Dokumen tersebut membahas tentang tata cara penyusunan, peninjauan kembali, revisi, dan penerbitan persetujuan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota, dan rencana detail tata ruang. Termasuk proses penyusunan rencana tata ruang wilayah, muatan rencana tata ruang wilayah, dan proses penyusunan rencana detail tata ruang kabupaten/kota.

1. TATA CARA PENYUSUNAN, PENINJAUAN KEMBALI,
REVISI, DAN PENERBITAN PERSETUJUAN SUBSTANSI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI,
KABUPATEN, KOTA,
DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2021

2. Proses penyusunan RTRW Provinsi,
Kabupaten, dan Kota
• persiapan;
• pengumpulan data dan informasi;
• pengolahan data dan analisis;
• perumusan konsepsi; dan
• penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi,
kabupaten, dan kota.
Proses penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan diselesaikan paling lama
12 (dua belas) bulan
Melibatkan Pemangku Kepentingan melalui konsultasi publik

3. • Pengumpulan data dan
informasi:
• data wilayah administrasi;
• data dan informasi kependudukan;
• data dan informasi bidang
pertanahan;
• data dan informasi kebencanaan;
dan
• peta dasar (merupakan peta
rupabumi Indonesia dan/atau peta
dasar lainnya) dan peta tematik
yang dibutuhkan
• Pengolahan data dan analisis, meliputi :
• potensi dan permasalahan regional dan global;
• kebijakan spasial dan sektoral, termasuk kebijakan
pembangunan nasional yang bersifat strategis;
• kedudukan dan peran daerah provinsi, daerah
kabupaten atau kota dlm wilayah yang lebih luas;
• fisik wilayah;
• sosial kependudukan;
• ekonomi wilayah;
• transportasi;
• sarana dan prasarana;
• penguasaan tanah termasuk penatagunaan tanah;
• sistem pusat permukiman untuk wilayah daerah
provinsi atau kabupaten dan bentuk serta struktur
kota untuk wilayah daerah kota;
• daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
• pengurangan risiko bencana;
• kemampuan keuangan pembangunan daerah;
• penatagunaan sumber daya air; dan
• pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi

4. Muatan RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota
• tujuan, kebijakan dan strategi
penataan ruang;
• rencana struktur ruang;
• rencana pola ruang;
• kawasan strategis;
• arahan pemanfaatan ruang; dan
• pengendalian pemanfaatan
ruang
Ditambahkan muatan:
• ruang terbuka hijau publik dan
pendistribusiannya;
• ruang terbuka hijau privat;
• ruang terbuka nonhijau;
• prasarana dan sarana jaringan
pejalan kaki,
• angkutan umum, kegiatan
sektor informal; dan
• ruang evakuasi bencana

5. • Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang merupakan terjemahan dari visi
dan misi pengembangan wilayah provinsi, kabupaten, dan kota yang dapat
dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun  visi misi RPJPD?
• Rencana Struktur Ruang, meliputi :
• rencana sistem perkotaan untuk wilayah provinsi/kabupaten dan sistem pusat pelayanan
untuk wilayah kota; dan
• rencana sistem jaringan prasarana wilayah provinsi, kabupaten, dan kota
• Rencana pola ruang meliputi:
• kawasan lindung; dan
• kawasan budi daya
• Arahan pemanfaatan ruang : arahan pembangunan/pengembangan wilayah
provinsi, kabupaten, dan kota untuk mewujudkan struktur dan pola ruang, yang
meliputi:
• Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
• Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan
• RTRW provinsi dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000.
• RTRW kabupaten  peta skala 1:50.000.
• RTRW kota  peta skala 1:25.000

6. Proses penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
• persiapan;
• pengumpulan data dan informasi;
• pengolahan data dan analisis;
• perumusan konsepsi; dan
• penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RDTR kabupaten/kota.
Proses penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan diselesaikan paling lama
8 (delapan) bulan
Melibatkan Pemangku Kepentingan melalui konsultasi public
Dituangkan dalam peta skala 1 : 5.000

7. • Pengumpulan data dan
informasi:
• data wilayah administrasi;
• data dan informasi kependudukan;
• data dan informasi bidang
pertanahan;
• data dan informasi kebencanaan;
dan
• peta dasar (merupakan peta
rupabumi Indonesia dan/atau peta
dasar lainnya) dan peta tematik
yang dibutuhkan
• Pengolahan data dan analisis, meliputi :
• struktur internal bagian wilayah perencanaan;
• sistem penggunaan lahan;
• kedudukan dan peran bagian wilayah perencanaan dalam wilayah
yang lebih luas;
• sumber daya alam dan fisik atau lingkungan bagian wilayah
perencanaan;
• sosial budaya;
• kependudukan;
• ekonomi dan sektor unggulan;
• transportasi;
• sumber daya buatan;
• kondisi lingkungan binaan;
• kelembagaan;
• pembiayaan pembangunan;
• karakteristik peruntukan zona;
• jenis dan karakteristik kegiatan yang saat ini berkembang dan
mungkin akan berkembang di masa mendatang;
• kesesuaian kegiatan terhadap peruntukan/zona/subzona;
• dampak kegiatan terhadap jenis peruntukan/zona/subzone
pertumbuhan dan pertambahan penduduk pada suatu zona;
• gap antara kualitas peruntukan/zona/subzona yang diharapkan
dengan kondisi yang terjadi di lapangan;
• karakteristik spesifik lokasi;
• ketentuan dan standar setiap sektor terkait; dan
• kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang