Bab iii-keterbukaan-keadilan

45,243 views

Published on

7 Comments
11 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
45,243
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
868
Comments
7
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab iii-keterbukaan-keadilan

  1. 1. KELAS XI SMA BAB 3 KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
  2. 2. Waktu : 6 x 45 Menit (Keseluruhan KD) Standar Kompetensi : 3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kompetensi Dasar : 3.1. Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3.2. Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan . 3.3. Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  3. 3. Waktu : 2 x 45 Menit Standar Kompetensi : Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kompetensi Dasar : 3.1. Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  4. 4. (Indikator) Hasil Yang Diharapkan : <ul><li>Menguraikan pengertian keterbukaan dan keadilan. </li></ul><ul><li>Mendeskripsikan pentingnya keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara . </li></ul><ul><li>Menganalisis adanya jaminan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. </li></ul>
  5. 5. PETA KONSEP (KD 3.1.) Pengertian Jaminan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara KETERBUKAAN DAN KEADILAN Keterbukaan Keadilan Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Ciri-ciri keterbukaan Sikap terbuka
  6. 6. <ul><li>Pentingnya Keterbukaan dan Keadilan </li></ul><ul><li>Pengertian Keterbukaan </li></ul>Keterbukaan merupakan perwujudan dari sikap jujur, rendah hati, adil, mau menerima pendapat, dan kritik dari orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , keterbukaan adalah hal terbuka, perasaan toleransi dan hati-hati serta merupakan landasan untuk berkomunikasi.
  7. 7. <ul><li>Dalam Ensiklopedi Indonesia, kata “adil” </li></ul><ul><li>(bahasa Arab ; ‘ adl ) mengandung pengertian : </li></ul><ul><li>Tidak berat sebelah atau tidak memihak. </li></ul><ul><li>Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. </li></ul><ul><li>Mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan atau syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Tidak sewenang-wenang dan maksiat atau berbuat dosa. </li></ul><ul><li>Orang yang berbuat adil, kebalikan dari fasiq (orang yang tidak mengerjakan perintah). </li></ul><ul><li>Pengertian Keadilan </li></ul>
  8. 8. Lanjutan …………. Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan menusia. Terdapat 5 (lima) jenis keadilan : Beberapa orang pegawai sua-tu perusahaan memperoleh gaji yang berbeda, berdasar-kan masa kerja, golongan, kepangkatan, jenjang pendidikan, atau tingkat kesulitan pekerjaannya. Yaitu, perlakuan terha-dap seseorang sesuai dengan jasa –jasa yang telah diberikan-nya. Keadilan Ditributif 2. Seseorang yang telah melaku-kan kesalahan/ pelanggaran tanpa memandang kedudu-kannya, dia tetap dihukum sesuai dengan kesalahan/ pelanggaran yang dibuatnya. Yaitu, perlakuan terha-dap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya. Keadilan Komutatif 1. Contoh Uraian / Keterangan Keadilan No
  9. 9. Lanjutan …………. Tindakan klarifikasi terhadap kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Yaitu, jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercermar. Keadilan Perbaikan 5. Penggunaan sabuk pengaman bagi pengendara mobil dan helm untuk pengendara motor. Yaitu, jika seorang warga negara telah menaati pera-turan perundang-undangan yang telah dikeluarkan. Keadilan Konvensi-onal. 4. Seseorang yang menjawab salam yang diucapkan orang lain dikatakan adil karena telah menerima salam dari orang tersebut. Yaitu, memberi sesuatu sesuai dengan yang diberi-kan oleh orang lain kepada kita. Keadilan Kodrat Alam 3.
  10. 10. <ul><li>Plato , orang yang dikatakan adil adalah orang yang </li></ul><ul><li>mengendalikan diri & perasaannya dikendalikan oleh </li></ul><ul><li>akal. Keadilan dapat dibedakan : </li></ul><ul><li>Keadilan moral </li></ul><ul><li>Keadilan prosedural </li></ul>Lanjutan …………. <ul><ul><ul><ul><li>Thomas Hobbes , keadilan adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada perjanjian yg telah disepakati. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Notonagoro , keadilan hukum “ legalitas ” adalah suatu keadaan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Panitia Ad-hoc MPRS 1966 , Keadilan dibagi menjadi 2 (dua) bagian ; a) Keadilan idividual, dan b) Keadilan sosial </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  11. 11. Sikap keterbukaan sangat diperlukan dalam upaya pelaksanaan pembangunan nasional untuk mening-katkan kesejahteraan rakyat banyak dan bukan kesejahteraan sekelompok orang. <ul><li>Keterbukaan Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara </li></ul>Pembangunan Nasional Berkeadilan Sosial Asas Adil dan Merata Asas keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam peri kehidupan
  12. 12. Sikap yang dibutuhkan dalam harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. <ul><li>Ciri-ciri Keterbukaan </li></ul>Sikap Keterbukaan Sebagai prasyarat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih & transparan. Sangat Diperlukan
  13. 13. <ul><li>Ciri-ciri keterbukaan : </li></ul><ul><li>Transparan dlm proses maupun pelaksanaan kebijakan publik. </li></ul><ul><li>Menjadi dasar/pedoman dalam dialog maupun berkomunikasi. </li></ul><ul><li>Berterus terang dan tidak menutup-nutupi kesalahan dirinya maupun yang dilakukan orang lain. </li></ul><ul><li>Tidak merahasiakan sesuatu yang berdampak pada kecurigaan orang lain. </li></ul><ul><li>Bersikap hati-hati dan selektif ( check and recheck ) dalam menerima dan mengolah informasi dari manapun sumbernya. </li></ul><ul><li>Toleransi dan tenggang rasa terhadap orang lain. </li></ul><ul><li>Mau mengakui kelemahan atau kekurangan dirinya. </li></ul><ul><li>Menyadari tentang keberagaman dlm berbagai bidang kehidupan </li></ul><ul><li>Mau bekerja sama dan menghargai orang lain. </li></ul><ul><li>Mau dan mampu menyesuaikan dengan berbagai perubahan. </li></ul>Lanjutan ………….
