Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah

dadang-solihin.blogspot.com

2


3

Materi
•
•
•
•

•
•

Fungsi DPD menurut UU 27/2009 tentang
MD3
Tujuan Kehadiran DPD
Sinergi Pusat – Daerah
Sinkronisasi Prolegnas dengan
Perencanaan Pembangunan Nasional
Reformasi Perencanaan: UU 25/2004
tentang SPPN
Integrasi Konsep Kerangka Regulasi dalam
RPJMN


4

UU 27/2009
tentang MD3


5

Tujuan Kehadiran DPD
• Mewakili kepentingan daerah dan/atau rakyat daerah dalam proses
dan produk legislasi tingkat pusat.
• Pengawal desentralisasi dan otonomi daerah.
• Mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan daerah ke
dalam proses pembentukan kebijakan.
• Menjembatani antara aspirasi daerah dengan kebijakan
pembangunan nasional.
• Sebagai perekat yang akan memperkuat ikatan daerah-daerah
dalam wadah NKRI.
Sumber: Kerangka Acuan Peer Review Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Fungsi
Pengawasan DPD RI


6


7

Monitoring dan
evaluasi
pembangunan di
daerah perlu
ditingkatkan


Lemahnya Sinergitas
antara Pusat dan Daerah

Banyak Kab/Kota
langsung
berkoordinasi
dengan
Pemerintah tanpa
melalui Provinsi

Lemahnya Monitoring
dan Evaluasi

Lemahnya Peran
Provinsi

Permasalahan Koordinasi
Perlunya
sinkronisasi dan
harmonisasi
antara RKP dan
RKPD, serta
APBN dan APBD

8

Sinergi Pusat – Daerah
1

Sinergi dalam Kerangka Perencanaan Kebijakan

2

Sinergi dalam Kerangka Regulasi

3

Sinergi dalam Kerangka Anggaran

4

Sinergi dalam Kerangka Kelembagaan dan Aparatur
Daerah

5

Sinergi dalam Kerangka Pengembangan Wilayah

9

1

Sinergi Perencanaan Kebijakan
ARAH SINERGI
sinergi dokumen
perencanaan
pembangunan
(RPJP dan RPJPD,
RPJM dan RPJMD,
RKP dan RKPD)

Sinergi penetapan
target pembangunan

Standarisasi indikator
pembangunan yang
digunakan oleh K/L dan
SKPD

Pengembangan basis
data dan sistem
informasi
pembangunan yang
lengkap dan akurat

Sinergi kebijakan
perijinan investasi di
daerah

Sinergi dalam kebijakan
pengendalian tingkat
inflasi.

Strategi:
Mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di semua tingkatan pemerintahan

10

2
Sinergi Kerangka Regulasi
ARAH SINERGI

Meningkatkan
kesepahaman, kesepakatan
dan ketaatan dalam
melaksanakan peraturan
perundang-undangan.

Mendorong harmonisasi
peraturan perundangundangan

Strategi :
(1) Konsultasi dan koordinasi penyusunan peraturan perundangan;
(2) Pembentukan forum koordinasi lintas instansi: baik penyusunan peraturan
baru maupun review atas peraturan yang sudah ada;
(3) Fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah Perda yang
bermasalah.


11

Sinergi Kerangka Anggaran
Efektivitas Dana
Perimbangan
(DAK, DBH, DAU)

3

Efektivitas Dana Otsus

Arah Pengelolaan Dana Perimbangan dan Otsus:
(1) Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah;
(2) Menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah dengan pembagian
urusan pemerintahan;
(3) Mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah;
(4) Meningkatkan daya saing daerah;
(5) Mendukung kesinambungan fiskal nasional;
(6) Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah;
(7) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;
(8) Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan
rencana pembangunan daerah.

Strategi :
Penataan dan Penguatan Kerangka Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

12

Sinergi dalam Kerangka
4
Kelembagaan dan Aparatur Daerah
Menata dan
menyempurnakan
pengaturan kewenangan
antartingkat
pemerintahan;

Mengendalikan
pemekaran daerah dan
memantapkan
pengelolaan pengelolaan
daerah otonom

Meningkatkan kapasitas
aparatur yang mampu
menjembatani
kepentingan nasional
dan daerah serta
kerjasama antardaerah.
Strategi:
Tata Kelola Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Meningkatkan
Kapasitas Aparatur Daerah.

13

Sinergi dalam Kerangka
Pengembangan Wilayah
Sinkronisasi kebijakan
penggunaan lahan
dan tata ruang;

Meningkatkan
perhatian pemda
pada tata ruang;

Memperhitungkan
harmonisasi wilayah
pelayanan bersamasama dalam
pembangunan prasarana
dan sarana

Pengaturan bersama
alih fungsi lahan
melalui padu serasi

Penyelesaian segera
aspek pemanfaatan
ruang khususnya
dengan sektor
kehutanan

5

Mempercepat
penyusunan
peraturan pendukung
pelaksanaan rencana
tata ruang wilayah;

mempercepat
penyusunan rencana
tataruang wilayah
provinsi dan
kabupaten/kota;

Kesepakatan dalam
penentuan lokasi
wilayah-wilayah cepat
tumbuh terutama
Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK)

Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

14


15

Prolegnas
•

•

•

Menurut UU 10/2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen
perencanaan program pembentukan UU yang
disusun secara berencana, terpadu, dan
sistematis.
Pengertian ini menunjukkan bahwa Prolegnas
merupakan instrumen mekanisme perencanaan
hukum, yakni para pembentuk UU (DPR dan
Pemerintah) merencanakan pembangunan
materi hukum melalui perundang-undangan,
melalui suatu program yang terencana, terpadu
dan tersistematis.
Prolegnas menjadi acuan dalam proses
perencanaan penyusunan UU secara nasional
dan memiliki peran yang sangat penting dalam
pembangunan hukum secara keseluruhan.


16


17

Apa itu SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan
 Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.


18

Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik
antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


19

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

20

Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL
Dokumen

DAERAH
Penetapan

Dokumen

Penetapan

Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)

UU
(Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)

Perda
(Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJM-Nasional)

Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)

Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)

Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(Renstra SKPD)

Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)

Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)

Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)

Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD)

Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)


21

Persyaratan Dokumen Perencanaan:
SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed”)

 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)

 RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)

 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)

22

Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.

6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

23

Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


24

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas


25

Bagan Alur Penyusunan RPJMN 2015-2019
4

Aspirasi
Masyarakat
RPJPN
2005-2025
Background
Study

Hasil
Evaluasi
RPJMN

Musrenbang
Jangka
Menengah
Nasional

SIDANG
KABINET

Platform
Presiden

6

5
1

Rancangan
Teknokratik
RPJMN

RANCANGAN
AWAL RPJMN

3

RANCANGAN
RANCANGAN
RPJMN
RPJMN

RANCANGAN
AKHIR RPJMN

RPJMN
2015-2019

Pedoman Penyesuaian
SIDANG
KABINET

Bilateral
Meeting
Penyesuaian
Renstra K/L

TRILATERAL
MEETING

Pedoman
Penyusunan

Rancangan
Teknokratik
Renstra K/L

Penelaahan
2

Rancangan
Renstra K/L

RENSTRA K/L

Pembagian Tugas

Hasil
Evaluasi
Renstra

PEMERINTAH
DAERAH

RPJMD


Bahan penyusunan
dan Perbaikan
Bilateral
Meeting
Penyesuaian
RPJMD

26


27

Format Rancangan Teknokratis
Penulisan RPJMN 2015-2019
Bagian I

•
•
•
•
•
•

Bagian II

Uraian Sembilan Bidang Pembangunan yang dijabarkan dalam
Kerangka Pembangunan Wilayah  Kerangka Pendanaan dan
Regulasi

Bagian III

Uraian Isu Lintas Bidang & Wilayah  Kerangka Pendanaan dan
Regulasi

Bagian IV

Kegiatan Strategis Nasional  Kerangka Pendanaan dan
Regulasi

Arahan RPJPN 2005-2025
Lingkungan Strategis
Kerangka Ekonomi Makro
Kerangka Pendanaan Pembangunan
Kerangka Regulasi
Sasaran Pokok, Arah kebijakan dan Strategi RPJMN 20152019
• Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah
• Prinsip-Prinsip Pengarusutamaan Pembangunan


28


29

PERAN NEGARA
REGULATOR
(KERANGKA REGULASI )
OPERATOR
(KERANGKA PENDANAAN)
APBN = 15%-18% PDB

MASYARAKAT
(GROSS NATIONAL PRODUCT)


Kerangka Konseptual Sinergi Kebijakan dan Regulasi
TUJUAN BERNEGARA
e.g. Keadilan Sosial

Sasaran RPJMN
IMPLEMENTASI REGULASI
(Substansi: Kebijakan Pembangunan Nasional/ Sektoral/
Kewilayahan)

SISTEM
REGULASI NASIONAL
Kebijakan Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan)
KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL,
SEKTORAL DAN

KEBIJAKAN
SEKTORAL

KEBIJAKAN
SEKTORAL

KEBIJAKAN
SEKTORAL

KEBIJAKAN
SEKTORAL

(KEWILAYAHAN)


31

Kebijakan vs Regulasi
Kebijakan

Regulasi

1. Pilihan tindakan diantara sejumlah
alternatif tindakan

1. Instrumen operasional dari tindakan
yang terpilih

2. Kebijakan terpilih tidak harus/selalu
menjadi norma regulasi.

2. Regulasi selalu bersubstansikan
kebijakan

3. Mengarahkan perubahan: bersifat
fleksibel dan dinamis.

3. Mengelola ketertiban: perubahan harus
berlangsung secara tertib

4. Bebas norma: perubahan kebijakan
4. Terikat norma, mengacu pada strata
dapat dilakukan kapan saja, tetapi kalau
regulasi (tidak boleh ada konflik norma,
dalam format regulasi, ia harus patuh
harus konsisten dan harmonis dengan
norma.
norma yang lain).

5. Faktor Integrasi: mengintegrasikan
kebijakan nasional/sektoral/regional ke
dalam sistem regulasi nasional dalam
rangka penyelenggaraan negara dan
pencapaian tujuan bernegara.

32

Hubungan antara Kebijakan dan Regulasi
dalam Mewujudkan Tujuan
ENFORCEMENT

EVALUATION

IMPLEMENTATION
GOAL

REGULATORY
MAKING

POLICY
MAKING

Regulasi
Perilaku Sosiall

33

Penyusunan Kebijakan dan Pembentukan Regulasi
KERANGKA KEBIJAKAN

KERANGKA REGULASI
UU

PENGKAJIAN
evaluasi

PENELITIAN

Pembahasan

REKOMENDASI ≠
REGULASI
REGULATORY POLICY
(UU)

Naskah
Akademik
dan RUU

ALTERNATIVE
POLICY

RUU

REKOMENDASI = REGULASI
1. REGULATORY POLICY (PP
KEBAWAH)
2. NON REGULATORY POLICY

PENGKAJIAN: meliputi kegiatan (1) problem definition; (2) objective setting; dan (3) identifikasi existing regulation
PENELITIAN:
1. Meliputi kegiatan indepth analysis terhadap hasil pengkajian termasuk cost and benefit analysis
dan/atau cost effectiveness analysis.
2. Hasil penelitian tidak selalu merekomendasiakan pembentukan /amandemen/penggantian UU
3. Dalam hal hasil penelitian tidak bersifat regulatory pada level UU, maka rekomendasi meliputi:
a. Pembentukan peraturan pelaksanaan UU (PP ke bawah)
b. Kegiatan lain yang bersifat executorial

34

Permasalahan Kebijakan dan Regulasi
• Permasalahan
–
–
–
–

Penyusunan rumusan kebijakan bersifat sektoral
Proses perumusan kebijakan kurang partisipatif
Minimnya Pemahaman antara kebijakan dan regulasi
Kualitas Regulasi: regulasi yang multi tafsir; berpotensi konflik; tumpang
tindih; tidak harmonis/tidak sinkron; tidak adanya aturan
pelaksanaannya; tidak konsisten ; dan menimbulkan beban yang tidak
perlu, baik terhadap kelompok sasaran maupun kelompok yang terkena
dampak
– Kuantitas Regulasi: tidak proporsional (over regulation)

• Penyebabnya:
– Lemahnya pengelolaan regulasi
– Tidak jelasnya otoritas pengelola regulasi (masih tersebar).


35

Ilustrasi Permasalahan Regulasi
No

REGULASI

POTENSI MASALAH

KETERANGAN

I

UNDANG-UNDANG

I.1

UU NO. 32 TAHUN 2004 vs UU NO. 7 TAHUN 2004 vs UU NO. 27 tahun 2007

I.1.1

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 2 ayat (9):

K/L TERKAIT

“Negara mengakui dan menghormati KESATUANKESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT beserta hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia”.

Konflik

x

Inkonsisten
Duplikasi
Multi-tafsir
Tdk Operasional

Uu No. 7 tahun 2004 Tentang Sumber daya Air, Pasal 6
ayat (3):

UU No. 32 tahun 2004,
UU No. 7 Tahun 2004,
dan UU No. 27 tahun
2007 menggunakan istilah
yang berbeda-beda
(inkonsisten) untuk
penyebutan masyarakat
dengan hukum dan hakhak tradisional.

1. Kementerian
Dalam Negeri
2. Kementerian
kehutanan

3. Kementerian
Lingkungan
Hidup

“Hak ulayat MASYARAKAT HUKUM ADAT atas sumber
daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 2) tetap
diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah
dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat”.
UU No. 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 angka 33:
“MASYARAKAT ADAT adalah kelompok Masyarakat
Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah
geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul
leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber
Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem
nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial,
dan hukum”.


36

Jumlah Peraturan Perundang-undangan
berdasarkan Penomoran Pertahun
TAHUN

UU

PERPU

PP

PERPRES

2005

14

3

80

83

2006

23

2

55

112

2007

47

2

82

100

2008

56

5

89

67

2009

52

4

77

47

2010

13

-

94

84

2011

24

-

79

90

2012

24

-

116

126

2013

9

-

16

21

Sumber: BPHN Juni 2013

Berdasarkan rekomendasi dari BPHN disampaikan bahwa Kementerian/ LPNK
harus mempunyai agenda dan program untuk melakukan evaluasi terhadap
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkup tugas dan tanggung
jawabnya.

37

Kerangka Regulasi dalam RPJMN
• Definisi Kerangka Regulasi:
– ‘Kegiatan dalam kerangka regulasi adalah kegiatan pemerintah
dalam rangka baik memfasilitasi, mendorong maupun mengatur
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh
masyarakat’ (PP 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional)
• Definisi yang disarankan:
– ‘Perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka
memfasilitasi, mendorong maupun mengatur perilaku
masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara’


38

Akomodasi Kerangka Regulasi
dalam RPJMN
Bagian/Buku I

1. Mewujudkan Tujuan bernegara:
Substansi:
a. Alinea 4 pembukaan konstitusi, terutama yang berkaitan dengan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
b. Peran Negara (regulator & operator) dalam mewujudkan tujuan bernegara
tsb.
2. Kerangka Ekonomi Makro:
Gambaran mengenai progres pencapaian tujuan bernegara dalam priode
2015-2019 berdasarkan kebijakan, regulasi dan pendanaan yang dituangkan
dalam agenda pembangunan.
a. Kerangka Regulasi Makro : proyeksi regulasi tingkat undang-undang di bdg
SDM, SDA & Iptek yg diperlukan (penggantian/revisi/pencabutan) dalam
untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMN 2015 – 2019 dan tujuan
bernegara.
b. Kerangka Ekonomi Makro : konsep sama dengan RPJMN 2010 -2014

39

dalam RPJMN
Bagian/Buku II:
a. Kerangka Regulasi Lintas Bidang (oleh direktorat sektor)
• Walaupun bersifat lintas bidang tetap harus ada leading
institusinya. Kegiatan dan anggaran mengikuti leading
institusinya.
• Perencanaan regulasi dilakukan menggunakan model MTEF
• Pada tingkat UU, kegiatan meliputi pengkajian, penelitian,
penyusunan NA dan RUU, dan Pembahasan RUU di DPR
• Pada tingkat PP kebawah, tidak diperlukan NA tetapi proposal
harus memberikan alasan dan penjelasan.
b. Kerangka Regulasi Sektoral (oleh direktorat sektor)
• S.d.a. tetapi sektor ybs. menjadi leading institusinya.


40

dalam RPJMN
Bagian/Buku III
Kerangka Regulasi Kewilayahan
Arahan kepada pemerintah daerah (provinsi/kebupaten/kota)
untuk tetap berada pada koridor Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Untuk itu, penyusunan peraturan daerah tidak boleh
keluar dari ‘Sistem Regulasi Nasional’ yang merupakan
‘FACTOR INTEGRASI’ bagi eksistensi Negara Kesatuan
Republik Indonesia.


41

MENTERI
HUKUM DAN
HAM

MENTERI
KEUANGAN

MENTERI
DALAM NEGERI

MENTERI
SEKRETARIS
NEGARA

ARAHAN/
DAFTAR

ANALISIS
AWAL

ANALISIS
AWAL

ANALISIS
AWAL

ANALISIS
AWAL

RPJM

PEMBAHASAN ARAH REGULASI
DALAM KURUN WAKTU 5 TAHUN KEDEPAN

MENTERI PPN/
KEPALA
BAPPENAS

UUD 1945, TAP MPR, UU LAINNYA, SPPN, DOKUMEN
PERENCANAAN, ASPIRASI DAN KEBUTUHAN HUKUM
MASYARAKAT
(PSL. 18 UU12/2011)

Integrasi Kerangka Regulasi dalam RPJMN

ANALISIS
AWAL


42

SOP Penanganan Proposal Kerangka
Regulasi di Bappenas
PEMBAHASAN

KOMITE REGULASI

APPROOVAL
KOMREG

DEPUTI SEKTOR
DIREKTORAT SEKTOR
(PERSPEKTIF POLICY)

PROPOSAL
KEBIJAKAN/
REGULASI

ANALISIS
AWAL

DEPUTI
POLHUKHANKAM
DIT. ANALISA PP
(PERSPEKTIF LEGALITAS)

ANALISIS
AWAL

DEPUTI PENDANAAN
DIT. ALOKASI PP
(PERSPEKTIF BUDGET)
CBA atau CEA

ANALISIS
AWAL

APPROOVAL
&
PROPOSAL

HASIL
ANALISIS
AWAL

APPROOVAL
&
PROPOSAL

MULTILATERAL MEETING
DNG K/L PENGUSUL

MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS

PROPOSAL
KEBIJAKAN/
REGULASI

PEMBAHASAN
HASIL ANALISIS AWAL

MENTERI/
KEPALA LPNK


B.A.
MULTILATERAL
MEETING

INTEGRASI
KE RKP

B.A.
MULTILATERAL
MEETING

MONEV

B.A.
MULTILATERAL
MEETING

ALOKASI
BUDGET

43

SOP Penanganan Kerangka Regulasi RKP di Komite
Regulasi
HASIL IDENTIFIKASI
KEBUTUHAN REGULASI

MENTERI
KEUANGAN
MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS

MENTERI
DALAM NEGERI
MENTERI
SEKRETARIS NEGARA

ANALISIS
AWAL

ANALISIS
AWAL

ANALISIS
AWAL

ANALISIS
AWAL

PEMBAHASAN/IDENTIFIKASI
KEBUTUHAN REGULASI

MENTERI
HUKUM DAN HAM

UUD 1945, TAP MPR, UU LAINNYA, SPPN,
DOKUMEN PERENCANAAN, ASPIRASI DAN
KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT
(PSL. 18 UU12/2011)

MENTERI/
KEPALA LPNK

ANALISIS
AWAL


44

Roadmap Pembangunan Kerangka Regulasi Jangka
Panjang 2015-2025
Fokus Prioritas
Burden of Government Regulation
Index Tahun 2012-13

Worldwide Governance Indicators
(WGI) on Regulatory Quality/ Kualitas
Regulasi Tahun 2012

2013
(Baseline)

2015-2019

2020-2024

2025

3,9

4,5

5,0

5,1

43,1%

Kenaikan
Indeks
7%

Kenaikan
Indeks
8%

Kenaikan
Indeks
2%

Tersimplifikasinya 100% regulasi

-

Penetapan baseline
tersimplifikasinya
100% regulasi di
Bidang SDA, SDM dan
IPTEK

Penetapan baseline
Kenaikan 5 % dari
tersimplifikasinya 100% regulasi di
baseline
segala bidang dengan struktur
perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif.

Pelaksanaan harmonisasi kebijakan
dan regulasi

-

Penetapan Baseline
Pelaksanaan
harmonisasi
kebijakan dan
regulasi di Bidang
SDA, SDM dan IPTEK

Penetapan baseline
Kenaikan 5 % dari
Pelaksanaan harmonisasi kebijakan
baseline
dan regulasi 100% di
segala bidang dengan struktur
perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif.

Terlaksananya pelatihan bagi tenaga
perancang regulasi dan perrencana

-

5000 0rang

Kenaikan 20% pelaksanaan pelatihan Kenaikan 5%
pelaksanaan
pelatihan

Sumber: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf dan
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports


45

Roadmap Pembangunan Kerangka Regulasi
Jangka Menengah 2015-2019
FOKUS PRIORITAS

2013
(Baseline)

2015

2016

2017

2018

2019

Burden of Government
Regulation Index Tahun 201213

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,5

43,1%

45,5%

46,7%

47,9%

49,1%

50,1%

Tersimplifikasinya 100%
regulasi di Bidang SDA, SDM
dan IPTEK

-

Penetapan
baseline

Kenaikan 15%
dari baseline

Kenaikan 25%
dari baseline

Kenaikan 30%
dari baseline

Kenaikan 30%
dari baseline

100% pelaksanaan
harmonisasi kebijakan dan
regulasi Bidang SDA, SDM
dan IPTEK

-

Kenaikan 25%
dari baseline

Kenaikan 40%
dari baseline

Kenaikan 20%
dari baseline

Kenaikan 15%
dari baseline

Terlaksananya pelatihan bagi
tenaga perancang regulasi
dan perumus kebijakan

-

1200 orang

1200 orang

1200 orang

700 orang

Worldwide Governance
Indicators (WGI) on
Regulatory Quality/ Kualitas
Regulasi Tahun 2012

Penetapan
Baseline

700 orang

Sumber: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf dan
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports


46


47

Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah

Similar to Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah