2. Berasal dari terjemahan bahasa Belanda
yaitu rechtsubject atau dalam bahasa
Inggris yaitu law of subject.
Segala sesuatu yang menurut
hukum dapat mempunyai hak
dan kewajiban
Subjek Hukum:
1. Manusia (Naturlijk Persoon)
2. Badan Hukum(rechtspersoon)
- Badan Hukum Privat
-Badan Hukum Publik
A. Subjek Hukum
1. Pengertian Subjek Hukum
3. Marwan Mas :
segala sesuatu yang menurut hukum dapat
menjadi pendukung (dapat memiliki) hak
dan kewajiban
Soedjono Dirdjosisworo: subyek
hukum atau subjeck van een recbt,
yaitu “orang” yang mempunyai hak
manusia pribadi atau badan
hukum yang berhak atau yang
melakukan perbuatan hukum
Pada dasarnya orang sebagai
subjek hukum di mulai sejak ia
lahir dan berakhir setelah
meninggal dunia. Namun, ada
pengecualian menurut Pasal
2 KUHPerdata
Subjek Hukum
4. Macam-Macam Subjek Hukum
before
1. Orang (naturlijk persoon) adalah setiap orang yang
mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung
hak dan kewajiban.
2. Badan Hukum Rechtspersoon (Belanda), Persona
moralis (Latin), Legal Persons (Inggris) ialah
perkumpulan-perkumpulan yang dapat menanggung
hak dan kewajiban.
Menurut C.S.T Kansil
5. Pasal 2 KUHPerdata
“Anak yang ada dalam kandungan
seorang perempuan dianggap telah
lahir, setiap kali kepentingan si anak
menghendakinya. Bila telah mati
sewaktu dilahirkan, dia dianggap
tidak pernah ada”.
a. Orang (Natuurlijk Persoon)
Dalam Hukum Perdata dikatakan bahwa,
Subyek Hukum Orang (naturlijk persoon)
adalah setiap orang yang mempunyai
kedudukan yang sama selaku pendukung hak
dan kewajiban.
Pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum
dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia
dan bahkan sebelum lahir pun sudah dianggap
sebagai subjek hukum berdasarkan Pasal 2
KUHPerdata
6. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330, menentukan
mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan
sendiri perbuatan hukum
Pasal 1330
KUHPerdata
Anak yang belum dewasa
Perempuan yang telah kawin
dalam hal-hal yang ditentukan
undang-undang dan pada
umumnya semua orang yang
oleh undang-undang dilarang
untuk membuat persetujuan
tertentu.
Orang yang ditaruh
di bawah pengampuan
7. WIRJONO PRODJODIKORO dalam bukunya Asas-Asas Hukum
Pidana di Indonesia mengatakan bahwa dalam pandangan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi
subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.
Kedua
Pertama
Manusia mempunyai
hak-hak subyektif dan
kewenangan hukum
Alasan manusia sebagai subyek hukum
Pada dasarnya manusia
mempunyai hak namun
tidak semua manusia
mempunyai kewenangan
dan kecakapan untuk
melakukan perbuatan
hukum
8. b. Badan Hukum (Recht Persoon)
Menurut
MOLENGRAAFF, badan
hukum pada
hakikatnya merupakan
hak dan kewajiban
para anggotanya
secara bersama-sama,
dan didalamnya
terdapat harta
kekayaan bersama
yang tidak dapat
dibagi-bagi.
Dalam pergaulan hukum di tengah-tengah
masyarakat, ternyata manusia bukan satu-satunya
subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban),
tetapi masih ada subyek hukum lain yang sering
disebut "badan hukum" (rechtspersoon).
Menurut VON
SAVIGNY, C.W.
OPZOOMER, A.N.
HOUWING dan LANGE
MEYER, pengertian
badan hukum adalah
buatan hukum yang
diciptakan sebagai
bayangan manusia
yang ditetapkan oleh
hukum negara.
.
9. LOREM
IPSUM
Menurut HOLDER dan
BINDER badan hukum
adalah badan yang
mempunyai harta
terpisah dan dimiliki
oleh pengurus harta
tersebut karena
jabatannya sebagai
pengurus harta.
Menurut OTTO VON GIERKE,
badan Hukum adalah
eksistensi realitas mereka dari
konstruksi yuridis seolah-olah
sebagai manusia yang
sesungguhnya dalam lalu lintas
hukum, yang juga mempunyai
kehendak atau kemauan
sendiri yang dibentuk melalui
alat-alat kelengkapannya yaitu
pengurus dan anggotanya.
Menurut E. UTRECHT,
Badan Hukum yaitu
badan yang menurut
Hukum berkuasa
(berwenang) menjadi
pendukung hak,
selanjutnya dijelaskan
bahwa Badan Hukum
ialah setiap pendukung
hak yang tidak berjiwa
atau lebih tepat yang
bukan manusia
10. Menurut R SUBEKTI,
badan hukum adalah
suatu badan atau
perkumpulan yang dapat
memiliki hak-hak dan
melakukan perbutan
seperti seorang manusia,
serta memiliki
kekayaansendiri
12. 12
SOEDJONO DIRDJOSISWORO:
Objek hukum adalah segala sesuatu
yang berguna bagi subjek hukum
(manusia atau badan hukum) dan
yang dapat menjadi pokok suatu
perhubungan hukum karena
sesuatu itu dapat di kuasai si subjek
hukum.
B. OBJEK HUKUM
CHAINNUR ARRASJID:
Objek hukum adalah segala sesuatu
yang berada dalam pengaturan
hukum dan dapat dimanfaatkan
oleh subyek hukum (manusia dan
badan hukum), berdasarkan hak
dan kewajiban objek hukum yang
bersangkutan.
13. Benda bergerak
karena sifatnya,
seperti meja,
mobil, motor,
dan lain-lain
Benda bergerak karena ketentuan UU
Benda tidak berwujud, yang menurut UU
dimasukkan ke dalam kategori benda
bergerak. Contoh Bilyed Giro, Wesel,
Cek, saham, obligasi, dan sebagainya dan
hak kekayaan intelektual seperti hak
cipta, merek dan indikasi geografis, tata
letak dan sirkuit terpadu, desain industri,
dan rahasia dagang
Jenis obyek hukum berdasarkan
Pasal 503-504 KUHPerdata
1. BENDA BERGERAK
Benda yang menurut sifatnya dapat
berpindah sendiri ataupun dapat
dipindahkan
14. Benda tidak bergerak karena
sifatnya
Dimana tidak dapat berpindah
dari satu tempat ke tempat
yang lain atau biasa dikenal
dengan benda tetap
2. BENDA TIDAK BERGERAK Adalah tanah dan segala apa yang
melekat diatasnya serta benda
bergerak yang karena sifatnya
dimasukkan dalam kategori benda
tidak bergerak seperti kapal laut, dan
pesawat terbang. Penyerahan benda
dilakukan dengan penyerahan secara
yuridis
Benda tidak bergerak karena
tujuannya
Tujuan pemakaiannya yakni segala apa yang meskipun tidak
secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau
bangunan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu
yang agak lama. Contoh mesin – mesin dalam suatu pabrik
Benda tidak bergerak karena
ketentuan UU
Segala hak atau penagihan yang
mengenai suatu benda yang tak
bergerak Ex : Kapal dengan bobot 20 M2
(Pasal 314 KUHPerdata) meskipun
menurut sifatnya dapat dipindahkan
15. PEMILIKAN (Bezit)
yakni dalam hal benda
bergerak berlaku azas
yang tercantum dalam
Pasal 1977 KUH
Perdata, yaitu berzitter
dari barang bergerak
adalah pemilik
(eigenaar) dari barang
tersebut. Sedangkan
untuk barang tidak
bergerak tidak
demikian halnya
PENYERAHAN
(Levering) yakni
terhadap benda
bergerak dapat
dilakukan
penyerahan secara
nyata (hand by hand)
atau dari tangan ke
tangan, sedangkan
untuk benda tidak
bergerak dilakukan
balik nama
DALUWARSA
(Verjaring) yakni untuk
benda-benda bergerak
tidak mengenal
daluwarsa, sebab bezit
di sini sama dengan
pemilikan (eigendom)
atas benda bergerak
tersebut sedangkan
untuk benda-benda
tidak bergerak
mengenal adanya
daluwarsa
Bezit- Levering- Verjaring- Bezwaring
Benda Bergerak dan Tidak Bergerak
berhubungan dengan 4 (empat) hak dari objek hukum
PEMBEBANAN (Bezwaring) yakni
tehadap benda bergerak dilakukan
pada gadai dan fidusia sedangkan
untuk benda tidak bergerak dengan
hipotik untuk kapal dan pesawat
terbang, adalah hak tanggungan, untuk
tanah serta benda-benda selain tanah
digunakan fidusia
16. Ciri Pokok Hak Kebendaan Sri Soedewi Masjhoen Sofwan
Hak kebendaan
merupakan hak yang
mutlak, yaitu dapat
dipertahankan kepada
siapapun juga.
Mempunyai zaakgevolg
atau droit de suit (hak
yang mengikuti), yang
berarti bahwa hak itu
terus mengikuti orang
yang mempunyainya.
Sistem yang terdapat
pada hak kebendaan
adalah: mana yang
lebih dulu terjadi
tingkatannya lebih
tinggi dari yang terjadi
kemudian.
Mempunyai droit de
preference (hak
terlebih dahulu).
Gugatan dalam hak
kebendaan dapat
dilaksanakan terhadap
siapapun juga yang
mengganggu haknya.
Kemungkinan untuk
memindahkan hak
kebendaan dapat
secara sepenuhnya
dilakukan.
17. Dalam hukum Indonesia, konsepsi hak milik
(property right) dapat ditemukan dalam Pasal
570 KUHPerdata yang menyatakan:
“Hak milik adalah hak menikmati kegunaan sesuatu
kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas
terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan
sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan undang-
undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh
suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan
tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya
itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan
pencabutan hak itu demi kepentingan umum
berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan
pembayaran ganti rugi.
18. Sistem hukum Perancis hak milik terdiri dari :
1. “un bien corporel” meliputi semua benda-
benda berwujud, baik yang bergerak maupun
yang tidak bergerak
2. ”un bien incorporel” meliputi benda-benda
tidak berwujud seperti paten, hak cipta dan
saham
18
Pasal 544 Code Civil Perancis mendefinisikan
kepemilikan sebagai hak untuk menikmati atau
melepaskan benda dengan cara apapun yang
diinginkan, asal tidak menggunakannya dengan cara-
cara yang dilarang oleh hukum.
19. 01 02
Hak Milik
Hukum
Prancis
hak milik yang
berlaku di
seluruh dunia.
“droit reels“
hak yang dapat
diklaim hanya
terhadap
individu-individu
tertentu.
“droit personnels”
20. Merupakan dasar dari segala hukum
karena landasan idiil (Pancasila)
merupakan dasar negara dan juga
sumber dari segala sumber hukum.
.
Asas idiil
L2. Sistem Hukum
Kebendaan
Merupakan landasan yuridis, UUD
Tahun 1945 terdiri dari Pembukaan
dan Batang Tubuh yang satu dengan
lainnya saling berkaitan erat.
Asas
Konsitusional
Asas Politis
Asas ini berkaitan dengan arah
politik hukum nasional.
21. Sistimatisasi KUHPerdata, Benda Nasional
akan mempunyai cakupan:
a. Hak kemilikan :
1. Hak milik atas benda
tetap.
2. Hak milik atas benda
bergerak.
3. Hak milik bersama dan
hak milik atas rumah susun.
b. Hak kebendaan terbatas :
1. Hak kebendaan atas benda tetap :
- Hak guna usaha.
- Hak guna bangunan
- Hak adat
- Hak-hak yang sifatnya sementara.
2. Hak kebendaan atas benda
bergerak :
- Hak menguasai.
- Hak pakai hasil
- Hak pakai
c. Hak privilege dan hak retensi.
d. Hak kebendaan berupa jaminan
Hak gadai
Hak hipotek.
Hak Fidusia
Hak Tanggungan