  14. 14. <ul><li>Sikap Terbuka </li></ul>Dalam kehidupan berbangsa , diperlukan untuk menjaga keutuhan bangsa, mempererat hubungan toleransi serta menghindari konflik. Dalam kehidupan bernegara , bagi pemerintah atau pejabat publik diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan rakyat agar mau berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Pejabat publik harus mampu mewujudkan “ Clean Government ” atau pemerintah yang bersih. Sikap Terbuka Suatu sikap berupa kesediaan seseorang untuk mau menerima terhadap hal-hal yang berbeda dengan kondisi dirinya
  15. 15. <ul><li>Jaminan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara </li></ul>Dalam hukum, tuntutan keadilan memiliki dua arti : Tuntutan Keadilan Dalam Arti Formal Dalam Arti Material Bahwa keadilan menuntut agar hukum berlaku, secara umum. Semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama. Oleh karena itu dihadapan hukum kedudukan orang adalah sama. Inilah yang disebut dengan “kesamaan kedudukan”. Bahwa hukum harus adil. Adil di sini adalah adil yang dianggap oleh masyarakat. Jadi bukan sekedar secara formal saja seperti apa yang tertulis itu adil. Itulah sebabnya perlu adanya penyesuaian antara keputusan sidang dan penilaian masyarakat, walaupun sidang peradilan itu telah selesai.
  16. 16. <ul><li>Asas Kepastian hukum ( principle of legal security = Rechts zekerheid beginsed ). </li></ul><ul><li>Asas Keseimbangan . </li></ul><ul><li>Asas Kesamaan . </li></ul><ul><li>Asas Larangan Kesewenang-wenangan . </li></ul><ul><li>Asas larangan Penyalahgunaan wewenang ( detoumement de pouvoir ). </li></ul><ul><li>Asas Bertindak Cermat . </li></ul><ul><li>Asas Perlakukan yang Jujur . </li></ul><ul><li>Asas meniadakan Akibat Suatu keputusan yang Batal . </li></ul><ul><li>Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum . </li></ul>Lanjutan …………. Asas Umum Penyeleng-garaan Pemerinta-han Negara
  17. 17. <ul><li>Jaminan keadilan bagi warga negara, dapat ditemukan </li></ul><ul><li>dalam Undang-Undang Dasar 1945 : </li></ul><ul><li>Bidang Hukum dan Pemerintahan (Pasal 27); </li></ul><ul><li>Bidang Politik (Pasal 28); </li></ul><ul><li>Bidang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A – 28J); </li></ul><ul><li>Bidang Keagamaan (Pasal 29); </li></ul><ul><li>Bidang Pertahanan Negara (Pasal 30); </li></ul><ul><li>Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 31 & 32); </li></ul><ul><li>Bidang Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 dan 34). </li></ul>Lanjutan ………….
  18. 18. Lanjutan …………. <ul><li>Undang-Undang, antara lain : </li></ul><ul><li>Undang-Undang No. 8/1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). </li></ul><ul><li>Undang-Undang No. 14/1985 Tentang Mahkamah Agung . </li></ul><ul><li>Undang-Undang No. 5/1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi , atau Merendahkan Martabat Manusia. </li></ul><ul><li>Undang-Undang No. 9/1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum . </li></ul><ul><li>Undang-Undang No. 35/1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman . </li></ul><ul><li>Undang-Undang No. 39/1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia . </li></ul><ul><li>Undang-Undang No. 26/2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia . </li></ul><ul><li>Undang-Undang No. 31/2002 Tentang Partai Politik . </li></ul>
  19. 19. Lanjutan …………. Tuntutan Masyarakat Kepada Aparat Penegak Hukum Tuntutan Masyarakat Aparat Penegak Hukum Transparan, Akuntabel dan Profesional Taat Asas dan Taat Aturan Baik dan Terbuka Tidak Dikehdaki Dapat berakibat Mobokrasi/ Okhlokrasi Yang Dikehendaki Korupsi, Kolusi & Nepotisme
  20. 20. <ul><li>Berikan ulasan pengertian kembali tentang “adil atau keadilan” sesuai pendapat anda dan tokoh-tokoh terkenal ! </li></ul><ul><li>Pendapat anda tentang Keadilan ? ................................................. </li></ul>Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sikap Keterbukaan dan Keadilan serta Jaminan Keadilan dlm Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dilanjutkan Penugasan dengan menjawab perta-nyaan sebagai berikut : Penugasan Praktik Kewarganegaraan 1 T. Hobbes 2 Socrates 1 Uraian Singkat Tokoh No
  21. 21. Lanjutan …………. <ul><li>Pelaksanaan jaminan keadilan bagi setiap warga negara, akan sejalan dengan supremasi hukum, demokratisasi dan hak-hak asasi manusia. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini hubungannya dengan sikap keterbukaan ! </li></ul><ul><li>Berikan tanggapan penjelasan, mengapa sikap ketrerbukaan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan negara, terutama oleh pemerintah dan pejabat publik ! ........................................................ </li></ul><ul><li>................................................................................................................ </li></ul><ul><li>................................................................................................................ </li></ul>.............................................................................. .............................................................................. Hak-hak Asasi Manusia Supremasi Hukum
  22. 22. Waktu : 4 x 45 Menit Standar Kompetensi : Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kompetensi Dasar : 3.2. Menganalisis dampak penyelengga- raan pemerintahan yang tidak transparan. 3.3. Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dlm kehidupan berbangsa dan bernegara.
  23. 23. (Indikator) Hasil Yang Diharapkan : <ul><li>Menguraikan pengertian pemerintah, pemerintahan dan kepemerintahan. </li></ul><ul><li>Mendeskripsikan karakteristik, aktor dan kepemerintahan yang baik . </li></ul><ul><li>Menganalisis dampak pemerintahan yang tidak transparan. </li></ul><ul><li>Menampilkan sikap perilaku positif dan partisipasi dalam upaya peningkatan sikap keterbukaan & jaminan keadilan. </li></ul>
  24. 24. PETA KONSEP (KD 3.2. & 3.3) Pengertian Perilaku positif dan partisipasi dalam upaya peningkatan sikap keterbukaan dan jaminan keadilan PENYELENG-GARAAN PEMERINTAHAN Pemerintah Pemerintahan Kepemerintahan Aktor Good Governance Kepemerintahan Dampak Pemerintahan Yang Tidak Transparan
  25. 25. <ul><li>Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan </li></ul><ul><li>Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan </li></ul>Pemerintah berarti lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan negara dengan rakyatnya . Dalam arti organ merupakan alat kelengkapan pemerintahan yang melaksanakan fungsi negara Pemerintahan adalah hal cara, hasil kerja memerintah, mengatur negara dengan rakyatnya .
  26. 26. Lanjutan …………. Dalam arti organ, pemerintah dapat dibedakan baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Pemerintah Dalam Arti Luas Dalam Arti Sempit Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri (kabinet).
  27. 27. Hubungan Pemerintahan, swasta dan masyarakat yang secara bersama-sama mewujudkan tujuan nasional secara kolaboratif Lanjutan …………. Government Pemerintah Swasta Masyarakat Pemerintah Swasta Masyarakat Governance
  28. 28. <ul><li>Karakteristik Pemerintahan </li></ul>Penyelenggaraan pemerintahan ( governing ) dapat dipandang sebagai “ intervensi perilaku politik dan sosial yang berorientasi hasil . Diarahkan untuk menciptakan pola interaksi yang stabil atau dapat diprediksikan dalam suatu sistem (sosial-politik), sesuai dengan harapan ataupun tujuan dari para pelaku intervensi tersebut ”. Keanekaragaman Karakteristik Pemerintahan Masyarakat Modern Kompleksitas Dinamika
  29. 29. <ul><li>Konsepsi Kepemerintahan ( Governance ) </li></ul>Kepemerintahan atau governance , merupakan tindakan, fakta, pola dari kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan . <ul><li>Menurut Kooiman , kepeme - </li></ul><ul><li>rintahan lebih merupakan : </li></ul><ul><li>Serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang . </li></ul><ul><li>Berkaitan dengan kepenti - ngan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. </li></ul><ul><li>Dalam pandangan Pinto , </li></ul><ul><li>istilah “ governance ” </li></ul><ul><li>mengandung arti : </li></ul><ul><li>Yaitu praktik penye - lenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum, dan pembangunan ekonomi khususnya. </li></ul>
  30. 30. <ul><li>Aktor Dalam Kepemerintahan </li></ul>Merupakan komponen besar dalam maju mundurnya pengelolaan negara 3 (tiga) Aktor Negara dan Pemerintahan <ul><ul><ul><li>Sektor Swasta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Masyarakat Madani </li></ul></ul></ul>
  31. 31. <ul><li>Kepemerintahan Yang Baik </li></ul><ul><li>Wujud Kepemerintahan </li></ul><ul><li>yang baik , adalah : </li></ul><ul><li>Penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid , bertang - gungjawab, serta efisien dan efektif . </li></ul><ul><li>Mensinergiskan inte - raksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyara - kat ( society ). </li></ul><ul><li>Kepemerintahan yang baik </li></ul><ul><li>berorientasi pada 2 hal : </li></ul><ul><li>Orientasi ideal negara yg diarahkan pd pencapaian tujuan nasional. </li></ul><ul><li>Pemerintahan yg berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melaku-kan upaya pencapaian tujuan nasional. </li></ul>
  32. 32. Lanjutan …………. <ul><li>Beberapa pandangan tentang wujud kepemerintahan </li></ul><ul><li>yang baik : </li></ul><ul><li>World Bank (2000), yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertang-gungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghidaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas swasta. </li></ul><ul><li>UNDP, yaitu suatu hubungan yg sinergis & konstruk-tif di antara negara, sektor swasta & masyarakat. </li></ul>
  33. 33. <ul><li>Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, yaitu ke-pemerintahan yang mengembangkan dan mene-rapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. </li></ul><ul><li>Modul Sosialisasi AKIP (LAN & BPKP 2000), merupa-kan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services . Good governance yang efektif, menuntut adanya “ alignment ” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. </li></ul>Lanjutan ………….
  34. 34. Lanjutan …………. <ul><li>Dari sisi pemerintah ( government ), good governance </li></ul><ul><li>dapat dilihat melalui aspek-aspek : </li></ul><ul><li>Hukum/Kebijakan , mrp aspek yang ditunjukan pada perlindungan kebebasan. </li></ul><ul><li>Adminisrative competense and transparency , yaitu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi. </li></ul><ul><li>Desentralisasi , yaitu desentralisasi regional dan dekonstrasi di dalam departemen. </li></ul><ul><li>Penciptaan pasar yang kompetitif , yaitu penyempur-naan mekanisme pasar peningkatan peran pengu-saha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta. </li></ul>
  35. 35. Lanjutan …………. <ul><li>Partisipasi ( Participation ), </li></ul><ul><li>Aturan Hukum ( Rule of Law ), </li></ul><ul><li>Transparan ( Transparency ), </li></ul><ul><li>Daya Tanggap ( Responsiveness ), </li></ul><ul><li>Berorientasi Konsensus ( Consensus Orientation ), </li></ul><ul><li>Berkeadilan ( Equity ), </li></ul><ul><li>Efektivitas dan Efisiensi ( Effectiveness and Efficiency ), </li></ul><ul><li>Akuntabilitas ( Accountability ), </li></ul><ul><li>Bervisi Strategis ( Strategic Vision ), </li></ul><ul><li>Saling Keterkaitan ( Interrelated ). </li></ul>Karakteristik atau prinsip-prinsip dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (UNDP) :
  36. 36. Lanjutan …………. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999. <ul><li>Asas Kepastian Hukum, </li></ul><ul><li>Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, </li></ul><ul><li>Asas Kepentingan Umum, </li></ul><ul><li>Asas Proporsionalitas, </li></ul><ul><li>Asas Profesionalitas, </li></ul><ul><li>Asas Akuntabillitas. </li></ul>
  37. 37. Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut : <ul><li>Rumuskan kembali pemahaman tentang pemerintah dan kepeme-rintahan ! </li></ul><ul><li>Berikan alasan penjelasan, mengapa di dalam kehidupan berbang-sa dan bernegara sangat penting dilaksanakan “pemerintahan yang bersih” atau “ good governance ” ! </li></ul><ul><li>Berikan penjelasan huubungan antara jaminan keadilan, transpa-ransi dan pemerintahan yg bersih dalam penyelenggaraan negara ! </li></ul><ul><li>Jelaskan konsepsi kepemerintahan ( governance ) menurut panda-ngan Kooiman dalam hubungannya dengan sistem sosial politik dalam suatu negara ! </li></ul><ul><li>Berikan penjelasan hubungan keberadaan aktor-aktor dalam kepe-merintahan yang mencakup : a) negara dan pemerintahan, b) sek-tor swasta, dan c) masyarakat madani ! </li></ul>Penugasan Praktik Kewarganegaraan 2
  38. 38. <ul><li>Dampak Kepemerintahan Yang Tidak Transparan </li></ul>Pemerintah diselenggarakan dalam rangka pencapaian kesejahteraan bersama bagi warga masyarakat. Faktor Penyebab Terjadinya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak Transparan <ul><li>Sistem politik yang tertutup, </li></ul><ul><li>Sumber daya manusianya bersifat feodal, opportunis “ aji mumpung ” </li></ul><ul><li>Pendekatan “ ingin dilayani ” sbg aparatur pemerintah. </li></ul>
  39. 39. Lanjutan …………. Faktor lain penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan <ul><li>Terabaikannya nilai-niai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai sumber etika. </li></ul><ul><li>Melakukan perbuatan tercela : berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia. </li></ul>Moralitas 2. <ul><li>Ingin mempertahankan kekuasaanya. </li></ul><ul><li>Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, </li></ul><ul><li>Mengabaikan proses demokratisasi, </li></ul><ul><li>Bersifat sentralistis, </li></ul><ul><li>Penyelahgunaan kekuasaan. </li></ul>Pengaruh Kekuasaan 1. Uraian / Keterangan Faktor-Faktor No
  40. 40. Lanjutan …………. <ul><li>Sistem politik yang otoriter sehingga para pemimpinya tidak mampu lagi menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. </li></ul><ul><li>Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga pelaksanaannya banyak bertentangan dengan prinsip keadilan, termasuk masalah hak warga negara dihadapan hukum. </li></ul>Politik dan Hukum 4. <ul><li>Sering terjadinya konflik sosial sebagai konsekuensi keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan yang tidak dikelola dengan baik dan adil. </li></ul><ul><li>Perilaku ekonomi yang sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar. </li></ul>Sosial-Ekonomi 3.
  41. 41. Lanjutan …………. Akibat dari Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan <ul><li>Rendahnya atau bahkan tidak adanya kepercayaan warga negara terhadap pemerintah. </li></ul><ul><li>Rendahnya partisipasi warga negara terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. </li></ul><ul><li>Sikap Apatis warga negara dalam mengambil inisiatif dan peran yang berkaitan dengan kebijakan publik. </li></ul><ul><li>Jika rejim yang berkuasa sangat kuat dan lemahnya fungsi legislatif, maka KKN merajalela dan menjadi budaya yang mendarah daging ( nilai dominan ). </li></ul><ul><li>Krisis moral dan akhlak yang berdampak pada ketidakadilan, pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. </li></ul>
  42. 42. Beberapa indikator tentang penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan beserta akibat-akibatnya. Lanjutan …………. Penguasa menjadi otoriter, posisi tawar masyarakat lemah, masyarakat banyak ketakutan <ul><li>Hukum lebih berpihak kepada penguasa. </li></ul><ul><li>Penegakkan hukum tidak adil. </li></ul><ul><li>Hak-hak Asasi Manusia terabaikan. </li></ul>Aturan Hukum 2. Warga masyarakat dan pers cenderung pasif, tidak ada kritik (unjuk rasa), tidak berdaya dan terkekang dengan berbagai aturan dan doktrin. <ul><li>Warga masyarakat dibatasi/ tidak memiliki hak suara. </li></ul><ul><li>Informasi sefihak ( top down ) dan lebih bersifat instruktif. </li></ul><ul><li>Lembaga perwakilan tidak bebas berpolitik. </li></ul><ul><li>Kebebasan berpendapat dan pers sangat dibatasi. </li></ul>Partisipasi 1. Keterangan / Akibat Indikator Penyelenggaraan Karakteristik No
  43. 43. Lanjutan …………. Pemerintah cenderung otoriter karena menu-tup jalan bagi dilaksa-nakannya konsensus dan musyawarah. <ul><li>Pemerintah banyak bertindak sebagai alat kekuasaan negara. </li></ul><ul><li>Lebih banyak bersifat komando dan instruksi dan segala bentuk prosedur lebih bersifat formalitas. </li></ul><ul><li>Tidak ada peluang untuk mengadakan musyawarah. </li></ul>Berorientasi Konsensus 5. Layanan kepada masyarakat sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. <ul><li>Proses pelayanan sentralistik. </li></ul><ul><li>Banyak pejabat memposisikan diri sebagai penguasa. </li></ul><ul><li>Layanan kepada masyarakat diskriminatif dan konvensional </li></ul>Daya Tanggap 4. Pemerintah sangat tertutup dan masyarakat tidak banyak tahu apa yang terjadi pada negaranya. <ul><li>Informasi yang diperoleh satu arah, yaitu hanya dari pemerintah. </li></ul><ul><li>Masyarakat sangat dibatasi dalam memperoleh informasi. </li></ul><ul><li>Sulit bagi masyarakat untuk mengevaluasi pemerintahan. </li></ul>Transparan 3.
  44. 44. Lanjutan …………. Dominannya pemerintah dalam semua lini kehidupan. <ul><li>Pengambil keputusan didominasi oleh pemerintah. </li></ul><ul><li>Swasta dan masyarakat memiliki peran yang sangat kecil. </li></ul><ul><li>Pemerintah memonopoli berbagai alat produksi strategis. </li></ul><ul><li>Masyarakat dan pers tidak diberi ruang menilai pemerintahan. </li></ul>Akuntabi-litas 8. Negara cenderung salah urus dalam mengelola SDA dan sumber daya manusianya <ul><li>Manajemen penyelenggaraan negara terpusat ( top down ). </li></ul><ul><li>Banyak acara-acara seremonial. </li></ul><ul><li>Pemanfaatan SDA dan SDM tidak berdasarkan kebutuhan. </li></ul>Efektivitas dan Efisiensi 7. Arogansi kekuasaan sangat dominan dalam menentukan penye-lenggaraan pem. <ul><li>Adanya diskriminasi gender, </li></ul><ul><li>Menutup peluang bagi dibentuknya LSM </li></ul><ul><li>Banyak peraturan yang masih berpihak pada gender tertentu. </li></ul>Berkeadilan 6.
  45. 45. Lanjutan …………. Para pejabat peme-rintah sering dianggap lebih tahu dalam segala hal, sehingga masyara-kat tidak tidak punya keinginan untuk bersinergi. <ul><li>Penguasa mengabaikan peran swasta atau masyarakat. </li></ul><ul><li>Pemerintah merasa yang paling benar dan paling pintar. </li></ul><ul><li>Masukan atau kritik dianggap provokator anti stabilitas. </li></ul><ul><li>Swasta dan masyarakat tidak diberi kesempatan bersinergi. </li></ul>Saling Keterkaitan 10. Banyaknya penguasa yang pro status quo dan kemapanan sehingga tidak memperdulikan terjadinya perubahan. <ul><li>Pemerintah lebih puas dengan kemapanan yang telah dicapai. </li></ul><ul><li>Sulit menerima perubahan mslh politik, hukum dan ekonomi. </li></ul><ul><li>Kurang mau memahami aspek-aspek kultural, historis dan kompleksitas masyarakatnya. </li></ul><ul><li>Penyelenggaraan pemerintahan statis dan tidak memiliki jangkauan jangka panjang. </li></ul>Bervisi Strategis 9.
  46. 46. Menurut MTI (Masyarakat Transparansi Internasional), bhw “ korupsi merupakan perilaku pejabat, baik politisi maupun pegawai negeri, yg secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yg dekat dengannya dng menyalahguna-kan kekuasaan publik yg dipercayakan kepada mereka .” Lanjutan …………. Di Indonesia, rezim pemerintahan yang dianggap paling korup adalah semasa orde baru berkuasa. Laporan Wold Economic Forum , dalam “ The global Competitiveness Report 1999 ”, kondisi Indonesia termasuk yang terburuk di antara 59 negara yang diteliti. Bahkan pada tahun 2002, menurut laporan lembaga “ Political and Risk Consultancy (PERC di Hongkong), negara Indonesia “berhasil mengukir prestasi” sebagai negara yang paling korup di Asia.
  47. 47. Lanjutan …………. Pendapat ahli berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak korups i. <ul><li>Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat. </li></ul><ul><li>Latar belakang kebudayaan atau kultur yang merupakan sumber/sebab meluasnya korupsi. </li></ul><ul><li>Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi. </li></ul><ul><li>Modernisasi pengembangbiakan korupsi. </li></ul>Andi Hamzah 2. <ul><li>Dorongan dari dalam diri sendiri (seperti keinginan, hasrat, kehendak, dan lain-lain). </li></ul><ul><li>Rangsangan dari luar (dorongan teman, ada kesempatan, kurang kontrol dan lain-lain). </li></ul>Sarlito W. Sarwono 1. Uraian / Keterangan Nama Tokoh No
  48. 48. <ul><li>Melibatkan lebih dari satu orang </li></ul><ul><li>Pelaku tidak terbatas pada oknum pegawai pemerintah, tetapi juga di swasta. </li></ul><ul><li>Sering digunakan bahasa “sumir” untuk menerima uang sogok, yaitu : uang kopi, uang rokok, uang semir, uang pelancar, salam tempel, uang pelancar baik dalam bentuk uang tunai, benda tertentu atau wanita. </li></ul><ul><li>Umumnya bersifat rahasia, kecuali jika sdh membudaya. </li></ul><ul><li>Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang selalu tidak berupa uang. </li></ul><ul><li>Mengandung unsur penipuan yang biasanya ada pada badan publik atau masyarakat umum. </li></ul>Ciri-ciri Korupsi Lanjutan ………….
  49. 49. Lanjutan …………. Akibat Tindak Korupsi Siapapun pelakunya, bahwa sekecil apapun perbuatan tindak korupsi akan mendatangkan kerugian pada pihak lain. <ul><li>Mendelegetimasi proses demokrasi dengan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui politik uang. </li></ul><ul><li>Mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, membuat tiadanya akuntabilitas publik dan manafikan the rule of law . Hukum dan birokrasi hanya melayani kekuasaan dan pemilik modal. </li></ul>
  50. 50. Akibat Tindak Korupsi Lanjutan …………. <ul><li>Meniadakan sistem promosi ( reward and punishman ), karena lebih dominan hubungan patron-klien dan nepotisme. </li></ul><ul><li>Proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mengganggu pembangunan yang berkelanjutan. </li></ul><ul><li>Jatuh atau rusaknya tatanan ekonomi karena produk yang dijual tidak kompetitif dan terjadi penumpukan beban utang luar negeri. </li></ul><ul><li>Semua urusan dapat diatur sehingga tatanan aturan/hukum dapat dibeli dengan sejumlah uang sesuai kesepakatan. </li></ul><ul><li>Lahirnya kelompok-kelompok pertemanan atau “koncoisme” yang lebih didasarkan kepada kepentingan pragmatisme uang. </li></ul>
  51. 51. Lanjutan …………. Upaya Pencegahan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak Transparan <ul><li>Pemerintah dan pejabat publik, dilakukan pengawasan melekat. </li></ul><ul><li>Mengefektifkan peran dan fungsi aparat penegak hukum, </li></ul><ul><li>Pembekalan intensif thd aparatur pemerintah/pejabat publik </li></ul><ul><li>Menegakkan supremasi hukum secara konsisten. </li></ul><ul><li>Peralihan kekuasaan secara tertib, damai, dan demokratis. </li></ul><ul><li>Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan seimbang. </li></ul><ul><li>Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara. </li></ul>Formal Pemerintah/Kekuasaan
  52. 52. Organisasi Non Pemerintah dan Media Massa Lanjutan …………. <ul><li>Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mengawasi setiap kebijakan publik yg dibuat pemerintah, </li></ul><ul><li>Kontrol sosial oleh rakyat melalui berbagai media massa elektronik maupun cetak. </li></ul>Dr. Leden Marpaung, S.H., menyebutkan tentang upaya pencegahan (prevensi) tindak pidana korupsi, yaitu antara lain mencakup : mental dan budi pekerti, sistem, perilaku masyarakat, perundang-undangan, manajemen, dan kesejahteraan aparat negara/pemerintah.
  53. 53. <ul><li>Memperkenalkan sejak dini melalui pembelajaran di sekolah tentang pentingnya pemerintah yang transparan. </li></ul><ul><li>Menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang mampu membuka wacana dan dialog interaktif di dalam masyarakat. </li></ul><ul><li>Meningkatkan kerukunan sosial antara pemeluk agama, suku dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati. </li></ul><ul><li>Memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab, menjadi panutan masyara-kat, dan mampu mempersatukan bangsa dan negara. </li></ul>Pendidikan dan Masyarakat Lanjutan ………….
  54. 54. <ul><li>Setelah mempelajari materi-materi tentang : Dampak Pemerintah </li></ul><ul><li>Yang Tidak Transparan (Faktor Penyebab, Akibatnya, dan Upaya </li></ul><ul><li>Pencegahan) , lakukan Strategi Pembelajaran dgn Penugasan </li></ul><ul><li>Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) atau </li></ul><ul><li>Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis. </li></ul><ul><li>Langkah-langkah : </li></ul><ul><li>Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang. </li></ul><ul><li>Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan. </li></ul><ul><li>Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas. </li></ul><ul><li>Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok. </li></ul><ul><li>Buatlah kesimpulan bersama. </li></ul><ul><li>Penutup. </li></ul>Penugasan Praktik Kewarganegaraan 3
  55. 55. <ul><li>Sikap Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara </li></ul><ul><li>Perilaku Positif </li></ul><ul><li>Perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. </li></ul><ul><li>Sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. </li></ul><ul><li>Sikap suka memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan. </li></ul><ul><li>Suka bekerja keras. </li></ul><ul><li>Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. </li></ul>
  56. 56. <ul><li>Disamping perilaku tersebut diatas, dalam rangka </li></ul><ul><li>jaminan keadilan perlu di timbulkan; </li></ul><ul><li>Kesadaran akan adanya hak yang sama bagi setiap warga negara Indonesia. </li></ul><ul><li>Kesadaran akan adanya kewajiban yang sama bagi setiap warga negara Indonesia. </li></ul><ul><li>Kesadaran akan hak dan kewajiban untuk menciptakan dan tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran yang merata. </li></ul>Lanjutan ……………….
  57. 57. <ul><li>Partisipasi dan Upaya </li></ul>Lanjutan …………. Bentuk partisipasi warga negara tersebut antara lain : <ul><li>Pengawasan terhadap aparatur negara : </li></ul><ul><li>Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. </li></ul><ul><li>Pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program pemerintah dengan sasaran yang ditetapkan. </li></ul><ul><li>Hasil-hasil pembangunan dapat menjadi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan, dan saran terhadap kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan, dan pembangunan. </li></ul><ul><li>Sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan serta perlengkapan milik negara. </li></ul>
  58. 58. Lanjutan ………………. Peran Masyarakat Dalam Upaya Memberantas Korupsi <ul><li>Berusaha memahami berbagai aturan yg diterapkan pem. </li></ul><ul><li>Mengikuti prosedur/mekanisme sesuai aturan yang berlaku. </li></ul><ul><li>Jika terdapat kejanggalan dalam penerapan aturan, tanyakan dengan baik dan sopan kepada pejabat atau instansi yang berwenang. </li></ul><ul><li>Bersedia melaporkan atau menginformasikan pelaku korupsi kepada lembaga berwenang (Kejaksaan, Kepolisian & KPK). </li></ul><ul><li>Mau menjadi bagian anggota masyarakat yang memberi keteladanan. </li></ul><ul><li>Melakukan kampanye preventif melalui jalur-jalur pendidikan formal maupun non-formal. </li></ul>
  59. 59. LATIHAN UJI KOMPETENSI SOAL ESSAY/URAIAN Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas ! <ul><li>Berikan penjelasan singkat, mengapa keterbukaan selalu berkaitan erat dengan masalah keadilan ! </li></ul><ul><li>Berikan contoh 3 (tiga) keadilan yang didasarkan pada ketentuan hukum menurut Notonegoro ! </li></ul><ul><li>Mengapa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dikembangkan prinsip keterbukaan dan keadilan ? </li></ul><ul><li>Identifikasi 3 (tiga) kondisi yang dapat menumbuhkan sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ! </li></ul><ul><li>Jelaskan perbedaan keadilan dalam arti formal dan material dan berikan contohnya masing-masing ! </li></ul>
  60. 60. Lanjutan ………………. <ul><li>Identifikasi 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan negara yang tidak terbuka atau transparan ! </li></ul><ul><li>Kata keadilan lebih menekankan pada tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan, berikan penjelasan ! </li></ul><ul><li>Berikan alasan, mengapa jaminan keadilan bagi warga negara harus diberikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku ! </li></ul><ul><li>Menurut pendapat anda, apa langkah-langkah yang paling mungkin dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme ! </li></ul><ul><li>Jelaskan, mengapa untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik antara lain harus transparan, akuntabel dan profesional ! </li></ul>
  61. 61. STUDI WACANA Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan korupsi merupakan bentuk tindakan terorisme atau tak lebih dari perbuatan teroris yang menghancurkan peradaban dunia. “Korupsi itu adalah terorisme”, ujar Hidayat dalam deklarasi Aksi Resolusi dan Referandum Perlawanan Rakyat Sulawesi Selatan (Sulsel) terhadap kejahatan yang diselenggarakan di Makassar. Pemerintah, katanya, telah menghukum para koruptor dan menusakambangkan mereka. Meski demikian, pemerinah jangan cepat berbangga diri atau puas terhadap keberhasilan yang telah dilakukannya, sebab para koruptor yang berhasil ditahan tersebut adalah mereka yang tingkat korupsinya baru mencapai miliaran rupiah. “Masih banyak koruptor trilliunan rupiah yang lari ke luar negeri dan ini menjadi masalah dan pekerjaan rumah bagi aparat hukum,” ujar mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini. Sumber : Media Indonesia, 9/12/2004 . KORUPSI ADALAH AKSI TERORISME
  62. 62. <ul><li>Setelah anda membaca wacana di atas, berikan analisis, </li></ul><ul><li>tanggapan atau pendapat ! </li></ul><ul><li>Berdasarkan judul wacana tersebut, apa yang terfikir tentang korupsi yang ada di negara Indonesia ? </li></ul><ul><li>Apa inti sari dari wacana di atas ! </li></ul><ul><li>Mengapa Hidayat Nur Wahid menyamakan pelaku korupsi sama dengan terorisme ? </li></ul><ul><li>Langkah-langkah apa yang telah ditempuh pemerintah dalam memberikan pelajaran kepada para koruptor ? </li></ul><ul><li>Menurut anda, mengapa masalah korupsi di Indonesia sulit untuk diberantas sampai dengan tuntas ? </li></ul><ul><li>Berikan penjelasan, adakah hubungan antara korupsi dengan pemerintahan yang tidak transparan ! </li></ul><ul><li>Apasajakah indikator suatu instansi pemerintah yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme ? </li></ul><ul><li>Apa yang anda akan lakukan, jika kelak menjadi pejabat agar terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme ? </li></ul>
  63. 63. TUGAS DAN DISKUSI <ul><li>Diskusikan dengan teman-temanmu tentang topik-topik berikut ini ! </li></ul><ul><ul><li>Era keterbukaan dalam mempercepat demokratisasi di Indonesia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Supremasi hukum dan jaminan keadilan di Indonesia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ! </li></ul></ul><ul><ul><li>Kepemerintahan yang baik adalah tanggung jawab kita bersama. </li></ul></ul>
  64. 64. <ul><li>Carilah referensi lain baik dari buku, koran, buletin, majalah, internet dan sebagainya yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan jaminan keadilan. </li></ul><ul><li>Bentuklah kelompok sesuai dengan kebutuhan ! </li></ul><ul><ul><li>Rumuskan kembali yang dimaksud dgn jaminan keadilan ! </li></ul></ul><ul><ul><li>Berikan contoh wujud partisipasi warga negara dalam upaya peningkatan jaminan keadilan ! </li></ul></ul><ul><ul><li>Carilah perbandingan dengan salah satu negara tentang contoh-contoh partisipasi warga negara dalam upaya peningkatan jaminan keadilan ! </li></ul></ul><ul><ul><li>Buat analisis partisipasi warga negara dalam upaya peningkatan jaminan keadilan pada masa orde lama, orde baru, dan era reformasi ! </li></ul></ul><ul><ul><li>Buatlah makalah sehubungan dengan pembahasan tersebut dan presentasikan hasilnya di depan kelas ! </li></ul></ul>Lanjutan ……………….
  65. 65. TERIMAKASIH KITA TELAH BERGABUNG SEMOGA PEMBELAJARAN HARI INI BERMANFAAT WASSALAMUALAIKUM WR.WB.

×