Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang untuk periode 2005-2025, mencakup visi, misi, sasaran, dan modal dasar pembangunan daerah.
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di IndonesiaDadang Solihin
Kegagalan Perencanaan karena mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di IndonesiaDadang Solihin
Kegagalan Perencanaan karena mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Disampaikan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pusat Pendidikan Administrasi Lemdik Polri
12 Mei 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Disampaikan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pusat Pendidikan Administrasi Lemdik Polri
12 Mei 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerahvicividivini
Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025Muh Saleh
Sistem perencanaan pembangunan nasional mengalami perubahan
mendasar seiring dengan terjadinya perubahan pada bidang politik,
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kuatnya arus
demokratisasi, tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan
pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden, mengatur sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
dilaksanakan secara langsung oleh rakyat Indonesia, tidak lagi memakai
sistem perwakilan melalui pemilihan di lembaga Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR). Sejak itu, arah penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan oleh Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi
menggunakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat oleh
MPR, tetapi menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
terpilih. Sedangkan untuk memberikan arah pembangunan dalam jangka
panjang (20 tahun) kedepan, pemerintah menetapkan dan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Khusus menyangkut RPJP Daerah, proses penyusunannya harus mengacu
pada RPJP Nasional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007. Salah satu arahan penting dalam undang-undang tesebut adalah
periodesasi RPJP Daerah harus disesuaikan dengan periodesasi RPJP
Nasional, yaitu tahun 2005-2025. Ini dimaksudkan agar perencanaan
pembangunan nasional dan daerah dapat dikonsolidasikan dan evaluasi
pencapaian pelaksanaan pembangunan relatif lebih mudah dilakukan
Secara substansial, RPJP Daerah merupakan dokumen yang lebih bersifat
visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi
keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan
tahunannya. Dari segi muatan, RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah
pembangunan daerah untuk 20 tahun kedepan (2005-2025).
Penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 dilakukan
guna memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan
daerah dalam mencapai Visi Provinsi Sulawesi Barat 20 tahun kedepan.
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat juga memberikan arahan mengenai periode
pentahapan pembangunan yang mesti dilakukan dan yang harus dicapai
pada setiap periodenya agar visi yang dicita-citakan tersebut dapat efektif
dicapai. Perubahan dalam pencapaian setiap periodenya, hanya akan
melahirkan perubahan terhadap yang telah disepakati dalam dokumen
perencanaan ini. Namun demikian jika itu merupakan kehendak dan
keinginan masyarakat, maka perubahan adalah sebuah keniscayaan.
Penyusunan RPJPD ini juga mengakomodasi perencanaan wilayah Provinsi
Sulawesi Barat dalam 20 tahun kedepan, dengan memasukan peran sub
wilayah dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang diatur di
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat (RTRWP
Sulbar). Perencanaan wilayah merupakan pengembangan struktur dan pola
ruang wilayah dalam tataran provinsi melalui rencana pemanfaatan ruang .
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN,
TATACARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)
A. buku saku rpjp final
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31. “ PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA AKSELERASI PENCAPAIAN VISI SUMEDANG 2005-2025” Berdasarkan Gambaran umum, isu-isu strategis dan kondisi yang dihadapai Sumedang saat ini, serta memperhatikan Visi Daerah maka yang menjadi Visi Kami Bupati dan wakil Bupati Sumedang untuk masa bakti 2008-2013 adalah sebagai berikut :
40. Kebijakan 1 Menciptakan sumberdaya manusia Sumedang yg memiliki kompetensi dan berdaya saing 7 Program Bidang Budaya 1. Pengembangan nilai budaya 2. Pengelolaan kekayaan budaya 3. Pengelolaan keragaman budaya 4. Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Bidang Kesbang & Politik Luar Negeri 1. Pemeliharaan Kantramtibmas & pencegahan tindakan kriminal 2. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Bidang Pemuda & Olahraga 1. Pembinaan dan pemasayrakatan olahraga Sasaran d. Meningkatnya kualitas pemahaman & pengamalan nilai-nilai agama serta nilai budaya daerah yang relevan
41.
42. Kebijakan 2 Memperluas penciptaan lapangan kerja serta menyiapkan tenaga kerja terampil dan berjiwa wira usaha untuk kebutuhan lokal, regional, nasional dan internasional 7 Program Bidang Sosial Bidang Pemuda & Olahraga 1. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat 1. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan terpencil dan PMKS dan kecakapan hidup pemuda 2. Peningkatan peran serta kepemudaan 3. Pengembangan kebijakan & manajemen olahraga Bidang Tenaga Kerja Bidang Koperasi & UKM 1. Peningkatan kualitas & produktifitas 1. Pengembangan kewirausahaan & keunggulan tenaga kerja kompetitif usaha kecil menengah 2. Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Sasaran b. Meningkatnya ketersediaan SDM, tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi dan wirausahawan
43. Kebijakan 2 Memperluas penciptaan lapangan kerja serta menyiapkan tenaga kerja terampil dan berjiwa wira usaha untuk kebutuhan lokal, regional, nasional dan internasional 9 Program Bidang Sosial Bidang Transmigrasi 1. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil 1. Pengembangan wilayah transmigrasi dan penyandang PMKS lainnya 2. Transmigrasi lokal 3. Transmigrasi regional Bidang Tenaga Kerja Bidang Kependudukan & Catatan Sipil 1. Peningkatan kesempatan kerja 1. Penataan administrasi kependudukan dan casip Bidang Pertanian Bidang KB & Keluarga Sejahtera 1. Peningkatan kesejahteraan pertanian 1. Program pelayanan kontrasepsi 2. Peningkatan ketahanan pangan Sasaran c. Meningkatnya kesejahteraan petani, buruh dan masyarakat miskin lainnya
44.
45. Kebijakan 3 Memberikan insentif & disinsentif yg berbasis kompetensi kinerja serta peningkatan fungsi & peran kelembagaan Pemda, kecamatan, kelurahan dan desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik 16 Program Bidang Pemerintahan Umum Bidang Perencanaan Pembangunan 1. Peningkatan koordinasi & penyelenggaraan kerjasama antar 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan Pemerintah Daerah pembangunan daerah 2. Program penataan lembaga ketatalaksanaan 2. Litbang bidang pemerintahan dan sosbud 3. Pprogram analisis formasi jabatan & pendayagunaan aparatur 3. Litbang bidang infrastruktur dan ekbang daerah 4. Penataan peraturan perundang-undangan 4. Litbang mslh strategis daerah & pemberdayaan masya 5. Peningkatan koordinasi & kerjasama Penyelengaraan Pemda 5. Kaji terap & pengembangan agrobisnis 6. Penataan daerah otonom 6. Pengembangan kota-kota menengah dan besar 7. Peningkatan kapasitas Kecamatan & Kelurahan 8. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa 9. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Bidang Sosial 1. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Sasaran a. Meningkatnya peran & fungsi kelembagaan pemerintah daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa
46. Kebijakan 3 Memberikan insentif & disinsentif yg berbasis kompetensi kinerja serta peningkatan fungsi & peran kelembagaan Pemda, kecamatan, kelurahan dan desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik 3 Program Bidang Kepegawaian 1. Pendidikan kedinasan 2. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 3. Pembinaan dan pengembangan aparatur Sasaran b. Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur diberbagai tingkatan pemerintahan
47. Kebijakan 3 Memberikan insentif & disinsentif yg berbasis kompetensi kinerja serta peningkatan fungsi & peran kelembagaan Pemda, kecamatan, kelurahan dan desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik 3 Program Bidang Kepegawaian 1. Pembinaan dan pengembangan aparatur Bidang Pemerintahan Umum 1. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Bidang Sosial 1. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Sasaran c. Meningkatnya perbaikan kesejahteraan aparatur di daerah
48. Kebijakan 3 Memberikan insentif & disinsentif yg berbasis kompetensi kinerja serta peningkatan fungsi & peran kelembagaan Pemda, kecamatan, kelurahan dan desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik 6 Program Bidang Pemerintahan Umum 1. Peningkatan sistem pengawasan internal & pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan 3. Penataan & penyempurnaan kebijakan sistem & prosedur pengawasan 4. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah Bidang Kepegawaian 1. Pembinaan dan pengembangan aparatur Bidang Sosial 1. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Sasaran d. Meningkatnya kesadaran dan komitmen untuk mewujudkan Good Government dan Clean Goverment