Presentasi ini memaparkan mengenai mesin gergaji dan mesin pembesar lubang, termasuk prinsip kerjanya, jenis - jenis serta contoh produk yang dihasilkan.
Presentasi ini memaparkan mengenai mesin gergaji dan mesin pembesar lubang, termasuk prinsip kerjanya, jenis - jenis serta contoh produk yang dihasilkan.
Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di Indonesia menjadi semakin serius. Masalah ini di pandang lebih serius lagi bagi mereka yang berusia 15-24 tahun yang kebanyakan mempunyai pendidikan yang lumayan. Karena mereka merasa pendidikan yang sudah mereka dapatkan, ternyata belum dapat menjamin mereka dapat bekerja. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja.
Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di Indonesia menjadi semakin serius. Masalah ini di pandang lebih serius lagi bagi mereka yang berusia 15-24 tahun yang kebanyakan mempunyai pendidikan yang lumayan. Karena mereka merasa pendidikan yang sudah mereka dapatkan, ternyata belum dapat menjamin mereka dapat bekerja. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja.
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
Sejarah dan kajian empiris membuktikan bahwa dinamika geoekonomi dan geopolitik global berpengaruh kuat terhadap kondisi ekonomi dan politik suatu negara. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Cina Selatan serta perang dagang antara kedua negara, konflik berkelanjutan di Timur Tengah, ketegangan politik Amerika Serikat dan Rusi a, isu climate change, sampai dengan merebaknya Covid-19 di berbagai belahan dunia dan ketidakberimbangan distribusi vaksin, merupakan contoh berbagai dinamika geoekonomi dan geopolitik. Bank Indonesia menyadari bahwa berbagai dinamika tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perekonomian dan politik di domestik. Untuk itu, pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai dinamika geoekonomi dan geopolitik global sangat dibutuhkan, khususnya bagi para pengambil kebijakan publik, termasuk di bank sentral.
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
This extensively revised edition of the authors' successful textbook Governance, Administration and Development updates its framework and analysis in light of the changed context of the twenty-first century. It continues to provide a comprehensive introduction to public policy and management in developing countries and transitional economies while also taking account of changes in the theory and practice of development management since the first edition. The authors emphasize the role of the state within development, paying careful attention to contemporary approaches and to changing attitudes towards the state. This involves examining the nature of the policy process, civil service reform, planning and decentralization, as well as showing the changing nature of the state's involvement in promoting economic development and its engagement with civil society.
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
Ahmad Wahib meninggal dalam usia yang masih muda. Sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi telah menabraknya dipersimpangan jalan Senen Raya-Kalilio. Peristiwa itu terjadi tanggal 31 Maret malam tahun 1973. Ketika itu Wahib baru saja keluar dari kantor Majalah Tempo, tempat ia bekerja sebagai calon reporter.
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
Man of Contradictions, the first English-language biography of Jokowi, argues that the president embodies the fundamental contradictions of modern Indonesia. He is caught between democracy and authoritarianism, openness and protectionism, Islam and pluralism. Jokowi’s incredible story shows what is possible in Indonesia – and it also shows the limits.
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
Jakarta, 10 Desember 2018
Kronologis suatu proses pertumbuhan Perguruan Tinggi Swasta Universitas Darma Persada yang dalam jangka pendek ternyata bisa dipacu untuk melejit mengangkasa, namun dalam perjalanannya justru dihalang-halangi untuk maju dan mendapat hambatan yang keras dari yayasan sebagai badan penyelenggaranya, sehingga dikhawatirkan akan jatuh tersungkur berkeping-keping.
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2018
Pada hari yang penuh kegembiraan ini, Unsada menggelar Wisuda ke-28 di Balai Sudirman Jl. Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk Wisuda kali ini, Unsada meluluskan 598 Wisudawan yang terdiri dari Sastra Jepang S1 sebanyak 164 Wisudawan, Sastra Cina S1 sebanyak 30 Wisudawan, Sastra Inggris S1 sebanyak 57 Wisudawan, Bahasa Jepang D3 sebanyak 14 Wisudawan, Bahasa Inggris D3 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Elektro S1 sebanyak 11 Wisudawan, Teknik Industri S1 sebanyak 15 Wisudawan, Teknik Informatika S1 sebanyak 52 Wisudawan, Sistem Informasi S1 sebanyak 32 Wisudawan, Teknik Mesin S1 sebanyak 35 Wisudawan, Teknik Perkapalan S1 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Sistem Perkapalan S1 sebanyak 4 Wisudawan, Manajemen S1 sebanyak 96 Wisudawan, Akuntansi S1 sebanyak 65 Wisudawan, dan Energi Terbarukan S2 sebanyak 7 Wisudawan.
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
Jakarta, 28 September 2018
Untuk mengingatkan kita semua bahwa status tanah kampus Unsada sampai saat ini masih dimiliki oleh pihak lain, yaitu PT. Danayasa Arthatama Tbk (PTDA). Oleh karena itu, seluruh jajaran kampus Unsada supaya memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang tidak boleh dianggap enteng ini yang kelak di kemudian hari tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan mala petaka.
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2017
Belum genap dua tahun menjabat sebagai Rektor Unsada, pada tanggal 31 Mei 2017 Yayasan Melati Sakura sudah mengeluarkan review/evaluasi kinerja Rektor yang dikenal sebagai Review Tim Tiga. Bahkan sudah disiapkan calon pengganti Rektor, yaitu Sdr. Agus Salim Dasuki.
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
SBY: Saya ikut tertarik untuk bicara soal “cawe-cawenya Pak Jokowi” dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024. Nampaknya masyarakat kita terbelah memaknai istilah cawe-cawe.
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
Capacity Building DPRD Provinsi Lampung di Holiday Inn Gajah Mada-Jakarta, 27 Februari 2024
- Apa Itu RPJPD dan RPJMD?
- Apa Itu Pembangunan?
- Visi Indonesia Emas 2045
- 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045
- 8 Misi Pembangunan
- 17 Arah Pembangunan
- 45 Indikator Utama Pembangunan
- Penyusunan RPJPD 2025-2045
- Evaluasi Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
4. Materi
• Masalah Hubungan Pusat dan Daerah
(dalam bidang perencanaan)
• Kondisi Sebelum Amandemen IV
• Pasca Amandemen IV
• Kondisi Saat ini
– Siklus Manajemen Pembangunan
– Proses Perencanaan
– Status Hukum Dokumen Perencanaan
– UU25/2004 tentang SPPN
– Pelaku Pembangunan: Stakeholders
– Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
– Sinergi Stakeholders
• Masih Perlukah Perencanaan?
4dadang-solihin.blogspot.co.id
5. Masalah Hubungan Pusat dan Daerah
(dalam bidang perencanaan)
1. Koordinasi antar-pelaku pembangunan.
3. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi:
• antar-daerah,
• antar-ruang,
• antar-waktu,
• antar-fungsi pemerintah
• antara pusat dan daerah.
4. Optimalisasi partisipasi masyarakat.
5. Jaminan tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
5dadang-solihin.blogspot.com
7. dadang-solihin.blogspot.co.id 7
Tap MPRS No. II/1960
tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional
Semesta Berentjana Delapan Tahun 1961-1969
Bidang Mental/ Agama/ Kerochanian/ Penelitian
1) Melaksanakan Manifesto Politik dilapangan pembinaan Mental/Agama/Kerochanian dan Kebudajaan
dengan mendjamin sjarat sjarat spirituil dan materiil agar setiap warga-negara dapat mengembangkan
kepribadiannja dan kebudajaan Nasional Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudajaan
asing.
2) Menetapkan Pantjasila dan Manipol sebagai mata peladjaran diperguruan rendah sampai dengan
perguruan tinggi.
3) Menetapkan pendidikan agama mendjadi mata peladjaran disekolah-sekolah mulai dari sekolah rakjat
sampai dengan Universitas-universitas Negeri dengan pengertian bahwa murid-murid ber-hak tidak ikut-
serta, apabila wali murid/murid dewasa menjatakan keberatannja.
4) Membina sebaik-baiknja pembangunan rumah-rumah ibadah dan lembaga-lembaga keagamaan.
5) Menjelenggarakan kebidjaksanaan dan sistim pendidikan nasional jang tertudju kearah pembentukan
tenaga-tenaga ahli dalam pembangunan sesuai dengan sjarat-sjarat manusia Sosialis Indonesia, jang
berwatak luhur.
6) Mengusahakan agar segala bentuk dan perwudjudan kesenian mendjadi milik seluruh rakjat dan
menjinarkan sifat-sifat nasional.
