jajasjsjssdcdddddddddsdcd

1. BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN LHK
BOGOR, 11 AGUSTUS 2016
KEBIJAKAN PEMBINAAN KARIER PEJABAT FUNGSIONAL
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

2. Sesuai Undang-Undang No. 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, Pegawai Negeri Sipil
memiliki peran tanggung jawab
dalam rangka menunjang
pelaksanaan sebagaian tugas
pemerintahan dan pelayanan
masyarakat.
PENGANTAR

3. Untuk dapat melaksanakan tugas
secara optimal, perlu dilakukan
pembinaan karier bagi Pegawai Negeri
Sipil (ASN) secara terus menerus mulai
sejak CPNS s/d Pensiun.
Karier yang dimaksud adalah jabatan
dan pangkat.
Meningkatnya kepangkatan / jabatan,
meningkatkan kesejahteraan dan
kedudukan yang yang berangkutan.
PENGANTAR

4. Negatif
Positif
BENTUK PEMBINAAN KARIER PJF
1. Pengangkatan dalam jabatan
2. Kenaikan Jabatan
3. Alih Tingkat Terampil Ke Ahli
4. Kenaikan Pangkat
5. Alih Tugas / Promosi Jabatan
1.Pembebasan Sementara
2.Penurunan Jabatan
3.Pemberhentian dari
Jabatan Fungsional

5. Negatif
Positif
DAMPAK TERHADAP KESEJAHTERAN
Meningkatkannya kesejahteraan
a. Kenaikan Tunjangan
b. Kenaikan Gaji
c. Kenaikan Tunjangan Kinerja
d. Penyegaran dan
meningkatkan wawasan
1. Penghentian Tunjangan
2. Pemotongan Tunjangan Kinerja
3. Tertundanya Kenaikan
Jabatan/Pangkat.
4. Penilaian Kinerja tidak baik

6. Pemahaman terhadap ketentuan administrasi
jabatan fungsional yang harus dipahami meliputi:
a. Pengangkatan ke dalam jabatan fungsional
b. Kenaikan jabatan fungsional
c. Alih Tingkat dari Jalur Keterampilan ke Ahli
d. Kenaikan Pangkat
e. Pembembasan Sementara
f. Pengangkatan Kembali
d. Pemberhentian
e. Alih Tugas Pejabat Fungsional
PEMAHAMAN ADMINISTRASI JABFUNG

7. 2. Kelengkapan berkas
Setiap proses usul harus dilengkapi berkas
kepegawaian.
Jenis dokumen yang dilampirkan disesuaikan
dengan jenis usulan administrasi jabatan
fungsional.
Jumlah set berkas yang dilampirkan, juga
berbeda-beda
ASPEK YANG HARUS DIPAHAMI

8. 1. Persyaratan
Jabatan fungsional, masing-masing memiliki
aturan jabatan fungsional yang diatur dalam
Keputusan/Peraturan Menpan dan RB beserta
Juklak dan Juknisnya.
Sehingga persyaratan antara jabatan
fungsional yang satu dengan lainnya hingga
saat ini belum sama/terdapat perbedaan),
misalnya kualifikasi pendidikan d.s.b.
ASPEK YANG HARUS DIPAHAMI

9. 3. Standart Dokumen
Selain pemahaman terhadap jenis dokumen
lampiran berkas usul, diperlukan pula
pemahaman terhadap standar dokumen yang
syah untuk dipergunakan dalam kelengkapan
usul administrasi jabatan fungsional.
Lampiran dokumen yang tidak sesuai standar
menjadikan dokumen tidak lengkap dan
tidak dapat diproses adm.jabatan fungsional.
DOKUMEN TIDAK STANDAR

10. 10
STANDAR BERKAS YANG DISYARATKAN
No Jenis Dokumen Penggunaan Usul Adm.
Jabatan Fungsional
1. Copy Ijazah + transkrip
niloai yang dilegalisir
oleh PJBW yang
mengeluarkan Ijazah
Kenaikan Pangkat dan
Pencantuman gelar ijazah
2 PAK Asli, di tanda tangani
Pejabat yang berwenang
(bukan Plt/Plh) dan
diberikan nomor dan
tanggal serta distempel
dinas
Kenaikan Pangkat
Fungsional

11. 11
STANDAR BERKAS YANG DISYARATKAN
No Jenis Dokumen Penggunaan Usul Adm.
Jabatan Fungsional
3. Copy Ijazah yang
dikeluarkan perguruan
tinggi LN, dilampiri copy
SK Pengakuan Dikti yang
dilegalisir oleh PJBW
Dikti.
Kenaikan Pangkat dan
Pencantuman gelar ijazah
4 PPK, Sasaran dan
Capaian dinilai oleh
pejabat struktural bukan
PLT/PLH dan distempel
dinas
Seluruh jenis usul
administrasi jabatan
fungsional

12. PERATURAN JABATAN FUNGSIONAL PEH
YANG HARUS DIFAHAMI
PEH
1. Peraturan Menpan dan RB No. 50 Th.2012
tgl. 23-8-2012 tentang Jabfung PEH &Ak.
2. Peraturan Bersama Menhut dan BKN
No.PB.1/Menhut-II/2013 dan No.6 Th.2013
tgl. 30-1-2013 tentang Juklak PEH dan Ak.
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.10/Menhut-II/2014 tgl.28-1-2014
tentang Juknis PEH dan Ak.
4. PP 99 Th.2000 jo PP 12 Th.2012 tentang
Kepangkatan PNS
5. Perpres No.170 Th.2014 tentang
Tunjangan PEH
6. PP 21 Tahun 2014 tentang BUP PJF
7. Surat Edaran Kepala Biro/Sekjen

13. PERATURAN JABATAN FUNGSIONAL
PRAKOM YANG HARUS DIFAHAMI
PRAKOM
1. Kep. Menpan No. 66/KEP/M.PAN/7/2003
tgl. 17-2-2004 tentang Jabfung Prakom &
Ak.
2. Kepber Kepala BPS dan BKN
No.002/BPS-SKB/II/2004 tgl. 17 -2 2004
tentang Juklak Surta dan Ak.
3. Peraturan Kep.BPS No.16 Tahun 2008
tgl.1-12-2008 tentang Juknis Prakom dan
Ak.
4. PP 99 Th.2000 jo PP 12 Th.2012 tentang
Kepangkatan PNS
5. Perpres No.39 Th.2007 tentang
Tunjangan Pranata Komputer
6. PP 21 Tahun 2014 tentang BUP PJF

14. PERATURAN JABATAN FUNGSIONAL SURTA
YANG HARUS DIFAHAMI
SURTA
1. Kep. Menpan No. 134/KEP/M.PAN/12/2002
tgl. 3-12-2002 tentang Jabfung Surta &Ak.
2. Kepber Kepala Bakorsurtanal dan BKN
No.OT.02/60-KA/VII/2003 tgl. 14 Juli 2003
tentang Juklak Surta dan Ak.
3. Peraturan Kep.Bakorsurtanal No.HK.01.
04/54-KA/II/2006 tgl.1-2-2006
tentang Juknis Surta dan Ak.
4. PP 99 Th.2000 jo PP 12 Th.2012 tentang
Kepangkatan PNS
5. Perpres No.37 Th.2007 tentang
Tunjangan Surta
6. PP 21 Tahun 2014 tentang BUP PJF

15. 15
Perubahan Keputusan Menpan No.54/KEP/M.PAN/7/2003
menjadi Permenpan dan RB No.50 Tahun 2012 tentang
jabatan fungsional PEH berserta Juklak dan Juknisnya
mengubah juga beberapa ketentuan sbb.:
a. Kedudukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai
b. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
c. Batas waktu Penetapan Angka Kredit
d. Angka Kredit Pertimbangan Karier,
- Komposisi Angka Kredit unsur utama dan penunjang
- AK minimal keg. pengembangan profesi
- Ak minimal dari Tupoksi Teknis
e. Peryaratan pengangkatan, kenaikan jabatan, kenaikan
pangkat dan pengangkatan kembali PJF
DAMPAK PERUBAHAN ATURAN

16. Baru
Lama
Persyaratan AK. Pengktn/KJ/KP PJF
PEH, Selain Kumulatif
Perbedaan
Ketentuan
Komposisi Min. 80 % dari
Kegiatan unsur Utama dan
maksimal 20% unsur Penunjang
Disyaratkan angka kredit min dari
pengembangan profesi bagi
jenjang tertentu
Komposisi Min 80% dari kegiatan
unsur utama, tidak termasuk
pendidikan dan mak. 20% unsur
penunjang
Disyaratkan angka kredit min dari
Kegiatan tupoksi teknis

17. 17
Angka Kredit Min 80% unsur utama,di luar pendidikan
formal untuk syarat kj/kp PEH
PENDIDIKAN S-1/AHLI Indikator
(Jml uns.
utama
pada PAK
Minimal)
Ket
No. Jenjang Usul
KP
Angka
Kredit
80% Utama *)
1 PERTAMA III/a 0 100 *) Terdiri:
-Diklat
-Tupoksi
-P.Profesi
III/b 40 140
2 MUDA III/c 80 180
III/d 160 260
3 MADYA IV/a 240 340
IV/b 360 460
IV/c 480 580

18. 18
Angka Kredit Min 80% unsur utama,di luar
pendidikan formal untuk syarat kj/kp PEH
PENDIDIKAN S-2/AHLI Indikator
Jum Ak.
Uns utama
PAK
Minimal
KET
No. Jenjang Usul
KP
Angka
Kredit
80%
Utama*)
1 PERTAMA III/b 0 150 *) Terdiri:
- Diklat
- Tupoksi
- P.Profesi
2 MUDA III/c 40 190
III/d 120 270
3 MADYA IV/a 200 350
IV/b 320 470
IV/c 440 590

19. 19
Angka Kredit Min 80% unsur utama,di luar
pendidikan untuk syarat kj/kp PEH
PENDIDIKAN S-3/AHLI Indiktor
Jumlah Ak.
Unsur
utama
pada PAK
Minimal
KET
No. Jenjang Usul
KP
Angka
Kredit
80%
Utama *)
1 MUDA III/c 0 200 *) Terdiri :
-Diklat
-Tupoksi
-P.Profesi
III/d 80 280
2 MADYA IV/a 160 360
IV/b 280 480
IV/c 400 600

20. 20
Angka Kredit Min 80% unsur utama,di luar pendidikan
Formal untuk syarat kj/kp PEH
PENDIDIKAN SLTA/TRAMPIL Indikator
Jumlah Ak.
Unsur utama
pada PAK
Minimal
KET
No. Jenjang Usul
KP
Angka
Kredit
80%
Utama *)
1 P.PEMULA II/a 0 25 *) Terdiri:
-Diklat
-Tupoksi
-P.Profesi
2 PELAKSANA II/b 12 37
II/c 28 53
II/d 44 69
3 P.LANJUTAN III/a 60 85
III/b 100 125
4 PENYELIA III/c 140 165
III/d 220 245

21. 21
Angka Kredit Min 80% unsur utama,di luar pendidikan
untuk syarat kj/kp PEH
PENDIDIKAN D.III/TRAMPIL Indikator
Jumlah Ak.
Unsur utama
pada PAK
Minimal
KET
No. Jenjang Usul
KP
Angka
Kredit
80%
Utama*)
1 PELAKSANA II/c 0 60 *) Terdiri:
-Diklat
-Tupoksi
-.Profesi
II/d 16 76
3 P.LANJUTAN III/a 32 92
III/b 72 132
4 PENYELIA III/c 112 172
III/d 192 252

22. 22
Angka Kredit Min unsur pengembangan
profesi PEH disyaratkan untuk KJ/KP PEH
No Jabatan Usul KP
ke
Usul KJ
ke
Angka
Kredit
Min*)
Ket.
1 PERTAMA III/a - III/b - 0 *)
Diperoleh
selama
menduduki
Jab/pangkat
terakhir
III/b - III/c Muda 2
2 MUDA III/c - III/d - 4
III/d – IV/a Madya 6
3 MADYA IV/a – V/b - 8
IV/b – IV/c - 12

23. 23
Angka Kredit Min keg. Sub Stantif PEH Ahli
disyaratkan untuk kenaikan jab/ pangkat
No. Jabatan Syarat KP
ke
Angka
Kredit Min.
Keterangan
1 Pertama III/a 0 Angka kredit
secara
kumulatif,
diperoleh
Sejak
pengangkatan
pertama.
III/b 12
2 Muda III/c 24
III/d 48
3 Madya IV/a 72
IV/b 108
IV/c 144

24. 24
Angka Kredit Min keg. Sub stantif PEH Terampil
disyaratkan untuk kenaikan jab/ pangkat
No Jenjang Usul KP
ke
Angka
Kredit Min.
Keterangan
1 P.Pemula II/a 0 Angka kredit
secara
kumulatif,
diperoleh
Sejak
pengangkatan
pertama.
2 Pelaksana II/b 4
II/c 8
II/d 13
3 P.Lanjutan III/a 18
III/b 30
3 Penyelia III/c 42
III/d 66

25. Kondisi Kepegawaian Permenpan
lama
Permenpan baru
PJF Pendidikan SLTA diusulkan
KP dari gol. III/a ke gol. III/b
150 x 80 %
=120
150 – 25 (SLTA) x 80 %
=100 (tdk.termasuk Pend
formal)
Contoh :Jadi indikator terpenuhinya komposisi angka 80 % unsur utama TIDAK
TERMASUK PENDIDIKAN besarannya pada kolom jumlah unsur utama
nilainya adalah 100 + 25 (pendidikan) = 125,
sedangkan ketentuan lama tetap = 120
PJF Pendidikan D-3 diusulkan KP
dari gol. III/a ke gol. III/b
150 x 80% =120
(ket.lama)
150 - 60 X 80% = 72
(ket. Baru)
Berapa jumlah unsur utama
dalam PAK?
= …. + …. = ….
CONTOH PERHITUNGAN KOMPOSISI 80% UNSUR UTAMA

26. Contoh Perhit.Komp.80% unsur Utama
Non pendidikan Formal
(Jml Kumulatif - Ak.unsur Pendidikan Formal) x 80%
1.Contoh: PJF pendidikan SLTA akan naik
pangkat ke Gol.III/c
Ak. Kumulatif Gol.III/c 200 – 25 (pend.SLTA) x 80%
= 175 x 80% = 140,
Jika pendidikan D.III
Ak. Kumulatif 200 – 60 (pend.D.III) x 80%
= 140 x 80% = 112,
Jadi kata kunci melihat 80% unsur utama pada PAK
adalah (nilai min 80% utama + pendidikan)
1. 140 + 25 = 165 (Pendidikan SLTA)
2. 112 + 60 = 172 (Pendidikan D-III)

