1.
V.1.PEMBIAYAAN
ANJAK PIUTANG
(FACTORING)

2.
A. Pendahuluan
▪ 1. Pengertian Factoring
▪ Dalam bahasa Indonesia istilah factoring sering
diterjemahkan dengan anjak piutang.
▪ Menurut arti kata, istilah Anjak Piutang berasal dari kata
"anjak" artinya pindah atau alih, dan kata "piutang"
artinya tagihan sejumlah uang. Anjak Piutang artinya alih
tagihan sejumlah uang.
▪ Secara lengkap, Anjak Piutang artinya pengalihan
piutang/tagihan sejumlah uang dari pemiliknya kepada
pihak lain.
▪ Anjak Piutang dalam bahasa Inggris disebut factoring,
yaitu pengalihan piutang dari pemiliknya kepada pihak
factor.
▪ Pihak factor adalah pihak yang menerima pengalihan
piutang atau Perusahaan Anjak Piutang (Factorrng
Company)yang menjadi kegiatan usahanya. 2

3.
3
1. Menurut Keppres Nomor. 61 Tahun 1988, tentang Lembaga
Pembiayaan, factorimg merupakan usaha pembiayaan dalam
bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang
atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan yang terbit dari
suatu transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.
2. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (8)Keppres Nomor 61 Tahun
1988 dan Pasal 1 huruf (I) Kepmenkeu Nomor 1251 Tahun 1988,
Perusahaan Anjak Piutang (Factoring Company) adalah badan
usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk
pembelian dan/atau pengalihan sertapengurusan piutang atau
tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi
perdagangan dalam atau luar negeri.
3. Penjelasan atas Pasal 6 huruf 1 atas Undang-Undang Perbankan,
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, seperti yang telah diubah
denganUndang-Undang No. 10 Tahun 1998 memberi arti kepada
factoring sebagai kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka
pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang
dilakukan dengan carapengambilalihan atau pembelian piutang
tersebut.

4.
Unsur-unsur utama pengertian Anjak Piutang
▪ a. Subjek Anjak
Piutang, yaitu
Perusahaan Anjak
Piutang (Factoring
Company), Klien
(Supplier), dan Nasabah
(Customer).
▪ b. Objek Anjak
Piutang, yaitu
piutang jangka
pendek milik
Klien (supplier).
▪ c. Peristiwa
Anjak Piutang,
yaitu kontrak
pengalihan
piutang
▪ d. Hubungan Anjak
Piutang, yaitu
hubungan
kewajiban dan hak
antara Klien dan
Perusahaan Anjak
Piutang.
▪ e. Jangka waktu
Anjak Piutang,
yaitu
piutangjangka
pendek.
4

5.
a. Pihak Perusahaan factoring (Anjak Piutang).
Yakni yang merupakan pihak pemberi jasa factoring.
Dalam hal ini dia bertindak sebagai pihak pembeli
Piutang.
Mekanisme Anjak Piutang diawali dari transaksi jual beli
barang atau jasa secara kredit.
Perusahaan Anjak Piutang bertindak sebagai pembeli
piutang.
Apabila piutang itu berasal dari perdagangan
internasional, maka terdapat 2 (dua) Perusahaan Anjak
Piutang, yaitu Perusahaan Anjak Piutang Domestik
(Domestic Factor/Import Factor) dan Perusahaan Anjak
Piutang Internasional (Internationa Factor/Ekport
Factor).
2. Pihak Dalam
Anjak Piutang

6.
“
6
2. Perusahaan Anjak
Piutang
1. Perusahaan yang khusus bergerak di
bidang Anjak Piutang (Factoring).
2. Perusahaan multifinance yang bergerak di
segala bidang usaha pembiayaan,
termasuk juga Anjak Piutang (Factoring).
3. Bank dapat juga menjalankan usaha Anjak
Piutang berdasarkanUndang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998.

7.
“
7
b. Pihak Klien
Menurut ketentuan Pasal 1 huruf
(m) Keputusan Menkeuangan
Nomor 1251 Tahun 1988
memberikan arti Klien adalah
perusahaan yang menjual
dan/atau mengalihkan piutang
atau tagihannya yang timbul dari
transaksi perdagangan kepada
Perusahaan Anjak Piutang
(Perusahaan Factoring).
c. Pihak Customer/Nasabah.
Customer yakni yang merupakan
pihak debitur yang berhutang
kepada klien, yang selanjutnya
dengan kegiatan factoring,
piutangyang terbit dari hutang
tersebut dialihkan kepada
perusahaan factor.

8.
“
8
d. Piutang/Tagihan
Unsur lain dari bisnis factoring
adalah adanya piutang, piutang
mana kemudian oleh klien
dialihkan kepada perusahaan
factor. Sungguhpun objek dari
bisnis factoring adalah piutang,
tetapi tidak semua jenis piutang
sesuaidengan bisnis factoring.
e. Pengalihan Piutang
Dalam proses transaksi factoring,
piutang yang dipunyai oleh klien
dialihkan (dijual) kepada
perusahaan factor.

9.
9
Piutang dagang objeknya binis factoring:
1. Piutang yang terdiri dari seluruh tagihan
berdasarkan invoice- invoice dari suatu
perusahaan yang belum jatuh tempo;
2. Piutang yang timbul dari surat-surat berharga
yang belum jatuh tempo;
3. Piutang yang timbul dari suatu proses pengiriman
barang, jadi sebagai pengganti L/C;
4. Piutang yang merupakan tagihan-tagihan tertentu
yang belum jatuh tempo. Misalnya yang terbit dari
penggunaan kartu kredit, biro per jalanan, dan
sebagainya.

10.
Novasi (suatu perjanjian yang menyebabkan hapusnya suatu
perikatan) dalam Pasl 1413 KUHPerdata dibagi:
Novasi Objektif
Ini terjadi jika
seorang debitur
membuat suatu
perikatan hutang
baru untuk
kepentingan kreditur
yang menggantikan
hutang lama, yang
dihapuskan
karenanya.
Novasi Subjektif Pasif
Yakni jika seorang debitur
baru ditunjuk untuk
menggantikan debitur
lama, yang oleh kreditur
dibebaskan dari
perikatannya.
Novasi Subjektif Aktif
Akibat dari suatu perjanjian baru,
maka seorang kreditur baru
ditunjuk untuk menggantikan
kreditur lama, di mana debitur
dibebaskan hutangnya terhadap
kreditur lama, selanjutnya timbul
hutang terhadap kreditur baru.
10

11.
▪ 3. Sejarah dan Perkembangan Factoring
▪ Sejarah factoring di Inggris ini ditandai oleh hal-hal
sebagai berikut:
▪ 1. Factoring tumbuh dan berkembang bersama dengan
tumbuh dan berkembangnya perdagangan tekstil.
▪ 2. Pihak factor terdiri dari para pedagang, dalam hal ini
pedagang tekstil, bukan para bankers.
▪ Demikianlah maka di USA pun kemudian ternyata
factoring berkembang cukup pesat, pada awalnya
kegiatan tersebut banyak dilakukan di New York. Dan
menjelang dekade 1940-an, factoring sudah
sedemikian maju di USA, sementara di Eropa, tidak
terjadi perkembangan yang berarti dari institusi
factoring ini, kecuali perkembangannya di London di
mana bank-bank di sana telah menawarkan produk
barunya berupa invoice discounting services.
11

12.
▪ Di Indonesia pemukulan gong
pembukaannya oleh pemerintah dimulai
dengan dikeluarkannya Keppres No. 61
Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
dan ditindaklanjuti oleh Keputusan
Menkeuangan No. 1251/KMK.013/1988
tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
▪ Sejak keluarnya peraturan yang termasuk
dalam Paket Kebijaksanaan Desember
1988 (Pakdes 1988) tersebut, maka
mulailah bermunculan perusahaan-
perusahaan factor, umumnya melakukan
kegiatan bersama-sama dengan kegiatan
institusi finansial lainnya (multi finance). 12

13.
4. Dasar Hukum Factoring
a. Dasar Hukum Substantif
▪ Perjanjian adalah sumber utama hukum Anjak
Piutang dari segi perdata, sedangkan
perundang-undangan adalah sumber utama
hukum Anjak Piutang dari segi publik.
▪ Pranata hukum Anjak Piutang di lndonesia
dimulai sejak Paket Kebijaksanaan 20 Desember
1988 (Pakdes 20. 1988) dengan pengaturan
pertama kali dalam Keputusan Presiden Nomor
61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251
Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
13

14.
▪ b. Dasar Hukum Administratif
▪ Dasar hukum yang bersifat administratif dalam
tingkatan undang-undang kita ketemukan dalam
undang-undang Perbankan.
▪ 1. Undang-Undang Bidang Hukum Publik
▪ a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan.
▪ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
▪ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1991 dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1991, Undang-undang Nomor 28 Tahun
2007 Tentang Ketentuan Umum Pajak
▪ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang
Dokumen Perusahaan.
14

15.
Dasar Hukum Factoring
1). Dasar Hukum
Substantif Murni
Yang merupakan dasar
hukum substantif
murni bagi suatu
kegiatan factoring
adalah sama dengan
kegiatan leasing, yaitu
apa yang dikenal
dengan “asas
kebebasan
berkontrak."
2). Dasar Hukum
Substantif
Bertendensi
Prosedural
Dasar Hukum Substantif
bertendensi prosedural ini
juga terdapat dalam Kitab
Undang-Undang Hukum
Perdata. yakni ketentuan-
ketentuan dalam buku
kedua tentang Cessie
(pengalihan piutang) vide
Pasal 613 KUHPerdata.
3). Undang-Undang Bidang
Hukum Perdata
Perjanjian Anjak Piutang
adalah salah satu bentuk
perjanjian khusus yang
tunduk pada ketentuan
Buku III dan Buku II
KUHPerdata
15

16.
Perusahaan factor adalah menyangkut dengan
pertimbangan biaya. Artinya sejauh mana biaya ekstra
yang akan dikeluarkan masih sebanding dengan
keuntungan yang akan diperoleh dari keberadaan
institusi factoring ke dalam bisnis seorang klien.
Biaya tersebut antara lain berupa biaya administrasi,
biaya proteksi terhadap bad debt dan biaya atas jasa
pemberian bantuan financial.
16
5. Beberapa Pertimbangan
dalam Menjual Piutang

17.
a. Manfaat Menggunakan Factoring
1. Factoring dapat menurunkan biaya produksi, dengan adanya
pembayaran lebih cepat, maka kegiatan usaha dapat memanfaatkan
price discount, dan quantity discount dari suatu produk.
2. Membantu meningkatkan sumber kredit, yakni dengan adanya
fasilitas advanced payment dari perusahaan factor.
3. Meningkatkan daya saing dari dunia usaha dengan timbulnya
kemungkinan melakukan perdagangan secara open account.
4. Dengan cepatnya mendapatkan instant cash, maka factoring
dapatmembantu peningkatan perolehan laba dari dunia usaha.
5. Pengambilalihan risiko kerugian dunia usaha jika ternyata tagihan tidak
bisa dicairkan.
6. Secara umum, factoring dapat membantu akselerasi proses
perputaran roda perekonomian.
6. Manfaat, Kelemahan dan Keungulan
Menggunakan Factoring
17

18.
Kelemahan Menggunakan Factoring:
▪ a) Pemborosan Biaya
▪ b) Menurunkan Reputasi
▪ c) Bisnis Rentan Risiko
▪ d) Kurang Profesional
18
b. Kelemahan Menggunakan Factoring

19.
Thanks………
19