7) Memperkuat usaha penerangan sebagai media penggerak rakjat dan massa revolusioner.
8) Kebidjaksanaan penelitian disesuaikan dengan politik luar negeri bebas dan aktif serta mengikut-
sertakan rakjat tanpa meninggalkan sjarat-sjarat ilmiah.
8. dadang-solihin.blogspot.co.id 8
PROGRAM EKONOMI PERDJOANGAN:
I. Dasar dan Sasaran.
II. Nation dan Character Building.
III. Bidang Produksi.
IV. Distribusi dan Pengangkutan (Prasarana Nasional)
V. Bidang Moneter dan Keuangan.
VI. Pengorganisasian dan Controle.
VII. Pembiajaan.
VIII. Penutupan.
Musjawarah Pembantu Perentjanaan
Pembangunan Nasional (MUPPENAS)
Gedung MPRS Bandung, 29 Djuni 1965
9. dadang-solihin.blogspot.co.id 9
Sasaran-sasaran pokok daripada usaha dan kegiatan pembangunan lima tahun
(1969 s/d 1973) adalah Pembangunan: MENTAL, PANGAN, SANDANG, PAPAN,
PRASARANA, LAPANGAN KERDJA.
1. Mentjiptakan suatu kondisi peri-kehidupan Bangsa jang bertakwa kepada Tuhan
Jang Maha Esa, bermental dan berachlak jang merupakan sumber daja gerak
dan daja kreasi jang positif bagi Bangsa dan masjarakat jang membangun.
2. Meningkatkan produksi dan penjediaan pangan.
3. Meningkatkan produksi dan penjediaan sandang.
4. Sesuai dengan kemampuan jang ada, mengusahakan peningkatan penjediaan
perumahan bagi Rakjat.
5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi prasarana.
6. Meningkatkan penjediaan lapangan kerdja disegala bidang kegiatan masjarakat.
Repelita I: 1969-1973
(Keppres 319/1968)
10. • Tap MPRS No. XLI/MPRS/1968 tentang Pantja Krida
1. Repelita I: 1969-1973 (Keppres 319/1968)
• Tap MPR ttg GBHN telah menetapkan Pola Dasar Pembangunan
Nasional, Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, dan Pola
Umum Pembangunan Lima Tahun.
• Sebagai pelaksanaan dari Pola Umum Pembangunan Lima Tahun
disusunlah:
2. Repelita II: 1 April 1974 sd 31 Maret 1979.
3. Repelita III: 1 April 1979 sd 31 Maret 1984.
4. Repelita IV: 1 April 1984 sd 31 Maret 1989.
5. Repelita V: 1 April 1989 sd 31 Maret 1994.
6. Repelita VI: 1 April 1994 sd 31 Maret 1999.
dadang-solihin.blogspot.co.id 10
Repelita I sd VI
12. 12dadang-solihin.blogspot.co.id
Informasinya kurang
lengkap,
Metodologinya belum
dikuasai,
Perencanaannya tidak
realistis sehingga tidak
mungkin pernah bisa
terlaksana,
Pengaruh politis terlalu besar sehingga Pertimbangan-
pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
1. Penyusunan
perencanaan tidak tepat,
mungkin karena:
1. Penyusunan
perencanaan tidak tepat,
mungkin karena:
13. Kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan
dengan pelaksanaannya.
Aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
Masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
tidak mendukungnya.
13dadang-solihin.blogspot.co.id
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi
pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi
pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
14. Misalnya, orientasi
semata-mata pada
pertumbuhan yang
menyebabkan makin
melebarnya kesenjangan.
Dengan demikian, yang
keliru bukan semata-mata
perencanaannya, tetapi
falsafah atau konsep di
balik perencanaan itu.
14dadang-solihin.blogspot.co.id
3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata
tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan
serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar
negara berkembang.
3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata
tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan
serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar
negara berkembang.
15. Perencanaan di sini tidak memberikan
kesempatan berkembangnya prakarsa
individu dan pengembangan kapasitas
serta potensi masyarakat secara penuh.
Sistem ini bertentangan dengan hukum
penawaran dan permintaan karena
pemerintah mengatur semuanya.
Perencanaan seperti inilah yang disebut
sebagai sistem perencanaan terpusat
(centrally planned system).
15dadang-solihin.blogspot.co.id
4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan
total kehidupan manusia sampai yang paling kecil
sekalipun.
4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan
total kehidupan manusia sampai yang paling kecil
sekalipun.
16. • Sistem perencanaan yang
mendorong berkembangnya
mekanisme pasar dan peran
serta masyarakat.
• Dalam sistem ini perencanaan
dilakukan dengan menentukan
sasaran-sasaran secara garis
besar.
• Pelaku utamanya adalah
masyarakat dan usaha swasta.
16dadang-solihin.blogspot.co.id
Sistem Perencanaan yang Berhasil
17. • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
17dadang-solihin.blogspot.co.id
Perencanaan yang Ideal
19. Program Pembangunan Nasional
UU 25/2000
• SU MPR 19 Oktober 1999, menetapkan TAP/IV/MPR/1999 tentang GBHN
1999-2004 yang memuat arah kebijakan penyelenggaraan negara untuk
menjadi pedoman bagi penyelenggara negara, termasuk lembaga tinggi
negara, dan seluruh rakyat Indonesia, dalam melaksanakan
penyelenggaraan negara dan melakukan langkah-langkah penyelamatan,
pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan, dalam kurun
waktu tersebut.
• Sesuai dengan amanat GBHN 1999-2004, arah kebijakan penyelenggaraan
negara tersebut dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional lima
tahun (Propenas) yang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR).
• Selanjutnya, Propenas diperinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan
(Repeta) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR.
dadang-solihin.blogspot.co.id 19
20. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU 25/2004
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penMalutan Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
20dadang-solihin.blogspot.co.id
21. dadang-solihin.blogspot.co.id 21
Menata kembali dan
membangun
Indonesia di segala
bidang yang ditujukan
untuk menciptakan
Indonesia yang aman
dan damai, yang adil
dan demokratis, dan
yang tingkat
kesejahteraan
rakyatnya meningkat.
Memantapkan
penataan kembali
Indonesia di segala
bidang dengan
menekankan upaya
peningkatan kualitas
SDM termasuk
pengembangan Iptek
serta penguatan daya
saing perekonomian.
Memantapkan
pembangunan secara
menyeluruh di
berbagai bidang
dengan menekankan
pencapaian daya
saing kompetitif
perekonomian
berlandaskan
keunggulan SDA dan
SDM berkualitas serta
kemampuan Iptek.
Mewujudkan
masyarakat Indonesia
yang mandiri, maju,
adil, dan makmur
melalui percepatan
pembangunan di
berbagai bidang
dengan menekankan
terbangunnya struktur
perekonomian yang
kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif.
RPJMN ke-1
(2004 – 2009)
RPJMN ke-2
(2010 – 2014)
RPJMN ke-3
(2015 – 2019)
RPJMN ke-4
(2020 – 2025)
Perpres.7/2005
Perpres.5/2010
Perpres.2/2015
22. VISI SBY-JK:
1. Terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun,
dan damai;
2. Terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum,
kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta
3. Terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa, dan negara yang mampu menyediakan
kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh
bagi pembangunan yang berkelanjutan
Strategi Pokok
1. PENATAAN KEMBALI INDONESIA
2. PEMBANGUNAN INDONESIA
M I S I
1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai;
2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis;
3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera.
RPJMN 2004-2009
Peraturan Presiden No.7/2005
22dadang-solihin.blogspot.co.id
23. VISI SBY-Boediono:
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN
M I S I
1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA
2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI
3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG
AGENDA
1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI
4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN
RPJMN 2010-2014
Peraturan Presiden No.5/2010
23dadang-solihin.blogspot.co.id
24. RPJMN 2015-2019
Peraturan Presiden No.2/2015
VISI:
Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong
7 MISI
NAWACITA
9 Agenda Prioritas
TRISAKTI
Berdaulat dalam
Bidang Politik
Berdikari dalam
Bidang Ekonomi
Berkepribadian dalam
Bidang Kebudayaan
• 12 Program Aksi
• 115 Prioritas Utama
• 16 Program Aksi • 3 Program Aksi
dadang-solihin.blogspot.co.id 24
27. NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)
Perda
(Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJM-Nasional)
Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(Renstra SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)
Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)
27dadang-solihin.blogspot.co.id
Status Hukum Dokumen Perencanaan
28. UU25/2004 tentang SPPN
SPPN adalah
Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah,
dan tahunan
Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.
28dadang-solihin.blogspot.co.id
29. Reformasi Sistem Penganggaran
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi:
Melaksanakan rencana
pembangunan lima tahunan
berdasarkan GBHN
Visi:
Melaksanakan program kerja
Presiden/KDH terpilih
Misi:
Penyelenggaraan pemerintahan
umum dan pembangunan
Penganggaran berdasarkan
pendekatan menurut pengeluaran
rutin dan pengeluaran
pembangunan
Misi:
Pelaksanaan kerangka regulasi,
kerangka investasi, dan
pelayanan publik yang di
tuangkan dalam RKP/D
Anggaran disusun berdasarkan
RKP/D dengan mempertimbang-
kan kemampuan keuangan
negara
29dadang-solihin.blogspot.co.id
1/2
30. Reformasi Sistem Penganggaran
dadang-solihin.blogspot.co.id 30
Penganggaran Berbasis:
1. Pengeluaran Rutin
2. Pengeluaran
Pembangunan
Paradigma Lama
Penganggaran dengan
Pendekatan:
1. Penganggaran Berbasis
Kinerja
2. Kerangka Penganggaran
Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu
Paradigma Baru
2/2
31. Pelaku Pembangunan: Stakeholders
Executive
Judiciary
Legislature
Public service
Military
Police
organized into:
Community-based organizations
Non-governmental organizations
Professional Associations
Religious groups
Women’s groups
Media
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
BUSINESS
STATE CITIZENS
31dadang-solihin.blogspot.co.id
33. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
VISI
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara
Pemerintah
Masyarakat
Dunia UsahaGood Governance
33dadang-solihin.blogspot.co.id
38. Is Planning
Still Relevant?
dadang-solihin.blogspot.co.id 38
PUBLIC
MANAGER
POLICY
LEGISLATORS
TRANSNATIONAL
ORGANIZATIONS
MULTINATIONAL
CORPORATIONS
NONPROFIT
ORGANIZATIONS
POLICY POLICYPOLICY
PUBLIC 1
PUBLIC 3
PUBLIC 2
PUBLIC 4
PUBLIC 5
Source:
Jonathan F. Anderson, 2007
39. UUD 1945:
Proses Perencanaan Penganggaran Menyatu
dadang-solihin.blogspot.co.id 39
UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1:
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan”
Pembagian kewenangan di
antara pemerintah pusat,
provinsi, dan kabupaten/ kota
Perubahan lingkungan
strategis, baik internal
maupun eksternal
Menjaga kesinambungan
pencapaian tujuan
berbangsa & bernegara
melibatkan seluruh pemangku
kepentingan bangsa Keterpaduan Perencanaan dan Penganggaran =
Faktor kunci pencapaian kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat secara efektif dan efisien.
Proses perencanaan pembangunan yang
terintegrasi dengan proses penganggaran
Sumber: TAK Bappenas, 2015
43. • Dokumen perencanaan harus menjadi rujukan stakeholders,
• Harus ada konsekuensi apabila tidak dipatuhi,
• Perencanaan:
– Specific
– Measurable
– Achievable
– Relevant
– Timely
43dadang-solihin.blogspot.co.id
Harus ada Sangsi
44. • Perencanaan yang kuat, yang baik, dan tepat arah tetap diperlukan.
• Perencanaan dan Penganggaran harus sinkron.
• Perencanaan harus tetap berada di Bappenas.
• Penganggaran yang terkait dengan kegiatan pembangunan (investasi,
belanja modal, belanja barang) harus terkait dengan Bappenas.
• Idealnya UU17/2003 dan UU 25/2004 perlu disempurnakan dan dibuat
dalam satu paket perundangan (seperti UU Parpol, Pemilu dan Pilkada).
• Sebelum itu dapat terlaksana perlu rekonsiliasi antara pelaksanaan
kedua UU tersebut.
• Kondisi global dan regional serta sasaran-sasaran pembangunan
nasional memerlukan perencanaan.
• Indonesia ingin menjadi benua maritim, tol laut, Nawacita dan berbagai
program pemerintah Jokowi-JK tidak akan terjadi dengan sendirinya,
tanpa perencanaan yang mantap.
44dadang-solihin.blogspot.co.id
Kesimpulan