2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc

Data Teknis - Penyusunan Materi Teknis RDTRK Karangmojo 1-1
1.1. Tanggapan terhadap KAK
Dari kajian Konsultan terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan NA dan
Raperda RDTRK Karangmojo, Konsultan dapat memahami sepenuhnya isi dari KAK.
1.1.1. Latar Belakang
Konteks penyelenggaraan penataan ruang berkaitan dengan penyelenggaraan
pembangunan di daerah yang pada hakikatnya merupakan refleksi dinamika masyarakat,
sehingga penataan ruang harus mampu dan tanggap terhadap setiap gejolak dan
perubahan yang terjadi dengan adanya aktivitas pembangunan. Agar penyelenggaraan
pembangunan daerah dapat memberikan manfaat yang besar dalam menciptakan
kesejahteraan masyarakat dan kemajuan-kemajuan di berbagai bidang, maka perlu
disusun suatu rencana tata ruang yang mampu mengakomodasikan setiap dinamika yang
terjadi. Dalam kaitan dengan ini rencana tata ruang bukanlah merupakan produk yang
kaku, ketat dan mutlak, melainkan dapat selalu tanggap terhadap setiap perubahan yang
terjadi dalam batas-batas tertentu sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan dan
faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, saat ini Kabupaten Gunungkidul telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul Tahun
2010-2030. Peraturan daerah ini perlu didetailkan sesuai dengan ketentuan Pasal 59
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Penataan
Ruang, setiap RTRW kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari wilayah
kabupaten/kota yang perlu disusun RDTR-nya. Bagian dari wilayah yang akan disusun
RDTR tersebut merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota.
Kedudukan kecamatan Karangmojo di dalam RTRW Kabupaten Gunungkidul
2010-2030, adalah sebagai kawasan strategis Kabupaten. Ditinjau dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi, Kecamatan Karangmojo sebagai kawasan pengembangan
ekonomi lokal. Saat ini pariwisata cukup menggerakkan ekonomi lokal di Kecamatan

Karangmojo. Di sudut kepentingan sosial dan budaya, Kecamatan Karangmojo sebagai
kawasan strategis konservasi budaya Megalithicum Situs Sokoliman dan Situs
Gunungbang di Desa Bejiharjo. Situs Sokoliman merupakan kawasan satuan ruang
strategis berdasarkan Perdais DIY Nomor 2 tahun 2017 tantang Tata Ruang Tanah
Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
Rencana tata ruang rinci Kecamatan Karangmojo diperlukan sebagai intsrumen
dalam pelaksanaan pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang. Salah satu
kelengkapan dokumen pendukung dalam proses legislasi rencana tata ruang dibutuhkan
materi teknis yang terdiri atas data & analisa yang dilengkapi dengan peta, rencana
penataan ruang yang dilengkapi dengan album peta skala 1:5000 untuk rencana
zonasinya.
Tanggapan Konsultan:
Materi KAK Penyusunan Materi Teknis RDTRK Karangmojopada prinsipnya dapat
dipahami oleh Tim Konsultan. Dari pengalaman konsultan menangani pekerjaan sejenis,
untuk kegiatan ini juga diperlukan adanya review dan resume terhadap produk RTRW,
RDTR serta beberapa produk studi yang lalu, pada tema pokoknya.
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang merupakan suatu upaya penataan ruang
rinci dan terpadu untuk memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun
sumber daya buatan dan merupakan wadah bagi rencana sektoral pada tingkat
kecamatan. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan wilayah dapat saling terintegrasi dan
saling menguntungkan baik itu di wilayah Kecamatan Karangmojo sendiri maupun dalam
interaksinya dengan daerah-daerah di sekitarnya.
Kecamatan Karangmojo yang sebagian merupakan wilayah perbatasan dengan
Kecamatan Wonosari merupakan bagian dari Aglomerasi Perkotaan Wonosari. Hal
tersebut menuntut konsekuensi bahwa rencana pembangunan daerah yang berwujud
rencana pengembangan tata ruang dan pengembangan sektoral harus dapat
berdampingan dan sejalan dengan perumusan kebijaksanaan, strategi, program dan
kegiatan pembangunan.
1) Berdasar ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Kabupaten Gunungkidul perlu
menetapkan bagian dari wilayah kabupaten yang perlu disusun RDTR nya. Bagian
dari wilayah yang akan disusun RDTR tersebut merupakan kawasan perkotaan
atau kawasan strategis kabupaten.

2) Konsepsi Umum
Pada dasarnya RDTRK merupakan pedoman yang berfungsi mengatur dan
menata kegiatan fungsional yang dilakukan dalam suatu ruang, sehingga terwujud
kondisi ruang yang serasi, seimbang, aman, nyaman, dan produktif. Berpijak dari
pemikiran ini, maka substansi RDTRK harus mencakup aspek-aspek yang terkait
dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang di kawasan.
Pengertian RDTRK dalam jabarannya adalah merupakan:
a) Tindak lanjut pendalaman materi RTRW agar dapat bersifat operasional
dalam pengendalian da pengawasan pembangunan fisik kawasan, baik yang
dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.
b) Pengarahan lokasi dari berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi
maupun lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan
dari suatu RTRW ;
c) Rencana tiga dimensi yang mengandung pengertian usaha penetapan
intensitas penggunaan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan
fungsinya didalam struktur tata ruang kota secara keseluruhan;
d) Sebagai dasar pertimbangan bagi penyusunan rencana teknik ruang kota.
RDTRK harus mempertimbangkan 3 (tiga) aspek pokok, yaitu : aspek strategis,
aspek teknis dan aspek pengelolaan. Ketiga aspek tersebut sangat menentukan
dalam penetapan kebijaksanaan pengembangan kota yang akan direncanakan,
yaitu sebagai berikut:
a) Aspek Strategis meliputi kebijaksanaan dasar penentuan fungsi kota,
pengembangan kegiatan kota dan perencanaan tata ruang kota yang
merupakan penjabaran dari rencana pembangunan nasional dan daerah
dalam jangka panjang.
b) Aspek Teknis meliputi kebijaksanaan dasar perencanaan yang ditujukan untuk
menyerasikan dan mengoptimasikan tata ruang kota, merencanakan fasilitas
dan utilitas secara tepat, mendayagunakan pola transportasi dan
meningkatkan kualitas permukiman serta menjaga kelestarian lingkungan.
c) Aspek Pengelolaan meliputi kebijaksanaan dasar perencanaan yang
mempertimbangkan aspek hukum dan perundangan serta administrasi kota
agar rencana tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan
pembiayaan pembangunan.
Dalam usaha penyusunan NA dan Raperda RDTRK ini perlu rumusan
kebijaksanaan pengembangan kota dengan mempertimbangkan asas manfaat,

pemerataan, keseimbangan dan pertumbuhan serta pelestarian sesuai dengan
tingkat pengembangan kota itu sendiri maupun hubungan antara kota itu sendiri
dengan daerah sekitarnya. Berikut adalah jenis rencana tata ruang dan tingkat
ketelitiannya sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 26/2007
Tabel 1.1. Jenis Rencana Tata Ruang di Wilayah Studi
Tingkat
Rencana
Umum
Penetapan
Rencana
Rinci
Penetapan
Nasional RTRWN Peraturan
Pemerintah
 RTR Kaw. Strategis
Nasional
Peraturan Presiden
Provinsi RTRWP Perda
Provinsi
Provinsi
Perda Provinsi
Kabupaten RTRW
Kabupaten
Perda
Kabupaten
 RDTR Kecamatan
Karangmojo
Perda Kabupaten
Tabel 1.2. Tingkat ketelitian Rencana Rinci Tata Ruang
Rencana
Umum
Skala Peta Rencana
Umum
Rencana Rinci
Skala Peta
Rencana Rinci
Nasional 1:1.000.000  RTRW
Pulau/Kepulauan
1:500.000
Nasional
Sesuai kebutuhan
Provinsi 1:50.000-250.000  RTR Kaw. Strategis
Provinsi
Sesuai kebutuhan
Kabupaten 1:25.000-100.000  RDTR Kabupaten 1:25.000
Kabupaten
Sesuai kebutuhan
Kota/Kawasan
Perkotaan
1:10.000-50.000  RDTR Kecamatan
Karangmojo
1:5.000
Kota
Sesuai kebutuhan
 RTBL 1:1.000 dst
a) Kajian di Kecamatan Karangmojo pernah disusun beberapa tahun sebelumya
oleh Bappeda Kabupaten Gunungkidul, antara lain berupa Perencanaan
Kawasan Strategis Kabupaten Situs Sokoliman dan Perencanaan Kawasan
Cepat Tumbuh sekitar Wonosari.

b) Konteks lingkup spasian dalam kajian tersebut adalah Kecamatan tetapi yang
disusun Raperda dan PZ adalah kawasan perkotaan, sesuai dengan
ketersediaan citra satelit yang ada saat itu. Dengan adanya kegiatan ini dimana
citra satelit yang diadakan oleh BIG dan sudah teroktorektifikasi, maka ini saat
yang tepat untuk menyusun RDTR dalam lingkup kecamatan. Selain
pertimbangan bahwa permintaan perijinan tata ruang banyak yang di luar
kawasan perkotaan, maka dengan adanya pekerjaan ini maka proses rekomtaru
dapat menjangkau seluruh wilayah administrasi kecamatan. Dengan adanya UU
Keistimewaan DIY maka muatan sosial budaya harus dijadikan warna tersendiri
dalam RDTRK ini.
c) Skala Rencana berdasarkan PP No 8 Tahun 2013
d) Ketentuan Rencana Rinci Tata Ruang dalam UU No. 26/2007:
(1) Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana
umum tata ruang.
(2) Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana umum tata ruang
yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang penetapan
kawasannya tercakup di dalam rencana tata ruang wilayah.
(3) Rencana rinci tata ruang merupakan operasionalisasi rencana umum tata
ruang yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspirasi
masyarakat sehingga muatan rencana masih dapat disempurnakan dengan
tetap mematuhi batasan yang telah diatur dalam rencana rinci dan peraturan
zonasi
(4) Rencana rinci tidak diperlukan apabila perencanaan tata ruang yang
mencakup wilayah yang luasnya memungkinkan pengaturan dan
penyediaan peta dengan tingkat ketelitian tinggi
(5) Rencana rinci tata ruang disusun apabila:
 rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam
pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
dan/atau
 rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas
dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan
perincian sebelum dioperasionalkan.
(6) Rencana detail tata ruang dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan
zonasi.
(7) Rencana detail tata ruang berupa rencana tata ruang kawasan provinsi
didasarkan pada rencana tata ruang wilayah provinsi.

(8) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan
RTRW/RRTR nasional, RTRWP/RRTR provinsi dan RTRW/RUTR
kabupaten diatur dengan peraturan Menteri.
1.1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum Penyusunan Materi Teknis RDTRK Karangmojoini adalah:
1) Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
5) Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Straegis;
11) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman
Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
12) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
13) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.74/MenLHK.Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan urusan Pemerintahan
Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
14) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2009-2029;
15) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2012-2025;

16) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Kewenangan dalam urusan Keistimewaan DIY;
17) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata
Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
18) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030;
19) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2014 - 2025.
1) Kajian kebijakan dan strategi pengembangan perlu mengacu pada studi-studi/
rencana, kebijakan dan peraturan-peraturan pembangunan yang sudah ada, baik di
tingkat pusat maupun di tingkat daerah,antara lain :
(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria;
(2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
(3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air;
(5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
(6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan;
(7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
(8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
(9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
(10) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
(11) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
(12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
(13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
(14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Tanaman Pangan Berkelanjutan;
(15) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
(16) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
(17) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;

(18) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
(19) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan;
(20) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
(21) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM;
(22) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
(23) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
(24) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan;
(25) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;
(26) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber
Daya Air;
(27) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
(28) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara
Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
(29) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
(30) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana
Tata Ruang;
(31) Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1989 tentang Pengelolaan Kawasan
Budidaya;
(32) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung;
(33) Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
(34) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/KPTS/UM/1980 dan Nomor
683/KPTS/UM/II/1998 tentang Klasifikasi Kemampuan Lahan;
(35) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tentang
pengesahan 33 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia;
(36) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis
Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan
Bekas Sungai;
(37) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
(38) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31/PERMEN/M/2006 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun
Yang Berdiri Sendiri;
(39) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 32/PERMEN/M/2006 tentang
Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Yang
Berdiri Sendiri;
(40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman
Perencanaan Kawasan Perkotaan;
(41) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman
Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
(42) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Pemanfaatan Air Hujan;
(43) Permen Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 9 tahun 2011 tentang Pedoman
Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(44) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang
Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
(45) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup;
(46) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
Kabupaten/Kota;
(47) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 286/KPTS/1997 tentang Penetapan
Status Ruas-ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten dan Kotamadya di Provinsi
DIY;
Spesifikasi yang diperlukan, meliputi:
(1) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Penataan Pedagang Kaki Lima;
(2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2010-2015;
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030.
Penyelenggaraan Perparkiran;

Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Kepariwisataan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025.
(8) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Penetapan Batas Wilayah Kota;
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2011-2016.
2) Pelaksanaan Penyusunan Materi Teknis RDTRK Karangmojoakan dilaksanakan
dengan sistem organisasi sebagai berikut:
a) Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi (Tim Teknis) Penyusunan RDTR
yang terdiri dari Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Tim
Koordinasi akan bertindak sebagai pusat koordinasi di dalam proses
pengambilan keputusan dalam memberikan masukan serta membantu
pelaksanaan, khususnya saran informasi, saran teknis dan dukungan lain yang
diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Proses pembahasan akan
dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dengan melibatkan berbagai pihak, baik
pemerintah, swasta dan masyarakat umum untuk memperoleh masukan-
masukan yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.
b) Dalam proses penyusunan dilaksanakan dengan memberikan peluang kepada
masyarakat, LSM untuk berperan serta baik dalam bentuk pemberian masukan-
masukan, informasi-informasi, saran-saran dan dalam proses pembahasan.
Dilain pihak masyarakat berkewajiban mentaati rencana tata ruang yang telah
ditetapkan. Dengan demikian, produk rencana yang dihasilkan mampu
mengakomodir dan merupakan hasil kesepakatan seluruh pelaku pembangunan
(pemerintah, swasta dan masyarakat), sehingga hasil perencanaan tata ruang
dapat menyerasikan peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang

terkait, harmonisasi pembangunan antara pemerintah,swasta dan masyarakat,
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengendalikan pemanfaatan ruang
dan mewujudkan sistem kelembagaan penataan ruang yang akan meningkatkan
koordinasi antar pihak.
c) Pendekatan ini merupakan dasar bagi pendekatan 'community driven planning'
yang menjadikan masyarakat sebagai penentu dan pemerintah sebagai
fasilitatornya. Sejalan dengan-proses penataan ruang yang partisipatif, maka
keterlibatan masyarakat ada pada setiap proses tersebut dan selalu tanggap dan
mengikuti setiap dinamika dan perkembangan di dalam masyarakat.
d) Seluruh keluaran pekerjaan studi dalam bentuk draft harus dikonsultasikan dan
didiskusikan dengan tim teknis dan unsur lain yang terkait. Kesepakatan hasil
konsultasi dan diskusi menjadi bahan perbaikan keluaran dimaksud dan bersifat
mengikat bagi tahapan pekerjaan berikutnya.
e) Perlu menambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun
2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-
2025;
f) Perlu menambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 42 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun
2011 tentang Rencana Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi
g) Perlu ditambahkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
h) Acuan yang akan digunakan nantinya adalah RPJMD yang berlaku
1.1.3. Tujuan dan Sasaran
a. Tujuan
Tujuan dari Pekerjaan Penyusunan Dokumen Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) Kecamatan Karangmojo adalah menyusun dokumen materi teknis RDTR dan
Peraturan Zonasi (PZ) Kawasan Kecamatan Karangmojo yang aplikatif, terukur dan
sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
Kabupaten/Kota. yang dapat berfungsi sebagai:
a. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW;
b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan
pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
d. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan

e. acuan dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
Tersusunnya rencana detail tata ruang Kecamatan Karangmojo sebagai instrumen untuk
mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
b. Sasaran
Sasaran Pekerjaan Penyusunan Dokumen Materi Teknis Rencana Detail Tata
Ruang Kecamatan Karangmojo ini adalah:
1. Tersusunnya dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Karangmojo
2. Tersusunnya peta RDTR & PZ Kecamatan Karangmojo yang telah
dikonsultasikan dengan BIG
3. Tersusunnya dokumen Peraturan Zonasi Kecamatan Karangmojo
4. Terlaksananya sinkronisasi perencanaan sektoral dan perencanaan kewilayahan.
5. Terfasilitasinya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RDTR dan peraturan
zonasi.
c. Manfaat
Manfaat dari kegiatan ini adalah terwujudnya landasan yang kuat dan komprehensif bagi
Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan ruang wilayah yang
produktif, aman dan nyaman, adil dan berkelanjutan, serta berpedoman pada mitigasi
bencana.Lebih rinci RDTR dan peraturan zonasi bermanfaat sebagai:
a. penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan
lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
b. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
pembangunan fisik kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat;
c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai
dengan fungsinya di dalam struktur ruang kabupaten/kota secara keseluruhan;
dan
ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program
pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya
Penyusunan Materi Teknis RDTRK Karangmojo yang dapat berfungsi sebagai:
a. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW;

b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan
pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
d. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan
e. acuan dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
Supaya lebih berperan dalam aspek pengendalian, RDTR Kecamatan Karangmojo
dilengkapi dengan Peraturan Zonasi sebagai alat/tools untuk operasionalisasi RDTRK.
1) RDTRK mutlak diperlukan sebagai acuan untuk menyusun rencana pola ruang,
penyusunan rencana jaringan prasarana, penetapan Sub BWP yang diprioritaskan
penanganannya, penyusunan, penyusunan ketentuan pemanfaatan ruang,
penyusunan peraturan zonasi; dan
2) Penting sekali untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pengembangan
kawasan mikro-makro sesuai dengan azas-azas penataan ruang.
3) Konsultan akan melakukan telaah terhadap produk RTRW Kabupaten dan RDTRK
dari wilayah Kecamatan yang berbatasan.
4) Nilai-nilai lokalitas bernilai budaya tinggi yang membentuk struktur ruang
Kecamatan Karangmojo, wajib untuk dikaji dan dilestarikan sehingga Kecamatan
Karangmojo semakin dimantapkan peran dan fungsinya.
5) Menyusun rencana pemanfaatan ruang Kecamatan Karangmojo secara terperinci
yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan
program-program pembangunan perkotaan.
6) Menyusun rencana yang menetapkan blok-blok peruntukan pada kawasan
fungsional perkotaan dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan utama
dengan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut.
7) Menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program pembangunan
kawasan.
8) Menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan Kecamatan
Karangmojo dengan RTRW Kabupaten Gunungkidul.
9) Menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan efisiensi.
10) Menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan melalui pengendalian program-
program pembangunan perkotaan.
11) Menciptakan pengaturan pemanfaatan ruang yang berdayaguna dan berhasil
guna.
12) Menciptakan pola pemanfaatan ruang yang lebih terarah dan optimal tanpa
mengorbankan kelestarian manfaat sumber daya alam dan lingkungan hidup.

13) Menyiapkan pedoman untuk jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan
pembangunan, termasuk kepastian untuk mendapatkan pelayanan, kondisi yang
selaras dan serasi dalam melakukan kegiatannya.
1.1.4. Lingkup Pekerjaan
a. Lingkup Spasial
Pekerjaan Penyusunan Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan
Karangmojo ini adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) yang mencakup seluruh wilayah
administrasi Kecamatan Karangmojo..
2. Penyusunan peraturan zonasi diutamakan pada kawasan yang mempunyai fungsi
penting terhadap perkembangan Kecamatan Karangmojo
Wilayah perencanaan RDTRK meliputi:
1) Wilayah amatan PZ : Perkotaan Karangmojo dan pusat-pusat yang berpotensi
untuk berkembang
2) Wilayah amatan RDTR: Kecamatan Karangmojo.
b. Lingkup Waktu
Pelaksanaan Penyusunan Materi Teknis RDTRK Kecamatan Karangmojo ini
selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender.
1) Waktu yang disediakan cukup memadai untuk dapat memaksimalkan hasil
pekerjaan sesuai standar yang disyaratkan di dalam KAK. Konsultan telah
familiar dengan wilayah Karangmojo dan memiliki data pendukung (hasil kajian
studi RDTRK dan proses penyempurnaan NA dan Raperda sebelumnya) yang
cukup memadai sehingga dapat mendukung pelaksanaan pekerjaan tepat waktu
dan tepat kualitas.
2) Konsultan menyediakan dummy time di dalam waktu kontrak untuk melakukan
koreksi dan penyempurnaan laporan sehingga produk final dapat diserahkan
sesuai alokasi waktu yang disediakan.

1.1.5. Lingkup Kegiatan
Substansi materi disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kotadi selaraskan dengan instrument-instrumen
yang mendasari keistimewaan Yogyakarta dari segi penataan ruang sebagaimana
tertuang dalam perda keistimewaan. Sedangkan substansi kegiatan meliputi:
a. Persiapan penyusunan RDTR
1. Menyusun rencana kerja, desk study, termasuk jadwal survei.
2. Melakukan tinjauan terhadap studi dan peraturan yang telah ada sebelumnya.
3. Melakukan survei awal dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang
berkaitan dengan kegiatan.
4. Melakukan deliniasi wilayah perencanaan dan penetapan wilayah perencanaan.
sesuai dengan yang disebut pada lingkup spasial.
5. Melakukan tinjauan kebijakan terkait wilayah perencanaan.
6. Menyusun metodologi pekerjaan yang akan dilakukan, kebutuhan data dan
persiapan survei.
b. Pengumpulan Data
1. Melakukan kegiatan survei untuk mengumpulkan data dan informasi yang
berkaitan dengan kegiatan.
2. Menyediakan data spasial, dengan peta dasar bersumber dari peta citra asli
(GeoEye1/GeoEye2/Quickbird/Ikonos), dan peta tematik lainnya yang bersumber
dari lembaga resmi sesuai dengan kebutuhan.
c. Pemetaan Peta dasar
Pembuatan peta dasar harus mengacu standar pembuatan peta yang sudah tersedia
dari Badan Informasi Geospasial dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Menggunakan citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi yangdisediakan
oleh BIGberdasarkan data satelit penginderaan jauh resolusitinggi dengan ukuran
piksel lebih kecil dan/atau sama dengan 4 (empat) meteryang disediakan oleh
LAPAN.
2) Digitasi on screen untuk produksi peta garis dan database geospasial.
Tahapan pembuatan peta dasar sekurang-kurangnya meliputi tahapan sebagai
berikut

Persiapan dan Desain Survey
Citra Tegak yang sudah ter-Orthorektifikasi dari BIG
Proses Pemetaan Dasar Rupabumi (Digitasi, Interpretasi Visual)
Survei Lapangan untuk Uji Akurasi
Proses Layout untuk Album Peta
3) Melakukan konsultasi pemetaan ke Badan Informasi Geospasial (BIG) dan
konsultasi tentang peraturan-peraturan penataan ruang terkait keistimewaan
Yogyakarta.
d. Pengolahan dan Analisis Data
1. Melakukan pengolahan data
2. Melakukan analisis secara komprehensif maupun detail (sampai tingkat subblok
bangunan atau lebih detail), baik deskriptif, statistik maupun spasial.
3. Melakukan pengolahan data spasial berdasarkan peta citra dan data-data lainnya
untuk menghasilkan peta tematik sesuai dengan kebutuhan.
4. Analisis dan perumusan ketentuan teknis.
5. Merumuskan isu strategis dan permasalahan kawasan.
e. Perumusan RDTR
1. Merumuskan konsep RDTR.
2. Merumuskan tujuan penataan Kecamatan Karangmojo dan sekitarnya serta
Wilayah Keistimewaan.
3. Menyusun rencana struktur ruang dan pola ruang.
4. Menetapkan Sub Bagian Kawasan Kecamatan Karangmojo yang diprioritaskan
penanganannya.
5. Menyusun RDTR sesuai dengan konsep yang disepakati.
f. Perumusan Peraturan Zonasi
1. Menyusun konsep peraturan zonasi.

2. Menyusun peta peraturan zonasi.
3. Mengidentikasi jenis kegiatan yang diijinkan, kegiatan yang diijinkan bersyarat,
kegiatan yang diijinkan terbatas, dan kegiatan yang dilarang (I,B,T, X) sesuai
dengan konsep yang disepakati.
4. Melakukan paduserasi substansi isi antara peta tematik yang disusun, naskah
RDTR dan peraturan zonasi.
Substansi materi disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota dan Undang undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Sedangkan substansi kegiatan meliputi:
1) Persiapan penyusunan RDTR
a) Menyusun metode dan rencana kerja, desk study, termasuk jadwal survei.
b) Melakukan tinjauan terhadap kajian Penyusunan NA dan Raperda yang telah
disusun sebelumnya.
c) Melakukan koordinasi awal dengan Pemberi Tugas untuk kebutuhan awal data
dan informasi yang dibutuhkan.
d) Melakukan tinjauan terhadap perkembangan kebijakan, rencana dan program
pembangunan di wilayah perencanaan.
2) Pengumpulan Data
Melakukan kegiatan survei primer dan sekunder untuk mengumpulkan data dan
informasi yang diperlukan.
3) Pengolahan dan Analisis Data
a) Melakukan pengolahan data primer dan sekunder
b) Melakukan analisis terstruktur baik deskriptif, statistik maupun spasial.
c) Melakukan update data spasial berdasarkan peta citra dan data-data lainnya
untuk menghasilkan kebutuhan penyesuaian peta-peta rencana sesuai dengan
kebutuhan Materi Teknis.
d) Melakukan kajian terhadap Kebijakan, Rencana dan Program Pembangunan di
Wilayah Kecamatan Karangmojo.
e) Melakukan update terhadap isu-isu strategis dan permasalahan kawasan.
Pendekatan perencanaan yang digunakan dalam Penyusunan Materi Teknis
RDTRK Kecamatan Karangmojo ini adalah:

1) Pendekatan pemanfaatan ruang;
2) Pendekatan kegiatan perekonomian;
3) Pendekatan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
4) Pendekatan pembangunan berkelanjutan; dan
5) Pendekatan kemasyarakatan.
Penjabarannya adalah sbb:
1) Tujuan Penataan Ruang
 Selaras dan menguatkan peran dan fungsi Kecamatan Karangmojo sesuai
tujuan penataan ruang kawasan;
 Menggali aspek lokalitas yang menjadi ciri khas dan karakter Kecamatan
Karangmojo
 Selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang dan jangka
menengah;
 Mencerminkan cita-cita dalam mewujudkan penataan ruang yang sesuai
dengan azas-azas penataan ruang
2) Rencana Pola Ruang
Rencana pola ruang RDTR terdiri atas:
a) Zona lindung yang meliputi:
 Zona hutan lindung;
 Zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya yang
meliputi zona resapan air;
 Zona perlindungan setempat yang meliputi zona sempadan sungai,
zona sekitar danau atau waduk, dan zona sekitar mata air;
 Zona RTH kota yang antara lain meliputi taman RT, taman RW, taman
kota, dan pemakaman;
 Zona suaka alam dan cagar budaya;
 Zona rawan bencana alam; dan
 Zona lindung lainnya.
b) Zona budidaya meliputi:
 Zona perumahan;
 Zona perdagangan dan jasa;
 Zona perkantoran;
 Zona sarana pelayanan umum;

 Zona industri;
 Zona khusus;
 Zona lainnya;
 Zona campuran.
3) Rencana Jaringan Prasarana
Materi rencana jaringan prasarana meliputi:
a) Rencana pengembangan jaringan pergerakan;
b) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
c) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
d) Rencana pengembangan jaringan air minum;
e) Rencana pengembangan jaringan drainase;
f) Rencana pengembangan jaringan air limbah;
g) Rencana pengembangan prasarana lainnya.
4) Penetapan Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya
Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya harus memuat
sekurang-kurangnya:
a) Lokasi
Lokasi meliputi: batas fisik (seperti blok dan subblok), fungsi kawasan
(seperti zona dan sub zona), wilayah administratif, penentuan secara kultural
tradisional, kesatuan karakteristik tematik, dan jenis kawasan.
b) Tema penanganan
5) Ketentuan pemanfaatan ruang
Program pemanfaatan ruang prioritas, yang meliputi:
a) Program perwujudan rencana pola ruang di BWP
(1) Perwujudan zona lindung pada BWP;
(2) Perwujudan zona budidaya pada BWP.
 Perwujudan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di BWP;
 Perwujudan ketentuan pemanfaatan ruang untuk setiap jenis pola
ruang;
 Perwujudan intensitas pemanfaatan ruang blok; dan/atau
 Perwujudan tata bangunan.
b) Program perwujudan rencana jaringan prasarana di BWP, sbb:

(1) Perwujudan pusat pelayanan kegiatan di BWP; dan
(2) Perwujudan system jaringan prasarana untuk BWP, terdiri
 Perwujudan sistem jaringan pergerakan;
 Perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan;
 Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 Perwujudan sistem jaringan air minum;
 Perwujudan sistem jaringan drainase;
 Perwujudan sistem jaringan air limbah; dan/atau
 Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
c) Program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan
penanganannya yang terdiri atas:
(1) Perbaikan prasarana, sarana, dan blok/kawasan;
(2) Pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok/kawasan;
(3) Pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok/kawasan; dan/atau
(4) Pelestarian/perlindungan blok/kawasan.
d) Program perwujudan ketahanan terhadap perubahan iklim, dapat sebagai
kelompok program tersendiri atau menjadi bagian dari kelompok program
lainnya, sesuai kebutuhan.
6) Peraturan Zonasi
Peraturan zonasi merupakan dokumen penting pendamping RDTRK yang
berfungsi sebagai alat/tools pengendalian demi terwijidnya tata perencanaan
yang berkelanjutan. Kecamatan Karangmojo merupakan kecamatan yang
memiliki fungsi sebagai kawasan lindung sekaligus kawasan budidaya dan
merupakan kawasan yang masuk dalam zona rawan bencana, sehingga demi
mewujudkan tata kelola yang seimbang dan berkelanjutan, dengan
pembangunan, pengendalian dan kelestarian yang tepat guna, Peraturan Zonasi
merupakan alat yang sangat diperlukan.
Perlu ditegaskan bahwa Penyusunan Materi Teknis RDTRK Karangmojonantinya
akan menjadi pedoman untuk:
a) penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah;
b) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kecamatan
Karangmojo;
c) mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
d) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

e) penguatan keterpaduan fungsi Kecamatan Karangmojo.
Langkah-langkah strategis Prosedur Kerja:
1) Perlu memadukan antara metode deduktif dan induktif.
2) Secara umum menggunakan comprehensive planning yang dipadukan dengan
strategic planning.
3) Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan
a) Perlu memadukan antara metode deduktif dan induktif.
b) Secara umum menggunakan comprehensive planning yang dipadukan
dengan strategic planning.
c) Aspek yang penting adalah perencanaan, pengarahan, pemanfaatan dan
pengendalian dengan UU Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 adalah:
 Keterpaduan
 Keserasian, keselarasan dan keseimbangan
 Keberlanjutan
 Keberdayaan dan keberhasilgunaan
 Keterbukaan
 Kebersamaan dan kemitraan
 Perlindungan kepentingan umum
 Kepastian hukum dan keadilan
 Akuntabilitas
d) Kedalaman penataan ruang ini mengacu standar terbaru yang berlaku
4) Kajian
 Selain menggunakan pedoman Permen Nomor 20 Tahun 2011, Konsultan
menggunakan acuan teknis misalnya seperti SNI dan atau pedoman teknis
lainnya;
 Ketentuan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang diwujudkan
dalam peraturan zonasi;
5) Perumusan konsep pengembangan
 Konsep pengembangan kawasan tidak boleh terlepas dari konsep penataan
umum Kabupaten Gunungkidul;
 Mempertimbangkan misi dan visi Bupati Gunungkidul;
6) Penyusunan RDTRK
 Kebijakan dan strategi harus ‘membumi’ sesuai dengan karakter kawasan;
 Materi rencana sesuai dengan pedoman penyusunan RDTRK

 Yang biasanya terlewatkan oleh pekerjaan sejenis ini adalah ketentuan
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan yang terlalu umum dan kurang
sesuai dengan dinamika perkembangan tata ruang di Kecamatan
Karangmojo; untuk itulah perlu digali rumusan yang lebih spesifik dan berdaya
guna.
1.1.6. Metodologi
Metode pendekatan yang akan dipakai untuk melaksanakan pekerjaan ini minimal
berupa :
1. Melakukan pembahasan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada laporan pendahuluan,
laporan , laporan , pembahasan finalisasi sebagai cross-cek perbaikan laporan.
2. Menyelenggarakan koordinasi dengan OPD Kabupaten Gunungkidul yang terkait.
3. Mengumpulkan data perencanaan wilayah kabupaten.
4. Mengadakan studi literatur untuk menambah dan memperkaya pemahaman
terhadap substansi pekerjaan.
5. Melakukan FGD dengan masyarakat maupun OPD terkait sebanyak 2 kali
6. Melakukan desk dengan pemilik pekerjaan (owner) secara berkala sesuai
kebutuhan untuk sinkronisasi produk.
7. Melakukan perbaikan pekerjaan sebagai finalisasi hasil akhir pekerjaan.
Ada beberapa pointing penting dalam Penyusunan Materi Teknis RDTRK Kecamatan
Karangmojo yaitu sbb:
a. Penyusunan Analisis
1) Analisis karakteristik wilayah, sekurang-kurangnya meliputi:
a) kedudukan dan peran bagian dari wilayah kabupaten dalam wilayah yang
lebih luas;
b) keterkaitan antar wilayah kecamatan dan atau antar bagian wilayah
kabupaten;
c) keterkaitan antar komponen ruang di wilayah perencanaan;
d) karakteristik fisik bagian dari wilayah kabupaten;
e) karakteristik sosial kependudukan;
f) karakteristik perekonomian;
g) kemampuan keuangan daerah.
2) Analisis potensi dan masalah pengembangan wilayah perencanaan, sekurang-
kurangnya meliputi:

a) analisis kebutuhan ruang; dan
b) analisis perubahan pemanfaatan ruang.
3) Analisis kualitas kinerja kawasan dan bangunan. Keluaran dari pengolahan data
ini setidaknya adalah:
a) potensi dan masalah pengembangan di wilayah perencanaan;
b) peluang dan tantangan pengembangan;
c) kecenderungan perkembangan;
d) perkiraan kebutuhan pengembangan di wilayah perencanaan;
e) intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya
tampung (termasuk prasarana/infrastruktur maupun utilitas); dan
f) teridentifikasinya indikasi arahan penanganan kawasan dan bangunan.
b. Penyusunan RDTR dan PZ
1) Perumusan Konsepsi RDTR
Perumusan konsep RDTR dilakukan dengan:
a) mengacu pada RTRW;
b) mengacu pada pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
c) memperhatikan RPJP kabupaten dan RPJM kabupaten.
Konsep RDTR dirumuskan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan
sebelumnya dengan menghasilkan beberapa alternatif konsep pengembangan wilayah,
yang berisi:
a) rumusan tentang tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah
kabupaten; dan
b) konsep pengembangan wilayah kabupaten.
Setelah dilakukan beberapa kali iterasi, dipilih alternatif terbaik sebagai dasar perumusan
RDTR. Hasil kegiatan perumusan konsepsi RDTR terdiri atas:
a) tujuan penataan BWP;
b) rencana pola ruang;
c) rencana jaringan prasarana;
d) penetapan dari bagian wilayah RDTR yang diprioritaskan penanganannya;
e) ketentuan pemanfaatan ruang; dan
f) peraturan zonasi.
Konsep RDTR dilakukan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya
akan menghasilkan :
a) Tujuan penataan ruang wilayah perencanaan;
b) Struktur dan rencana pola ruang;

c) Rencana jaringan prasarana;
d) tujuan penataan BWP;
e) rencana pola ruang;
f) rencana jaringan prasarana;
g) penetapan dari bagian wilayah RDTR yang diprioritaskan penanganannya;
h) ketentuan pemanfaatan ruang; dan
i) peraturan zonasi.
2) Perumusan Konsepsi PZ
a) Tahap Review/Analisis
 Review terhadap RTRW Kabupaten dan RDTR yang sudah ada;
 Pengklasifikasian kawasan;
 Identifikasi Penggunaan lahan;
 Identifikasi peraturan zona, pengaturan penggunaan lahan dan pengaturan
teknis.
b) Tahap Perumusan Peraturan Zonasi (Rencana)
 Tahap Penyusunan Klasifikasi Zonasi Kawasan : pemilihan hirarki klasifikasi;
penentuan fungsi utama kawasan (lindung dan budidaya); serta pemberian
kode zonasi;
 Tahap Penyusunan Daftar Kegiatan : merujuk pada daftar kegiatan yang
telah disusun; menambah/melengkapi daftar kegiatan; menghapuskan
kegiatan yang tidak terdapat di kawasan tersebut;
 Tahap Penetapan/Delineasi Blok Peruntukan : delineasi batas blok
berdasarkan batas fisik yang nyata dan yang tidak nyata; pemberian nomor
pada tiap-tiap blok peruntukan.
c) Tahap Penyusunan Aturan Teknis Zonasi
 Penyusunan Aturan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Klasifikasi kegiatan/
penggunaan lahan dalam pemanfaatan ruang: umum dan khusus;
pendekatan pengaturan; dan materi aturan;
 Penyusunan Aturan Intensitas Pemanfaatan Ruang : KDB; KLB; KDH; KTB;
KWT; kepadatan bangunan dan penduduk;
 Penyusunan Aturan Tata Massa Bangunan : GSB dan Jarak Bebas
Bangunan; Tinggi Bangunan; Amplop Bangunan; Tampilan Bangunan;
 Penyusunan Aturan Prasarana Minimum : Perparkiran, Bongkar-Muat,
Dimensi dan Kelengkapan Jalan, Kelengkapan Prasarana Lainnya;
 Penyusunan Aturan Lain/Tambahan: Pemanfaatan Terbatas, Pemanfaatan

Bersyarat, Pengenaan syarat, Rujukan syarat, Pemanfaatan ruang
pelengkap, Pertimbangan persyaratan, Ketentuan Pelengkap Lain,
Pekarangan dan Area Lansekap, Ketentuan lainnya;
 Penyusunan Aturan Khusus: Kawasan Cagar Budaya dan Kawasan
Bersejarah dan Kawasan Rawan Bencana, dst
d) Tahap Penyusunan Standar Teknis
 Penyusunan Standar Preskriptifif : Standar Kuantitatif dan Standar Desain
 Penyusunan Standar Kinerja : Standar Kualitatif dan Standar Subyektif
e) Tahap Pemilihan Teknik Pengaturan Zonasi
Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap ini adalah penentuan alternatif teknik
pengaturan zonasi
f) Tahap Penyusunan Peta Zonasi : Penentuan Subblok peruntukan, Penentuan
Batas subblok, Penomoran subblok
g) Tahap Penyusunan Aturan Pelaksanaan : Penyusunan Aturan Variansi
Pemanfaatan Ruang, Penyusunan Aturan Insentif dan Disinsentif serta
Penyusunan Aturan Perubahan Pemanfaatan Ruang
h) Tahap Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Zonasi :
Perumusan Hak masyarakat, Perumusan Kewajiban masyarakat dan Perumusan
jenis peran serta masyarakat.
i) Tahap Penyusunan Perhitungan Dampak : Penentuan Tingkat gangguan akibat
dampak perubahan pemanfaatan ruang, Penyusunan Kategori perubahan tingkat
gangguan dan Dampak yang ditimbulkan: ekonomi, sosial, lingkungan, lalu lintas,
j) Tahap Penyusunan Aturan Administrasi Zonasi
Kegiatan penyusunan Naskah Akademis dan Raperda RDTRK Karangmojo
merupakan proses penuangan materi teknis RDTR dan materi teknis peraturan zonasi ke
dalam bentuk pasal-pasal dengan mengikuti kaidah penyusunan peraturan perundang-
undangan. Hasil kegiatan ini berupa naskah akademis dan raperda tentang RDTR
Kecamatan Karangmojo.
Proses peraturan zonasi sebagai bagian dari RDTR dilakukan secara parallel dengan
penyusunan RDTR. Oleh karenanya tahap pra persiapan dan persiapan penyusunan
peraturan zonasi sama dengan proses serupa dalam penyusunan RDTR.
1) Pengumpulan data/informasi yang dibutuhkan
Untuk keperluan pengenalan karakteristik wilayah dan penyusunan peraturan
zonasi, dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder.
Pengumpulan data primer dilakukan melalui

 Wawancara atau temu wicara kepada masyarakat untuk menjaring
aspirasi masyarakat terhadap kebutuhan yang diatur dalam peraturan
zonasi serta kepada pihak yang melaksanakan pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 Peninjauan lapangan untuk pengenalan kondisi fisik Kecamatan
Karangmojo secara langsung
Data sekunder yang harus dikumpulkan meliputi:
a) Peta-peta rencana kawasan dari RTRW/RDTR/RTBL; dan
b) Data dan informasi meliputi:
(1) Jenis penggunaan lahan yang ada pada wilayah bersangkutan;
(2) Jenis dan intensitas kegiatan yang ada pada wilayah kecamatan;
(3) Identifikasi masalah dari masing-masing kegiatan serta kondisi
fisik (tinggi bangunan dan lingkungannya);
(4) Kajian dampak terhadap kegiatan yang ada atau akan nada di
zona bersangkutan;
(5) Standard teknis dan administrative yang dapat dimanfaatkan dari
peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah;
(6) Peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan lahan dan
bangunan, serta prasarana;
(7) Peraturan perundang-undangan yang terkait penggunaan lahan
yang ada dan akan disusun peraturan zonasinya.
Hasil kegiatan pengumpulan data menjadi bagian dokumentasi buku data dan
analisis.
2) Analisis dan Perumusan Ketentuan Teknis
a) Penetapan Tujuan PZ
b) Penyusunan Klasifikasi Zonasi Kawasan
 Pemilihan hirarki klasifikasi.
 Penentuan fungsi utama kawasan (lindung dan budidaya)
 Pemberian kode zonasi.
c) Penyusunan Daftar Kegiatan
 Merujuk pada daftar kegiatan yang telah disusun.
 Menambah/melengkapi daftar kegiatan.
 Menghapuskan kegiatan yang tidak terdapat di kawasan tersebut.
d) Penetapan/Delineasi Blok Peruntukan

 Delineasi batas blok berdasarkan batas fisik yang nyata dan yang
tidak nyata.
 Pemberian nomor pada tiap-tiap blok peruntukan.
e) Penyusunan Ketentuan/Aturan Teknis Zonasi
(1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
- Klasifikasi kegiatan/ penggunaan lahan dalam pemanfaatan
ruang: umum dan khusus.
- Pendekatan pengaturan.
- Materi aturan = Intensitas pemanfaatan ruang, tata massa
bangunan, prasarana minimum, aturan lain/tambahan; dan
aturan khusus
(2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
- KDB
- KLB
- KDH
- KTB
- KWT
- kepadatan bangunan dan penduduk
(3) Ketentuan Tata Massa Bangunan
- GSB dan Jarak Bebas Bangunan
- Tinggi Bangunan
- Amplop Bangunan
- Tampilan Bangunan
(4) Ketentuan Prasarana Minimum
- Perparkiran
- Bongkar-Muat
- Dimensi dan Kelengkapan Jalan
- Kelengkapan Prasarana Lainnya
(5) Ketentuan Tambahan
- Pemanfaatan Terbatas
- Pemanfaatan Bersyarat
- Pengenaan syarat
- Rujukan syarat
- Pemanfaatan ruang pelengkap
- Pertimbangan persyaratan
- Ketentuan Pelengkap Lain

- Pekarangan dan Area Lansekap
- Ketentuan lainnya
(6) Ketentuan Khusus
- Kawasan Cagar Budaya dan Kawasan Bersejarah
- Kawasan Rawan Bencana
f) Penyusunan Standar Teknis
(1) Penyusunan Standar Preskriptifif
- Standar Kuantitatif
- Standar Desain
(2) Penyusunan Standar Kinerja
- Standar Kualitatif
- Standar Subyektif
g) Ketentuan (Pemilihan Teknik) Pengaturan Zonasi
h) Ketentuan Pengaturan Pelaksanaan
(1) Penyusunan Aturan Variansi Pemanfaatan Ruang
- Jenis variansi
- Minor Variance
- Non-conforming use
- Interim development
- Interim/temporary use
(2) Penyusunan Aturan Insentif dan Disinsentif
- Kriteria Pengenaan
- Jenis dan Kategori Pengenaan
(3) Penyusunan Aturan Perubahan Pemanfaatan Ruang: ketentuan
penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan PZ
- Prinsip perubahan pemanfaatan lahan
- Syarat Perubahan Penggunaan lahan
- Klasifikasi/ Kategori Perubahan
- Jenis perubahan pemanfaatan lahan
- Indikator dan Biaya Perubahan Pemanfaatan Ruang
i) Penyusunan Dampak Pemanfaatan Ruang
(1) Penentuan Tingkat gangguan akibat dampak perubahan
pemanfaatan ruang
(2) Penyusunan Kategori perubahan tingkat gangguan
(3) Dampak yg ditimbulkan: ekonomi, sosial, lingkungan, lalu lintas,
j) Kelembagaan (Aturan Administrasi)

k) Perubahan PZ
Bagan alir tahapan penyusunan Peraturan Zonasi:
Penyusunan
Klasifikasi Zona
Penetapan
Delineasi Blok
Peruntukan
Penyusunan Aturan
Teknis Zonasi
4.b.
Intensitas
Pemanfaata
n Ruang
4.c.
Tata Massa
Bangunan
4.d.
Prasarana
4e.
Aturan
Lain
4.f.
Aturan
Khusus
Jenis Aturan:
- Preskriptif
- Kinerja
Pendekatan:
- Issue of
Concerns
- Scope of Isues
Penyusunan Aturan
Administrasi Zonasi
Penyusunan Aturan
Pelaksanaan
Pilihan Teknik
Pengaturan Zonasi
Penyusunan
Peta Zonasi
Penyusunan Aturan
Dampak
Penyusunan
Daftar Kegiatan
4.a.
Kegiatan
dan
Penggunaan
Lahan
Peran Serta
Masyarakat
Penyusunan Standar

3) Sistem Pelaksanaan Pekerjaan
a) Penyusunan Materi Teknis RDTRK Kecamatan Karangmojo dilakukan dan disusun
dengan cara bekerja sama dengan pihak lain (Konsultan Perencana Kota) melaui
Pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perpres Pengadaan Barang
dan Jasa.
b) Penyusunan Materi Teknis RDTRK Kecamatan Karangmojo yang dilaksanakan oleh
konsultan dengan cara seperti pada butir satu di atas, maka kewajiban konsultan
pelaksana adalah :
(1) Konsultan berkewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap
pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Materi Teknis RDTRKKecamatan
Karangmojo berdasarkan ketentuan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan.
(2) Konsultan berkewajiban menyusun RDTR Kecamatan Karangmojo sesuai
ketentuan teknis yang telah ditetapkan dalam KAK.
(3) Konsultan dalam melaksanakan pekerjaannya dinyatakan berakhir setelah RDTR
Kecamatan Karangmojo selesai secara keseluruhan dan diterima baik oleh
Pemberi Pekerjaan.
(4) Konsultan diwajibkan membantu Kepala Daerah atau Tim Teknis /Pemimpin
Kegiatan yang bersangkutan.
(5) Pada saat pelaksanaan pekerjaan, Tim Teknis dapat dimintakan bantuannya oleh
konsultan untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan guna
mendukung kelancaran kerja.
Sistem organisasi sbb:
1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari Unsur Pemerintah
Daerah Kabupaten Gunungkidul. Tim Pelaksana akan bertindak sebagai pusat
koordinasi di dalam proses pengambilan keputusan dalam memberikan masukan
serta membantu pelaksanaan, khususnya saran informasi dan dukungan lain yang
diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Proses pembahasan akan dilaksanakan
oleh Tim pelaksana dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta dan
masyarakat umum untuk memperoleh masukan-masukan yang diperlukan dalam
penyusunan RDTR.
2) Dalam proses penyusunan dilaksanakan dengan memberikan peluang kepada
masyarakat, dan LSM untuk berperan baik dalam bentuk pemberian masukan-
masukan, informasi-informasi, saran-saran dan dalam proses pembahasan. Dilain
pihak masyarakat berkewajiban mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, produk RDTRK mampu mengakomodir dan merupakan hasil
kesepakatan seluruh pelaku pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat),
sehingga hasil perencanaan tata ruang dapat menyerasikan peraturan penataan
ruang dengan peraturan lain yang terkait, harmonisasi pembangunan antara
pemerintah,swasta dan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
mengendalikan pemanfaatan ruang dan mewujudkan sistem kelembagaan penataan
ruang yang akan meningkatkan koordinasi antar pihak.
3) Pendekatan ini merupakan dasar bagi pendekatan 'community driven planning` yang
menjadikan masyarakat sebagai penentu dan pemerintah sebagai fasilitatornya.
Sejalan dengan-proses penataan ruang yang partisipatif, maka keterlibatan
masyarakat ada pada setiap proses tersebut dan selalu tanggap dan mengikuti setiap
dinamika dan perkembangan di dalam masyarakat.
4) Seluruh keluaran pekerjaan studi dalam bentuk draft harus dikonsultasikan dan
didiskusikan dengan tim teknis dan unsur lain yang terkait. Kesepakatan hasil
konsultasi dan diskusi menjadi bahan perbaikan keluaran dimaksud dan bersifat
mengikat bagi tahapan pekerjaan berikutnya.
5) Tujuan penyusunan RDTR juga sebaiknya untuk mengkonsolidasikan hal-hal yang
akan direncanakan dengan keinginan dan harapan masyarakat supaya nantinya
masyarakat akan mengerti dan memiliki rasa memiliki terhadap hasil perencanaan
yang telah dilakukan.
6) Wilayah dapat dijadikan sebagai wilayah perencanaan sebuah RDTR bisa berupa
wilayah yang terdapat dalam satu wilayah administratif (kecamatan), wilayah yang
terdiri dari beberapa desa dan kelurahan saja meskipun berbeda kecamatan, maupun
wilayah yang batasnya berupa batas fisik seperti sungai, jalan, gawir dan gunung.
Pada dasarnya, wilayah yang diusulkan dalam KAK yang berupa kumpulan desa
yang memenuhi kriteria wilayah perencanaan sebuah RDTR. Pihak konsultan cukup
sepakat dengan wilayah perencanaan tersebut. Namun demikian, tetap perlu
dilakukan sebuah kajian lebih mendalam yang diikuti dengan kegiatan observasi yang
lebih detail untuk menentukan daerah-daerah yang memiliki ciri perkotaan.
7) Terkait dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin masuk ke dalam
pertimbangan wilayah perencanaan adalah sebagai berikut:
- pertimbangan jumlah penduduk yang mampu didukung oleh lingkungan dan
jaringan prasarana
- jangkauan pelayanan dari prasarana dan sarana yang ada
- batas-batas fisik yang memiliki potensi untuk memisahkan komunitas di dalam
wilayah studi, contoh: rel kereta dan sungai

8) Usulan tambahan untuk KAK adalah adanya ruang dalam proses perencanaan yang
digunakan untuk mengakomodasi keinginan masyarakat untuk menciptakan
penysunan rencana tata ruang yang tidak hanya bersifat top-down namun juga
bersifat bottom-up. Perencanaan disusun tidak hanya untuk memenuhi basic needs
dari pembangunan ekonomi, lingkungan dan masyarakat, namun juga untuk
mengakomodasi mimpi-mimpi yang ingin dilaksanakan masyarkat sebagai subjek
pembangunan.
9) Secara garis besar yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan ini adalah sbb:
a) Melakukan pembahasan laporan pendahuluan, laporan data dan analisa, laporan
rencana, FGD dan Konsultasi Publik
b) Menyelenggarakan koordinasi dengan SKPD terkait
c) Mengumpulkan data perencanaan baik data primer dan data sekunder
d) Mengadakan pengamatan kondisi lapangan secara langsung
e) Melakukan survei primer dengan menggunakan quesioner terbuka untuk
menjaring data dan informasi
f) Mengadakan studi literatur untuk menambah dan memperkaya pemahaman
terhadap substansi pekerjaan
g) Menyempurnakan dan melakukan penyesuaian terhadap peta-peta rencana yang
telah dikonsultasikan kepada BIG, berdadarkan isu-isu strategis terkini.
h) Merumuskan ketentuan teknis pemanfaatan ruang
i) Menyusun updating terhadap skenario rencana pengembangan kawasan
j) Merumuskan ketentuan teknis pengendalian pemanfaatan ruang
k) Melakukan desk dengan pemilik perkerjaan (owner) secara berkala sesuai
kebutuhan untuk sinkronisasi produk
1.1.7. Keluaran Pekerjaan dan Pelaporan
KeluaranPekerjaan Penyusunan Dokumen Materi Teknis Rencana Detail Tata
Ruang & Peraturan Zonasi Kecamatan Karangmojo ini meliputi:
1) Laporan Pendahuluan
Berisi tentang latar belakang, lingkup penugasan, metode pelaksanaan pekerjaan
dan gambaran awal (out line) materi teknis RDTR & PZ Kecamatan Karangmojo.
Laporan pendahuluan dilengkapi dengan draft peta dasar. Disusun dalam format
A4 dan digandakan dan dijilid sebanyak 3 (tiga) eksemplar, dan diserahkan pada
minggu ke-5 (kelima) setelah penandatanganan SPMK.
2) Laporan Antara
Laporan berisi tentang data dan analisis untuk penyusunan dokumen materi teknis
RDTR & PZ. Di dalam laporan antara, peta dasar telah di konsultasikan dengan

BIG yang tertuang dalam berita acara hasil konsultasi. Laporan antara juga sudah
dilengkapi dengan draft peta tematik dari RDTR & PZ Kecamatan Karangmojo.
Tulisan disusun dengan ketentuan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan
(EYD), ringkas, efektif dan efisien. Laporan disusun dalam format A4 digandakan
dan dijilid sebanyak 3 (tiga) eksemplar,dan diserahkan pada pada minggu ke-12
(kedua belas) setelah penandatanganan SPMK.
3) Laporan Akhir
Laporan akhir berisi materi teknis yang memuat perencanaan. Penataan tata
ruang detail termasuk rencana zonasinya (zoning tex & zoning map. Tulisan
disusun dengan ketentuan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD),
ringkas, efektif dan efisien dengan cara mengkombinasikan narasi, data tabel,
grafik dan peta sesuai dengan bahasa hukum perundang undangan. Di dalam
laporan akhir, peta tematik dan peta rencana harus sudah di konsultasikan dengan
BIG yang dibuktikan dengan Berita Acara dari BIG. Laporan rencana digandakan
dan dijilid sebanyak 5 (lima) eksemplar, dan diserahkan pada minggu ke-20 (dua
puluh) setelah SPMK.
4) Album Peta
Album peta yang disajikan dengan skala atau tingkat ketelitian 1:5.000 dengan
data peta digital yang memenuhi ketentuan sistem informasi geografis (GIS) yang
dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan telah dikonsultasikan ke Badan
Informasi Geospasial (BIG).
Album peta sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. peta wilayah administrasi;
b. peta tematik meliputi peta penggunaan lahan, peta rawan bencana, peta
geologi, peta kemiringan lereng, peta hidrologi, peta kesesuaian lahan, serta
peta tematik lainnya sesuai dengan kebutuhan;
c. peta rencana pola ruang Kecamatan Karangmojo, yang meliputi rencana
alokasi zona dan subzona sesuai klasifikasi yang telah ditentukan;
d. peta rencana struktur ruang Kecamatan Karangmojo yang meliputi rencana
pengembangan jaringan pergerakan, jaringan energi/kelistrikan, jaringan
telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan drainase, jaringan air limbah,
prasarana lainnya; dan
e. peta penetapan sub bagian kawasan, yang diprioritaskan penanganannya.
f. peta peraturan zonasi yang berisi zoning text dan zoning map;
Album peta dibuat dalam dua format yaitu format peta A1 untuk skala 1:5.000
sebanyak rangkap 2 (dua), dan format peta A3 untuk skala menyesuaikan
sebanyak rangkap 3 (tiga) dan dijilid kemudian diserahkan pada minggu ke-20
(dua puluh) setelah SPMK.
5) Sof copy dokumentasi hasil pekerjaan
Softcopy laporan pendahuluan, laporanantara, laporan akhir dan peraturan zonasi,
album peta ArcGIS, softcopy semua laporan disusun dalam format yang dapat
diedit, disusun dalam satu external disk dan keping CD digandakan sebanyak 5
(lima) buah dan diserahkan pada minggu ke-20 (dua puluh) setelah SPMK.
6) Draft Laporan

Draft laporan disusun pada setiap jadwal pembahasan laporan sebagai bahan
pembahasan dibuat masing-masing rangkap 25 (dua lima).
Secara ringkas jadwal keluaran pekerjaan dan laporan adalah sebagai berikut:
TABEL I. JENIS KELUARAN PEKERJAAN
NO JENIS KELUARAN
PEKERJAAN
FORMAT JUMLAH JADWAL
PENYERAHAN
1 Laporan Pendahuluan A4 3 Minggu Ke-5
2 Laporan Laporan Antara A4 3 Minggu Ke-12
3 Laporan Akhir
A4 5 Minggu Ke-20
4 Album Peta A1/Softcover
A3/Softcover
2
3
Minggu Ke-20
5 Softcopy External disk
CD/DVD
1
5
Minggu Ke-20
6 Draft Laporan A4 3 x 25
1x @ 10
unit
3 hari sebelum
pembahasan laporan
Tanggapan Konsultan: cukup jelas
1.1.8. Pagu Anggaran
Besarnya pagu pekerjaan adalah Rp. 200.000.000,-
Cukup jelas.
A. Sumber Biaya
Anggaran dan pendanaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 17/DPA/2018 Tanggal 09 Januari 2018

Cukup jelas.
B. Komponen Perhitungan Biaya
Secara garis besar penggunaan biaya dalam pekerjaan ini adalah :
1) Tenaga ahli/asisten tenaga ahli, dan tenaga pendukung dihitung berdasarkan
standar dan lama man month.
2) Kegiatan di lapangan, meliputi kegiatan survei instansional.
3) Produksi, meliputi kegiatan di studio dan produksi dari setiap tahapan pekerjaan
termasuk untuk revisinya.
4) Biaya pelaksanaan FGD, Karangmojoar dan diskusi pada setiap tahapan produk.
5) Biaya keperluan non teknis yang tidak terencana.
Cukup jelas.
1.1.9. Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung
Untuk melaksanakan tujuannya, Konsultan Perencana harus menyediakan
tenaga yang memenuhi ketentuan kegiatan, kebutuhan tenaga perusahaan (Tenaga
Ahli) untuk pelaksana kegiatan pekerjaan perencanaan ini minimal terdiri dari:
Tabel 1.2. Tenaga Ahli
NO KUALIFIKASI TENAGA AHLI POSISI PENDIDIKAN MINIMAL PENGALAMAN
MINIMAL
1 Ahli Perencanaan Wilayah Ketua Tim S-2 T.Planologi/Perencanaan
Wilayah dan Kota
5 Tahun
2 Ahli Sarana & Prasarana
Wilayah
Anggota S-1 T. Arsitektur Landscape 4 Tahun
3 Ahli Lingkungan Hidup Anggota S-1 Lingkungan 4 Tahun
4 Ahli Pemetaan Anggota S-1 Geografi/ T.Geodesi 4 Tahun
5 Ahli Ekonomi Wilayah Anggota S-1 Ekonomi Pembangunan 3 Tahun
6 Ahli Sosial Budaya Anggota S-1 Ilmu sosial/Ilmu budaya 3 Tahun
Dibantu dengan Tenaga Pendukung antara lain:
1) Administrasi Keuangan : 1 orang (SLTA/SMK, pengalaman minimal 1 tahun)
2) Operator Komputer : 1 orang (SLTA/SMK, pengalaman minimal 1 tahun)
3) Operator GIS/CAD : 2 orang (D3 Geografi, pengalaman minimal 2 tahun)
4) Surveyor : 3 orang (D1/D2 administrasi publik, pengalaman
minimal 1 tahun)

1) Komposisi Tenaga Ahli sudah mewakili kebutuhan keahlian dalam penyusunan
RDTRK;
2) Team leader yang kami siapkan memiliki latar belakang di Bidang Keistimewaan
Yogyakarta sehingga dapat menambahkan aspek yang belum terjangkau;
3) Konsultan cukup berpengalaman dalam pekerjaan sejenis sehingga untuk
penyediaan Tenaga Ahli dapat dilakukan secara optimal;
4) Aspek-aspek kebutuhan penataan ruang kawasan yang mendesak adalah penataan
ruang kawasan, transportasi, kelestarian/keberlangsungan lingkungan hidup,
peningkatan kualitas hidup manusia, pengembangan ekonomi kawasan, pelestarian
budaya, penguatan nilai-nilai lokalitas, penyelenggaraan lahan pembangunan, serta
penegakan hukum/aturan.
5) Dalam pelaksanaan pekerjaan, apabila dibutuhkan keahlian pendukung, Konsultan
siap berkonsultansi dengan narasumber dan atau tenaga ahli dari bidang keahlian
lain yang dimiliki oleh Konsultan.
1.1.10. Tanggungjawab, Syarat, dan Tugas Tenaga Ahli
1. Ahli Perencanaan Wilayah (Ketua Tim)
Ketua Tim disyaratkan minimal SarjanaTeknik Planologi/Perencanaan Wilayah dan
Kota Strata Dua (S-2) yang telah memiliki pengalaman profesional dalam bidang
perencanaan wilayah selama minimal 5 (lima) tahun, merupakan lulusan Universitas
Negeri atau Swasta yang telah disamakan. Sebagai ketua tim, tugas utamanya adalah
memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan
pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.
2. Ahli Sarana dan Prasarana Wilayah
Tenaga ahli yang disyaratkan minimal Sarjana Teknik Sipil Strata 1 (S1) lulusan
Universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta yang disamakan, berpengalaman
melaksanakan pekerjaan dibidang prasarana wilayah selama minimal 4 (empat)
tahun. Tugas utamanya adalah melakukan kajian di bidang perhubungan,
pembangunan jalan dan pembangunan jembatan serta prasarana wilayah lainnya
yang sekiranya diperlukan untuk pengembangan Kecamatan Karangmojo.
3. Ahli Lingkungan Hidup
Tenaga ahli yang disyaratkan minimal Sarjana Lingkungan Strata 1 (S1) lulusan
Universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta yang disamakan, berpengalaman
melaksanakan pekerjaan dibidang air minum/bersih, persampahan, drainase dan air

limbah selama minimal 4 (empat) tahun. Tugas utamanya adalah melakukan kajian di
bidang air minum/bersih, persampahan, drainase dan air limbah, mulai identifikasi
masalah, kelayakan, perencanaan dan operasi dan pemeliharaannya.
4. Ahli Pemetaan
Tenaga ahli yang disyaratkan minimal Sarjana Geografi/T.Geodesi Strata 1 (S1)
lulusan Universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta yang disamakan,
berpengalaman melaksanakan pekerjaan dibidang pemetaan selama minimal 4
(empat) tahun. Tugas utamanya adalah melakukan kajian potensi permukaan bumi
dan melakukan perencanaan kebumian yang dapat di manfaatkan untuk pemanfaatan
tata ruang dan kesesuaian lahan.
5. Ahli Ekonomi Wilayah
Tenaga ahli yang disyaratkan minimal Sarjana Ekonomi Pembangunan Strata 1 (S1)
lulusan Universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta yang disamakan,
berpengalaman melaksanakan pekerjaan dibidang Ekonomi Wilayah selama minimal
3 (tiga) tahun. Tugas utamanya adalah melakukan kajian dan perencanaan ekonomi
wilayah dan kelayakan finansial pembangunan sektor dan indikasi pembiayaan
program pembangunan.
6. Ahli Sosial Budaya
Tenaga ahli yang disyaratkan minimal Sarjana Sosial Budaya Strata 1 (S1) lulusan
Universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi A (disamakan),
berpengalaman melaksanakan pekerjaan dibidang social budaya kemasyarakatan
selama minimal 3 (tiga) tahun. Tugas utamanya adalah melakukan kajian di bidang
social budaya masyarakat terkait jika di berlakukannya perda RDTR & PZ
Konsultan mampu menyediakan dan menghadirkan Tenaga Ahli seperti
disyaratkan di dalam KAK.
1.1.11. Kewajiban Tenaga Ahli
Kewajiban tenaga ahli dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain:
1) Melakukan presentasi rencana kerja dan semua tenaga ahli hadir sebagai persiapan
pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan & Tata Ruang
Kabupaten Gunungkidul pada awal kegiatan.

2) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan pakta integritas.
3) Melaksanakan analisis sesuai dengan bidang keahliannya.
4) Menghadiri rapat pembahasan dan menandatangani daftar hadir pada setiap
pembahasan sesuai dengan jadwal mobilisasi tenaga ahli.
5) Mengikuti ketentuan bahwa tenaga ahli yang hadir dalam pembahasan sesuai
dengan yang tercantum dalam kontrak pekerjaan.
6) Mengikuti saran dan masukan sesuai dengan koreksi tim penerima pekerjaan dan
aspirasi masyarakat.
7) Melaksanakan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jadwal pentahapan dan
mobilisasi tenaga ahli.
Cukup jelas
1.1.12. Kepemilikan Data dan Hasil Kegiatan
Dengan selesainya masa kontrak maka semua bentuk hasil pekerjaan antara lain
berupa data, dokumen, peta citra, foto, soft file (exsternal disk & CD), dan hal lain yang
berkaitan dengan pekerjaan Penyusunan Materi Teknis RDTRK Karangmojomenjadi hak
milik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Semua bentuk data, dokumen, peta, peta Citra, foto, CD/disket yang dipergunakan
selama pekerjaan, dengan terbitnya kontrak tersebut menjadi hak milik pemberi
pekerjaan. Sudah menjadi kewajiban Konsultan untuk menyerahkan semua dokumen
dalam bentuk file dan pelaporan kepada Bappeda Kabupaten Gunungkidul. Untuk
pembelian citra satelit, lisensi penggunaan adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
c.q. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, sehingga memiliki hak
untuk menggunakannya secara sah dan resmi/legal.
1.2. Saran-saran
Beberapa saran perbaikan dan membangun kami sampaikan agar di lain
kesempatan, pembuat kerangka acuan kerja dapat lebih benar dan sesuai dengan tema
proyek.
Untuk lebih terfokusnya pekerjaan yang sesuai dengan maksud tujuan pemberi
tugas, maka seyogyanya pada kerangka acuan kerja (KAK) dicantumkan pula gambaran
awal perubahan kebijakan dan orientasi pembangunan yang khusus tentang Kecamatan
Karangmojo sehingga pihak konsultan lebih fokus untuk menjabarkan pada pekerjaan

selanjutnya. Area perencanaan yang akan digarap/ditata/direncanakan sangat ideal lagi
apabila dicantumkan luasannya.
Penyusunan RDTRK termasuk studi yang melibatkan metode dan kompetensi
keahlian, sehingga Konsultan menyambut baik penggunaan metode penilaian dokumen
penawaran yang memberikan proporsi penilaian aspek teknis lebih besar dari biaya
penawaran.

2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to 2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc

Similar to 2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)

2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc