Dokumen tersebut membahas tentang Rule of Law. Secara singkat, Rule of Law merupakan konsep tentang supremasi hukum dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Konsep ini telah ada sejak zaman Yunani Kuno dan semakin diperkuat peranannya dalam kehidupan bernegara. Di Indonesia, prinsip-prinsip Rule of Law telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 meskipun pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan.

1. RULE OF
LAW
Wahyu Tri Damarsanti
Nurul Riezza Riesty Fauzie
Nika Nur Indahsari
Ahmad Rifqi Rofif A.
Prasetyo Wibowo
Yusron Arfiansyah

2. LATAR
BELAKANG
Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari
hukum, mulai dari norma/nilai hingga hukum perundang-undangan
dalam peradilan. Sayangnya, proses
penegakkan hukum di Negara Indonesia dirasa masih
kurang, terutama penegakkan hukum di kalangan pejabat
dibanding kalangan menengah ke bawah. Dengan kata
lain, siapa yang memiliki kekuasaan, dialah yang menang.
Dengan melihat kenyataan seperti itu, perlu adanya
pembenahan peradilan di negara kita dapat dimulai dari
diri sendiri dengan mempelajari norma atau hukum
sekaligus memahami dan menegakkannya sesuai dengan
keadilan yang benar.

3. PEMBAHAS
AN
1. Pengertian Rule of Law.
2. Sejarah Rule of Law.
3. Fungsi Rule of Law.
4. Pelaksanaan Rule of Law di Indonesia.

4. PENGERTIAN RULE
OF LAW
Menurut Friedman, pengertian Rule of Law
terbagi menjadi dua, yaitu:
1. Secara formal (formal sense) diartikan sebagai
kekuasaan umum yang terorganisasi (organized
public power), misalnya negara.
2. Secara hakiki (ideological sense), lebih menekankan
pada cara penegakannya karena menyangkut ukuran
hukum yang baik dan buruk (just and unjust law).

5.  Ciri utama Rule of Law:
1. Lahir dari kandungan “negara konstitusi” yang
kemudian memunculkan “doktrin egalitarian”.
2. Menjadi doktrin dengan semangat dan idealisme yang
tinggi seperti “supremasi hukum” dan
“kesamaan semua orang di hadapan hukum”.
 Unsur-unsur Rule of Law menurut A.V. Dicey terdiri
dari:
1. Supremasi aturan-aturan hukum.
2. Kedudukan yang sama didalam menghadapi hukum.
3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang
serta keputusan-keputusan pengadilan.

6.  Syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintahan
yang demokrasi menurut Rule of Law adalah
1. Adanya perlindungan konstitusional.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan
beroposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan.

7.  Prinsip-prinsip Rule of Law di Indonesia telah
dijabarakan:
1. Secara formal tertera dalam pembukaan UUD 1945
2. pasal 1 ayat 3
3. pasal 24 ayat 1
4. pasal 27 ayat 1
5. pasal 28 D ayat 1 dan 2
BACK

8. SEJARAH RULE OF
LAW
Konsep dan aturan mengenai hukum sudah ada
dan dikenal pada zaman Yunani Kuno sekitar 350 SM dan
telah dibahas oleh para filsuf di sana seperti Aristoteles
dan Plato. Saat itu, konsep tentang hukum dalam bahasa
Yunani disebut dengan nomos.
Kemudian, seorang profesor ilmu politik bernama
Li Shuguang berpendapat bahwa konsep kuno aturan
hukum harus dibedakan dari pemerintahan.
Gagasan tersebut juga dikembangkan oleh para
ahli hukum Islam sebelum abad ke-12. Lalu pada tahun
1215 M, penegakkan hukum mulai berkembang di
Inggris dengan menandatangani Magna Carta.

9. Sedangkan pada tahun 1776, gagasan bahwa tidak
ada siapa pun di atas hukum menjadi sangat populer di
AS. Sehingga Thomas Paine menuliskannya ke dalam
sebuah pamflet “bahwa di Amerika, hukum adalah Raja”.
Kemudian di tahun 1780, prinsip tersebut
diabadikan dalam Konstitusi oleh Massachusetts dan
berdasarkan pertemuan ICJ di Bangkok tahun 1965, posisi
Rule of Law makin diperkuat dalam kehidupan bernegara.
Sebab berdasarkan sejarah Yunani Kuno, adanya
penegakkan hukum bertujuan untuk
mengatur/melakukan kontrol suatu negara yang
berdaulat.
BACK

10. FUNGSI RULE OF
LAW
 Fungsi Rule Of Law pada hakikatnya adalah
jaminan adanya keadilan sosial bagi masyarakat,
terutama keadilan sosial. Selain itu, sudah
dijabarakan dalam:
1. Secara formal tertera dalam pembukaan UUD
1945
2. pasal 1 ayat 3
3. pasal 24 ayat 1
4. pasal 27 ayat 1
5. pasal 28 D ayat 1 dan 2
BACK

11. PELAKSANAAN RULE OF LAW DI
INDONESIA
Meskipun di dalam proses pelaksanaan dan
penegakan hukum di Indonesia masih rendah, namun
dapat kita lihat dari beberapa kasus berikut yang
merupakan upaya negara Indonesia untuk terus
menegakkan dan mewujudkan hukum yang berlaku,
seperti:
 Kasus korupsi KPU dan KPUD;
 Kasus illegal logging;
 Kasus dan reboisasi hutan yang melibatkan pejabat
Mahkamah Agung (MA);
 Kasus-kasus perdagangan narkoba dan psikotripika;
 Kasus perdagangan wanita dan anak.

12.  Nah, agar pelaksanaan Rule of Law di suatu negara
dapat berjalan dengan yang diharapkan, maka:
1. Keberhasilan “the enforcement of the rules of law”
harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang
bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap
bangsa.
2. Rule of Law yang merupakan intitusi sosial harus
didasarkan pada budaya yang tumbuh dan
berkembang pada bangsa.
3. Rule of Law sebagai suatu legalisme yang memuat
wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar
manusia, masyarakat dan negara, harus ditegakan
secara adil juga memihak pada keadilan.