Bab-ii-pendekatan-dan-metodologi-pdf-free (1)

BAB
II
PENDEKEKATAN DAN METODOLOGI
RKT
RTKP
2.1 PENDEKATAN TEKNIS
2.1.1 Kedudukan RKT
Dalam sistem perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan
pembangunan nasional, kedudukan RKT dapat ditunjukkan pada
Gambar 2.1. sebagai berikut :
Gambar 2.1.
Kedudukan RKT dalam Sistem Perencanaan Tata Ruang dan
Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
Laporan Akhir II - 1
Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi Kawasan Sedanau-Pulau Tiga-Bunguran Selatan
Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau

Sumber : Pedoman Penyusunan Dokumen RKT, Menakertrans : 2014
Rencana Kawasan Transmigrasi merupakan rencana rinci tata ruang
sebagai penjabaran RTR KSN yang disusun sesuai dengan tujuan
penetapan masing-masing RTR KSProv dan RTR KSKab. Muatan RKT
ditentukan oleh nilai strategis yang menjadi kepentingan Kementrian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan berisi aturan terkait dengan hal-hal
spesifik tentang ketransmigrasian. Kepentingan Rencana Kawasan
Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten merupakan dasar
pertimbangan utama dalam penyusunan dan penetapan RKT. RKT juga
menjadi acuan teknis bagi penyelenggaraan penataan ruang SKP, KPB
dan SP.
2.1.2 Isu Strategis RKT
Isu strategis RKT merupakan hal-hal yang menjadi kepentingan nasional,
provinsi dan kabupaten sehingga kawasan tersebut perlu ditetapkan
sebagai Kawasan Transmigrasi.
Isu strategis Kawasan Transmigrasi ditinjau berdasarkan sudut
kepentingan strategis yaitu:
1) pertahanan dan keamanan,
2) pertumbuhan ekonomi,
3) sosial dan budaya,
4) pendayagunaan sumber daya alam (SDA), dan
5) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
Proses merumuskan isu strategis kawasan transmigrasi dapat dilakukan
melalui pendekatan top down dan/atau bottom up. Isu strategis RKT
dapat berasal dari cara pandang pemerintah terhadap potensi maupun
permasalahan di daerah yang dianggap memiliki nilai strategis
(pendekatan top down), dan/atau berdasarkan permasalahan yang
diusulkan oleh daerah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk

diangkat menjadi isu strategis (pendekatan bottom up).
2.1.3 Ketentuan Umum Muatan RKT
Ketentuan umum penentuan muatan RKT memberikan informasi
mengenai kerangka pikir penentuan muatan RKT sesuai dengan tipologi
RKT, meliputi :
a. Bentuk
Penentuan bentuk RKT didasarkan pada basis kawasan dan basis
objek strategis dan kriteria kawasan transmigrasi.
b. Deliniasi RKT
Penentuan deliniasi RKT dilakukan sesuai dengan tipologi RKT
dilakukan dengan pertimbangan :
1 kondisi daya dukung fisik dasar;
2 interaksi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
3 potensi perekonomian kawasan; dan
4 ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
c. Fokus Penanganan/muatan RKT
Penentuan fokus penanganan RKT dilakukan dengan
mempertimbangkan upaya yang perlu diprioritaskan untuk
mewujudkan fungsi kawasan berdasarkan nilai dan isu strategis
kawasan sesuai dengan tipologi RKT, meliputi :
 Tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan kawasan
transmigrasi.
 Luasan kawasan transmigrasi;
 Rencana struktur kawasan transmigrasi;
 Rencana peruntukan kawasan transmigrasi;
 Arahan pengembangan pola usaha pokok;
 Arahan jenis transmigrasi yang akan dilaksanakan;
 Arahan penataan persebaran penduduk dan kebutuhan sumber
daya manusia;

 Arahan indikasi program utama;
 Tahapan perwujudan kawasan transmigrasi; dan
 Ketentuan pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi.
d. Skala Peta
Penentuan skala peta RKT disesuaikan dengan informasi yang
dibutuhkan dalam proses perencanaan RKT dan penggunaan RKT,
serta kebutuhan muatan materi yang akan diatur di dalam RKT
yaitu kedalaman informasi 1 : 25.000 dan dilandasi dengan Data
Dasar Citra Satelit.
e. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Kawasan
Transmigrasi
Penentuan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan
transmigrasi dilakukan dengan mempertimbangkan isu strategis dan
fokus penanganan RKT.
f. Konsep Pengembangan
Penentuan konsep pengembangan kawasan transmigrasi dalam
rangka pencapaian tujuan RKT.
g. Arahan Pemanfaatan Kawasan Transmigrasi
Penentuan arahan pemanfaatan Kawasan Transmigrasi dilakukan
dengan mempertimbangkan perwujudan konsep pengembangan
Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan melalui penyusunan
indikasi program utama 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun
perencanaan (yang tahapan waktu pelaksanaannya disesuaikan
dengan tahapan waktu pelaksanaan RTRW Kabupaten) beserta
indikasi sumber pembiayaan.
h. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan
Transmigrasi

Penentuan arahan pengendalian pemanfaatan Kawasan Transmigrasi
dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang diperlukan agar
pemanfaatan kawasan dilaksanakan sesuai dengan RKT.
i. Pengelolaan
Penentuan pengelolaan Kawasan Transmigrasi dilakukan dengan
memperhatikan kebutuhan penanganan kawasan sesuai dengan
tipologi RKT.
Lebih jelasnya, penentuan muatan Dokumen Perencanaan RKT dapat
dilihat pada Gambar 2.2.
2.1.4 Format Penyajian
Konsep Dokumen RKT disajikan dalam bentuk sebagai berikut :
1) Buku data dan analisis yang dilengkapi dengan peta-peta;
2) Buku rencana yang disajikan dalam format A4; dan
3) Album peta yang disajikan dengan skala minimal dalam format A1
yang dilengkapi dengan peta digital yang disusun sesuai dengan
ketentuan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dikeluarkan oleh
lembaga yang berwenang.
Gambar 2.2
Penentuan Muatan RKT

2.1.5Masa Berlaku

Dokumen Perencanaan RKT berlaku dalam jangka waktu 15 (lima belas)
tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Peninjauan
kembali dokumen perencanaan RKT dapat dilakukan lebih dari 1 (satu)
kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan strategis berupa :
a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;
b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-
undang;
c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-
undang; dan/atau,
d. Perubahan RTRW Propinsi/kabupaten yang menuntut perubahan
terhadap RKT.
2.1.6 Pola Pikir Perencanaan Kawasan Transmigrasi
Pola pikir perencanaan ini pada dasarnya merupakan landasan berpikir
perencana sebagai upaya untuk memahami konteks persoalan secara
utuh dan menyeluruh guna memberikan landasan berpikir sebagai
masukan pada pendekatan perencanaan. Ada 7 (tujuh) hal pokok
pemikiran sebagai landasan pola pikir, yakni :
1. Pemahaman terhadap karakteristik fisik, ruang dan
sumber daya lingkungan pendukung.
Setiap sistem fisik kehidupan mempunyai karakter-karakter khusus
yang unik yang dapat menjadi pendukung maupun kendala
perkembangannya, sehingga upaya untuk mengembangkan fungsi-
fungsi kegiatan harus memandang keberlanjutan daya dukungnya
dalam kurun masa datang serta bagaimana memanfaatkannya
secara optimal.
2. Pemahaman terhadap karakteristik sosial,
karakteristik ekonomi, karakteristik kemasyarakatan dan
aspirasinya.
Pengembangan suatu kota akan sangat berkaitan dengan
bagaimana rencana tata ruang dapat mendukung perikehidupan

sosial masyarakat yang beragam.
3. Pemahaman terhadap keterkaitan timbal balik antara
kinerja aktifitas kota dengan wujud dan perwujudan ruang
fisiknya.
Dalam hal ini, kinerja aktifitas yang buruk akan mewujudkan
kualitas ruang fisik kehidupan yang buruk, atau sebaliknya ruang
fisik yang tidak tertata dengan baik akan mewujudkan kinerja
aktifitas yang buruk pula. Kondisi ini bersifat kumulatif dan saling
memberikan pengaruh negatif serta akan semakin menurunkan
kualitas kehidupan lingkungan fisik, sosial, ekonomi di masa yang
akan datang.
4. Pemahaman mengenai bagaimana mewujudkan ruang
fisik yang kondusif untuk menunjang kehidupan kota.
Upaya mewujudkan ruang bukan hanya sekedar membuat rencana
tata ruang namun terkait upaya perealisasian serta
pengarahannya, dan penciptaan faktor intensif (menstimulasi) dan
disinsentif (mencegah), agar elemen, fungsi dan infrastruktur,
sistem pelayanan sosial ekonomi perkotaan dapat ada dan tumbuh
sesuai dengan harapan.
5. Pemahaman terhadap pelaku dan aktor-aktor
pembangunan kota dalam mendukung wujud ruang yang
diharapkan.
Setiap rencana pembangunan termasuk rencana tata ruang akan
melibatkan setiap pelakunya sebagai subjek dan harus menjamin
adanya mekanisme partisipasi masyarakat, swasta dan pemerintah
dalam mendukung program-program pembangunan. Upaya untuk
mendeseminasikan serta mensosialisasikan rencana perlu
dilakukan untuk menghindari rencana tata ruang menjadi produk
yang tidak dapat/tidak mungkin direalisasikan karena masyarakat
tidak tahu, menganggap tidak perlu atau kepentingannya tidak
terakomodasi atau dianggap merugikan kepentingannya.

6. Pemahaman terhadap aspek kelembagaan, aspek
hukum dan aspek manajemen pembangunan untuk
mendukung realisasi wujud ruang yang diharapkan.
Upaya untuk menata ruang kota akan tidak terlepas dari persoalan
kelembagaan dan manajemen pembangunan yang terkait dengan
upaya mengkonsolidasikan serta mengintegrasikan berbagai
perencanaan yang telah dibuat. Dalam hal lain, upaya mengelola
sumber daya dana, tenaga dan waktu juga menjadi faktor
mendukung penataan ruang kota.
7. Pemahaman terhadap aspek eksternal
regional/konselasi geografis mewilayahan sebagai faktor
pengaruh terhadap eksistensi kota.
Perkembangan lingkungan eksternal dapat mempengaruhi
eksistensi baik bersifat positif maupun negatif. Pertumbuhan kota
sekitar yang pesat dengan fungsi berbeda, serta pengaruh
perkembangan transportasi regional harus dijadikan landasan
makro untuk mengembangkan fungsi mikro/lokal kota secara saling
mendukung.
2.1.7 Aspek Perencanaan Kawasan Transmigrasi
Aspek Perencanaan Kawasan Transmigrasi harus mempertimbangkan 3
(tiga) aspek dalam pendekatan perencanaan tata ruang, yaitu :
1. Aspek Strategis
2. Aspek Teknis
3. Aspek Pengelolaan
Ketiga aspek tersebut selanjutnya dijabarkan dalam rangka
Perencanaan Kawasan Transmigrasi adalah sebagai berikut :
A. Aspek Strategis

Aspek strategis ini akan menyangkut penentuan fungsi kawasan,
pengembangan kegiatan kawasan dan pengembangan tata ruang
kawasan. Aspek strategis ini diintegrasikan dengan RTRW Kabupaten.
B. Aspek Teknis
Aspek teknis ini akan menyangkut upaya mengoptimalkan
pemanfaatan kawasan transmigrasi. Seperti yang telah dijelaskan
dalam PP Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tengang
perubahan atas Undang-Undang No 15 Tahun 1997 tengang
Ketransmigrasian, bahwa Rencana Kawasan Transmigrasi merupakan
penjabaran dari RTRW yang nantinya dapat menjadi pedoman untuk
pemberian advis planning, pengaturan bangunan setempat,
penyusunan rencana kawasan dan pelaksanaan program
pembangunan.
C. Aspek Pengelolaan
Aspek pengelolaan akan menyangkut administrasi, keuangan, hukum
dan perundangan agar rencana kota dapat dilaksanalkan melalui
koordinasi, penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
rencana. Sesuai dengan tingkatannya, dimana Rencana Kawasan
Transmigrasi sebagai pedoman untuk pemberian advis planning,
pengaturan penempatan dan pengembangan transmigrasi dan
pelaksanaan program pembangunan, maka kajian-kajian yang akan
dilakukan menyangkut beberapa hal, yaitu :
1. Kemampuan aparat dan personalnya, dalam arti kualitas dan
kuantitas sumber daya manusianya.
2. Kemampuan pendanaan/keuangan, dalam arti mengkaji sumber-
sumber dana untuk pembangunan baik peningkatan PADS
maupun sumber dana lainnya.

3. Kemampuan perangkat keras dan lunak dinas/instansi, terutama
yang terkait langsung dalam proses dan mekanisme
pembangunan. Hal ini penting dalam rangka meningkatkan
efisiensi dan efektifitas kerja.
4. Menyusun Rencana Kawasan Transmigrasi yang optimal sesuai
dengan aspirasi masyarakat dan kebijakan Pemerintah Daerah,
sehingga dapat dijadikan pedoman pembangunan yang diperkuat
dengan kepastian hukum dalam bentuk Perda dan pengesahan
dari tingkat yang lebih tinggi.
Pada poin 4) dikatakan bahwa dalam Rencana Kawasan Transmigrasi
harus melibatkan peran serta masyarakat dalam proses
penyusunannya. Hal ini dimaksudkan untuk menampung aspirasi
masyarakat, agar kepentingannya dapat terakomodasi dalam
Rencana Kawasan Transmigrasi yang akan disusun. Penegasan
keterlibatan peran serta masyarakat dalam proses penyusuanan
Rencana Kawasan Transmigrasi.
Dari berbagai praktik peran serta langsung masyarakat dalam
perencanaan tata ruang terdapat beberapa bentuk yang dapat
dilaksanakan dengan segala keuntungan dan kerugiannya masing-
masing, baik yang akan dilaksanakan secara berkelompok maupun
perorangan. Berikut ini adalah kemungkinan bentuk
penyelenggaraan yang berbentuk kelompok:
1. Diskusi kelompok kecil: jumlah peserta sedikit, cenderung
terarah/terfokus, inklusif dari komunitas yang lebih luas,
memerlukan waktu yang sangat panjang (time consuming).
2. Rapat umum : jumlah pemeranserta besar, sulit untuk
mengarahkan pada isu-isu tertentu saja, cenderung
mengesampingkan sektor-sektor tertentu dari komunitas,
artikulasi perorangan dan kelompok-kelompok yang
berkepentingan mungkin sangat dominan.

3. Konferensi : pemeranserta adalah kalangan terpilih, teknik
pendahuluan yang baik untuk menggambarkan isu-isu yang
muncul, boros waktu bagi perencana untuk memberikan respon
dan interaksi.
4. Lokakarya : dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil, dapat
digunakan di setiap proses, menjanjikan keterlibatan dan
kontribusi aktif.
Bentuk lainnya yang biasa muncul misalnya adalah seminar, yang
relatif mirip dengan konferensi. Satu bentuk lain yang agak radikal
adalah langsung beramai-ramai terlibat praktik dalam perancangan
rencananya di studio, yang tentunya memerlukan studio yang sangat
besar.
Beberapa bentuk peran serta yang bersifat perorangan misalnya
adalah :
1. Wawancara: dapat lebih terwakili langsung dan personal, akan
tetapi boros waktu.
2. Pendapat tertulis atau verbal : komitmen ditunjukkan secara
formal, sarana yang baik bagi para kelompok pe-lobby.
3. Jalur khusus (hot line) telepon : lebih luwes dari segi waktu,
interaksi langsung.
4. Survey Kuesioner : memberikan data/fakta tertulis, dalam hal
tertentu dapat untuk mengukur reaksi masyarakat, akan tetapi
interaksi terbatas/kurang.
Bentuk lainnya untuk yang perorangan ini misalnya adalah observasi,
pameran/display, membuka kantor informasi di lapangan, dan
penggunaan media massa. So, Hand dan McDowell (1982)
mengelompokkan bentuk peran serta ke dalam kelompok besar
berdasarkan tujuannya yaitu yang disebut publicity (dalam rangka
membangun dukungan masyarakat), public education (dalam rangka
diseminasi informasi), public input (dalam rangka mengumpulkan
informasi), public interaction (dalam rangka pembangunan

Publisitas
Pendidikan masyarakat
Masukan masyarakat
Interaksi masyarakat Kemitraan
masyarakat
Pengamanan saran dan persetujua
Diseminasi Informasi
Pengumpulan Informasi
Pembangunan Komunikasi
dua arah
mbangunan dukungan masyarakat
Keterlibatan Pasif Keterlibatan Aktif
Forum Stakeholders
SURVEI
P
Analisis & Interpretasi
Penyusunan rencana
Forum Stakeholders
Rencana tersepakati
P Indikasi Program
Perangkat Pengendalian Pelaksanaan
Arahan Pemerintah
Program Pemerintah
Masyarakat
P
Konsultan
Pemerintah
Pelaku Keterlibatan Dalam Perencanaan
Pelaksanaan oleh Pemerintah, Swasta, Masyarakat
komunikasi dua arah), public partnership (dalam rangka
mengamankan saran dan consent). Pengelompokan teknik peran
serta masyarakat tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut :
Gambar 2.3
Pengelompokan Teknik Peran Serta Masyarakat
Sumber : So, Hand, dan McDowell (1986:293)
Bentuk Peran serta masyarakat dalam penataan ruang menurut
hirarkhi rencana yang diindikasikan dalam PP No. 69 Tahun 1996
(Pasal-Pasal di BAB III dari PP 69/96), yaitu :
- pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan.
- pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan.
- pemberian masukan dalam perumusan rencana tata ruang.
- pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam
penyusunan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan
ruang.
- pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana.
- kerja sama dalam penelitian dan pengembangan.
- bantuan tenaga ahli.
Gambar 2.4
Keterlibatan Pelaku Pembangunan Dalam Penyusunan
Rencana

2.2. METODOLOGI KAJIAN
2.2.1 Pendekatan Perencanaan
Untuk memberikan hasil yang terbaik dalam Rencana Kawasan
Transmigrasi ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan
Menyeluruh dan Terpadu (Mixed Scanning Planning Approach), yaitu
suatu pendekatan perencanaan terpilah yang berdasar pada suatu
pertimbangan menyeluruh. Pendekatan ini sering disebut juga sebagai
‘Third Approach’ atau ‘Pendekatan Ketiga’.
Pendekatan ini dilakukan dengan mengkombinasikan pendekatan
rasional yang menyeluruh (Rational Comprehensive Approach) dan
pendekatan perencanaan yang terpilah (Dinjointed Incremental
Planning Approach).
Kajian perencanaan secara menyeluruh dan terpilah dilakukan secara
bersama-sama dengan mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan
dengan kondisi kawasan. Tinjauan secara menyeluruh dalam lingkup
kota yang lebih makro disederhanakan dalam lingkup wawasan sekilas
(scan) untuk mempermudah dalam menganalisa permasalahan
kawasan, sedangkan tinjauan atas bagian unsur-unsur atau sub sistem
kawasan ditinjau kedudukannya terhadap permasalahan menyeluruh
kawasan.
Tata cara utama metode pendekatan ini adalah :

1. Perencanaan mengacu pada garis kebijakan umum yang ditentukan
pada tingkat yang lebih tinggi,
2. Perencanaan didasari oleh suatu wawasan menyeluruh serta
mengfokuskan pendalaman penelaahan pada unsur-unsur atau
subsistem-subsistem yang diutamakan,
3. Kajian mendalam tentang unsur-unsur atau subsistem-subsistem
yang diprioritaskan dilandasi oleh kajian sekilas tentang lingkup
menyeluruh serta didasarkan kepada wawasan sistem makro dan
mikro,
4. Perumusan rencana dengan pendekatan ini dinilai sebagai usaha
penghematan waktu dan dana dalam lingkup penelaahan, analisis
dan proses teknis penyusunan rencana karena adanya
penyederhanaan dalam penelaahan dan analisis makro dan
mikronya,
5. Untuk menunjang hasil ramalan dan analisis sekilas maka proses
pemantauan, pengumpulan pendapat, komunikasi serta konsultasi
dengan stakeholders dilakukan selama proses penyusunan sasaran
dan tujuan rencana.
Untuk lebih jelasnya, Bagan Alir Pendekatan Perencanaan dapat
dilihat pada Gambar 2.5.
2.2.2 Pendekatan Pelaksanaan
Pelaksanaan perencanaan kawasan transmigrasi meliputi serangkaian
prosedur penyusunan dan penetapan RKT. Proses Penyusunan
Dokumen Perencanaan RKT meliputi :
1. Persiapan penyusunan;
2. Pengumpulan data dan informasi;
3. Pengolahan dan analisis data;
4. Perumusan konsepsi rencana; dan

5. Penyusunan Indikasi Program
2.2.3 Proses Penyusunan RKT
Proses penyusunan Dokumen Perencanaan RKT dilaksanakan setelah
dilakukan identifikasi potensi kawasan sesuai dengan bagan alir pada
gambar 2.5.
1. Persiapan Penyusunan
a. Persiapan Administrasi, meliputi:
 Penelaahan dan pengkajian kerangka acuan kerja dan
menyusun arahan kebijakan dan strategi pembangunan
kawasan transmigrasi.
 Menyiapkan program kerja yang lebih rinci, sebagai arahan
bagi pelaksanaan penyusunan dokumen RKT.
b. Persiapan Teknis yang meliputi :
 Identifikasi informasi dan data awal kajian potensi kawasan;
 Penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan kegiatan;
 Penyiapan perangkat survei (checklist data yang dibutuhkan,
panduan wawancara, kuesioner, panduan observasi dan
dokumentasi, dll) serta mobilisasi peralatan dan personil yang
dibutuhkan.

Analisis Fisik Analisis Kependudukan
Analisis Kondisi Prasarana dan Sarana
Analisis Kebutuhan Ruang
Analisis Sosial Ekonomi
Sosialisasi /Lokakarya antar stakeholder
Penjajagan Partisipatif Stakeholder
FEEDBACK
FEEDBACK
Penyusunan Rencana dan Program Pelaksanaan/Indikasi Program
Perumusan Arahan Perencanaan
Konsep Perencanaan
Gambar 2.5
Bagan Alir Kerangka Pemikiran
Penyusunan Dokumen Perencanaan RKT Bacan – Kabupaten
Halmahera Selatan
Sumber : Hasil Pengolahan Tim Penyusun, tahun 2014.
Studi Literatur
Pengumpulan Data
Gambaran Umum
- Landasan Hukum
- Materi Teknis RTRW
Kab. Halmahera
Selatan
- Arahan Kebijakan
Pembangunan Kab.
Halmahera Selatan
- Kawasan
Transmigrasi
- RTRW Provinsi
- RTRW Kab
Halmahera Selatan
- RPJMD Kab
Halmahera Selatan
- Kajian-Kajian Teknis
Terdahulu
SURVEY
- Pengumpulan Data
Primer
- Pengumpulan Data
Sekunder

2. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi
a. Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi
Untuk keperluan pengenalan karakteristik kawasan dan
penyusunan rencana kawasan transmigrasi, dilakukan
pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan
data primer dapat meliputi:
1) Penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat
dilaksanakan melalui penyebaran angket, temu
wicara, wawancara orang per-orang, dan lain
sebagainya; dan
2) Pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah
secara langsung melalui kunjungan ke lokasi wilayah
kawasan transmigrasi.
Data sekunder yang dikumpulkan sekurang-kurangnya meliputi :
1) Peta-peta, meliputi:
 Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) atau peta topografi skala 1 :
50.000 sebagai peta dasar;
 Citra satelit untuk memperbaharui (update) peta dasar dan
membuat peta tutupan lahan; Citra satelit yang digunakan
harus berumur tidak lebih dari tiga tahun pada saat
penyusunan rencana dengan menggunakan citra satelit
resolusi 10 m – 15 m.
 Peta batas wilayah administrasi;
 Peta batas kawasan hutan;
 Peta-peta masukan untuk analisis kebencanaan; dan
 Peta-peta masukan untuk identifikasi potensi sumber daya
alam.
 Peta-peta jaringan jalan

2) Data dan informasi yang harus ada mampu menyajikan data
spasial 1 : 25.000, meliputi :
a) Data kebijakan penataan ruang (RTRW provinsi, RTRW
kabupaten/kota, dan rencana rincinya) serta kebijakan
sektoral terkait;
b) Data kondisi fisik lingkungan dan SDA, meliputi:
– Iklim dari stasiun klimatologi terdekat minimal 10 tahun
– Tanah yang telah diklasifikasikan hingga tingkat Great
Group menurut USDA
– Hidrologi dan Geologi yang dikeluarkan oleh Badan
Geologi Nasional Bandung
c) Data penggunaan lahan (Hasil interpretasi citra satelit dan
sudah merupakan hasil pengecekan lapangan);
d) Data tentang kependudukan (minimal data pada tingkat
kecamatan minimal 5 tahun), meliputi; jumlah penduduk
berdasarkan:
– Jenis kelamin
– Usia/umur
– jenis pekerjaan
e) Data tentang prasarana dan sarana kawasan, meliputi :
sistem jaringan transportasi, Jaringan telekomunikasi,
jaringan air bersih, jaringan listrik, pengembangan
permukiman dan pengelolaan persampahan, pendidikan dan
kesehatan serta perdagangan.
f) Data tentang pertumbuhan ekonomi kawasan, meliputi:
– Produksi masing-masing sub sektor berdasarkan PDRB
Kabupaten.

– PDRB kabupaten dan Propinsi minimal meliputi 22 sub
sektor selama 5 tahun.
g) Data tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah
diperoleh dari data APBD Kabupaten 5 tahun terakhir;
h) Data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan
daerah;
i) Data dan informasi tentang kebijakan penataan ruang
terkait (RTRW kabupaten, RTRW provinsi, RTRW Nasional dan
RTR pulau terkait);
j) Data dan informasi tentang kebijakan pembangunan
sektoral, terutama yang merupakan kebijakan pemerintah
pusat; dan
k) Peraturan-perundang undangan terkait.
Data dalam bentuk data statistik dan peta, serta informasi yang
dikumpulkan berupa data tahunan (time series) minimal 5 (lima)
tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat desa. Data
yang menyangkut informasi spasial diperoleh dari informasi
dengan tingkat kedalaman informasi 1 : 25.000.
Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data dan
Informasi, dihimpun dalam buku data dan analisis dengan
waktu pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi
adalah 2 (dua) bulan.
4. Tahap Pengolahan dan Analisa Data
a) Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Transmigrasi
(1) Tujuan dan Manfaat
Pekerjaan analisis dimaksudkan untuk mengkaji daya dukung dan
daya tampung lahan lokasi perencanaan sebagai sistem produksi
pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki

keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat
pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan.
(2) Prinsip Dasar
Metode yang dapat digunakan dalam analisis potensi dan masalah
kawasan perencanaan adalah dengan menggunakan prinsip analisis
SWOT:
 Potensi/kekuatan; kekuatan yang dimiliki oleh indikator
perkembangan kawasan perencanaan untuk tumbuh dan
berkembang, sehingga diperlukan suatu kebijakan dan strategi
peningkatan/penambahan nilai (value added) dari indikator tersebut;
 Kelemahan/Permasalahan; kelemahan atau kekurangan yang dimiliki
oleh kawasan perencanaan sehingga menghambat kawasan
perencanaan untuk tumbuh dan berkembang;
 Kesempatan/peluang yang lebih luas yang memberikan dampak
tumbuh dan berkembangnya kawasan perencanaan seperti
meningkatnya ekonomi makro, investasi yang tumbuh cepat, terbuka
akses kawasan dengan luar, sehingga diperlukan kebijakan dan
strategi penguatan akses dan kemudahan-kemudahan bagi
pengembangan kawasan;
 Ancaman; indikator eksternal yang dapat menghambat tumbuh dan
berkembangnya kawasan perencanaan, sehingga diperlukan
kebijakan dan strategi penguatan koordinasi, kerjasama, dan
sikronisasi pembangunan.
Setiap komponen atau variabel SWOT harus terukur secara
kuantitatif, bila kualitatif dapat menunjukan faktor keterkaitan
antara data dan kecenderungannya.
b) Analisis Struktur dan Pemanfaatan Kawasan Transmigrasi
Analisis struktur dan pemanfaatan kawasan dilakukan dengan
mengamati dan mengkaji struktur dan pemanfaatan kawasan, baik

pada masa sekarang, masa lalu, maupun kecenderungannya di
masa depan, akan tetapi dalam lingkup internal wilayah. Penentuan
orde kota, skala wilayah pelayanan, dan penstrukturan wilayah agar
lebih efektif dan efisien merupakan kesimpulan yang didapat dari
hasil analisis aspek ini.
1. Prinsip analisis
 Ketentuan analisis struktur kawasan perencanaan mengikuti
kebijakan yang telah digariskan oleh RTRWN, RTRWP, dan RTRW;
 Kedudukan dan skala dari sistem pergerakan, pemusatan kegiatan,
dan peruntukan lahan;
 Arah perkembangan pembangunan kawasan;
 Memperhatikan karakteristik dan daya-dukung fisik lingkungan
serta dikaitkan dengan tingkat kerawanan terhadap bencana.
2. Analisis fungsi ruang meliputi:
a. Tujuan, membentuk pola kawasan yang terstruktur dalam
peran dan fungsi bagian-bagian kawasan, yang memperlihatkan
konsentrasi dan skala kegiatan binaan manusia dan alami.
b. Komponen analisis;
 Perkembangan pembangunan, merupakan kebijakan rencana
pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
maupun swasta;
 Pusat-pusat kegiatan, dengan melakukan kajian terhadap
pemusatan kegiatan yang ada atau direncanakan oleh
rencana diatasnya;
 Kesesuaian dan daya dukung lahan, sebagai daya tampung
dan daya hambat ruang kawasan dalam berkembang;
 Pembagian fungsi ruang pengembangan, merupakan
struktur kawasan yang dibagi dalam fungsi dan peran
bagian-bagian kawasan.
c. Analisis Sumberdaya dan Kemampuan Lahan

Analisis fisik dasar dilakukan untuk memperoleh informasi
mengenai daya dukung lingkungan fisik. Informasi ini
diperlukan di dalam merumuskan dan menempatkan zonasi
ruang di wilayah perencanaan seperti kawasan lindung dan
kawasan budidaya, hutan lindung, hutan produksi dll.
Aspek fisik dasar yang dijadikan sebagai input di dalam
analisis adalah topografi wilayah, jenis tanah, iklim, hidrologi,
geologi, pola arus. Selain itu di dalam tahap analisis juga
dipertimbangkan aspek ketersediaan SDA dan Pola Ruang yang
ada (existing).
Analisis evaluasi lahan dilakukan untuk memperoleh gambaran
mengenai tingkat kesesuaian, tingkat kemampuan, dan tingkat
ketersediaan lahan untuk kawasan lindung dan budidaya.
Teknik analisis yang dipergunakan di dalam evaluasi lahan ini
adalah teknik scoring dan teknik overlay peta yang didasarkan
kepada kriteria penetapan kawasan lindung dan budidaya.
Nilai akhir dari kesesuaian lahan diperoleh dengan operasi
matematis scoring dan overlay peta tersebut seperti pada
gambar 2.6 dan dan gambar 2.7.
Gambar 2.6
Alur Analisis Aspek Fisik Dasar
Karateristik Fisik Dasar Yaitu:
Topografi, Jenis Tanah, Iklim Dll
Ketersediaan SDA: Jenis Dan
Jumlah
Analisis Kesesuaian Lahan Analisis Ketersediaan Dan Pola
Sebaran
Analisis Ketersediaan Dan Pola
Sebaran
Potensi Pengembangan
Informasi Mengenai Daya Dukung
Lingkungan Untuk Berbagai Kebutuhan
Pengembangan Wilayah

Gambar 2.7
Skema Analisis Kesesuaian Lahan
Kriteria-kriteria yang menjadi model persyaratan penggunaan

lahan bagi jenis penggunaan lahan yang dipertimbangkan
melalui metoda pohon keputusan. Pohon keputusan ini terdiri
dari seperangkat persyaratan penggunaan lahan dengan
masing-masing karakteristik-karakteristik pencirinya, di mana
satu sama lain (karakteristik pendiri) saling berpengaruh
terhadap potensi lahan bagi jenis penggunaan lahan yang
dipertimbangkan.
Secara umum untuk menilai kelas kesesuaian lahan agregat
(satuan lahan) ditentukan berdasarkan faktor pembatas yang
paling berat (maximum limiting factors, FAO, 1976). Evaluasi
dilakukan pada satuan lahan (skala 1 : 25.000) sesuai dengan
ketersediaan data. Masing-masing satuan lahan di wilayah
studi terdiri dari campuran dua jenis tanah atau lebih. Batasan
antara dua jenis tanah atau lebih ini tidak dapat didelineasi
pada peta yang digunakan, sehingga perlu dilakukan kajian
survey pemetaan tanah lebih lanjut pada tingkat kedetilan
yang lebih tinggi. Jenis penggunaan lahan yang
dipertimbangkan berdasarkan pengelompokkan jenis
komoditas yang mempunyai kemiripan (similar land use
requirements).
Stratifikasi hasil evaluasi lahan disesuaikan dengan kedalaman
data yang tersedia yaitu pada tingkat subkelas dengan disertai
pencantuman faktor pembatas masing-masing kelas :
1) Sesuai (S)
2) Sesuai bersyarat (CS)
3) Tidak bersyarat (N)
Kualitas lahan yang menjadi faktor pembatas kesesuaian
diantaranya sebagai berikut:
1) Hidrologi (h) 5) Tipe Iklim (i)
2) Elevasi (k) 6) Media perakaran (r)
3) Terrain (s) 7) Temperatur Udara (t)

4) Ketersediaan air (w) 8) Toksisitas (x)
Setiap faktor pembatas tersebut ditentukan oleh karakteristik-
karakteristik penciri masing-masing kualitas lahan dan
signifikan menjadi pembatas dalam pengembangan jenis
penggunaan lahan yang dipertimbangkan.
d) Analisis Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasi
1. Analisis Sektor dan Komoditas Unggulan
Analisis sektor dan komoditas unggulan diperlukan untuk
mengetahui sumbangan/kontribusi sektor dan komoditas
terhadap PDRB pada Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT).
Sektor yang memberikan sumbangan relatif yang cukup besar
terhadap PDRB di suatu kawasan sehingga sektor tersebut
dikatakan sebagai sektor basis (dominan).
Variabel yang dapat digunakan sebagai indikator keunggulan
suatu sektor diantaranya: penyerapan tenaga kerja masing-
masing sektor, luas usaha dan produktivitas masing-masing
sektor, serta kontribusi tiap-tiap sektor terhadap PDRB di Lokasi
RKT.
Dalam kajian ini untuk mengidentifikasi sektor dan komoditas
unggulan digunakan analisis Location Quotient (LQ), Analisis
Surplus Pendapatan (SP), Kuosien Spesialisasi (Ksi), dan Kuosien
Lokalisasi (Loi).
a. Analisis Location Quotien (LQ)
Location Quotient (LQ) merupakan metode analisis yang
digunakan untuk menunjukkan lokasi pemusatan atau basis
aktivitas dan mengetahui kapasitas ekspor perekonomian
wilayah serta tingkat kecukupan barang dan jasa dari
produksi lokal suatu wilayah. Secara umum metode LQ
digunakan untuk mengukur suatu sektor atau komoditi

(misalnya sektor x atau komoditi x) menjadi
kegiatan/komoditi basis atau non basis pada suatu wilayah
tertentu (misalnya i) (Budiharsono, 2001). Nilai LQ diketahui
dengan rumus sebagai berikut :
Dimana :
LQx= Nilai sektor basis/non basis
Si = Jumah PDRB sektor x diwilayah i (Rp).
Sj = Jumlah PDRB total komoditi sektor x diwilayah j, dimana
wilayah i
merupakan bagian dari wilayah j (Rp).
Ni = Pendapatan (PDRB) untuk keseluruhan komoditi
ataupun sektor
pada wilayah i (Rp).
Nj = Pendapatan (PDRB) untuk keseluruhan komoditi
ataupun sektor
pada wilayah j (Rp).
Berdasarkan formulasi dan asumsi yang berlaku, nilai LQ
dapat bervariasi, diantaranya:
LQx > 1 = Menunjukkan bahwa komoditi/sektor x merupakan
komoditi/sektor basis atas kegiatan ekspor.
LQx = 1 = Menunjukkan bahwa komoditi/sektor x tidak
mengekspor, tetapi mampu mencukupi permintaan lokal
atau dengan kata lain komoditi/sektor x telah mencapai
tingkat swasembada.
LQx < 1 = Menunjukkan bahwa komoditi/sektor x bukan
merupakan komoditi/sektor basis ataupun kegiatan ekspor.
Menurut Kadariah (1985) bahwa metode LQ dengan

kesederhanaannya sangat tepat digunakan untuk tahap
permulaan dan pemula. Meskipun demikian metode ini
memiliki beberapa kekurangan, karena sering terjadi
pelanggaran terhadap asumsi yang berlaku, diantaranya:
a.Selera dan pola pengeluaran atau pola konsumsi
masyarakat berbeda tiap daerah.
b.Tiap konsumsi rata-rata untuk masing-masing barang tidak
sama di setiap wilayah, sehingga wilayah yang
konsumsinya tinggi mungkin saja mengimpor, meskipun LQ
lebih dari satu (demikian pula sebaliknya).
c.Kebutuhan impor untuk proses produksi dan produktivitas
tenaga kerja berbeda di tiap wilayah yang membutuhkan
lebih banyak input, mungkin saja mengimpor meski LQ
lebih dari satu (demikian pula sebaliknya).
b. Analisis Surplus Pendapatan (SP)
Analisis surplus pendapatan digunakan untuk
mengidentifikasikan adanya surplus pendapatan dan tenaga
kerja dari sektor atau komoditi tertentu dari sektor-sektor
perekonomian di Kabupaten Halmahera Selatan. Formulasi
Umum dengan rumus :
Dimana,
SP = Besarnya surplus pendapatan dari sektortertentu dari
sektor x.
Si = Pendapatan (PDRB) sektor atau komoditi x pada wilayah
i.
Sj = Pendapatan (PDRB) komoditi atau sektor x pada wilayah

j, dimana wilayah i merupakan bagian wilayah j.
Ni = Pendapatan (PDRB) untuk keseluruhan komoditi
ataupun sektor wilayah i.
Nj = Pendapatan (PDRB) untuk keseluruhan komoditi
ataupun sektor pada wilayah j.
c. Kuosien Spesialisasi (Ksi)
Alat ini digunakan untuk mengidentifikasikan keunggulan
komparatif suatu komoditi di suatu daerah. Formulasi Umum,
Dimana,
i.
Sj = Pendapatan (PDRB) komoditi atau sektor x pada wilayah
j, dimana wilayah i merupakan bagian wilayah j.
Ni = Pendapatan (PDRB) untuk keseluruhan komoditi ataupun
sektor wilayah i.
Nj = Pendapatan (PDRB) untuk keseluruhan komoditi ataupun
sektor pada wilayah j.
Jika nilai kuosien spesialisasi lebih dari satu maka terdapat
spesialisasi dari komoditi di wilayah tersebut. Dan sebaliknya
jika nilai kuosien spesialisasi lebih kecil dari satu, maka tidak
terjadi spesialisasi pada wilayah tersebut.
d. Kuosien Lokalisasi (Loi)
Kegiatan produksi suatu komoditi bisa menyebar atau
terpusat pada suatu wilayah. Untuk mengetahui penyebaran
kegiatan suatu sektor maka dapat digunakan kuosien
lokalisasi.

Dimana,
i.
Sj = Pendapatan (PDRB) komoditi atau sektor x pada
wilayah j, dimana wilayah i merupakan bagian wilayah j.
Ni = Pendapatan (PDRB) untuk keseluruhan komoditi ataupun
sektor wilayah i.
Nj = Pendapatan (PDRB) untuk keseluruhan komoditi ataupun
sektor pada wilayah j.
Jika nilai Loi lebih dari satu maka kegiatan produksi komoditas
memusat atau teragromerasi pada wilayah tersebut,
sedangkan apabila nilai Loi lebih kecil dari satu maka
kegiatan produksi komoditi tersebut menyebar.
Dalam kajian ini analisis sektor basis deperti yang dijabarkan di
atas dilakukan pada tingkat Kabupaten Halmahera Selatan.
Sedangkan untuk analisis sektor unggulan lokasi RKT bacan
Barat dan Bacan Barat Utara akan dilakukan analisis primer
dengan melihat langsung kondisi di lapangan.
2. Analisis Saluran Pemasaran
Setiap daerah/kawasan harus memenuhi mampu kebutuhan
dari penduduknya. Oleh karena itu, setiap daerah/kawasan
perlu memiliki sistem pemasaran produk yang telah dihasilkan.
Pemasaran merupakan upaya untuk mempromosikan,
menginformasikan dan menawarkan kepada konsumen
mengenai sebuah produk usaha atau layanan jasa yang dikelola
oleh sebuah usaha sebagai upaya untuk meningkatkan angka
penjualan dari produk yang dihasilkan. Analisis sistem
pemasaran penting dilakukan untuk mengembangkan suatu
komoditas unggulan di wilayah RKT. Peranan pemasaran dalam

pengembangan komoditas unggulan di wilayah RKT, anatara
lain:
a. Pemasaran untuk mempromosikan komoditas unggulan
kepada masyarakat sekitar wilayah RKT
b. Menjelaskan fungsi, manfaat dan keunggulan sebuah
komoditas unggulan di wilayah RKT
Efektivitas dan keberhasilan dari sistem pemasaran dalam arti
luas harus dievaluasi dalam hubungannya dengan tujuan
masyarakat di wilayah RKT tersebut. Pemasaran yang efektif
berarti mendistribusikan barang dan jasa yang dibutuhkan dan
diinginkan oleh konsumen di wilayah RKT. Pendekatan yang
dapat digunakan untuk menilai keefektifan suatu saluran
pemasaran produk unggulan di kawsan RKT, yaitu: pembelian,
penjualan, pengangkutan, penyimpanan, pembuatan standar
dan pengelompokkan, keuangan, pengambilan risiko dan
informasi pasar.
3. Analisis Pendapatan Komoditas Unggulan
Pada rencana sebelumnya, dalam bagian ini akan dilakukan
analisis kelayakan komoditas unggulan di lokais RKT, namun
terdapat kesulitan untuk melakukan analisis kelayakan
komodutas unggulan secara komprehesif (terkait dengan data
dan responden) sehingga dalam kajian ini hanya dapat
dilakukan kajian analisis pendapatan.
Analisis pendapatan digunakan untuk mengidentifikasi
pendapatan masyarakat dari komoditas unggulan yaitu pada
sektor pertanian. Pendapatan merupakan salah satu indikator
untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat,
sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan kemajuan
ekonomi suatu masyarakat. Menurut Sukirno (2000),
pendapatan individu merupakan pendapatan yang diterima

seluruh rumah tangga dalam perekonomian dari pembayaran
atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dan
dari sumber lain. Menurut Sukirno (2006) pendapatan adalah
jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi
kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan,
bulanan maupun tahunan. Kegiatan usaha pada akhirnya akan
memperoleh pendapatan berupa nilai uang yang diterima dari
penjualan produk yang dikurangi biaya yang telah dikeluarkan.
Soekartawi (2002) menyatakan penerimaan adalah hasil kali
antara produksi yang diperoleh dengan harga jual. Mubyarto
(1995); Pangandaheng (2012), menyatakan pendapatan
merupakan penerimaan yang dikurangi dengan biaya–biaya
yang dikeluarkan. Pendapatan seseorang pada dasarnya
tergantung dari pekerjaan dibidang jasa atau produksi, serta
waktu jam kerja yang dicurahkan, tingkat pendapatan perjam
yang diterima.
4. Analisis Potensi dan Peluang Pengembangan Wilayah
RKT
Lokasi Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) memiliki potensi
perkonomian yang besar dan membutuhkan adanya dukungan
dari seluruh pihak agar potensi pekonomian dapat berjalan
lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa potensi perekonomian
suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dalam
masa kini maupun masa depan. Salah satu daerah yang
potensinya dipengaruhi oleh berbagai keadaan yang
berkembang adalah perekonomian daerah tersebut yang secara
langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh fenomena-
fenomena yang berkembang saat ini dan yang akan datang,
baik pada tatanan perkembangan lingkungan eksternal maupun
internal. Perkembangan lingkungan eksternal perekonomian RKT
sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian regional dan

nasional.
Lingkungan internal dapat digambarkan melalui besarnya
potensi pengembangan komoditas unggulan di RKT, sedangkan
lingkungan eksternal digambarkan melalui peluang-peluang
pengembangan komoditas unggulan di RKT. Analisis faktor
internal dan eksternal ini dilakukan secara deskriptif dengan
memaparkan apa yang menjadi faktor kekuatan dan kelemahan
serta faktor peluang dan ancaman di wilayah RKT Bacan,
sehingga diperoleh strategi pengembangan kawasan RKT
Bacan.
Analisis SWOT pada kajian ini bertujuan untuk menghasilkan
beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menindaklanjuti
hasil analisis sebelumnya. Sebagai suatu keputusan dalam
kebijakan publik, pada kajian ini tidak dibandingkan antara
strategi yang satu dengan strategi lainnya untuk mendapatkan
strategi prioritas, tetapi sebagai suatu kebijakan publik, maka
strategi-strategi yang dihasilkan dapat berjalan secara
bersamaan. Objek pada analisis ini adalah daerah RKT dan
sumberdaya yang ada di dalamnya.
e) Analisis Sosial dan Kependudukan
1. Analisis Sosial
Dalam upaya untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya alam
secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat, perlu dilakukan analisis aspek sosial dan
pendudukan suatu Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT).
Analisis sosial dan kependudukan pada hakekatnya adalah
suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam
mengembangkan kawasan untuk mencapai pemanfaatan
sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya pengukuran

indikator sosial kependudukan tidak berdiri sendiri melainkan
terkait erat dengan kegiatan lainnya, yaitu aspek ekonomi dan
kelembagaan. Seringkali sulit untuk menemukan indikator yang
sederhana dan hanya mengukur satu aspek saja karena
keberhasilan pengembangan suatu kawasan sangat ditentukan
oleh kinerja sektoral dan berbagai pelaku utama pembangunan
(stakeholders) seperti pemerintah, swasta dan masyarakat
sendiri. Analisis sosial dapat diperoleh melalui hasil pengukuran
beberapa indikator sosial (urban social indicator) yaitu berupa
kualitas sumberdaya manusia.
Salah satu indikator yang dipakai pada pedoman ini adalah
‘indikator komposit objektif’ yaitu indikator tunggal yang
merupakan gabungan dari beberapa indikator kesejahteraan
rakyat dari berbagai data sensus dan survei. Indikator komposit
dipakai untuk membandingkan tingkat indikator tertentu atau
tingkat kesejahteraan rakyat antar daerah di kawasan.
Indikator komposit objektif yang digunakan adalah Indeks
Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI)
yang merupakan gabungan dari tiga indikator tunggal yaitu
angka harapan hidup (life expectancy), angka melek huruf
(adult literacy rate) dan rata-rata lamanya pendidikan yang
diperoleh (mean years of schooling). Analisis sosial dapat
digunakan antara lain dengan analisis deskriptif kuantitatif.
2. Analisis Kependudukan
Melakukan analisis potensi kependudukan di RKT. Analisis
kependudukan dilakukan untuk memperoleh gambaran potensi
penduduk, sebagai acuan dalam menentukan kebijakan
penyebaran penduduk, dan untuk mendapatkan gambaran
situasi dan kondisi objektif dari perencanaan
pengembangan/pemberdayaan masyarakat. Analisis
Kependudukan dapat diperoleh melalui hasil pengukuran

beberapa indikator sosial (urban social indicator) misalnya:
jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan kepadatan
permukiman. Analisis kependudukan dapat digunakan antara
lain dengan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi.
f). Analisis Prasarana dan Sarana
Analisis kebutuhan prasarana dan sarana dilakukan untuk
mengetahui jenis dan tingkat kebutuhan prasarana dan sarana
berdasarkan pekembangan kawasan. Penilaian atas kondisi
prasarana dan sarana ini dilakukan berdasarkan fungsi dan tingkat
pelayanan dari sarana yang bersangkutan. Prasarana dan sarana
yang dimaksudkan di sini adalah prasarana dan sarana
transportasi, fasilitas umum dan utilitas. Seluruh kebutuhan
sarana dan prasarana ini disesuaikan dengan kebutuhan
perkembangan wilayah untuk masa 10 tahun ke depan sesuai
dengan hasil proyeksi pada aspek demografi. Alur analisis sarana
dan prasarana dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Pada dasarnya analisis kebutuhan prasarana dan sarana akan
terkait erat dengan beberapa hal yaitu jumlah penduduk dan hasil
proyeksi yang nantinya akan dirumuskan berdasarkan standar
jumlah minimal fasilitas yang dimaksud, dan standard kebutuhan
ruang untuk masing-masing standard.
g). Analisis Transportasi
Transportasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri
dari sarana/prasarana dan sistem pelayanan yang memungkinkan
adanya pergerakan ke seluruh wilayah. Tujuan adanya transportasi
adalah :
1) Terakomodasinya mobilitas penduduk
2) Dimungkinkan adanya pergerakan barang
3) Dimungkinkannya akses ke seluruh wilayah

4) Sistem transportasi merupakan suatu bentuk keterikatan dan
keterkaitan antara penumpang/barang, sarana dan prasarana
yang berinteraksi dalam suatu operasi yang tercakup dalam
suatu tatanan, baik secara alami maupun buatan/rekayasa.
Analisis sistem prasarana transportasi yang meliputi transportasi
darat, air, dan udara dilakukan untuk memperoleh gambaran
mengenai :
 Keterkaitan fungsional dan ekonomi antar kota, antar kawasan
baik dalam wilayah maupun antar wilayah kabupaten, dengan
melihat pengumpul hasil produksi, pusat kegiatan transportasi,
dan pusat distribusi barang dan jasa;
 Kecenderungan perkembangan prasarana transportasi yang
ada;
 Aksesibilitas lokasi-lokasi kegiatan di wilayah kabupaten.
Muatan Analisis Transportasi terdiri dari :
 Analisis Pola Pergerakan (pola pergerakan angkutan
penumpang dan barang)
 Analisis Sistem Transportasi meliputi : jaringan jalan, hirarki
jalan dan jaringan non jalan.
 Analisis Sarana dan Prasarana Transportasi meliputi : kondisi
jalan dan kebutuhan pengembangan.
2.2.4 Tahap Perumusan Konsepsi Rencana
A. Tujuan, Sasaran Dan Konsep Perwujudan RKT
Rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi digunakan sebagai dasar
dalam menentukan peruntukan tanah bagi :
a. Pembangunan SP baru
b. Pembangunan pemukiman baru sebagai bagiandari SP Pugar
c. Pembangunan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi
d. Pengembangan investasi

e. Pemugaran pemukiman penduduk setempat sebagai bagian dari SP
pugar dan/atau
f. SP tempatan
B. Luasan RKT
Kawasan Transmigrasi mencakup kawasan yang mempunyai Kawasan
Inti Dan Kawasan Penyangga atau yang tidak mempunyai Kawasan Inti
Dan Kawasan Penyangga yang penetapannya didasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan teknis
sektoral.
Luasan RKT berdasarkan UU No. 29 Tahun 2009 dan Permen No. 3 tahun
2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yaitu minimal 3 SKP + 1
KPB, dengan ketentuan sebagai berikut :
 SKP Pusat didalam RKT adalah sebagai KPB adalah kawasan
perdesaan yang direncanakan menjadi kawasan berfungsi
perkotaan dan berbasis usaha non pertanian dengan Luasan areal
KPB ini berkisar antara 400 - 1000 ha.
 SKP Hinterland dari SKP - KPB merupakan SKP berbasis Pertanian
adalah SKP yang terdiri atas beberapa Satuan pemukiman (SP) ,
minimal 3 SP dan maksimal 6 SP dengan daya tampung masing-
masing SP antara 300 - 500 KK. Luas SP adalah 1.200 – 1.600 Ha.
 Satuan pemukiman dalam SKP dapat berupa SP baru, SP Pugar dan
SP Tempatan. Salah satu SP akan berfungsi sebagai Pusat SKP
disebut Desa Utama.
C. Rencana Struktur dan Pemanfaatan Kawasan Transmigrasi
Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) adalah rencana struktur ruang
dan pola ruang kawasan transmigrasi sebagai dasar perencanaan
perwujudan kawasan transmigrasi, mencakup:

1. Rencana perwujudan kawasan transmigrasi
Rencana perwujudan kawasan transmigrasi merupakan rencana
pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan untuk
mewujudkan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem
pengembangan ekonomi wilayah. Rencana perwujudan kawasan
transmigrasi meliputi: Rencana pembangunan kawasan
transmigrasi meliputi: Rencana pembangunan SKP; dan Rencana
pembangunan KPB;
A. Rencana pembangunan SKP
Rencana pembangunan SKP merupakan Rencana Rinci SKP.
Rencana Rinci SKP sebagai perangkat operasional RKT.
Rencana Rinci SKP paling sedikit memuat :
a. tujuan, sasaran, dan konsep perwujudan SKP;
b. luasan SKP;
c. rencana struktur SKP;
d. rencana peruntukkan SKP;
e. rencana pengembangan pola usaha pokok
f. rencana jenis transmigrasi yang akan dilaksanakan;
g. rencana penataan persebaran penduduk dan kebutuhan
sumber daya manusia sesuai dengan daya dukung alam dan
daya tampung lingkungan SKP;
h. indikasi program utama pembangunan SKP; dan
B. Rencana pembangunan KPB
Rencana pembangunan KPB merupakan Rencana Detail KPB.
Rencana Detail KPB merupakan bahan pertimbangan dalam
penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan bagi
zona-zona yang pada rencana detail tata ruang ditentukan
sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan. Rencana
Detail KPB paling sedikit memuat:
i. tujuan, sasaran, dan konsep perwujudan KPB;
j. luasan KPB;
k. rencana peruntukkan KPB;

l. rencana prasarana dan sarana KPB;
m. penetapan sub bagian wilayah perencanaan KPB yang
diprioritaskan penanganannya;
n. ketentuan pemanfaatan ruang KPB;
o. rencana pola usaha pokok dan/atau pola pengembangan
usaha;
p. rencana jenis transmigrasi yang dapat dilaksanakan;
q. rencana penataan persebaran penduduk dan rencana
1peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
r. rencana detail pembentukan, peningkatan, dan penguatan
kelembagaan sosial dan ekonomi; dan;
s. rencana program pembangunan KPB.
C. Rencana Pembangunan Prasarana Dan Sarana
Rencana pembangunan prasarana dan sarana di SKP dan KPB
mencakup :
a. prasarana dan sarana pusat SKP;
b. prasarana dan sarana KPB; dan
c. prasarana intra dan antar-kawasan.
D. Rencana Sistem Transportasi
a. Rencana sistem jaringan jalan (hirarki dan kelas jalan);
b. Rencana peningkatan aksessibilitas dalam hal ini
pengembangan jaringan jalan;
c. Rencana pengembangan simpul jaringan transportasi.
E. Rencana Penataan Persebaran Penduduk
Rencana Penataan Persebaran Penduduk didasarkan kepada
hasil analisis struktur dan pemanfaatan kawasan transmigrasi
serta analisis sumberdaya, kemampuan lahan dan daya
dukung lahan.
F. Rencana Pola Pengembangan Usaha Pokok
Rencana Pola Pengembangan Usaha Pokok, di dasarkan

kepada hasil analisis sektor unggulan yang diarahkan untuk
mempercepat keterkaitan fungsional intra kawasan dan
antarkawasan serta mengoptimalkan pemanfaatan ruang
secara konsisten guna mendukung pengembangan komoditas
unggulan dengan pendekatan agroindustri dan agribisnis.
G. Indikasi Program
Tujuan Penyusunan Indikasi Program adalah untuk penanganan
prasarana lingkungan yang akan dilaksanakan dalam kawasan,
baik kebutuhan akan konservasi, pengembangan baru
pemugaran atau penanganan khusus dengan kriteria sebagai
berikut :
1) Program yang dikelola pemerintah, kegiatan yang
menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya manusia.
2) Program yang dikerjasamakan, kegiatan yang menyangkut
pengelolaan fasilitas publik.
3) Program yang dipihak ketigakan/swasta, kegiatan yang
bersifat mencari keuntungan, khususnya bagi pemerintah
daerah adalah berkonstribusi kepada APBD.
4) Sistem pembiayaan : APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan
APBN.
5) Program yang dipihak ketigakan/swasta, kegiatan yang
bersifat mencari keuntungan, khususnya bagi pemerintah
daerah adalah berkonstribusi kepada APBD.
6) Sistem pembiayaan :
a) APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan APBN.
b) BOT (Build, Operate and Transfer), artinya dibangun
swasta, dioperasikan swasta dan pada suatu saat
diserahkan kepada pemerintah.

c) BOO (Build, Own, Operate), yaitu suatu cara penyertaan
swasta.
d) Modifikasi.

Bab-ii-pendekatan-dan-metodologi-pdf-free (1)

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Bab-ii-pendekatan-dan-metodologi-pdf-free (1)

Similar to Bab-ii-pendekatan-dan-metodologi-pdf-free (1) (20)

Bab-ii-pendekatan-dan-metodologi-pdf-free (1)