek penggunanya.
Pada aspek informasinya, laporan keuangan harus memiliki karakteristik utama
relevan dan reliability. Pada aspek penggunanya, laporan keuangan harus
dimengerti atau dipahami oleh penggunanya.
Menurut PP 71 Tahun 2010, informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta
istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu,
pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan
lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk
mempelajari informasi yang dimaksud.
Menurut Suwardjono (2006: 165), kebijakan akuntansi haruslah melalui
proses pertimbangan apakah pemakai mampu mencerna informasi tersebut, untuk
menentukan apakah suatu informasi terpahami (understandable) oleh mereka
tanpa harus selalu disertai penjelasan rinci yang bersifat mengajari. Kemudian bila
suatu informasi dapat dipahami pemakai, apakah informasi tersebut akan dipakai.
Informasi akan dipakai kalau terdapat kebermanfaatan terhadap keputusan
pemakai (decision usefulness). Menurut Bastian (2010: 90), informasi harus
menghasilkan atau menjadi berguna terkait dengan tindakan yang dirancang untuk
memfasilitasi atau menghasilkan sesuatu yang hendak dihasilkan.
Dalam kerangka IASB/FASB An Improved Conceptual Framework for
Financial Reporting (dalam Kober, 2010) menyatakan relevansi dan representasi
sebagai dasar karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna
(usefulness) untuk pengambilan keputusan. Kualitas informasi laporan keuangan
dilihat sebagai hasil tergantung dari sejauh mana informasi laporan keuangan
tersebut dapat berguna (usefulness) sebagai alat pengambilan keputusan. Agar
pengguna laporan keuangan dapat memanfaatkan laporan keuangan sebagai alat
pengambilan keputusan, maka laporan keuangan tersebut harus memenuhi prinsip
karateristik kualitatif laporan keuangan.

9
3. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan dan
menganalisis persepsi. Objek penelitian adalah SKPD Kota Salatiga non
DPPKAD. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan
alat atau instrumen kuesioner dan metode wawancara mendalam dengan
instrumen peneliti sendiri. Pertanyaan survei mengacu pada penelitian yang
dilakukan oleh Kober dkk, (2010). Pertanyaan wawancara berupa kuesioner yang
kemudian dikembangkan dengan menanyakan alasan terhadap pilihan yang telah
dipilih responden. Kuesioner dibagi menjadi 3 bagian, bagian pertama mengenai
data diri responden, bagian kedua mengenai keterpahaman laporan keuangan
kegunaan dan bagian ketiga mengenai laporan keuangan dalam 12 konteks
keputusan (Lihat lampiran).
Keterpahaman akan dianalisis berdasarkan tingkat interval, sedangkan
kegunaan akan dianalisis berdasarkan prosentase rata-rata. Hal tersebut
dikarenakan pada bagian keterpahaman responden diminta untuk memberikan
penilaian setuju atau tidak setuju. Sedangkan pada bagian kegunaan, reponden
diminta untuk memberikan tanda centang pada laporan keuangan yang dinilai
paling berguna berdasarkan 12 konteks keputusan yang disediakan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat
dari kuesioner dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat
SKPD non DPPKAD. Sampel dipilih dengan menggunakan metode stratified
random sampling yaitu dengan cara membagi populasi kedalam kelompok-
kelompok yang homogen (strata), yaitu bagian keuangan dan non keuangan
berdasarkan non proporsional. Kemudian sampel diambil secara acak dari tiap
strata. Dari 19 SKPD yang ditunjuk oleh Kesbangpol peneliti mengambil sampel
sebanyak 13 SKPD yang terdiri dari kantor, badan, dan dinas. Dari 13 SKPD
dipilih sampel sebanyak 30 orang yang terdiri dari 13 orang bidang jabatan
keuangan dan 17 orang diluar bidang keuangan. Dari 30 kuesioner yang disebar,
kuesioner yang kembali sebanyak 26 lembar dan yang dapat diolah sebanyak 20
lembar. Beberapa kuesioner tidak dapat diolah dikarenakan, responden dalam
pengisiannya tidak sesuai dengan intrumen yang telah diberikan.

10
3.1 Metode Pengumpulan Data
1. Langkah awal yang dilakukan adalah penyusunan kuesioner yang
mengacu dari penelitian yang pernah dilakukan Kober dkk, dengan sedikit
melakukan penyesuaian
2. Meminta responden untuk memberikan penilaian setuju atau tidak
mengenai seberapa mudah keempat laporan keuangan yang disajikan
tersebut untuk dipahami. Pada kuesioner bagian understandability dengan
skala penilaian (skala 1: sangat tidak setuju; skala 4: sangat setuju)
3. Persepsi pada point 4 akan dilihat dengan menggunakan rumus interval
sebagai berikut:
Dimana:
I = Interval
k = Kategori jawaban
Nilai max = nilai tertinggi
Nilai min = nilai terendah
Range Kriteria
1,00 – 1,75
1,76 – 2,50
2,51 – 3,25
3,26 – 4,00
Sangat Tidak Setuju/ Sangat Tidak Mudah Dipahami
Tidak Setuju/ Tidak Mudah Dipahami
Setuju/ Mudah Dipahami
Sangat Setuju/ Sangat Mudah Dipahami
4. Setelah diperoleh data mengenai keterpahaman (Understandability)
laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga, data dianalisis
menggunakan statistik deskriptif untuk dapat memaknai data yang telah
diperoleh.

11
5. Meminta responden untuk menilai laporan mana yang berguna dalam
beberapa konteks keputusan. Laporan keuangan yang disajikan adalah
Neraca, LRA, LAK, dan Laporan Target dan Realisasi Pendapatan dan
Belanja (LTRPB).
6. Selanjutnya akan dihitung prosentase terhadap kegunaan laporan keuangan
berdasarkan 12 konteks keputusan yang ada. Prosentase akan dirata-rata
dan akan dianalisis berdasarkan karakteristik responden.
7. Selain dengan menggunakan kuesioner, peneliti juga menggunakan
metode wawancara mendalam dengan pihak yang bersedia meluangkan
waktu untuk proses wawancara mengenai topik yang diangkat penulis.
8. Selanjutnya akan dibuat matrix yang akan dibagi berdasarkan karakteristik
responden. Penilaian tentang keterpahaman akan dibandingkan dengan
penilaian terhadap kegunaan laporan keuangan pemkot. Dari 12 konteks
keputusan akan dibuat rata-rata, yaitu dengan cara:

12
4. Temuan dan Pembahasan
4.1 Gambaran Umum Responden
Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai data responden, didapat
informasi yang digambarkan dengan tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1
Gambaran Umum Responden
Keterangan Kriteria
Jumlah
responden
Prosentase
Jenis Kelamin Laki-laki 10 50%
Perempuan 10 50%
Total 20 100%
Tingkat Pendidikan Na (tidak diketahui) 6 30%
SLTA 2 10%
D3 2 10%
S1 8 40%
S2 2 10%
Total 20 100%
Bidang Jabatan Sub Bagian Keuangan 10 50%
Non Keuangan 10 50%
Total 20 100%
Lama Bekerja Na (tidak diketahui) 5 25%
<10 Tahun 2 10%
>10 Tahun 13 65%
Total 20 100%
Sumber: Data Primer, 2013

13
Pada penelitian ini responden dibagi berdasarkan jenis kelamin, tingkat
pendidikan, bidang jabatan, dan lama bekerja. Jumlah responden yang bersedia
atau tidak berhalangan mengikuti penelitian ini adalah 20 orang dari 13 SKPD
yang dijadikan sampel dan dapat diolah. Menurut jenis kelamin, responden laki-
laki dan perempuan adalah sama masing-masing 10 orang atau 50% laki-laki dan
50% perempuan. Tingkat pendidikan, berkisar antara SLTA, D3, S1, dan S2 serta
didominasi oleh responden yang berpendidkan S1 (40%). Bidang jabatan
responden terdiri dari Kasubbag keuangan dan non keuangan masing-masing 10
orang atau 50% Kasubbag keuangan dan 50% non keuangan. Lama bekerja
responden rata-rata adalah lebih dari 10 tahun.
4.2 Keterpahaman (understandability) Laporan Keuangan
4.2.1 Keterpahaman Laporan Keuangan Berdasarkan Bidang Jabatan
Berdasarkan hasil penilaian kepada responden berdasarkan bidang jabatan
terhadap keterpahaman (understandability) laporan keuangan yang disajikan
Pemkot Salatiga, didapatkan hasil seperti terlihat pada tabel 2 di bawah ini:
Tabel 2
Penilaian Responden Terhadap Keterpahaman (Understandability) Laporan
Keuangan Yang Disajikan Pemkot Salatiga Berdasarkan Jabatan
indikator keuangan non keuangan
total
skor
rata-
rata
persepsi total
skor
rata-
rata
persepsi
1 Neraca mudah dipahami oleh
Birokrat unit kerja non DPPKAD
27 2,7 mudah
dipahami
31 3,1 mudah
dipahami
2 Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) mudah dipahami oleh
Birokrat unit kerja non DPPKAD
31 3,1 mudah
dipahami
29 2,9 mudah
dipahami
3 Laporan Target dan Realisasi
Pendapatan & Belanja mudah
dipahami oleh birokrat unit kerja
29 2,9 mudah
dipahami
29 2,9 mudah
dipahami

14
non DPPKAD
4 Laporan Arus Kas (LAK) mudah
dipahami oleh Birokrat unit kerja
non DPPKAD
32 3,2 mudah
dipahami
29 2,9 mudah
dipahami
Berdasarkan hasil temuan diatas, terlihat dari total skor dan rata-rata
bahwa seluruh responden baik responden bidang jabatan keuangan maupun non
keuangan setuju laporan bahwa keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga mudah
dipahami oleh para birokrat unit kerja non DPPKAD. Responden menilai laporan
keuangan yang disajikan oleh Pemkot Salatiga selama ini mudah untuk dipahami.
Sesuai dengan wawancara kepada responden yang berpendapat sebagai berikut,
“selama ini Pemkot Salatiga telah memberikan palatihan atau
Bintek kepada para birokrat agar laporan keuangan yang
disajikan dapat dipahami, tidak sebatas pada birokrat dengan
bidang jabatan keuangan saja”.
Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa laporan keuangan yang
disajikan Pemkot Salatiga mudah untuk dipahami oleh birokrat tidak sebatas pada
birokrat bidang jabatan keuangan saja. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah telah
memberikan pelatihan agar laporan keuangan tersebut dapat dipahami.
Akan tetapi dalam wawancara dengan beberapa responden bidang
keuangan mengatakan bahwa tidak semua birokrat memahami neraca. Hal
tersebut seperti pernyataan responden sebagai berikut,
“dalam uraian neraca terdapat item-item tertentu yang belum
sepenuhnya dipahami oleh para birokrat, hal tersebut
dikarenakan pada masing-masing SKPD pengelolaan laporan
keuangannya berbeda-beda. Serta untuk memahami neraca
diperlukan pengetahuan dalam bidang akuntansi yang cukup,
tidak semua orang dapat memahami neraca dengan mudah”.
Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa, tidak seluruhnya birokrat
dapat memahami neraca dengan baik terutama birokrat non keuangan. Karena
diperlukan pengatahuan akuntansi yang cukup untuk memahami neraca.
Kemudian responden bagian keuangan dan non keuangan setuju bahwa,
“LRA dan LTRPB lebih mudah dipahami karena LRA dan LTRPB
disajikan secara rinci”. Akan tetapi untuk laporan realisasi

15
anggaran bagian SILPA sulit dipahami, karena SILPA tidak
disosialisasikan serta hanya dibuat di DPPKAD, dalam hal ini
hanya orang-orang DPPKAD saja yang mengetahui, hal tersebut
perlu dan sebaiknya disosialisasikan agar dapat dipahami”.
Dari peryataan tersebut dapat dikatakan bahwa tidak sepenuhnya item
yang terdapat dalam LRA mudah dipahami. Terutama pada bagian SILPA, para
birokrat non DPPKAD sama sekali tidak memahami SILPA karena hanya dibuat
di DPPKAD dan SILPA tidak disosialisasikan di SKPD non DPPKAD.
Menurut pendapat sebagian besar reponden, LAK juga mudah dipahami
oleh birokrat non DPPKAD serta ada pula yang menyatakan tidak mudah
dipahami. Sesuai dengan pendapat responden bahwa,
”LAK sangat sederhana sehingga mudah untuk dipahami, akan
tetapi kurang disosialisasikan dan tidak semua SKPD menyusun
LAK sehingga tidak seluruh birokrat SKPD memahami LAK”.
Dari pernyataan responden di atas dapat dinilai bahwa, tidak selurunya
reponden menilai LAK mudah untuk dipahami. Karena tidak semua SKPD
menyusun LAK, serta LAK juga kurang disosialisasikan.
4.2.2 Keterpahaman (understandability) Laporan Keuangan Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Responden
Setelah dilakukan penelitian mengenai keterpahaman laporan keuangan
terhadap responden yang dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat
hasil seperti pada tabel 3 dan tabel 4 di bawah ini:
Tabel 3
indikator SLTA D3 NA
total
skor
rata-
rata
persepsi total
skor
rata-
rata
persepsi total
skor
rata-
rata
persepsi
1 Neraca mudah
dipahami oleh
Birokrat unit kerja
non DPPKAD
5 2,5 tidak
mudah
dipahami
6 3 mudah
dipahami
18 3 mudah
dipahami
2 Laporan Realisasi 6 3 mudah 6 3 mudah 18 3 mudah

16
Anggaran (LRA)
mudah dipahami
oleh Birokrat unit
kerja non DPPKAD
dipahami dipahami dipahami
3 Laporan Target dan
Realisasi
Pendapatan &
Belanja mudah
dipahami oleh
birokrat unit kerja
non DPPKAD
6 3 mudah
dipahami
6 3 mudah
dipahami
16 2,7 mudah
dipahami
4 Laporan Arus Kas
(LAK) mudah
dipahami oleh
Birokrat unit kerja
non DPPKAD
7 3,5 mudah
dipahami
6 3 mudah
dipahami
18 3 mudah
dipahami
Sumber: Data Primer 2013
Tabel 4
indikator S1 S2
total
skor
rata-
rata
persepsi total
skor
rata-
rata
persepsi
1 Neraca mudah dipahami oleh Birokrat
unit kerja non DPPKAD
24 3 mudah
dipahami
5 2,5 tidak
mudah
dipahami
2 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
mudah dipahami oleh Birokrat unit kerja
non DPPKAD
24 3 mudah
dipahami
6 3 mudah
dipahami
3 Laporan Target dan Realisasi Pendapatan
& Belanja mudah dipahami oleh birokrat
unit kerja non DPPKAD
24 3 mudah
dipahami
6 3 mudah
dipahami
4 Laporan Arus Kas (LAK) mudah
dipahami oleh Birokrat unit kerja non
DPPKAD
24 3 mudah
dipahami
6 3 mudah
dipahami
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diihat bahwa, menurut
responden dengan pendidikan SLTA dan S2 neraca tidak mudah dipahami oleh

17
birokrat unit kerja non DPPKAD. Sesuai dengan pernyataan responden dengan
Pendidikan SLTA dan S2 bahwa,
“ tidak semua item-item dalam neraca dapat dipahami, karena
pengelolaan keuangan pada masing- masing SKPD berbeda-
beda, serta untuk dapat memahami neraca diperlukan
pengetahuan yang cukup dalam bidang akuntansi”.
Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa tidak semua birokrat
non DPPKAD memahani neraca dengan mudah. Hal tersebut tidak berbeda
dengan pernyataan responden bidang jabatan keuangan.
Secara keseluruhan responden menyatakan bahwa, seluruh laporan
keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga mudah dipahami oleh birokrat non
DPPKAD. Hal tersebut dikarenakan selama ini Pemkot Salatiga telah memberikan
pelatihan atau Bintek.
4.3 Kegunaan Laporan Keuangan
4.3.1 Analisis Menurut Bidang Jabatan Responden
Berdasarkan penilaian responden terhadap kegunaan (usefulness) laporan
keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga terhadap 12 konteks keputusan yang
disediakan dibedakan menurut bidang jabatan, didapat hasil seperti terlihat pada
tabel 5 dibawah ini:
Tabel 5
Konteks Keputusan
Neraca LRA LAK LTRPB
Keu
(%)
Non
Keu
(%)
Keu
(%)
Non
keu
(%)
Keu
(%)
Non
Keu
(%)
Keu
(%)
Non
Keu
(%)
1 Menilai kinerja
Pemkot
80 40 90 70 50 20 80 80
2 Menilai kinerja
Program
20 10 100 90 20 20 80 60
3 Menilai efektivitas
Pemkot dalam
pengelolaan barang/
jasa
30 60 80 30 20 20 50 40
4 Menilai efisiensi
Pemkot dalam
pengelolaan barang/
40 50 50 50 10 10 40 70

18
jasa
5 Untuk membantu
mengelola aset dan
liabilitas
(kewajiban) Pemkot
100 90 40 50 10 10 20 30
6 Untuk membantu
Pemkot dalam
memenuhi
kewajiban
akuntabilitas
80 50 90 60 50 50 70 50
7 Untuk keputusan
alokasi sumberdaya
Pemkot
10 20 30 40 20 0 30 30
8 Untuk keputusan
belanja modal
Pemkot yang besar
nilainya
50 40 40 30 20 20 30 40
9 Untuk mengevaluasi
keputusan alokasi
sumberdaya Pemkot
10 30 30 40 20 0 20 30
10 Untuk menilai
kebutuhan
sumberdaya masa
depan Pemkot
20 30 20 40 10 0 40 70
11 Untuk
mengidentifikasi
harga pokok barang
dan jasa yang
disediakan Pemkot
30 30 30 30 0 30 30 10
12 Untuk menilai
kebutuhan arus kas
Pemkot
10 10 20 10 60 60 10 0
Rata-rata 40 38,3 52 45 24,2 20 42 42,5
4.3.1.1 Kegunaan Neraca
Berdasarkan hasil temuan pada tabel 5, dapat dilihat bahwa rata-rata
keseluruhan responden bidang jabatan keuangan dan responden diluar keuangan
menilai bahwa neraca tidak berguna untuk sebagian besar situasi keputusan.
Untuk beberapa situasi keputusan seperti dalam membantu mengelola aset dan
kewajiban Pemkot serta membantu pemkot memenuhi kewajiban akuntabilitas,
responden bagian keuangan dan non keuangan menilai neraca berguna untuk
konteks keputusan tersebut.

19
Namun terdapat perbedaan pendapat antara responden bagian keuangan
dan non keuangan terhadap kegunaan neraca untuk beberapa konteks keputusan.
Konteks keputusan tersebut adalah dalam menilai kinerja Pemkot, responden
bagian keuangan menilai neraca berguna dalam konteks keputusan tersebut yang
terlihat bahwa 80% responden menilai berguna, sedangkan responden non
keuangan menilai neraca tidak berguna dalam menilai konteks keputusan tersebut
yang terlihat hanya 40% responden yang menilai berguna.
Selanjutnya adalah untuk keputusan belanja Pemkot yang besar nilainya,
terlihat bahwa 50% responden keuangan menilai neraca berguna untuk konteks
keputusan tersebut dan 50% menilai tidak berguna. Sebaliknya responden non
keuangan menilai neraca tidak berguna untuk konteks keputusan tersebut.
Terjadinya perbedaan persepsi ini dikarenakan perbedaan bidang jabatan,
responden, responden bidang jabatan keuangan diasumsikan lebih mengerti isi
dan kegunaan neraca dibanding bidang diluar keuangan.
4.2.1.2 Kegunaan LRA
Berdasarkan temuan tabel 5, terlihat bahwa rata-rata secara keseluruhan
responden bidang jabatan keuangan menilai laporan realisasi anggararan (LRA)
berguna untuk sebagian besar situasi keputusan. Lebih banyak atau 52%
responden bagian keuangan menilai LRA berguna dari pada yang menilai tidak
berguna. Sebaliknya responden bidang jabatan non keuangan menilai tidak
berguna dari keseluruhan responden 10 orang (100%), yang menilai berguna 45%
dan lebih banyak yang menilai tidak berguna. Terjadi perbedaan persepsi terhadap
kegunaan LRA antara responden bidang keuangan dengan non keuangan,
diasumsikan bahwa responden bagian keuangan lebih memahami dan mengerti
terhadap kegunaan LRA dibandingkan dengan responden non keuangan.
Untuk beberapa konteks keputusan, responden non keuangan menilai
bahwa LRA berguna untuk beberapa konteks keputusan. Dari 12 konteks
keputusan yang ada responden non keuangan menilai LRA berguna untuk 5
situasi keputusan, antara lain menilai kinerja Pemkot 70% responden menilai
berguna, menilai kinerja program 90% responden menilai berguna, membantu

20
Pemkot memenuhi kewajiban akuntabilitas sebanyak 60% responden menilai
berguna. Dalam konteks keputusan menilai efisiensi dalam pengelolaan
barang/jasa, dan membantu mengelola aset dan kewajiban Pemkot responden non
keuangan yang menilai berguna dan tidak berguna adalah sama yaitu masing-
masing 50%.
4.3.1.3 Kegunaan LAK
Berdasarkan temuan diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata secara
keseluruhan responden baik bidang jabatan keuangan maupun non keuangan
menilai laporan arus kas (LAK) tidak berguna hampir dalam seluruh situasi
keputusan. Responden bidang keuangan dan non keuangan sepakat menilai LAK
hanya berguna dalam menilai arus kas yang dibutuhkan Pemkot. Akan tetapi baik
responden bidang keuangan maupun non keuangan masih ragu terhadap kegunaan
LAK dalam membantu kewajiban akuntabilitas Pemkot, hal tersebut terlihat dari
prosentase penilaian responden yaitu 50% responden menilai berguna dan 50%
menilai tidak berguna. Dalam wawancara Responden berpendapat bahwa,
“tidak seluruh SKPD menyusun LAK, maka dari itu responden
ragu terhadap kegunaan LAK untuk beberapa konteks keputusan
termasuk dalam membantu kewajiban akuntabilitas Pemkot”.
Berdasarkan hasil dari kutipan wawancara dapat dikatakan bahwa,
responden menilai LAK tidak berguna dikarenakan rata-rata responden ragu
terhadap kegunaan neraca. Hal tersebut karena tidak semua SKPD menyusun
LAK.
Terdapat perbedaan persepsi antara responden bidang keuangan dengan
non keuangan, 50% dari 100% responden bidang keuangan menilai LAK berguna
dalam menilai kinerja Pemkot. Sedangkan responden non keuangan menilai LAK
tidak berguna dalam menilai kinerja Pemkot, yang terlihat bahwa dari keseluruhan
responden non keuangan (100%) yang menilai berguna hanya 20% saja dan lebih
banyak dari responden yang menilai tidak berguna.

21
4.3.1.4 Kegunaan LTRPB
Berdasarkan hasil temuan, terlihat bahwa meskipun hampir sama isinya
dengan LRA tetapi rata-rata secara keseluruhan responden baik bidang keuangan
maupun non keuangan menilai laporan target dan realisasi pendapatan dan belanja
(LTRPB) tidak berguna terhadap sebagian besar situasi keputusan. Dapat dilihat
pada prosentase rata-rata keseluruhan (100%) responden bidang keuangan yang
menilai berguna adalah 42% dan responden non keuangan 42,5%. Lebih banyak
responden yang menilai tidak berguna dibandingkan yang menilai berguna.
Untuk beberapa konteks keputusan seperti dalam menilai kinerja Pemkot,
menilai kinerja program, membantu Pemkot dalam memenuhi kewajiban
akuntabilitas kedua responden sama-sama menilai LTRPB berguna untuk situasi
keputusan tersebut. Sedangkan untuk beberapa situasi keputusan terdapat
perbedaan persepsi, seperti kegunaan LTRPB dalam menilai efektivitas Pemkot
dalam pengelolaan barang/jasa responden bidang keuangan menilai LTRPB
berguna dalam konteks keputusan tersebut dan responden non keuangan menilai
LTRPB tidak berguna untuk situasi keputusan tersebut.
Kemudian untuk konteks keputusan menilai efisiensi Pemkot dalam
pengelolaan barang/jasa serta untuk menilai kebutuhan sumberdaya Pemkot masa
depan adalah sama yaitu, sebanyak 70% responden non keuangan menilai LTRPB
berguna untuk situasi keputusan tersebut. Sedangkan reponden bagian keuangan
menilai tidak berguna. Terlihat bahwa dari keseluruhan (100%) responden yang
menilai berguna adalah 40%, lebih banyak responden yang menilai tidak berguna.
4.3.1.5 Analisis kegunaan seluruh laporan keuangan menurut bidang jabatan
terhadap 12 konteks keputusan
Dari hasil analisis kegunaan masing-masing laporan keuangan menurut
bidang jabatan, terlihat bahwa seluruh laporan keuangan yang disajikan Pemkot
Salatiga tidak berguna untuk sebagian besar situasi keputusan. Laporan realisai
anggaran (LRA), dan laporan target dan realisasi pendapatan dan belanja
(LTRPB) berguna untuk konteks keputusan menilai kinerja Pemkot serta untuk
menilai kinerja program.

22
Pada dasarnya seluruh laporan keuangan yang disajikan digunakan sebagai
pertanggunjawaban. Oleh karena itu untuk konteks keputusan membantu Pemkot
memenuhi kewajiban akuntabilitas seluruh laporan keuangan dinilai berguna
dalam situasi keputusan tersebut. Neraca dinilai lebih berguna dalam membantu
mengelola aset dan liabilitas Pemkot. Laporan keuangan yang dinilai responden
paling tidak berguna untuk sebagian besar konteks keputusan adalah laporan arus
kas (LAK). Dalam membuat keputusan tidak selalu menggunakan laporan
keuangan, terdapat beberapa dokumen yang digunakan dalam pembuatan
keputusan.
Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara dengan responden bidang
jabatan keuangan yang menyatakan bahwa,
“untuk mengidentifikasi harga pokok barang atau jasa ada
Perwali (Peraturan Walikota Salatiga) mengenai standarisasi
indeks biaya dilingkungan Pemkot Salatiga. Standarisasi indeks
biaya adalah patokan harga tertinggi belum termasuk pajak
untuk menentukan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi,
dan kualitas. Sedangkan yang tertuang dalam LRA dan laporan
target dan realisasi pendapatan dan belanja adalah realisasi dari
pengadaan barang atau jasa”.
Berdasarkan dari kutipan wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa
laporan keuangan tidak digunakan dalam menentukan harga pokok barang dan
jasa yang disediakan pemkot. Dalam menentukan harga pokok barang dan jasa
digunakan standarisasi harga
Selanjutnya untuk konteks keputusan menilai kebutuhan sumberdaya masa
depan responden menyatakan bahwa,
“Untuk menilai kebutuhan sumberdaya masa depan (kebutuhan
pegawai, barang/jasa, dll) dikaitkan dengan perencanaan. Ada
beberapa dokumen perencanaan seperti RKPD (Rencana Kerja
Pemerintah Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah), RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah), dan Renstra (Rencana Strategis)”.
Dari kutipan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa terdapat dokumen-
dokumen lain yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal

23
ini pengambilan keputusan tidak selalu menggunakan laporan keuangan yang
telah disajikan Pemkot Salatiga.
Selanjutnya pada tabel analisis di atas terlihat bahwa laporan realisasi
dinilai berguna untuk sebagian besar konteks keputusan oleh responden keuangan.
Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara sebagai berikut,
“Laporan Realisasi Anggaran digunakan untuk mengungkapkan
kegiatan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan
terhadap APBD, atas kegiatan yang dilakukan oleh masing-
masing SKPD”.
Dari kutipat wawancara tersebut dapat dinilai bahwa, laporan realisasi
anggaran berperan untuk mengungkapakan kinerja dari satuan kerja. Oleh karena
itu menurut beberapa responden bagian keuangan laporan keuangan yang paling
berguna adalah LRA.
Namun beberapa responden juga berpendapat bahwa
“setiap SKPD hanya pelaksana atau pembuat laporan keuangan
pada setiap satuan kerja (Satker) masing-masing. Sehingga untuk
menilai kegunaan dari laporan keuangan tersebut mereka kurang
memahami dan masih ragu atau tidak yakin untuk memberikan
penilaian pada kegunaan masing-masing laporan keuangan yang
disusun”.
Jadi dapat dikatakan bahwa, responden sebenarnya kurang mengerti
kegunaan laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga. Karena SKPD disini
hanya sebagai pelaksana dalam menyusun lapora keuangan.
4.3.2 Analisis Menurut Tingkat pendidikan
4.3.2.1 Kegunaan Neraca
Berdasarkan hasil penilaian responden terhadap kegunaan (usefulness)
Neraca terhadap 12 Konteks keputusan yang disediakan, didapatkan hasil seperti
yang terlihat pada tabel 6 di bawah ini:

24
Tabel 6
Penilaian Responden Terhadap Kegunaan Neraca Dalam 12 Konteks
Keputusan
Konteks Keputusan Na SLTA D3 S1 S2
(%) (%) (%) (%) (%)
1 Menilai kinerja Pemkot 50 100 0 62,5 100
2 Menilai kinerja Program 0 0 0 12,5 50
3 Menilai efektivitas Pemkot dalam
pengelolaan barang/ jasa
50 50 50 37,5 50
4 menilai efisiensi Pemkot dalam
67 0 0 62,5 0
5 Untuk membantu mengelola aset dan
liabilitas (kewajiban) Pemkot
83 100 100 100 100
6 Untuk membantu Pemkot memenuhi
kewajiban akuntabilitas
83 100 50 62,5 50
7 Untuk keputusan alokasi sumberdaya
Pemkot
0 0 0 37,5 0
8 Untuk keputusan belanja modal Pemkot
yang besar nilainya
50 50 0 50 100
9 Untuk mengevaluasi keputusan alokasi
sumberdaya Pemkot
17 100 100 37,5 0
10 Untuk menilai kebutuhan sumberdaya
masa depan Pemkot
34 0 0 37,5 50
11 Untuk mengidentifikasi harga pokok
barang dan jasa yang disediakan Pemkot
0 50 50 37,5 50
12 Untuk menilai kebutuhan arus kas Pemkot 0 0 0 25 0
Rata-rata 36,2 45,8 29,2 58,3 45,8
Berdasarkan hasil temuan diatas, terlihat bahwa rata-rata keseluruhan
responden dengan pendidikan S1 menilai neraca berguna untuk sebagian besar
konteks keputusan. Sebanyak 58,3% responden dengan pendidikan S1 menilai
neraca berguna. Sedangkan secara keseluruhan responden dari berbagai tingkat
pendidikan menilai neraca tidak berguna untuk sebagian besar konteks keputusan.
Untuk konteks keputusan membantu mengelola aset dan liabilitas Pemkot
serta dalam membantu Pemkot memenuhi kewajiban akuntabilitas, seluruh
responden dari berbagai tingkat pendidikan menilai neraca berguna untuk situasi
keputusan tersebut.

25
4.3.2.2 Kegunaan LRA
Laporan Realisasi Anggaran terhadap 12 Konteks keputusan yang disediakan,
didapatkan hasil seperti yang terlihat pada tabel 7 di bawah ini:
Tabel 7
Penilaian Responden Terhadap Kegunaan Laporan Realisasi Anggaran
Dalam 12 Konteks Keputusan
(%) (%) (%) (%) (%)
1 Menilai kinerja Pemkot 83 100 50 75 100
2 Menilai kinerja Program 100 100 100 87,5 100
50 100 0 62,5 50
4 Menilai efisiensi Pemkot dalam
50 50 50 37,5 100
67 50 0 25 100
6 Untuk membantu Pemkot dalam
memenuhi kewajiban akuntabilitas
83 100 0 75 100
Pemkot
33 0 0 50 100
yang besar nilainya
33 50 0 37,5 100
sumberdaya Pemkot
33 100 100 50 100
masa depan Pemkot
33 0 0 37,5 100
33 50 0 12,5 50
12 Untuk menilai kebutuhan arus kas Pemkot 0 0 0 37,5 0
Rata-rata 50 58,3 25 55 83,3
Berdasarkan hasil temuan diatas, rata-rata keseluruhan responden dari
berbagai tingkat pendidikan menilai bahwa LRA berguna dalam sebagian situasi
keputusan. Hanya responden dengan pendidikan D3 saja yang menilai LRA tidak
berguna untuk sebagian besar situasi keputusan. Untuk beberapa konteks
keputusan seluruh responden dari berbagai tingkat pendidikan menilai LRA

26
berguna. Seperti yang terlihat pada tebel 7, yaitu dalam menilai kinerja Pemkot
dan menilai kinerja program.
Terdapat pula perbedaan persepsi mengenai kegunaan LRA menurut
tingkat pendidikan, untuk penilaian efektivitas Pemkot dalam pengelolaan barang/
jasa seluruh responden kecuali yang berpendidikan D3 menilai LRA berguna
untuk situasi keputusan tersebut. Selanjutnya seluruh responden kecuali yang
berpendidikan S1 menilai LRA berguna untuk penilaian efisiensi Pemkot dalam
penyediaan barang/ jasa.
4.3.2.3 Kegunaan LAK
Laporan Arus Kas terhadap 12 Konteks keputusan yang disediakan, didapatkan
hasil seperti yang terlihat pada tabel 8 di bawah ini:
Tabel 8
Penilaian Responden Terhadap Kegunaan Laporan Arus Kas Dalam 12
Konteks Keputusan
(%) (%) (%) (%) (%)
1 Menilai kinerja Pemkot 17 100 0 37,5 100
2 Menilai kinerja Program 17 0 0 25 100
17 0 100 0 50
4 Menilai efisiensi Pemkot dalam pengelolaan
barang/ jasa
0 50 0 0 50
0 50 0 0 50
6 Untuk membantu Pemkot dalam memenuhi
kewajiban akuntabilitas
67 50 0 50 100
Pemkot
0 0 50 12,5 0
yang besar nilainya
0 0 50 25 50
sumberdaya Pemkot
17 100 50 0 0
10 Untuk menilai kebutuhan sumberdaya masa
depan Pemkot
17 0 0 0 50

27
11 Untuk mengidentifikasi harga pokok barang
dan jasa yang disediakan Pemkot
17 0 0 12,5 50
Rata-rata 20 37,5 29,2 12,5 58,3
Berdasarkan temuan pada tabel 8, terlihat bahwa dari berbagai tingkat
pendidikan menilai LAK tidak berguna untuk sebagian besar situasi keputusan.
dan rata-rata secara keseluruhan yang menilai LAK berguna untuk sebagian besar
situasi keputusan adalah responden dengan pendidikan S2. Untuk menilai
kebutuhan arus kas Pemkot seluruh responden dari berbagai tingkat pendidikan
kecuali yang berpendidikan S1 menilai LAK berguna dalam konteks keputusan
tersebut.
Untuk sebagian besar situasi keputusan lebih banyak yang menilai LAK
tidak berguna. Terlihat prosentase pada masing- masing konteks keputusan
responden lebih banyak tidak memberikan penilaian 0% atau sama sekali tidak
ada yang menilai LAK berguna. Hal tersebut kemungkinan karena para responden
kurang mengerti terhadap kegunaan LAK untuk beberapa situasi keputusan.
Karena menurut informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan beberapa
responden, bahwa beberapa SKPD tidak menyusun LAK. Sehingga mereka tidak
dapat menilai kegunaan LAK dalam proses pembuatan keputusan.
4.3.2.4 Kegunaan LTRPB
Laporan Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja terhadap 12 Konteks
keputusan yang disediakan, didapatkan hasil seperti yang terlihat pada tabel 9 di
bawah ini:

28
Tabel 9
Penilaian Responden Terhadap Kegunaan Laporan Target dan Realisasi
Pendapatan dan Belanja Dalam 12 Konteks Keputusan
(%) (%) (%) (%) (%)
1 Menilai kinerja Pemkot 83 100 50 75 100
2 Menilai kinerja Program 67 100 0 75 100
83 50 0 37,5 50
4 Menilai efisiensi Pemkot dalam
100 0 0 37,5 100
33 50 0 12,5 50
6 Untuk membantu Pemkot dalam
memenuhi kewajiban akuntabilitas
67 100 50 37,5 100
Pemkot
50 50 50 0 100
yang besar nilainya
17 50 50 37,5 100
sumberdaya Pemkot
17 100 50 25 100
masa depan Pemkot
83 0 100 37,5 100
0 50 0 12,5 50
Rata-rata 50 54,2 29,2 43,8 79,2
Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 6, dapat dijelaskan bahwa hampir
seluruh responden dari berbagai bidang pendidikan menilai laporan terget dan
realisasi pendapatan dan belanja (LTRPB) berguna untuk sebagian besar situasi
keputusan. dapat terlihar secara rata-rata responden yang menilai LTRPB tidak
berguna untuk sebagian besar konteks keputusan adalah responden dengan tingkat
pendidikan D3 dan S1.
Meskipun isi dari LTRPB tidak jauh berbeda atau hampir sama dengan isi
dari LRA, akan tetapi dapat dikatakan bahwa sebenarnya responden masih ragu

29
untuk menilai kegunaan LTRPB. Terlihat dalam prosentase rata-rata responden
yang menilai berguna tidak berbeda jauh dari responden yang menilai tidak
berguna. Terlihat lebih jelas pada responden yang tidak menyebutkan tingkat
pendidikannya, rata-rata sebagian (50%) menilai berguna dan (50%) reponden
menilai tidak berguna.
4.3.2.5 Analisis terhadap kegunaan seluruh laporan keuangan berdasarkan
tingkat pendidikan
Berdasarkan hasil analisis dari masing-masing laporan keuangan yang
dibedakan menurut tingkat pendidikan, terlihat bahwa hampir sama dengan
persepsi responden berdasarkan bidang jabatan. Laporan realisasi anggaran (LRA)
dianggap lebih berguna untuk sebagian besar konteks keputusan.
Dalam wawancara yang dijelaskan oleh responden dengan pendidikan
SLTA, S1, dan S2 yang menyatakan bahwa,
”LRA menunjukkan ketaatan terhadap APBD atas kegiatan yang
dilakukan oleh masing-masing SKPD”.
Dari kutipan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa LRA lebih berguna
karena menunjukkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Dari LRA dapat
terlihat realisasi dan anggaran dari pencapaian kinerja masing-masing SKPD.
Selanjutnya laporan target dan realisasi pendapatan dan belanja (LTRPB)
juga dinilai berguna untuk sebagian besar situasi keputusan, meskipun rata-rata
responden masih ragu terhadap kegunaan laporan tersebut. Pada dasarnya, rata-
rata responden menilai laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga tidak
berguna. Meskipun untuk beberapa situasi keputusan laporan-laporan tersebut
dinilai berguna. Laporan keuangan yang dinilai paling tidak berguna untuk
sebagian besar situasi keputusan adalah laporan arus kas (LAK).

30
4.4 Matrik keterpahaman dan kegunaan laporan keuangan yang disajikan
Pemkot Salatiga
Berdasarkan hasil penelitian mengenai keterpahaman dan kegunaan
laporan keuangan yang telah dilakukan, didapat hasil perbandingan yang
digambarkan dengan menggunakan matrik seperti dibawah ini:
Tabel 10
Matrik Hubungan Keterpahaman dan Kegunaan Neraca
Kegunaan
Keterpahaman
berguna
tidak
berguna
mudah dipahami 4 13
tidak mudah
dipahami
1 2
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, responden yang menilai
neraca tidak berguna untuk sebagian besar situasi keputusan adalah responden
yang menilai neraca mudah dipahami. Sedangkan responden yang menilai neraca
tidak mudah dipahami menilai neraca tidak berguna untuk sebagian besar situasi
keputusan.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, meskipun menurut para
responden neraca mudah untuk dipahami oleh birokrat unit kerja non DPPKAD.
Namun dalam hal ini neraca tidak berguna untuk sebagian besar situasi keputusan
yang disediakan. Dalam penelitian ini berarti neraca belum memenuhi salah satu
karakter kualitatif dari laporan keuangan.

31
Tabel 11
Matrik Hubungan Keterpahaman dan Kegunaan LRA
Kegunaan
Keterpahaman
berguna
tidak
berguna
mudah dipahami 11 8
tidak mudah
dipahami
1 0
Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa, responden yang menilai laporan
realisasi anggaran beguna untuk sebagian besar situasi keputusan adalah
responden yang menilai LRA berguna. Akan tetapi reponden yang menilai LRA
mudah dipahami ada pula yang menilai LRA tidak berguna untuk sebagian besar
situasi keputusan. Sedangkan responden yang menilai LRA tidak mudah dipahami
menilai LRA berguna untuk sebagian besar situasi keputusan.
Dapat disimpulkan bahwa, hampir secara keseluruhan responden menilai
LRA mudah untuk dipahami para birokrat unit kerja non DPPKAD dan LRA juga
dinilai berguna untuk sebagian besar situasi keputusan yang disediakan. Dapat
dikatakan bahwa dalam penelitian ini LRA sudah memenuhi karakter kualitatif
dari laporan keuangan.
Tabel 12
Matrik Hubungan Keterpahaman dan Kegunaan LAK (Laporan Arus Kas)
Kegunaan
Keterpahaman
berguna
tidak
berguna
mudah dipahami 1 15
tidak mudah
dipahami
0 4

32
Berdasarkan dari tabel di atas terlihat bahwa, responden yang menilai
Laporan Arus Kas tidak berguna untuk sebagian besar situasi keputusan adalah
responden yang menilai LAK mudah dipahami. Selanjutnya responden yang
menilai LAK tidak mudah dipahami menilai LAK tidak berguna untuk sebagian
besar situasi keputusan.
Dapat disimpulkan bahwa, meskipun LAK dinilai oleh para responden
mudah untuk dipahami para birokrat unit kerja non DPPKAD. Tetapi LAK yang
disajikan oleh Pemkot Salatiga dinilai tidak berguna untuk sebagian besar situasi
keputusan yang disediakan. Dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa neraca
belum memenuhi salah satu karakter kualitatif dari laporan keuangan.
Tabel 13
Matrik Hubungan Keterpahaman dan Kegunaan LTRPB (Laporan Target
dan Realisasi Pendapatan dan Belanja)
Kegunaan
Keterpahaman
berguna
tidak
berguna
mudah dipahami 11 9
tidak mudah
dipahami
0 0
Berdasarkan dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, responden yang
menilai LTRPB berguna untuk sebagian besar situasi keputusan dan yang menilai
tidak berguna untuk sebagian besar situasi keputusan adalah responden yang
menilai LTRPB mudah dipahami. Sedangkan dari tabel di atas dapat terlihat
bahwa tidak satupun responden yang menilai LTRPB tidak mudah dipahami.
Sama halnya dengan LRA, dapat dikatakan bahwa hampir seluruh
responden menilai LTRPB mudah untuk dipahami oleh para birokrat unit kerja
non DPPKAD. Selanjutnya responden juga menilai bahwa LTRPB dinilai berguna
untuk sebagian besar situasi keputusan yang disediakan. Dapat dikatakan bahwa

33
dalam penelitian ini LTRPB sudah memenuhi karakteristik kualitatif dari laporan
keuangan.
5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran
Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan keterpahaman laporan
keuangan, secara keseluruhan responden setuju bahwa keempat laporan keuangan
yang disajikan Pemkot Salatiga mudah untuk dipahami, hal tersebut dikarenakan
pemerintah telah memberikan pelatihan atau bimbingan mengenai laporan
keuangan pemerintah. Meskipun ada beberapa responden yang menilai terdapat
laporan keuangan yang tidak mudah untuk dipahami, tetapi lebih banyak
responden yang menilai mudah dipahami.
Bedararkan analisis kegunaan laporan keuangan dapat disimpulkan bahwa,
menurut jabatan secara rata-rata responden menilai seluruh laporan keuangan
yang disajikan oleh Pemkot Salatiga tidak berguna dalam 12 konteks keputusan
yang disediakan. Meskipun untuk beberapa konteks keputusan laporan keuangan
dinilai berguna. Responden bidang jabatan non keuangan, secara rata-rata menilai
bahwa seluruh laporan keuangan tidak berguna. Akan tetapi responden bidang
jabatan keuangan secara rata-rata menilai laporan realisasi anggaran (LRA)
berguna untuk sebagian besar keputusan dalam 12 konteks keputusan yang
disediakan.
Menurut tingkat pendidikan banyak sekali terjadi perbedaan persepsi
terhadap kegunaan laporan keuangan. Responden dengan pendidikan S2 secara
rata-rata menilai hampir seluruh laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga
berguna sebagian besar keputusan dalam 12 konteks keputusan, hanya neraca
yang dinilai tidak berguna. Berbeda dengan responden yang berpendidikan S1
yang secara rata-rata menilai bahwa, dari keempat laporan keuangan yang
disajikan Pemkot Salatiga yang berguna untuk sebagian besar keputusan dalam 12
konteks keputusan yang disediakan adalah neraca dan laporan realisasi anggaran.
Jika dilihat secara keseluruhan menurut jabatan, terjadi perbedaan persepsi
antara responden keuangan dan non keuangan. Responden non keuangan menilai
seluruh laporan keuangan tidak berguna dalam pengambilan keputusan untuk 12

34
konteks keputusan yang disediakan. Responden bidang jabatan keuangan menilai
dari seluruh laporan keuangan, hanya LRA yang berguna untuk sebagian besar
situasi kepuusan dalam 12 konteks keputusan yang disediakan.
Jika dilihat dari tingkat pendidikan, dari keempat laporan keuangan yang
disajikan Pemkot Salatiga hanya laporan realisasi anggaran (LRA) yang dianggap
paling berguna untuk sebagian besar keputusan dalam 12 konteks keputusan yang
disediakan. Dapat dikatakan bahwa, menurut persepsi dari seluruh responden,
laporan realisasi anggaran dinilai paling berguna untuk sebagian besar keputusan
dalam 12 konteks keputusan yang disediakan.
Dari kesimpulan di atas, berdasarkan telaah teoritis dapat dikatakan bahwa
laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga belum sepenuhnya memenuhi
aspek penggunanya yaitu usefulness. Dalam hal ini pengguna beranggapan bahwa,
lebih banyak dari laporan keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga tidak berguna
dalam pembuatan keputusan dalam hal ini untuk 12 konteks keputusan yang
disediakan. Dapat dikatakan dalam penelitian ini, bahwa laporan keuangan yang
disajikan belum memenuhi tujuan utama dari laporan keuangan. Namun hal
tersebut hanya didasarkan pada 12 konteks keputusan pada penelitian yang telah
dilakukan Kober dkk, (2010).
Dalam penelitian ini tentunya terdapat kekurangan, yaitu yang pertama
dalam pengisian koesioner beberapa responden berhalangan hadir dan tidak dapat
mengikuti penelitian ini. Yang kedua, konteks keputusan dalam penelitian ini
hanya terbatas pada 12 konteks keputusan pada penelitian yang dilakukan Kober
dkk, (2010). Yang ketiga penelitian ini hanya sebatas study eksplorasi. Yang
keempat bahwa penelitian ini hanya sebatas pada persepsi dan penulis menyadari
bahwa tidak seluruhnya konteks keputusan dapat dilihat dari keempat laporan
keuangan tersebut.
Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah beberapa
konteks keputusan, tidak hanya terbatas pada penelitian yang telah dilakukan
Kober dkk, (2010). Dapat pula dengan membedakan konteks keputusan yang
sesuai untuk masing-masing laporan keuangan. Atau dengan memberikan
pertanyaan terbuka seperti, laporan keuangan tersebut berguna untuk keputusan

35
yang seperti apa. Hasil penelitian mungkin saja dapat berbeda jika menambah
konteks keputusan lain atau dengan memberikan pertanyaan terbuka.
Saran kepada objek bahwa sebaiknya para birokrat unit kerja non
DPPKAD mendapatkan pelatihan atau bimbingan tentang kegunaan dari laporan
keuangan yang disajikan Pemkot Salatiga. Agar para birokrat memahami dengan
tepat kegunaan dari masing-masing laporan keuangan. Karena jika dilihat dari
hasil persepsi ada banyak perbedaan yang sangat jauh terhadap kegunaan laporan
keuangan antara responden bidang keuangan dan non keuangan. Apalagi Pemkot
akan menerapkan laporan akuntansi akrual penuh pada tahun 2014.

36
DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra, 2010, Akuntansi Sektor: Publik Suatu Pengantar, Erlangga,
Jakarta.
Deaconu, Adela.,Nistor, Cristina, S.,dan Filip, Crina. 2011. The Impact of Accrual
Accounting on Public Sector Management An Exploratory Study for
Romania. http://ssrn.com/abstract=1911285. 25 Oktober 2012.
Harun, 2009, Reformasi Akuntasi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia,
Salemba Empat, Jakarta.
Ikatan Akuntan Indonesia, 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa
Akuntan Publik.
Kober, Ralph.,Lee, Janet.,dan Ng, Juliana, 2010, “Mind Your Accruals: Perceived
usefulness Of Financial Information In the Australian Accounting
System”, Financial Accountability & Management, 26(3), August 2010,
0267-4424.
Miles, B. Matthew, A. Michael Huberman. 2004. Analisis Data Kualitatif.
Penerjemah: Tjetjep R. Jakarta: UI-Press.
Nordiawan, Deddi.,dan Hertianti, Ayuningtyas, 2010, Akuntansi Sektor Publik,
Salemba Empat, Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Tanggal 22 Oktober 2010, Tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.

37
Suwardjono, 2006, Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan, BPFE,
Yogyakarta.
Scott, W.R., 2009. “Financial Accounting Theory”. Toronto, Canada: Prentice-Hall.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara

39
Kuesioner Penelitian
Kuesioner ini merupakan wahana untuk menggali informasi mengenai persepsi
para Birokrat unit kerja non DPPKAD Kota Salatiga terhadap usefulness dan
understandability laporan keuangan Yang Disajikan Pemerintah Kota Salatiga.
Tanggal : .................................................
Tempat : .................................................
1. IDENTITAS RESPONDEN
1. Nama Responden : .............................................. (Boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin : ..............................................(L/P)
3. Umur : .............................................. (Boleh tidak diisi)
4. Pendidikan Terakhir : .............................................. (Bidang Pendidikan)
5. Lama Bekerja : ..............................................
6. Jabatan : ..............................................
7. Lama Jabatan : ..............................................
8. Tempat Kerja : ..............................................
9.

40
2. Kegunaan (Usefulness) laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah
Kota Salatiga.
Laporan mana yang berguna untuk konteks keputusan ini?
[Berilah tanda “√” (centang/contreng) pada pilihan Laporan yang
menurut Bapak/Ibu sesuai dengan konteks keputusan yang ada].
No Konteks Keputusan
Laporan
Neraca Laporan
Realisasi
Anggaran
Laporan
Arus
Kas
Laporan
Target dan
Realisasi
Pendapatan
dan Belanja
1 Menilai kinerja Pemerintah Kota
2 Menilai kinerja program
3 Menilai efektivitas Pemerintah Kota
dalam penyediaan barang atau jasa
4 Menilai efesiensi Pemerintah Kota
dalam penyediaan barang atau jasa
5 Untuk membantu dalam mengelola
aset & liabilitas (kewajiban)
Pemerintah Kota
6 Untuk membantu Pemerintah Kota
dalam memenuhi kewajiban
akuntabilitas
7 Untuk keputusan alokasi sumber daya
Pemerintah Kota
8 Untuk keputusan belanja modal yang
besar nilainya
sumber daya Pemerintah Kota
10 Untuk menilai kebutuhan sumber daya
masa depan Pemerintah Kota
barang atau jasa yang disediakan
Pemerintah Kota
12 Untuk menilai kebutuhan arus kas
Pemerintah Kota

41
3. Keterpahaman (Understandability) laporan keuangan yang disajikan oleh
Pemkot Salatiga
Keterangan:
STS = Sangat Tidak Setuju,
TS = Tidak Setuju,
S = Setuju,
SS = Sangat Setuju
[Berilah tanda “√” (centang/contreng) pada pilihan Bapak/Ibu]
No Indikator STS TS S SS
1 Neraca mudah dipahami oleh Birokrat unit
kerja non DPPKAD
2 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mudah
dipahami oleh Birokrat unit kerja non
DPPKAD
3 Laporan Target dan Realisasi Pendapatan &
Belanja mudah dipahami oleh birokrat unit
kerja non DPPKAD
4 Laporan Arus Kas (LAK) mudah dipahami
oleh Birokrat unit kerja non DPPKAD
Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya dalam membantu
pengisian kuesioner ini dengan baik.

T1 232009137 full text

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to T1 232009137 full text

Similar to T1 232009137 full text (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)

T1 232009137 full text