27. Simulasi Perhit.Komp.80% unsur Utama
tidak termasuk pend formal
Jum Kumulatif - Ak.unsur Pend Formal) x 80%
Contoh: PJF pendidikan S-1 akan naik pangkat
dari III/c ke Gol.III/d
Ak. Kumulatif Gol.III/d = 300 – 100 (pend.S1) x
80%
= 200 X 80% = 160
Jadi jumlah Ak unsur utama pada PAK min: 260
(160 + 100)
Jika pendidikan S-2
Ak. Kumulatif Gol.III/d = 300 - 150 (Pend.S-2 X
80%
= 150 x 80% = 120
Jadi jumlah Ak unsur utama pada PAK min: 270

28. 28
Beberapa Perubahan Adm.Jabfung Polhut dan PEH
(Permenpan dan RB No.17 th.2011 dan No.50 Tahun 2012
No Jenis Adm. Lama Baru Keterangan
1. Pengangkatan
Pertama
Diklat
Pembentukan
Lulus Uji
Kompetensi
a.Diklat Pemb.
seb.kewajiban
b.Dilaksanakan
mak 2 tahun
2 Pengangkatan
Dari jab.lain
-Diklat
Pembentukan
-Usia mak.5 th.
sebelum BUP
-Diklat
Pembentukan dan
Uji kompetensi
-Usia mak.50 Th.
bagi PEH
Polhut terampil
mak.35 th. dan
Ahli 40 Th.
3. Kenaikan jabatan - Lulus Uji
Kompetensi
Diklat
Penjenjangan
Kj. ke Madya
Angka kredit min
Dari peng.profesi
Jenjang tertentu
Angka kredit min
Dari tupoksi

29. 29
No Jenis Adm. Lama Baru Keterangan
4. Pengangkatan
Kembali
Tidak
ditentukan
syarat usia
Mak. 51 Tahun Bagi penugasan
di luar jabatan
5. Kenaikan
pangkat
- Komposisi
min 80% unsur
utama dan
max.20 % unsur
penunjang
-Komposisi min
80% unsur utama
tidak termasuk
pendidikan dan
max 20% unsur
penunjang
- PAK max 1 thn
terakhir
PAK periode
Terakhir
- Ditentukan Ak
dari Profesi
Jenjang tertentu
- Ditentukan Ak.
dari Tupoksi
6 Pejabat
Penetap AK
Sekretaris Ditjen Kepala UPT yang
ditunjuk dengan
oleh Menhut
Bagi Pemula
dan
Pelaksana
Direktur Jenderal Sekretaris
Jenderal
Bagi PEH
Madya Gol.IV/b

30. 30
No Jenis Adm. Lama Baru Keterangan
7. Angka kredit Tidak ada sanksi
bagi yang tidak
mengajukan
DUPAK
- Diwajibkan menga-
jukan DUPAK tiap
tahun.
- Diberikan sanksi
bagi yang tidak
memenuhi
kewajiban

31. 31
Mekanisme Pengangkatan PJF
melalui 2 jalur
1. Jalur formasi CPNS
2. Perpindahan dari jabatan lain
Masing-masing memiliki persyaratan
yang berbeda.
Pengangkatan Pertama

32. 32
1. Persyaratan
PEH Tk.Ahli
a. Berijazah paling rendah berijazah S-1/D-IV
Bid. kehutanan, pertanian, perkebunan,
biologi,perikanan/kelautan,lingkungan,
geografi, geodesi,sosiologi,dokter hewan,
peternakan,perencanaan wilayah
b. Pangkat paling rendah Gol.III/a
c. Lulus uji kompetensi
d. Penilaian prestasi kerja tahun terakhir
setiap unsur minimal baik
e. Status PNS
f. Tidak dalam masa tugas belajar
Jalur Formasi

33. 33
2. Kelengkapan Berkas
a. Copy Ijazah dilegalisir dilegalisir
b. Copy Sk.CPNS dan PNS bagi yang belum
pernah naik pangkat dan bagi yang pernah
naik pangkat adalah Sk.KP terakhir.
c. Copy Diklat Pembentukan (formasi sebelum
tahun 2013 dan copy Surat Tanda Lulus
uji kompetensi bagi formasi 2014 d.s.t
d. Copy PPK dalam tahun terakhir.
e. Copy PAK
Masing-masing dilegalisir oleh Kasubag Umum/TU
Jalur Formasi

34. 34
Persyaratan
PEH Terampil
a. Berijazah paling rendah berijazah SMK di
bid. Kehutanan,pertanian, perkebunan,
perikanan/kelautan, peternakan, Kesehatan
Hewan, Teknik Banungan/Sipil, Surveyor dan
Pemetaan yang kualifikasinya ditetapkan
oleh Menteri LHK
b. Pangkat paling rendah Gol.II/a
c. Lulus uji kompetensi
d. Penilaian prestasi kerja 1 tahun terakhir
setiap unsur minimal baik
e. Status PNS
Jalur Formasi

35. 35
1. Persyaratan
PEH Tk.Ahli
a. Berijazah paling rendah berijazah S-1/D-IV
Bid. kehutanan, pertanian, perkebunan,
biologi,perikanan/kelautan,lingkungan,
geografi, geodesi,sosiologi,dokter hewan,
peternakan,perencanaan wilayah
b. Pangkat paling rendah Gol.III/a
c. Lulus uji kompetensi,
d. Lulus Diklat Pembentukan PEH Ahli
d. Penilaian prestasi kerja tahun terakhir baik
e. memiliki pengalaman bidang PEH min 2 tahun
f. Usia maksimal 50 tahun.
Jalur Perpindahan dari Jab Lain

36. 36
Persyaratan
PEH Terampil
a. Berijazah paling rendah berijazah SMK di
bid. Kehutanan,pertanian, perkebunan,
perikanan/kelautan, peternakan, Kesehatan
Hewan, Teknik Banungan/Sipil, Surveyor dan
Pemetaan yang kualifikasinya ditetapkan
oleh Menteri LHK
b. Pangkat paling rendah Gol.II/a
c. Lulus uji kompetensi
d. Mengikuti dan Lulus Diklat PEH
e. Penilaian prestasi kerja 1 tahun terakhir
setiap unsur minimal baik
f. Memiliki pengalaman bidang PEH minimal 2 tahun
Jalur Perpindahan dari Jab Lain

37. 37
2. Kelengkapan Berkas
a. Copy Ijazah
b. Copy Sk.CPNS dan PNS bagi yang belum
pernah naik pangkat dan bagi yang pernah
naik pangkat adalah Sk.KP terakhir.
c. Copy Diklat Pembentukan
d. Surat Tanda Lulus uji kompetensi
e. Bukti pengalaman bidang PEH min 2 tahun
d. Copy PPK tahun terakhir.
e. Copy PAK
Masing-masing dilegalisir oleh Kasubag Umum/TU
Jalur Pengangkatan dari Jab lain

38. 38
o Jenjang jabatan yang ditetapkan dalam
pengangkatan formasi maupun
perpindahan dari jabatan lain didasarkan
pada angka kredit yang ditetapkan,
misalnya 100 diangkat jenjang
Pertama, jika 200 diangkat Muda dst.
o Sedangkan pangkat ditetapkan sama.
o Dimungkinkan pangkat lebih tinggi dari
jabatan atau sebaliknya.
Penentuan Jenjang Jabatan

39. 39
1. Persyaratan
a.Memenuhi angka kredit yang
ditentukan
b.Memiliki masa kerja dalam jabatan
terakhir minimal 1 tahun
c.Lulus Uji Kompetensi
d.Lulus Diklat Penjenjangan Madya
bagi kenaikan jabatan ke Madya.
d.Penilaian kinerja dalam tahun terakhir
setiap unsur minimal baik
e.Tersedia formasi
Kenaikan Jabatan

40. 40
2. Kelengkapan Berkas
a. Copy Sk.pangkat terakhir
b. Copy Sk.CPNS dan PNS, bagi yang belum
pernah naik pangkat
c Copy Sk.Jabatan fungsional terakhir
d. Copy Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi
e. Copy STTPL Diklat Madya bagi KJ ke Madya
e. Copy penilaian prestasi kerja thn. terakhir
f. Copy PAK terakhir
g. Copy ijazah terakhir dan Sk.Ijin/TB bagi
yang didalam PAK terdapat unsur nilai
jazah, kecuali diperoleh sebelum CPNS
h. Copy Sk.penempatan kembali pasca
karyasiswa, bagi ijazah diperoleh malalui TB
Masing-masing dilegalisir Kasubag Umum/TU
Kenaikan Jabatan

41. 41
Pengendali Ekosistem Hutan terampil yang
Memperoleh Ijasah Sarjana/Diploma IV dapat
dialihkan ke Ahli apabila:
a. Tersedia formasi PEH Ahli
b. Ijazah yang diperoleh sesuai kualifikasi
yang ditentukan
c. Telah mengikuti dan lulus Diklat Alih Tingkat
PEH Ahli
d. PPK tahun terakhir setiap unsur bernilai
baik.
ALIH TINGKAT PEH TERAMPIL KE AHLI

42. 42
Jenjang Jabatan dan pangkat
Jenjang jabatan ditentukan berdasarkan jumlah
angka kredit kumulatif yang telah ditetapkan
sedangkan pangkat ditetapkan sama.
Kondisi
Dimungkinkan jenjang jabatan pada saat
pengangkatan / alih tingkat lebih tinggi dari
pangkat
bahkah bisa lebih rendah
PENENTUAN JENJANG JABATAN PENGNGKATAN
DAN ALIH TINGKAT

43. 43
Pengendali Ekosistem Hutan terampil yang
telah ditetapkan sebagai PEH Ahli dan
masih berpangkat di bawah Gol.III/a, dapat
diproses kenaikan pangkat ke Gol.III/a melalui
Penyesuaian ijazah dengan ketentuan:
a. Memiliki masa kerja dalam pangkat terakhir
minimal 1 tahun
b. Tersedia formasi
c. PPK 2 tahun terakhir setiap unsur bernilai
baik.
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

44. 44
1. Persyaratan
a. Memenuhi angka kredit yang ditentukan
b. Memiliki masa kerja dalam pangkat terakhir
minimal 2 tahun dan bagi KP penyesuaian
ijazah minimal 1 tahun
c. Menduduki jabatan yang jenjang jabatannya
sesuai dengan pangkat yang akan diduduki
d. Penilaian prestasi kerja dalam 2 tahun
terakhir setiap unsur minimal baik
e. Belum mencapai pangkat puncak
Kenaikan Pangkat

45. 45
2. Kelengkapan Berkas
a. Copy Sk.pangkat terakhir,
b. Copy Sk.CPNS dan PNS bagi yang belum pernah
naik pangkat.
c Copy Sk.Jabatan fungsional terakhir
d. Copy Penilaian prestasi kerja 2 th terakhir
f. PAK terakhir, asli
g. Copy PAK sebelumnya yang menunjukkan nilai
PAK berkesinambungan, dimulai PAK yang
digunakan pengktan jabatan/pangkat terakhir
h. Copy ijazah terakhir dileg Dekan dan Sk.Ijin/TB
bagi yang didalam PAK terdpt unsur nilai ijazah.
i. Copy Sk.penempatan kembali pasca karyasiswa
bagi perolehan ijazah melalui tugas belajar
Selain PAK asli dan Copy ijazah, masing2 dileg.KSBTU
Kenaikan Pangkat

46. Pembebasan Sementara
ALasan
Pembebasan
Sementara
1. Dalam jangka waktu 5 tahun sejak
menduduki jabatan dan pangkat
terakhir blm dapat memenuhi Ak yang
ditentukan
2. Dalam jangka waktu 1 tahun
sejak menduduki jabatan dan
pangkat puncak (Madya Gol.IV/c)
tidak dapat memenuhi Ak
maintenance min.20 dari tupoksi
dan profesi dan 10 Ak dai tupoksi bagi
Penyelia Gol.III/d
3. Ditugaskan secara penuh
4. Melaksanakan tugas belajar, CLTN
5. Diberhentikan sementara PNS

47. ALasan
Pengangkatan
Kembali
Pengangkatan Kembali
1. Dalam batas waktu mak.1 th telah
dapat memenuhi angka kredit
minimal yang ditentukan
2. Selesai menjalani penugasan di luar
jabfung dan belum berusia lebih dari
51 tahun.
Bagi PEH
3. Selesai menjalani masa CLTN
4. Secara hukum dinyatakan tidak
bersalah dan diaktifkan kembali
sebagai PNS
5. Selesai melaksanakan TB

48. Pemberhentian Jabfung
ALasan
Pemberhentian
1. Dalam jangka waktu 1
tahun sejak masa
pembebasan sementara
alasan angka kredit belum
dapat memenuhi Ak yang
ditentukan
2. Dijatuhi hukuman disiplin
berupa pembebasan dari
jabatan

49. 49
1. PJF yang diberhentikan karena alasan angka
kredit dialihkan menjadi pejabat fungsional
umum
2. Tidak dapat diangkat kembali kedalam jabatan
fungsional yang sama
3. Dapat diangkat ke jabatan fungsional lainnya
sepanjang memenuhi persyaratan yang
ditentukan.
Karier PJF Pasca Pemberhentian

50. 50
KARIER PJF DIBERHENTIKAN
DARI JF KARENA AK
• Berdasarkan surat Kepala Biro Kepeawaian
No.S.703/Peg-4/2004 tgl.3 Sept. 2004,merujuk surat Kepala
BKN No.C II 26-12/V66-1/71
PJF yang diberhentikan karena tidak dapat
mengumpulkan angka kredit akibat kesalahan/ keteledoran
PNS yang bersangkutan maka sudah selayaknya apabila
penilaian prestasi kerja dalam DP3 diberikan nilai cukup.
Kenaikan pangkat reguler dipertimbangkan apabila
DP3 2 tahun terakhir setiap unsur min.baik
Jadi tahun kesembilan baru bisa naik pangkat reguler.

51. 51
POLA KARIER PEJABAT FUNGSIONAL
PNS formasi jabatan fungsional, pembinaan
karier dilakukan melalui jabatan fungsional
(menggunakan angka kredit).
Dalam rangka pembinaan dan pengembangan
karier, pejabat fungsional dapat dipindahkan
ke dalam jabatan struktural atau jabatan
fungsional tertentu lainnya.
Perpindahan jabatan fungsional tertentu ke
jabatan fungsional umum, tidak sesuai
ketentuan dan berdampak terhadap
merusak formasi CPNS Kementerian LHK.

52. • Tetap dalam jabatan fungsional yang sama / jabatan
fungsional tertentu lainnya sepanjang memenuhi persyaratan
yang ditentukan.
• Masih terkondisikannya keseimbangan formasi baik di unit
kerja lama, maupun yang baru
• Telah bertugas di unit kerja lama secara terus menerus
minimal 5 (lima) tahun.
• Mendapat persetujuan Kepala UPT yang bersangkutan serta
Sekretaris Ditjen/Badan yang bersangkutan.
PERSYARATAN ALIH TUGAS PJF
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

53. Berdasarkan PP Nomar : 21 tahun 2014 tanggal 19 Maret 2014
ditetapkan BUP sbb:
• 58 tahun bagi Pejabat fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama
serta Pejabat fungsional Keterampilan.
• 60 Tahun bagi PNS yang memangku Jabatan fungsional Ahli
Utama dan Ahli Madya
• 60 Tahun bagi PNS yang memangkut jabatan fungsional
Widyaiswara Ahli Madya dan Muda
• 65 Tahun bagi PNS yang memangku jabatan Peneliti jenjang
Ahli Madya dan Utama, Pustakawan Utama dan WI Utama
• berlaku 30 Januari 2014
• PNS yang saat berlakunya Perpres Nomor : 21 Tahun 2014
sedang menduduki jabatan PJF jenjang Muda, Pertama dan
Penyelia yang sebelumnya telah ditetapkan BUP-nya, 60
tahun, maka BUP tetap menjadi 60 tahun
BUP Bagi Seluruh Pejabat Fungsional
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

54. KEBIJAKAN PEMBINAAN KARIER PJF
KEBIJAKAN
1. Penerapan ketentuan pembebasan
sementara/ pemberhentian bagi yang
sdh terpenuhi syarat.
2. PJF yang sampai saat ini telah 5 tahun
dalam jabatan/pangkat belum mampu
mengumpulkan Ak untuk kj/kp akan
diproses pembebasan sementara TMT
sejak ditetapkan, dst sesuai ketentuan.
3. Usul kp 1-10-2013 pjf masa kerja 5 Th/
lebih, dilampiri sk.pembebasan
sementara dan sk.aktif kembali.
4. PAK untuk kenaikan pangkat adalah
periode terakhir

55. 1. Pengangkatan calon PJF binaan Kemenhut dapat
menggunakan angka kredit dari DUPAK sbb:
a. Unsur pendidikan (ijazah) dan diklat fungsional
b. Unsur pendidikan, diklat dan kegiatan teknis selama
menduduki calon PJF
Surat Edaran Sekretaris Jenderal No : SE.07/Peg-
2/2007
BIRO KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LHK TAHUN 2015
REVIEW KEBIJAKAN
(1)
Aturan yang tidak tertuang dalam Permenpan RB, Perber,
Permenhut tetapi digunakan sebagai acuan dalam proses
kepegawian antara lain :

56. 2. Presentasi karyasiswa yang semula
menjadi persyaratan dalam pengangkatan
kembali dalam jabatan fungsional menjadi
kewajiban dan dapat dilaksanakan setelah
diangkat kembali dalam jabatan fungsinal
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LHK TAHUN 2015
REVIEW KEBIJAKAN
(2)

57. 3.Alih tugas calon pejabat fungsional menjadi
fungsional umum seluruh jenjang jabatan,
kewenangan proses berada di Biro
Kepegawaian. Apabila terdapat SK yang telah
ditetapkan oleh Eselon I/Kepala UPT maka
dokumen sk alih tugas tersebut tidak dapat
digunakan dalam proses KP secara reguler.
Dasar : SE nomor 9 tahun 2010
BIRO KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LHK TAHUN 2015
REVIEW KEBIJAKAN
(3)

58. 4. Usul kenaikan pangkat PJF dengan masa kerja
5 tahun atau lebih dalam jabatan harus dilampiri
SK Pembebasan sementara dan SK
pengangkatan Kembali. Apabila tidak dilampiri
kelengkapan tersebut, maka usul kenaikan
pangkat tidak akan diproses.
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LHK TAHUN 2015
REVIEW KEBIJAKAN
(4)

59. 5. Usul alih tingkat dari trampil ke Ahli yang
semula tidak disyarakan masa kerja dalam
jabatan saat ini disyaratkan minimal 1 tahun
dalam jabatan terakhir.
Surat Kepala Biro Kepegawaian No S.29/Peg-4/2014
tanggal 16 Januari 2014
BIRO KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LHK TAHUN 2015
REVIEW KEBIJAKAN
(5)

60. 7. Berdasarkan permintaan BKN penuangan
angka kredit dibelakang tanda koma pada PAK
agar diseragamkan menjadi 3 digit.
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LHK TAHUN 2015
REVIEW KEBIJAKAN
(7)

61. 1. Penetapan PAK dilakukan sebelum masa periode penilaian
berakhir,
contoh : DUPAK s/d Juni 2014 ditetapkan 12 Mei 2014
2. PAK didalamnya terdapat penilaian unsur ijazah S-1, penulisan
data pada kolom pendidikan masih SLTA dan gelar S-1 juga
belum dicantumkan.
3. Rekomendasi kenaikan pangkat pada PAK yang berlakunya
masih 2 tahun ke depan.
4. PAK tidak distempel dinas/tidak ada nomor dan tanggal
5. Penuangan angka dibelakang koma tidak seragam, ada yang
tiga digit dan ada yang dua digit.
6. Periode penilaian pada PAK tidak berkesimbungan
7. Kesalahan penjumlahan secara vertikal maupun horizontal
8. PAK ditetapkan oleh Plh/Plt.
JENIS KESALAHAN PAK

62. 1. Tidak adanya konsistensi dalam penuangan angka
kredit dibelakang koma.
2. Kesalahan dalam pemindahan dari PAK lama ke PAK
yang baru.
3. Terjadi kesalahan jumlah pada salah satu PAK yang
belum dilakukan perbaikan.
4. Telah dilakukan revisi kesalahan, tetapi tidak
dilampirkan
5. Kesalahan penjumlahan secara vertikal maupun
horizontal pada PAK terakhir.
BIRO KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LHK TAHUN 2015
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PAK TIDAK BERKENIMBANGUNGAN

63. PERMASALAHAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
JABFUNG YANG SERING DITEMUI (1)
BIRO KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LHK TAHUN 2015
 Kenaikan Pangkat/Kenaikan jabatan
Kenaikan pangkat pertama kali tidak melampirkan SK
CPNS
Perolehan ijazah melalui tugas belajar yang sudah
dicantumkan gelarnya dengan SK Pengaktifan kembali,
tetapi tidak melampirkan lagi copy ijazah legalisir, SK,
Tugas Belajar, SK Pengaktifan kembali pada usul
kenaikan pangkat untuk bahan pengesahan ijazah oleh
BKN

64. PERMASALAHAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
JABFUNG YANG SERING DITEMUI (2)
Perolehan ijazah bagi PJF yang bertugas di
seksi wilayah, tidak melampirkan SK
penempatan seksi wilayah sehingga terkesan
perkuliahan jarak jauh
Untuk mendukung kesinambungan PAK perlu
melampirkan PAK mulai dari PAK yang
digunakan untuk naik pangkat terakhir
Usul Kenaikan Jabatan sebagai syarat Kenaikan
Pangkat tidak diusulkan/pengusulan KP lebih
diprioritaskan

65. PERMASALAHAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
JABFUNG YANG SERING DITEMUI (3)
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DAN LHK TAHUN 2015
PJF diusulkan proses kepegawaian menggunakan
ijazah lebih tinggi yang diperoleh melalui TB tidak
melampirkan Sk.pengaktifan kembali pasca
karyasiswa, sehingga terkesan statusnya masih
karyasiswa
Berkas usul yang dilampirkan tidak mengandung nilai
efisien (berkas yang tidak disyaratkan diikutsertakan)
PAK untuk keperluan kenaikan pangkat yang
dilampirkan tidak asli, terjadi kesalahan penjumlahan,
dsb.

66. UJI KOMPETENSI
Berdasarkan Permenpan dan RB No. 50 Tahun
2012, untuk meningkatkan kompetensi dan
profesionalisme PEH yang akan naik jabatan
setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji
kompetensi.
Ketentuan teknis uji kompetensi PEH masih dalam
proses
Persyaratan uji kompetensi telah mengumpulkan
keb. Ak untuk KJ sebesar 50%.

67. PPELAKSANA UJI KOMPETENSI
Penyelenggara Uji Kompetensi PEH adalah:
1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
cq. Pusat Perencanaan dan Pengembangan
SDM, BP2SDM
2. Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan
Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM
Kemenerian LHK.
3. Lembaga Sertifikasi pada Pemerintah Provinsi,
dengan kurikulum/materi yang telah ditetapkan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuanan

68. 68
PENYESUAIAN IJAZAH DIPEROLEH SEBELUM CPNS
1. Dasar Peraturan
Peraturan Menteri Kehutanan No.P.29/Menhut-II/2007
Bab XI pasal 23.
PNS yang telah memperoleh ijazah satu tingkat
lebih tinggi
sebelum diangkat CPNS dapat dipertimbangkan
penyesuaian ijazahnya sepanjang tersedia formasi
dan lulus ujian
penggunaan ijazah.
Bagi pejabat fungsional, dikecualikan dari
persyaratan
ujian penggunaan ijazah

69. 69
No. Ijazah Saat
Pengangkatan
CPNS
Ijazah
Lebih tinggi
yang
Dimiliki
Gol.Ruang
Untuk dapat
Sesuaikan
pangkatnya
Disesuaikan
Dalam
pangkat
1 SD SLTA I/b II/a
2 SLTP SLTA I/d II/a
3 SLTA/D-1 D-3 II/b II/c
4 SLTA/D-1 D-4/S1 II/c III/a
5 D-2 D-3 II/b,2 Th II/c
6 D-2 D-4/S1 II/c III/a
7 D-3 D-4/S1 II/c 2 tahun III/a
8 D-4/S1 S-2 III/a, 2 tahun III/b
10 S-2 S-3 III/b, 2 tahun III/c

70. 70
Bagi Pejabat Fungsional,
selain mengacu
ketentuan di atas, juga didasarkan
pula ketentuan tentang jabatan
fungsional, mis.
angka kredit, Diklat Alih Tingkat d.s.t

71. 71