PRINSIP PERANCANGAN KAWASAN PEMERINTAHAN

1. 1
Bab I Pendahuluan
I.1 Latar Belakang
Kawasan pusat pemerintahan adalah kawasan tempat berlangsungnya kegiatan
politik dan administratif, serta kegiatan yang berkaitan dengan segala hal mengenai
politik dan pemerintahan suatu daerah (Friedmann, 1998). Kawasan pemerintahan
dalam kaitannya dengan kota juga dapat berfungsi menjadi kawasan pusat kota yang
kuat dan konsisten seperti yang biasa terjadi pada kebanyakan kota-kota lama pusat
pemerintahan (Gibberd, 1953). Kawasan pusat pemerintahan tersebut selain sebagai
pusat dari struktur ruang kota (the core, center), dapat juga dipahami sebagai pusat
kegiatan dari suatu kota (the downtown) atau wilayah (region) bahkan suatu negara.
Permasalahan yang sering terjadi pada kawasan pusat kota yang juga merupakan
kawasan pusat pemerintahan adalah tidak terciptanya kawasan pusat kota yang kuat
dan konsisten. Di sisi lain, jika dilihat dari sisi pemerintahan, permasalahan yang
timbul adalah terjadinya ketidakteraturan, ketidakefisienan dan tersendatnya proses
kegiatan pemerintahan yang akibatnya berdampak pula terhadap masyarakat yang
dilayani oleh pemerintah. Demikian pula dengan daerah Sukabumi, kondisi yang ada
sekarang pada ibukota pemerintahan Kabupaten Sukabumi yang baru yaitu belum
mempunyai kawasan pemerintahan yang mendukung kegiatan dan aktifitas
pemerintahan daerah serta belum tercipta identitas yang kuat sebagai ibukota
pemerintahan.
Kawasan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan dan
perancangan kotanya. Dalam perwujudannya perancangan kawasan tidak boleh lepas
dari hirarki/urutan penerapan kebijaksanaan spasial (Lampiran A). Kebijaksanaan
spasial itu adalah untuk mencapai tujuan penataan ruang secara berkesinambungan,
namun penerapannya seringkali tidak seperti yang ditetapkan. Begitu pula yang
terjadi pada perencanaan kawasan pemerintahan di Palabuhanratu, Sukabumi.
Setelah pemindahan ibukota pemerintahan dengan berdasarkan pada Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 1998, tentang pemindahan ibukota

2. 2
Kabupaten Sukabumi (Lampiran B) ditetapkan pula Kawasan Tenjoresmi sebagai
kawasan pemerintahan berdasarkan SK. Menteri Keuangan No.5-195/MK/05/2001,
tanggal 6 April 2001 (Rencana Pengembangan Kawasan Tenjoresmi, Palabuhanratu,
Sukabumi, tahun 2002). Pembangunan kawasan pemerintahan Tenjoresmi tersebut
langsung didasari oleh Rencana Tapak Kawasan Pemerintahan Tenjoresmi, tidak
didahului oleh penetapan kebijaksanaan RTBL (Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan) kawasan. Hal ini telah menyebabkan perancangan kawasan yang
ditetapkan dalam Rencana Tapak Kawasan Pemerintahan Tenjoresmi (tahun 2002)
menjadi acuan bagi beberapa unit kerja/instansi pemerintah daerah untuk langsung
membangun pada lahan/kapling yang diperuntukkan bagi mereka meskipun RTBL
kawasan belum ditetapkan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan (April 2004)
beberapa kantor pemerintahan telah dibangun pada kapling yang disediakan.
Pedoman Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan secara umum sesungguhnya
telah ditetapkan yaitu Pedoman Umum RTBL Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Departemen Pekerjaan Umum, Tanggal 13 Juni 1996 (Direktorat Bina Teknik
Departemen Pekerjaan Umum). Namun secara khusus, untuk perancangan kawasan
pusat pemerintahan belum mempunyai acuan ataupun standar perancangannya. Hal
ini menyebabkan beberapa daerah yang membangun kawasan pemerintahannya,
untuk perancangannya menggunakan acuan dan standar perancangan umum yang
telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya tersebut, yang pelaksanaannya
lebih mempertimbangkan aspek-aspek teknis.
Ibukota pemerintahan (khususnya pemerintahan kabupaten pada masa otonomi
daerah ini) mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai pusat pelayanan
masyarakat, kegiatan sosial-ekonomi serta politik dan pemerintahan. Dengan
demikian, suatu kawasan pemerintahan harus dapat menunjang terciptanya fungsi
kawasan tersebut. Dalam arti lain kawasan pemerintahan juga berfungsi sebagai
sarana dalam pengelolaan sumber daya daerah dan penyediaan sumber penghidupan
bagi penduduk yang ada di bagian wilayahnya. Dengan melihat pentingnya kawasan
pemerintahan tersebut, maka dalam perancangannya tidaklah cukup hanya
berdasarkan aspek normatif semata. Perancangan kawasan pemerintahan dapat
dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi yang dilayani (masyarakat) dan dari sisi yang

3. 3
melayani (pemerintah). Dilihat dari sisi masyarakat yang dilayani maka aspek
normatif perancangan kawasan pemerintahan secara umum telah memadai, seperti
sirkulasi dan ruang terbuka yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Namun
dilihat dari sisi pemerintah (yang melayani) hal tersebut belum cukup untuk
mendukung kelancaran dan efisiensi pelayanan pemerintah. Oleh karena itu dalam
penelitian ini, prinsip dan konsep perancangan kawasan pemerintahan yang disusun
dilihat dari sisi yang melayani (pemerintahnya).
Prinsip perancangan kawasan pemerintahan adalah pokok-pokok ketentuan berupa
pedoman-pedoman untuk merancang kawasan kota (suatu kawasan kota) yang
diperuntukkan bagi kegiatan politik dan pemerintahan beserta segala kegiatan yang
berkaitan dengannya. Prinsip dan konsep perancangan kawasan pemerintahan (aspek
desain) yang disusun dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendukung
pemerintah serta seluruh aparaturnya dalam melaksanakan tanggung jawab dan
pelayanan bagi masyarakat. Sebagai catatan, bahwa prinsip dan konsep
perancangan kawasan pemerintahan ini merupakan salah satu faktor (melalui
aspek desain) untuk dapat meningkatkan kualitas pemerintahan (koordinasi
dan pelayanan pemerintah). Selain faktor desain ini, masih banyak faktor-faktor
lain yang harus diperhatikan guna meningkatkan kualitas pemerintahan tersebut.
Melalui aspek perancangan (prinsip dan konsep perancangan) ini diharapkan dapat
mewujudkan kawasan pemerintahan yang baik, yang mendukung kelancaran dan
efisiensi pelayanan pemerintah.
I.2 Rumusan Persoalan
Kawasan pemerintahan berperan sangat penting dalam mengoptimalkan kegiatan
pemerintahan, peningkatan pelayanan dan pembangunan di daerah (Siregar, 2002).
Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi telah menetapkan akan membangun
Kawasan Tenjoresmi sebagai kawasan pemerintahan dan pusat pelayanan terpadu
(Rencana Pengembangan Kawasan Tenjoresmi, Palabuhanratu-Sukabumi, tahun
2002 & Rencana Tapak Kawasan Tenjoresmi, Kecamatan Palabuhanratu, 2002).
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang, persoalan yang
diangkat dalam studi ini adalah belum adanya prinsip perancangan bagi kawasan

4. 4
pemerintahan Tenjoresmi di Palabuhanratu sedangkan proses pelaksanaan
pembangunan kawasan tersebut telah dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah.
Bahkan berdasarkan pengamatan saat ini beberapa bangunan pemerintahan telah
dibangun pada kawasan.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan melaksanakan pembangunan bagi kawasan
pemerintahan di Palabuhanratu, agar hasil pembangunan tersebut dapat lebih
memberikan arti suatu kawasan pemerintahan, maka diperlukan perangkat dari sisi
rancang kota yaitu prinsip dan konsep perancangan untuk kawasan pemerintahan
Tenjoresmi di Palabuhanratu, Sukabumi.
Dengan pertimbangan tersebut serta pentingnya peran pemerintah untuk mencapai
tujuan pembangunan daerah, maka untuk kawasan pemerintahan Tenjoresmi
diperlukan prinsip perancangan yang mempertimbangkan kelancaran dan efisiensi
pelayanan pemerintah di Kabupaten Sukabumi.
I.3 Tujuan dan Sasaran
Tujuan studi ini adalah merumuskan prinsip dan konsep perancangan untuk kawasan
pemerintahan Tenjoresmi di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Pertimbangan
yang digunakan dalam merumuskan prinsip dan konsep tersebut adalah
meningkatkan kelancaran dan efisiensi pelayanan (sesuai dengan hubungan dan
keterpaduan pemerintah dalam melayani berdasarkan tupoksi dan koordinasi tiap
instansi/unit kerja di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Sukabumi). Prinsip
dan konsep tersebut bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam memberikan
pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat daerah Kabupaten Sukabumi.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran-sasaran yang harus dipenuhi adalah
sebagai berikut;
1. Menetapkan kriteria dan prinsip perancangan normatif kawasan
pemerintahan berdasarkan studi literatur dan contoh-contoh kasus kawasan
pemerintahan.
2. Merumuskan standar kebutuhan ruang bagi fungsi kegiatan pemerintahan
pada kawasan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi.

5. 5
3. Mengidentifikasi kelompok fungsi kegiatan (instansi/unit kerja) pemerintah
pada kawasan pemerintahan Tenjoresmi.
4. Mengidentifikasi potensi dan persoalan pengembangan tapak kawasan
pemerintahan Tenjoresmi.
5. Merumuskan kriteria-kriteria perancangan kawasan pemerintahan
Tenjoresmi, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.
6. Merumuskan prinsip dan konsep perancangan kawasan pemerintahan
Tenjoresmi di Palabuhanratu, Sukabumi.
I.4 Manfaat Penelitian
Prinsip-prinsip perancangan untuk kawasan pemerintahan di Palabuhanratu,
Sukabumi yang mempertimbangkan kelancaran dan efisiensi pelayanan pemerintah
ini dapat menjadi pedoman atau arahan bagi pembangunan kawasan pemerintahan
umumnya. Secara khusus penelitian yang mengambil lokasi pada Kawasan
Tenjoresmi, Kota Palabuhanratu ini akan memberikan kontribusi (masukan) bagi
pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi yang akan membangun Kawasan
Tenjoresmi sebagai kawasan pemerintahan dan pusat pelayanan terpadu. Penelitian
ini juga berguna bagi pemerintah daerah lainnya, khususnya yang menginginkan
adanya suatu kawasan pemerintahan pada wilayahnya, dimana hasil penelitian ini
dapat digunakan sebagai bahan kajian/bahan acuan atau pembanding.
I.5 Lingkup Penelitian
Pembahasan mengenai lingkup penelitian ini meliputi lingkup materi penelitian dan
lingkup wilayah penelitian.
I.5.1 Lingkup Materi Penelitian
Lingkup materi dalam penelitian ini adalah mencakup 4 hal yaitu;
 Kajian teori mengenai pemerintah dan tinjauan pemerintahan daerah
berdasarkan UU No.32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah dan Peraturan
Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah, serta kajian normatif mengenai kawasan pemerintahan.

6. 6
 Kebutuhan ruang, sifat ruang serta analisis hubungan antar instansi/unit kerja
pemerintah di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Sukabumi dalam
kaitannya dengan perancangan Kawasan Tenjoresmi sebagai kawasan
pemerintahan di Kota Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
 Kondisi tapak kawasan pemerintahan Tenjoresmi, Palabuhanratu Kabupaten
Sukabumi.
 Prinsip dan konsep perancangan Kawasan Pemerintahan Tenjoresmi di
Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
Penyusunan prinsip dan konsep perancangan dalam studi ini adalah untuk
mewujudkan kawasan pemerintahan, sebagai wadah tempat kerja pemerintah
yang mampu mendukung dan menciptakan kelancaran dan efisiensi
pelayanan. Dengan kata lain, kawasan pemerintahan mampu meningkatkan
kualitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat.
I.5.2 Lingkup Wilayah Studi
Sesuai dengan latar belakang serta permasalahan studi, maka lingkup wilayah studi
adalah Kawasan Tenjoresmi yaitu kawasan yang ditetapkan dan direncanakan oleh
pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi sebagai kawasan pemerintah dan pusat
pelayananan terpadu (Rencana Pengembangan Kawasan Tenjoresmi, Palabuhanratu-
Sukabumi tahun 2002 & Rencana Tapak Kawasan Tenjoresmi, Kecamatan
Palabuhanratu, 2002). Kawasan pemerintahan Tenjoresmi ini terletak di dalam
wilayah ibukota pemerintahan Kabupaten Sukabumi yang baru, yaitu Kecamatan
Palabuhanratu. Berada dekat dengan pusat Kota Palabuhanratu (± 2 km dari alun-
alun dan Masjid Agung Kota Palabuhanratu). Kawasan Tenjoresmi ini dipilih
pemerintah Kabupaten Sukabumi juga dengan harapan kawasan ini juga dapat
dikembangkan menjadi kawasan wisata mengingat kawasan ini berada pada dataran
tinggi yang mempunyai potensi pemandangan (view) yang sangat baik ke arah Teluk
Palabuhanratu dan Samudera Indonesia.
Lingkup wilayah penelitian tersebut untuk lebih jelasnya dapat pada Gambar I.1.

7. 7
Gambar I.1 Peta Orientasi Kawasan dan Kota Palabuhanratu, Sukabumi
Sumber: Kantor Tata Ruang Kabupaten Sukabumi

8. 8
I.6 Metodologi Penelitian dan Tahapan Pengerjaan
Secara umum penelitian ini menggunakan pendekatan metode analisis kualitatif guna
mendapatkan aspek-aspek yang dibutuhkan dalam merumuskan prinsip dan konsep
perancangan kawasan pemerintahan di Palabuhanratu, Sukabumi.
Tahapan Pengerjaan
Berdasarkan latar belakang dan persoalan studi yang telah diuraikan di atas, maka
tahap-tahap penelitian yang dilalui dalam melaksanakan penelitian ini bertitik tolak
pada 4 (empat) tahap, yaitu;
1. Tahap Eksploratif
Pengkajian norma dan konseptualisasi (pedoman) teori mengenai kawasan
pemerintahan berdasarkan:
o Kajian teoritis tentang definisi dan fungsi pemerintah.
o Tinjauan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah RI
Nomor 8 tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
dan kajian UU.No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daearah.
o Kajian teoritis tentang kawasan pemerintahan serta pendekatan
perancangannya.
o Kajian terhadap contoh kasus perancangan kawasan pemerintahan yang
telah dilaksanakan pada daerah lain serta dari negara lain.
Dalam kasus ini contoh kawasan pemerintahan yang diambil adalah:
a) Kawasan pemerintahan Sangata Kabupaten Kutai Timur.
b) Kawasan pemerintahan Kota Siak Sri Indrapura
Kabupaten Siak.
c) Kawasan pemerintahan Kota Chandigarh di India.
d) Kawasan pusat pemerintahan Kota Brasilia di Brasil.
e) Kawasan pusat pemerintahan Kota Canberra, di Australia.
Dalam kasus pemerintahan yang ada didapat contoh prinsip dan konsep
perancangan maupun pengembangan kawasan pemerintahan.
2. Tahap Observasi
Observasi kondisi tapak kawasan pemerintahan yang direncanakan oleh
pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi.

9. 9
Dalam kasus ini dilakukan analisa tapak terhadap kawasan pemerintah yang
direncanakan yaitu Kawasan Tenjoresmi.
3. Tahap Analisis
Analisa kebutuhan ruang (standar kebutuhan ruang) dan hubungan antar
kegiatan pada kawasan pemerintahan.
Selanjutnya melakukan analisa sifat ruang dan analisa hubungan antar
instansi/unit kerja berdasarkan sifat pelayanan dan koordinasi dalam
lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Sukabumi.
4. Tahap Perumusan
Perumusan konsep pengembangan dan kriteria perancangan kawasan,
menyusun prinsip dan konsep perancangan kawasan pemerintahan Tenjoresmi
di Kota Palabuhanratu, Sukabumi berdasarkan hasil dari tahapan-tahapan
sebelumnya. Merancang kawasan pemerintahan dalam ilustrative design plan
kawasan.
Untuk lebih jelasnya tahapan dan metode penelitian yang dilakukan dapat dilihat
pada gambar kerangka berpikir dan tabel metode penelitian sebagai berikut.

10. 10
Gambar 1.3 Kerangka Berpik
Latar Belakang
Masukan
Analisis
Hasil
Pemindahan Ibukota Kabupaten Sukabumi dari
Wilayah Kota Sukabumi ke Kecamatan
Palabuhanratu
Perencanaan Kawasan Tenjoresmi-
Palabuhanratu, Sukabumi sebagai kawasan
pemerintahan
Perlunya prinsip perancangan kawasan pemerintahan di
Palabuhanratu, Sukabumi yang mempertimbangkan kelancaran
dan efisiensi pelayanan
Kajian normatif perancangan kawasan
pemerintahan
Kajian
teori
kawasan
peme
rintahan
Contoh
kasus
perancang
an kawasan
pemerintah
an
Kondisi
kawasan
pemerintah
an yang
direncanak
an
Tinjauan
kondisi
pemerintah
an daerah
Kabupaten
Sukabumi
Prinsip perancangan
kawasan pemerintahan
secara normatif
Tinjauan mengenai
pemerintahan daerah
(berdasarkan UU
No.32 tahun 2004
dan PP No.8 tahun
2003)
Analisis tapak
kawasan
pemerintahan
Tenjoresmi
Aspek-aspek yang dibutuhkan dalam
merumuskan prinsip dan konsep
perancangan kawasan pemerintahan
di Palabuhanratu, Sukabumi
Analisis program kebutuhan
ruang, sifat ruang & hubungan
antar fungsi kegiatan
pemerintahan
Gambar I.2 Kerangka Berpikir
UmpanBalik
Prinsip dan konsep perancangan kawasan
pemerintahan di Palabuhanratu, Sukabumi
Kriteria-kriteria perancangan pada
kawasan pemerintahan Tenjoresmi,
Palabuhanratu - Sukabumi
Ilustrative design plan

11. 11
Tabel I.1 Metodologi Penelitian
no Sasaran
Masukan
Metode/teknik
analisis
Keluaran/hasil ManfaatData/informasi yang
dibutuhkan Sumber Data
Teknik
pengambilan
data/informasi
1 Menetapkan kriteria
dan prinsip
perancangan normatif
kawasan
pemerintahan
berdasarkan studi
literatur dan contoh-
contoh kasus
kawasan
pemerintahan.
1.Literatur mengenai
pemerintahan
2.Pedoman
organisasi
pemerintahan
daerah dan
kewenangannya
sesuai dengan
pelaksanaan
otonomi daerah
3.Teori kawasan
pemerintahan
secara normatif
4.Pendekatan prinsip
perancangan
kawasan
pemerintahan
5.Aspek-aspek,
konsep dan kriteria
umum serta
komponen-
komponen
perancangan
kawasan
pemerintahan
secara normatif
6.Contoh kasus
kawasan
pemerintahan
1. Literatur pustaka
mengenai
pemerintah;
- Friedmann (1998)
- Miriam (2000)
- Suryadinata (1998)
- Dll
2. Peraturan
perundangan tentang
organisasi
pemerintahan:
 UU.No.32 tahun
2004, tentang
Otonomi Daerah
 PP No.8, tahun
2003, tentang
Pedoman
Organisasi
Perangkat Daerah
3. Literatur mengenai
Perancangan kota
secara umum;
- Zahnd (1999)
- Shirvani (1985)
- Lynch (1960)
- Dll
4. Literatur mengenai
kawasan pemerinta
han;
Studi kepustakaan
(studi literatur)
Eksploratif dan
Deskriptif
kualitatif
terhadap data-
data yang
didapat dari studi
pustaka
(literatur).
Analisis
normatif
terhadap hasil
dari studi
pustaka
(literatur).
 Pengertian dan
fungsi
pemerintahan
 Pengertian,
fungsi dan skala
pelayanan
kawasan
pemerintahan
 Aspek-aspek,
konsep dan
kriteria-kriteria
umum serta
komponen-
komponen
perancangan
kawasan
pemerintahan
secara normatif
Menjadi acuan dan
masukan (input)
untuk merumuskan
konsep
pengembangan,
kriteria, prinsip serta
aspek-aspek dan
komponen
perancangan kawasan
pemerintahan dari
sisi normatif

12. 12
no Sasaran
Masukan
Metode/teknik
analisis
Keluaran/hasil ManfaatData/informasi yang
dibutuhkan Sumber Data
Teknik
pengambilan
data/informasi
- Friedman (1998)
- Gibberd (1953)
- dll
5. Literatur contoh
kasus;
- Kawasan
pemerintahan
Sangata, Kutai
Timur
- Kawasan
pemerintahan Siak
- Kawasan
pemerintahan
Chandigarh, India
- Kawasan pusat
pemerintahan
Brasilia, Brasil
- Kawasan pusat
pemerintahan Kota
Canbera,
Austaralia.

13. 13
no Sasaran
Masukan
Metode/teknik
analisis
Keluaran/hasil ManfaatData/informasi yang
dibutuhkan Sumber Data
Teknik
pengambilan
data/informasi
2 Merumuskan standar
kebutuhan ruang
bagi fungsi kegiatan
pemerintahan pada
kawasan
pemerintahan di
Kabupaten
Sukabumi.
1. Alokasi/luasan
kapling
peruntukan bagi
setiap unit
kerja/instansi
yang ditempatkan
pada kawasan
2. Kebutuhan ruang
setiap unit
kerja/instansi
yang akan
ditempatkan pada
kawasan
pemerintahan
3. Standar
penghitungan
kebutuhan ruang
1. Data sekunder;
Rencana
pengembangan
kawasan
pemerintahan
Tenjoresmi 2001
2. Beberapa unit
kerja/instansi
pemerintahan di
lingkungan
pemerintah daerah
Kabupaten
Sukabumi
3. Beberapa pihak yang
membantu
pemerintah dalam
merencanakan
kawasan
pemerintahan di
Kabupaten
Sukabumi
Instansi pemerintah
yang dituju;
- Beberapa Unit
kerja/instansi yang
ditempatkan pada
kawasan
pemerintahan
- Kantor Tata Ruang
1. Studi
kepustakaan
pemerintah
(studi literatur)
2. Wawancara
lepas dengan
pihak dari
Kantor
Sekretaris
Daerah
Sukabumi
3. Wawancara
lepas dengan
pihak dari
Kantor Tata
Ruang untuk
mendapatkan
ruang yang
dibutuhkan pada
beberapa unit
kerja/instansi
yang
ditempatkan
pada kawasan
pemerintahan
Analisis
kualitatif
deskriptif
terhadap
perencanaan
serta peruntukan
setiap unit
kerja/instansi
pemerintahan
yang telah
ditetapkan di
kawasan
pemerintahan
Analisis
kebutuhan
ruang
setiap unit
kerja/instansi
pemerintahan
yang telah
ditetapkan di
kawasan
pemerintahan
Standar alokasi
kebutuhan ruang
bagi setiap unit
kerja/instansi
pemerintah yang
ditempatkan pada
kawasan
pemerintahan
Sebagai bahan
masukan (input) dan
acuan untuk
melakukan
perancangan serta
penataan kawasan
pemerintahan
Tenjoresmi di
Palabuhanratu,
Sukabumi

14. 14
no Sasaran
Masukan
Metode/teknik
analisis
Keluaran/hasil ManfaatData/informasi yang
dibutuhkan Sumber Data
Teknik
pengambilan
data/informasi
3 Mengidentifikasi
kelompok fungsi
kegiatan
(instansi/unit kerja)
pemerintah pada
kawasan
pemerintahan
Tenjoresmi.
1. Perencanaan
kawasan
pemerintahan yang
telah ditetapkan
oleh pemerintah
daerah Sukabumi
2. Unit kerja/instansi
pemerintah apa
saja yang akan
ditempatkan pada
kawasan
pemerintahan
3. Teknik
pengelompokan
instansi/unit kerja
pemerintah
berdasarkan
analisis sifat ruang
dan hubungan
antar instansi/unit
kerja pemerintah
4. Kondisi
pemerintahan
daerah Kabupaten
Sukabumi;
- Struktur
organisasi dan
tupoksi (tugas
pokok dan
fungsi) setiap unit
kerja/instansi di
- Literatur pemerintah
daerah Sukabumi
mengenai kondisi
pemerintahan di
lingkungan
pemerintahan
Kabupaten Sukabumi
- Beberapa unit
kerja/instansi
pemerintahan di
lingkungan
pemerintah daerah
Kabupaten Sukabumi
Instansi pemerintah
yang dituju;
- Bagian organisasi,
kantor Sekretaris
Daerah, Sukabumi
- Bagian administrasi,
kantor Sekretaris
1. Studi
kepustakaan
pemerintah
(studi literatur)
2. Wawancara
lepas dengan
perwakilan dari
kantor
Sekretaris
Daerah
Kabupaten
Sukabumi
Analisis
deskriptif
terhadap
kondisi,
struktur
organisasi,
koordinasi dan
tupoksi setiap
unit
kerja/instansi
pemerintah
Analisis sifat
ruang
Analisis
program
ruang dan
hubungan
fungsional
antar
instansi/unit
kerja
pemerintah
daerah
Sukabumi
Pengelompokan
fungsi-fungsi
kegiatan
(instansi/unit
kerja) pemerintah
berdasarkan sifat/
jenis ruang dan
hubungan antar
instansi/unit
kerja.
Kondisi
hubungan antar
fungsi kegiatan
(unit
kerja/instansi)
pemerintah pada
lingkungan
pemerintahan
daerah
Kabupaten
Sukabumi;
- Keterkaitan
dan kedekatan
antar satu
fungsi unit
kerja
pemerintahan
terhadap yang
lainnya
- Kegiatan
Menjadi masukan
untuk menyusun
pengelompokan
(clustering) instansi/
unit kerja pemerintah
yang ditempatkan
pada kawasan
pemerintahan serta
untk merumuskan
kriteria dasar prinsip
dan konsep
perancangan kawasan
pemerintahan
Tenjoresmi

15. 15
no Sasaran
Masukan
Metode/teknik
analisis
Keluaran/hasil ManfaatData/informasi yang
dibutuhkan Sumber Data
Teknik
pengambilan
data/informasi
lingkungan
pemerintahan
Kabupaten
Sukabumi
- Hubungan
administrasi dan
fungsional setiap
unit kerja/instansi
di lingkungan
pemerintahan
Kabupaten
Sukabumi
- Pelayanan yang
dilakukan
- Kegiatan dan
aktifitas setiap
unit kerja/instansi
pemerintah
Daerah, Sukabumi
- Kantor Dinas Tata
Ruang
pelayanan yang
dilakukan
setiap
instansi/unit
kerja
pemerintah

16. 16
no Sasaran
Masukan
Metode/teknik
analisis
Keluaran/hasil ManfaatData/informasi yang
dibutuhkan Sumber Data
Teknik
pengambilan
data/informasi
4 Mengidentifikasi
potesi dan persoalan
pengembangan
tapak kawasan
pemerintahan
Tenjoresmi,
Palabuhanratu,
Kabupaten
Sukabumi.
1.Tinjauan kawasan
pemerintahan
Tenjoresmi
2.Hubungan antara
pusat Kota
Palabuhanratu
dengan kawasan
perencanaan
Tenjoresmi
3.Kondisi tapak
Kawasan
Tenjoresmi
4.Dasar-dasar
pertimbangan dan
komponen-
komponen
perancangan
kawasan
pemerintahan
Tenjoresmi di
Palabuhanratu,
Sukabumi
1.Data primer;
- Survei lapangan
2. Data sekunder;
- Rencana
pengembangan
kawasan
pemerintahan
Tenjoresmi 2001
- Rencana Tapak
kawasan
pemerintahan
Tenjoresmi 2002
Instansi pemerintah
yang dituju;
- Kantor Dinas Tata
Ruang
- BAPPEDA
 Wawancara
lepas/diskusi
terhadap pihak
pemerintah
daerah Kab.
Sukabumi
(Kantor Tata
Ruang dan
Sekretaris Daerah
Kab.Sukabumi
bagian
administrasi dan
bagian organisasi)
 Pengumpulan
data sekunder
(studi literatur)
mengenai kondisi
tapak/eksisting
kawasan
pemerintahan
yang
direncanakan
 Survei dan
pemantauan ke
lokasi/kawasan
perencanaan
Analisis tapak
terhadap
pengamatan/
survei lapangan
yang telah
dilakukan
Analisis
deskriptif
terhadap kondisi
kawasan
pemerintah
Kabupaten
Sukabumi
Potensi yang
dimiliki
kawasan,
persoalan
kawasan serta
kawasan yang
layak untuk
kawasan
perkantoran
pemerintahan
pada Kawasan
Tenjoresmi.
Masukan bagi
penyusunan prinsip
dan konsep
perancangan kawasan
pemerintahan.
Dasar acuan bagi
perancangan kawasan
pemerintahan (design
ilustrative plan).

17. 17
no Sasaran
Masukan
Metode/teknik
analisis
Keluaran/hasil ManfaatData/informasi yang
dibutuhkan Sumber Data
Teknik
pengambilan
data/informasi
5 Merumuskan
kriteria-kriteria
perancangan
kawasan
pemerintahan
Tenjoresmi,
Palabuhanratu,
Kabupaten
Sukabumi
1.Kelompok (cluster)
fungsi kegiatan
pemerintahan yang
ada pada kawasan
pemerintahan
2.Konsep
pengembangan dan
dasar pertimbangan
perancangan
kawasan
pemerintahan
Tenjoresmi
3.Aspek-aspek dan
komponen
perancangan
kawasan
pemerintahan yang
perlu diatur
Hasil kajian pada
sasaran 1, hasil analisis
pada sasaran 3 dan 4,
yaitu:
- Aspek-aspek
normatif dalam
prinsip dan konsep
perancangan
kawasan
pemerintahan
- Hasil
pengelompokan
instansi/unit kerja
pemerintah yang
ditempatkan pada
Kawasan
Tenjoresmi
- Potensi dan
persoalan tapak
Kawasan
Tenjoresmi,
Palabuhanratu
Hasil
penggabungan dari
hasil kajian pada
sasan 1, analisis
pada sasaran 3 dan
4
Analisis
deskriptif
Kriteria-kriteria
bagi perancangan
kawasan
pemerintahan
untuk
meningkatkan
kelancaran dan
efisiensi
pelayanan
pemerintah
Menjadi dasar bagi
penyusunan prinsip
dan konsep
perancangan kawasan
pemerintahan di
Palabuhanratu,
Sukabumi

18. 18
no Sasaran
Masukan
Metode/teknik
analisis
Keluaran/hasil ManfaatData/informasi yang
dibutuhkan Sumber Data
Teknik
pengambilan
data/informasi
6 Merumuskan prinsip
dan konsep
perancangan
kawasan
pemerintahan
Tenjoresmi di
Palabuhanratu,
Sukabumi
1. Kriteria-kriteria
perancangan
kawasan
perancangan yang
dibutuhkan
2. Aspek-aspek dan
komponen
perancangan
kawasan
pemerintahan yang
perlu diatur
3. Hasil analisis
kondisi (eksisting)
kawasan
pemerintahan
Tenjoresmi
Hasil analisis yang di
dapat pada sasaran 1,
2, 3, 4 dan 5 yaitu:
- Aspek-aspek normatif
dalam prinsip dan
konsep perancngan
kawasan pemerintahan
- Standar kebutuhan
ruang tiap instansi/unit
kerja pemerintah yang
ditempatkan pada
Kawasan Tenjoresmi
- Hasil pengelompokan
instansi /unit kerja
pemerintah yang
ditempatkan pada
Kawasan Tenjoresmi
- Potensi dn persoalan
tapak Kawasan
Tenjoresmi,
Palabuhanratu
- Kriteri-kriteria
perancangan kawasan
pemerintahan
Tenjoresmi
Hasil dari analisis
sasaran-sasaran
sebelumnya
Analisis
preskriptif
terhadap hasil
analisa yang
telah dilakukan
sebelumnya
Prinsip–prinsip
dan konsep
perancangan
kawasan
pemerintahan
Tenjoresmi di
Kota
Palabuhanratu
Kabupaten
Sukabumi
Gambaran dasar
design ilustrative
plan kawasan
pemerintahan
Tenjoresmi
Menjadi prinsip dan
konsep yang
kontekstual dalam
perancangan kawasan
pemerintahan
Tenjoresmi,
Palabuhanratu -
Sukabumi

19. 19
I.7 Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan selanjutnya untuk menyusun prinsip-prinsip perancangan
kawasan pemerintahan di Palabuhanratu, Sukabumi adalah sebagai berikut;
BAB 2 Tinjauan teori, konsep dan prinsip perancangan kawasan
pemerintahan.
Bagian ini membahas tentang definisi (kajian teori) dan fungsi pemerintah,
serta tinjauan mengenai peraturan perundangan tentang pemerintahan
daerah dan peraturan pemerintah tentang perangkat daerah (Peraturan
Pemerintah RI No. 8 tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah dan UU No.32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah).
Pada bagian ini juga membahas mengenai kajian teori mengenai kawasan
pemerintahan, aspek-aspek dan dasar-dasar pertimbangan dalam
perancangan kota/kawasan kota serta konsep-konsep dan prinsip
perancangan kawasan pemerintahan. Melakukan tinjauan mengenai contoh-
contoh kasus kawasan pemerintahan di dalam maupun di luar negeri.
Melalui pembahasan dan kajian pada bagian ini akan dirumuskan secara
normatif konsep pengembangan, kriteria, prinsip dan konsep perancangan
kawasan pemerintahan beserta aspek dan komponen perancangannya yang
perlu diatur.
BAB 3 Analisis perancangan kawasan pemerintahan Tenjoresmi di
Palabuhanratu, Sukabumi.
Bagian ini membahas tinjauan kawasan dan analisis perancangan Kawasan
Tenjoresmi sebagai kawasan pemerintahan daerah Kabupaten Sukabumi.
Melakukan analisis program kebutuhan ruang (standar kebutuhan ruang),
analisis sifat ruang dan analisis hubungan/keterkaitan antar instansi/unit
kerja pemerintah yang ditempatkan pada kawasan pemerintahan
Tenjoresmi. Selanjutnya melakukan analisis tapak kawasan pemerintahan
Tenjoresmi. Hasil dari kajian teori normatif dan hasil analisis yang
dilakukan akan menjadi kriteria-kriteria dasar, prinsip dan konsep dasar

20. 20
perancangan yang dibutuhkan dalam perancangan kawasan pemerintahan
Tenjoresmi.
BAB 4 Prinsip dan konsep perancangan kawasan pemerintahan di
Palabuhanratu, Sukabumi.
Prinsip perancangan kawasan pemerintahan yang membahas mulai dari
konsep pengembangan kawasan, kriteria-kriteria perancangan, prinsip dan
konsep perancangan kawasan pemerintahan di Palabuhanratu, Sukabumi.
Pada bagian penyusunan prinsip ini dibahas pula prinsip khusus bagi
komponen-komponen perancangan kawasan pemerintahan. Bagian ini juga
membahas konsep perancangan untuk kawasan pemerintahan Tenjoresmi-
Palabuhanratu, Sukabumi secara khusus dan design ilustrative plan
kawasan pemerintahannya serta contoh penerapan perancangan kawasan
pemerintahan di Palabuhanratu, Sukabumi.
Bab ini juga berisikan contoh (gambaran) desain beberapa bangunan pada
kawasan pemerintahan Tenjoresmi, Palabuhanratu.
Pada akhir pembahasan ini juga berisikan catatan studi, keterbatasan studi
dan saran bagi studi lanjutan dari studi prinsip perancangan kawasan
pemerintahan ini.