Sosiologi hukum merupakan bagian dari ilmu hukum non-doktrinal yang mempelajari fenomena hukum dari sisi realitasnya dengan melihat tingkah laku manusia dalam konteks hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat. Ilmu ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang praktek hukum tanpa memberikan penilaian dengan mengamati objek secara empiris dan kualitatif.

1. Mengapa tidak mengganti paramida (hukum) dengan sesuatu yang lebih cair?
Seperti sebuah lingkaran, Sebuah paramida adalah kaku dan membatasi
Sebuah lingkaran dipenuhi dengan berbagai kemungkinan (Ricardo Semler; Maverick)
A. SEJARAH ILMU HUKUM NON-DOKTRINAL
Hukum merupakan salah satu alat kontrol sosial yang terpenting dalam suatu
masyarakat yang bertujuan untuk ketertiban masyarakat luas. Hukum dibuat dan
dilaksanakan untuk mengatasi pertentangan-pertentangan antar individu dan kelompok
yang terjadi dalam masyarakat. Karena demikian besarnya peranan hukum dalam
masyarakat, maka sudah lama kajian tentang hukum menarik perhatian para pemikir
hukum yang memimpikan memiliki hukum yang lebih baik dan mampu “menjemput
zaman” dalam konteks masyarakat tertentu. Hukum menurut pandangan para pemikir
analitis-doktrinal, diyakini sebagai suatu tatanan kaidah yang menentukan apa yang
boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan berdasarkan atas perspektif pembuat
undang-undang semata (pemerintah/negara), hukum hanya dimaknai sebatas kepada
peraturan-peraturan hukum tertulis saja, yang dibuat oleh institusi resmi negara,
sehingga lahirlah sebuah adagium yang menyatakan bahwa “tiada hukum selain hukum
positif”.
Selayaknya sebuah proses dialektika, dimana suatu paradigm keilmuan selalu
mendapatkan tantangan dari paradigma lain yang kemudian akan menciptakan suatu
keadaan anomaly atau ketidak percayaan/pengingkaran atas paradigma yang sudah
mapan (well-establish) tersebut. Paradigma hukum non-doktrinal lahir sebagai batu uji
atau antitesa dari hukum analitis-doktrinal tersebut yang terbukti gagal untuk menjawab
tantangan realitas dan zaman. Munculnya Aliran Sociological Jurisprudence
Dalam ranah kajian hukum non-doktrinal dikenal sebuah mazhab ilmu hukum yang
dikembangkan oleh sarjana Sosiologi hukum berkebangsaan Amerika yang bernama
Roscoe Pound, Adapun yang menjadi latar belakang munculnya aliran Sociological
Jurisprudence sebenarnya merupakan penentangan terhadap aliran legal formalism
yang dipengaruhi paradigma positivistik yang memisahkan hukum tidak hanya dari nilai-
nilai moral dan keadilan tetapi juga dari pengaruh sosial, politik dan sebagainya. Seperti
disebutkan diatas, aliran Sociological Jurisprudence dimotori oleh dua tokoh utamanya

2. yaitu Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound. Mazhab ini menyatakan bahwa, hukum yang
baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
Rumusan demikian diintrodusir dalam rangka menemukan hubungan antara hukum dan
masyarakat, antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis yang bertujuan demi
menghadirkan keadilan substansial, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai
penghargaan pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan
orientasi hukum.
Embrio pemikiran Sociological Jurisprudence sendiri berhubungan dengan aliran
Sejarah Hukum dengan Friederich Carl Von Savigny sebagai tokohnya. Kritik yang
dilancarkan oleh aliran Sejarah Hukum terhadap Mazhab Analitis-doktrinal adalah
bahwa, hukum bukan hanya dikeluarkan oleh penguasa publik dalam bentuk undang-
undang, namun hukum adalah jiwa bangsa (Volkgeist), yang isinya berupa aturan
tentang kebiasaan hidup masyarakat. “Hukum tidak hanya berbentuk undang-undang,
melainkan juga adat-istiadat dan doktrin hukum.” Sedangkan kekuatan membentuk
hukum terletak pada rakyat yang nota bene terdiri dari kompleksitas unsur individu dan
kelompok-kelompok masyarakat. Sebagaimana ilmu pada umumnya yang pada
dasarnya merupakan proses dialektik antara thesa dan antithesa yang akan
memunculkan suatu synthesa yang juga akan berkedudukan sebagai thesa lagi, dan
seterusnya, maka pertentangan pandangan antara Mazhab Analitis-dokrinal dengan
aliran Sejarah Hukum inilah yang kemudian diakomodir oleh aliran Sociological
Jurisprudence.
Pendekatan-pendekatan secara sosiologi pada hakikatnya bersifat anti-formalis.
Hal ini dihubungkan dengan suatu pandangan bahwa kenyataan-kenyataan kehidupan
normatif dalam masyarakat tidak hanya diselenggarakan oleh hukum yang diambil dari
sumber-sumber formal saja. Eugen Ehrlich membedakan antara hukum yang
digunakan untuk menentukan keputusan-keputusan dan hukum sebagai peraturan
tingkah laku yang dipakai oleh anggota-anggota masyarakat dalam hubungannya satu
sama lain. Dalam hubungan ini dia mengajukan konsepnya tentang living law (hukum
yang hidup) yang masih sering dipakai orang hingga sekarang. Hukum yang demikian
itu tidak bisa ditemukan di dalam hukum formal, melainkan di dalam masyarakat itu
sendiri. Untuk melihat hukum yang hidup, yang digunakan untuk menyelenggarakan

3. proses-proses dalam masyarakat, orang tidak dapat hanya memandang kepada bahan-
bahan atau dokumen-dokumen formal saja, melainkan perlu terjun sendiri ke dalam
bidang kehidupan yang senyatanya. Kekuatan pengaruh Ehrlich ini terletak pada
kemampuannya untuk mendorong para ahli hukum mengabaikan cengkeraman
pemahaman hukum secara betul-betul abstrak, dan menarik perhatian mereka kepada
problem-problem kehidupan sosial yang nyata.
Sedangkan Roscoe Pound menegaskan bahwa tugas utama dari hukum adalah
Social Engineering (perubahan sosial). Pound menjelaskan tugas hukum tersebut
dengan mengadakan rumusan-rumusan dan penggolongan-penggolongan tentang
kepentingan-kepentingan kemasyarakatan. Menurutnya keseimbangan antara
kepentingan-kepentingan tersebut akan menghasilkan kemajuan hukum. Pound
mengemukakan tiga penggolongan utama mengenai kepentingan-kepentingan yang
dilindungi oleh hukum:
1. Kepentingan umum (public interests), kepentingan-kepentingan umum yang
utama. (a) Kepentingan negara sebagai badan hukum dalam tugasnya untuk
memelihara kepribadian dan hakekat negara. (b) Kepentingan negara sebagai
pengawas dari kepentingan social
2. Kepentingan Individual (individual interests). Mengenai kepentingan perorangan
ada tiga macam; (a) kepentingan kepribadian (interests of personality); (b)
kepentingan-kepentingan dalam hubungan rumah tangga (interests in domestic
relations); (c) kepentingan mengenai harta benda (interests of substance).
3. Kepentingan kemasyarakatan (social interests). Pound menyebutkan ada enam
kepentingan-kepentingan sosial utama; (a) kepentingan mengenai perlindungan
keadaan damai dan ketertiban, perlindungan kesehatan dan keselamatan,
perlindungan mengenai adanya keamanan tentang perjanjian dan pendapatan;
(b) keamanan mengenai lembaga-lembaga sosial yang mencakup perlindungan
hubungan-hubungan di rumah tangga dan perlindungan mengenai lembaga-
lembaga politik ekonomi yang telah lama diakui dalam peraturan-peraturan
hukum untuk menjamin lembaga-lembaga perkawinan atau yang melindungi
keluarga sebagai satu lembaga sosial; (c) kepentingan masyarakat tentang
kesusilaan umum menaruh perhatian terhadap perlindungan tata susila

4. masyarakat; (d) kepentingan kemasyarakatan mengenai pemeliharaan sumber-
sumber kemasyarakatan; (e) kepentingan kemasyarakatan mengenai kemajuan
umum; (f) kepentingan kemasyarakatan mengenai kehidupan perorangan.
Teori Pound mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah
usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum responsif.
Dalam hal ini ada penghargaan tinggi kepada semua hal yang mempengaruhi
hukum dan yang menjadi persyaratan bagi efektivitasnya. Dari titik tersebut
dimulailah langkah ke arah yang lebih luas mengenai partisipasi hukum dan
peranan hukum. Institusi-institusi hukum mestinya meninggalkan perisai
perlindungan yang sempit terhadap hukum otonom yang merupakan paradigma
positivistik dan menjadi instrumen-instrumen yang lebih dinamis bagi penataan
sosial dan perubahan sosial.
Dengan demikian, ranah kajian Sociological Jurisprudence bukan bermisi
mencari dan menemukan dasar legitimasi suatu fakta apakah fakta itu bertentangan
dengan hukum atau tidak, tetapi bermisi menemukan pola-pola keajegan, keteraturan
berulang yang menimbulkan opinio jurissive nececitatis, yang akhirnya bisa
dimanifestasikan dalam peraturan atau landasan keputusan hakim dalam suatu kasus
yang berasal dari konsepsi hukum sebagai bentuk-bentuk keteraturan (regularities)
yang sudah terpola, ajeg, berulang dan diterima sebagai keharusan yang harus
dilakukan karena ia memberi manfaat bagi kehidupan yang dilakukan dalam
masyarakat.
B. ONTOLOGI ILMU HUKUM NON-DOKTRINAL
Sosiologi hukum atau sociological jurisprudence sebagai bagian dari ilmu hukum
non-doktrinal merupakan ilmu yang mempelajari fenomena hukum dari sisi realitas
hukum. Dengan demikian maka mempelajari hukum secara sosiologis adalah
menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum dalam konteks realitas. Objek
hukum non-doktrinal adalah apa yang kita lihat dan terjadi dalam masyarakat yang
mana menimbulkan pergesakan antara hak dan kewajiban suatu individu atau
kelompok . Max Weber mengemukakan tingkah laku ini terbagi dalam dua segi yaitu
segi luar dan segi dalam. Dengan demikian sosiologi hukum tidak hanya menerima
tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan juga memperoleh penjelasan yang

5. bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila di sini
disebut tingkah laku (hukum), maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah
laku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang . Kedua-duanya sama-sama
merupakan objek pengamatan dan penyelidikan ilmu ini. Sosiologi hukum tidak
melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang
menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf . Ia
tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada
memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian
itu sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan
praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di
sini, bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian (non-preskriptif), melainkan
mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan
penjelasan terhadap fenomen hukum yang nyata.
Berikut ini dikemukakan berbagai objek sasaran yang menjadi sasaran studi
sosiologi hukum. Sosiologi hukum diantaranya mempelajari “pengorganisasian sosial
hukum”. Objek sasaran di sini adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan
penyelenggaraan hukum, seperti pembuatan undang-undang, pengadilan, polisi,
advokat dan sebagainya. Pada waktu ia mempelajari pembuatan undang-undang, maka
perhatiannya bisa tertarik kepada komposisi dari badan perundang-undangan seperti
usia para anggotanya, pendidikannya, latar belakang sosialnya, dan sebagainya.
Kelompok ilmu hukum empiris/non-doktrinal menunjuk pada ilmu yang mempelajari
hukum sebagaimana ia tampak dalam sikap dan perilaku warga dan pimpinan
masyarakat yang dapat diamati secara empiris, yang mencakup sosiologi hukum,
sejarah hukum, antropologi dan psikologi hukum.
1. Sosiologi Hukum obyek telaahannya adalah hukum dari sisi tampak
kenyataannya, yakni hukum sebagaimana dijalankan sehari-hari oleh orang
dalam masyarakat. Sosiologi Hukum dapat didefinisikan sebagai ilmu yang
berdasarkan analisis teoritis dan penelitian empiris berusaha menetapkan dan
menjelaskan pengaruh proses kemasyarakatan dan perilaku orang terhadap
pembentukan, penerapan, yurisprudensi dan dampak kemasyarakatan aturan
hukum dan sebaliknya pengaruh aturan hukum terhadap proses kemasyarakatan

6. dan perilaku orang. Tiga karekteristik sosiologi hukum menurut Satjipto
Rahardjo. Pertama, Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan
terhadap praktek hukum dengan menjelaskan mengapa praktek hukum itu
demikian, apa sebabnya, apa faktor yang mempengarruhi dan apa latar
belakangnya. Kedua, Sosiologi hukum selalu menguji kesahihan empiris aturan
atau pernyataan hukum. Ketiga, Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian
terhadap hukum, melainkan hanya memberikan penjelasan apa adaanya dalam
kenyataan, dan dengan demikian “mendekati hukum dari segi obyektivitas
semata” . Terdapat beberapa faktor yang mendorong perkembangan minat
terhadap sosiologi hukum, yaitu: perubahan-perubahan yang terjadi di dalam
hubungan-hubungan sosial (termasuk sudah perubahan fisik dan teknologis)’
ketidaksesuaian antara ideal dan kenyataan; dan sehubungan dengan kedua hal
tersebut adalah terjadinya konflik-konflik nilai-nilai, konflik kepentingan dalam
masyarakat.
2. Sejarah hukum mempelajari sistem dan gejala hukum dari masa lampau dengan
memaparkan dan menjelaskan perkembangannya untuk memperoleh
pemahaman tentang apa yang berlaku sebagai hukum dimasa lampau itu. Yang
dipelajari dalam sejarah hukum, selain perkembangan sistem hukum sebagai
keseluruhan juga perkembanagan institusi hukum dan kaidah hukum individual
tertentu dalam sistem hukum yang bersangkutan, misalnya pranata hukum
perkawinan, atau ketentuan hukum tentang perceraian di Indonesia. Mengingat
hukum itu pada dasarnya produk sejarah, memiliki “historiche bepaaldheid”,
maka studi sejarah hukum penting untuk pemahaman yang lebih baik tentang
hukum yang berlaku pada masa kini dan yang dibutuhkan dimasa depan.
3. Antropologi hukum adalah cabang antropologi budaya yang memusatkan
perhatian pada studi hukum sebagai aspek kebudayaan dengan mempelajari
nilai-nilai, aturan-aturan dan institusi-institusi hukum pada masyarakat yang
masih sederhana. Disiplin ini dipandangsebagai pengembangan dari apa yang
dahulu disebut etnologi hukum. Pada masa sekarang di Indonesia studi
antroropologi hukum ini penting ini penting untuk penelitian hukum adat dan

7. perkembangannya, serta kemungkinan pemanfaatannya dalam pembangunan
tata hukum nasional.
4. Psikologi hukum adalah cabang ilmu hukum yang paling muda. Tujuannya untuk
memahami hukum positif dari sudut pandang psikologi. Psikologi dapat
memberikan sumbangan dalam tiga arti. Pertama, dari sudut
psikoanalisa(Freud). Gejala-gejala hukum dan negara dengan cara ini dapat
diherinterpretasi. Kedua, dari sudut psikologi humanistic. Dari sudut ini mungkin
dapat diperoleh pengertian yang lebih dalam tentang cara” kesadaran
hukum”atau “perasaan hukum” berfungsi pada manusia. Ketiga, dari sudut
psikologi perilaku. Didalamnya perilaku yang diamati dapat dengan bantuan
model penjelasan kausal dipahami dari sudut konstelasi tertentu. Model ini dapat
diterapkan pada hukum (misalnya perilaku hakim, advokat, pembentuk undang-
undang). Pada masa kini, Psikologi hukum hanya memainkan peranan kecil
dalam bidang hukum pidana, misalnya berkaitan dengan masalah kesalahan,
pertanggungjawaban dan kebebasan.
C. EPISTIMOLOGI ILMU HUKUM NON – DOKTRINAL
Dalam perkembangan ilmu hukum non-dokrinal dikenal suatu pendekatan yang
lebih mengedepankan aspek-aspek empiris sebagai manifestasi dari sebuah nilai
kebenaran. Dalam konteks mencari nilai kebenaran, Detektif Murdock dalam film triller
The X-Files pernah menyatakan “the truth is out there”, dapat dimaknai sebagai ucapan
yang menggambarkan kebenaran adalah mutlak realita, suatu kebenaran tidak akan
mungkin dapat dilihat dari perspektif “ in box “ semata namun harus dilihat secara
holistik, dan komprehensif dari “ out of box” sehingga akan dapat dilihat celah
kebenaran yang azazi (the truth) dan bukan kebenaran artifisial belaka (the right).
Bertolak dari pernyatakan detektif Murdock itulah maka dapat disimpulkan bahwa dalam
ranah epistimologi ilmu hukum non-dokrinal, memakai paradigma “berpikir luar biasa”
untuk melacak “kebenaran”. Paradigma “berpikir luar biasa” tersebut; dimaksudkan
bahwa dalam kajian ilmu hukum non-doktrinal dikenal suatu pendekatan yang multi
disipliner (multi-discipline approach). Hakikat ini kita ketahui dari digunakannya
berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menerangkan berbagai aspek-
aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat . Kebenaran

8. dimaknai sebagai sebuah kemiripan antara realita dengan idealita atau persinggungan
antara nilai gagasan dengan fakta empiris, dimana kedudukan suatu fakta empiris
sangat penting karena dianggap sebagai jawaban akhir (final quest) dari sebuah proses
pencarian kebenaran.
Hukum terikat kepada dua dunia yaitu dunia ideal dan realita yang kedua-duanya
bersinggungan bahkan bertentangan secara diametral, oleh karena itu ilmu hukum
harus mempertanggung-jawabkan berlakunya kedua dunia tersebut, yaitu lewat
tuntutan secara ideal filosofis dan secara sosiologis. Untuk memenuhi tuntutan secara
filosofis maka hukum harus memasukkan unsur ideal dalam karyanya, sedangkan
untuk memenuhi tuntutan secara sosiologis, hukum harus memperhitungkan unsur
kenyataan . Dari tuntutan secara sosiologis, hukum non-dokrinal dikembangkan.
Epistimologi merupakan kata kunci dalam setiap ilmu pengetahuan, tanpa adanya
epistimologi maka suatu ilmu akan “batal demi hukum” sebagai ilmu. Epistimologi
merupakan sebuah jalan untuk menuju suatu kebenaran, dalam kata lain sering disebut
sebagai metode dari ilmu itu sendiri. Manheim berpendapat bahwa metode lah yang
membuat suatu ilmu menjadi sistematis dan mudah untuk dipahami;
….methodology involves some kinds of classificatory scheme. Futher, it is characterized
by interrelatedness of its various parts, and these part of coherent whole…
Epistimologi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wacana keilmuan, pastinya
memiliki cara untuk menemukan kebenaran, dalam konteks ilmu hukum non-doktrinal
dikenal beberapa sifat-sifat yang harus ada dalam epistimologi ilmu hukum non-
doktrinal, seperti:
1. Bersifat sistematik, artinya merupakan proses yang terstruktur, dirancang
mengikuti prosedur yang seksama, bukan merupakan hasil penyelidikan yang
sekilas.
2. Bersifat logis, artinya menggunakan penalaran dalam menarik kesimpulan dan
mengedepankan generalisasi.
3. Bersifat obyektif, artinya mengamati gejala sosial tanpa dipengaruhi oleh
pendapat pribadi dari si peneliti. Dalam memahami suatu realitas, obyektifitas
menjadi bagian yang terpenting sehingga peneliti lain yang melakukan obyek
kajian yang sama akan memberikan kesimpun yang sama pula.

9. 4. Bersifat empirik, artinya selalu menggunakan pendekatan alat indera, bukan
menggunakan perasaan, intuisi, atau khayalan-khayalan yang tidak dapat
dirasakan oleh indera manusia.
5. Penelitian itu diarahkan bagi pemecahan masalah. Dalam hal ini penelitian dapat
mengungkapkan hubungan sebab-akibat
6. Penelitian menuntut pengamatan yang teliti. Dengan menggunakan teknik
pengumpulan data tertentu dan teknik analisis tertentu yang dipilih oleh peneliti,
keadaan faktual di lapangan harus teramati keseluruhannya secara mendalam
dan disajikan secara deskriptif secara mendalam pula.
7. Penelitian harus dapat diulang dan ditransmisikan. Studi-studi yang penting
dapat diulang dengan menggunakan cara yang identik dan sama,pada subjek-
subjek yang berbeda,tempat dan waktu yang berbeda .
Dalam tataran ilmiah ilmu hukum, banyak aspek-aspek dari hukum yang ingin
kita ketahui ternyata tidak mampu dijelaskan dengan baik oleh ilmu hukum an sich
tanpa memanfaatkan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan lain, seperti ilmu politik,
antropologi, maupun sosiologi. Ilmu hukum dalam perspektif ini, memaknai hukum
sebagai sebuah alat untuk mengatur masyarakat yang akan digunakan untuk mencapai
tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat. Hukum
dan masyarakat dianggap sebagai sebuah entitas tunggal, dikarenakan interaksi yang
sama kuat dan saling mempengaruhi satu sama lain . Dinyatakan bahwa masyarakat itu
tidak seperti “kertas kosong” yang bisa “ditulis” apapun juga oleh para pemuka hukum.
Epistimologi dalam ilmu hukum ini memusatkan perhatiannya kepada
pengamatan mengenai efektifitas dari hukum dalam ranah empiris . Efektifitas suatu
peraturan hukum dalam masyarakat dapat terlihat dalam kenyataan hidup sehari-hari
dimana kita akan dapat menemukan berbagai diskrepensi pemberlakuan peraturan
hukum.
Diskrepensi adalah kehendak atau cita-cita masyarakat dengan peraturan
perundangan yang ditetapkan oleh negara (legislatif bersama eksekutif) . Diskrepensi
antar peraturan perundangan negara (law in books) dengan pelaksanaanya dilapangan
(law in action) dan diskrepensi antara elite negara dengan birokrasi pelaksana dan
masyarakat. Ilmu hukum non-dokrinal tidak bertujuan untuk menghilangkan diskrepensi

10. tersebut, tetapi hanya ingin meminimalkannya dengan cara membedah dan memahami
apa yang terjadi disisi penegakan peraturan, dan kelompok-kelompok masyarakat.
Tujuan utama dari pendekatan ilmu hukum non-doktrinal adalah untuk melihat dampak
dan pengaruh keberadaan masyarakat serta kebudayaan terhadap hukum (hukum
disini dianggap sebagai dependent variable), selain itu paradigma hukum non-doktrinal
juga berpendapat bahwa alam semesta, secara epistimologis adalah sebuah
perwujudan dari hasil konstruksi sosial . Sehingga hukum yang berasal dari konstruksi
sosial tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penyusunan atau revisi
peraturan perundangan sekaligus sebagai pengakuan terhadap eksistensi sistem-
sistem hukum lain, untuk meneliti dan mengkaji efektifitas hukum (peraturan tertentu)
diperlukan daya bantu dari ilmu-ilmu sosial yang relevan dalam kasus yang dihadapi.
Dicontohkan dalam konteks pendekatan antropologi-hukum yang sering digunakan
sebagai dispute settlement dalam penyelesaian kasus-kasus sengketa adat yang tidak
mampu dijawab lugas oleh pendekatan hukum negara semata, Antropologi-hukum
menjelaskan secara lebih mendalam tentang pranata-pranata adat dan budaya yang
turut menjadi faktor-faktor penentu (trigger factors) dalam interaksi sosial budaya
masyarakat yang berimplikasi positif terhadap perbuatan-perbuatan hukum masyarakat.
Sengketa adat merupakan salah satu problem hukum kontemporer yang harus
diselesaikan lewat pendekatan antrologi hukum (sebelumnya studi ini bahkan disebut
sebagai anthropology of dispute settlement) yang secara khusus dan komprehensif
mengkaji isu-isu sengketa, karena hukum bersemai dan berkembang dalam sengketa .
Adam Hoebal, seorang ilmuwan Antropologi hukum Amerika, bahkan sangat percaya
bahwa metode yang paling ampuh untuk menemukan hukum yang hidup dalam
masyarakat hanyalah melalui diamatinya suatu sengketa (adat).
Institusi penegak hukum juga tidak bisa lepas dari pengaruh kajian hukum non-
doktrinal, sebagaimana dicontohkan dalam bidang Pengadilan negara, dalam perspektif
sosiologi hukum dilihat bukanlah sebagai satu-satunya mekanisme penyelesaian
sengketa yang sah di satu negara, Emile Durkeim, seorang sosiolog Perancis, pernah
menyatakan bahwa; hukum yang lahir atas dasar solidaritas mekanik semata (hukum
positif/pengadilan negeri), terkadang mandul dalam menyelesaikan berbagai
problematika di masyarakat, ketika hukum positif yang bersendi pada solidaritas

11. mekanik ini mandul, maka disinilah bermain peranan dari hukum non-negara yang
digerakkan oleh solidaritas organis yang merupakan kekuatan otonom yang lama
terpendam (latern) dalam masyarakat . Oleh karena itu sosiologi hukum menyatakan,
bahwa pengadilan negara itu hanyalah salah satu bentuk eksperimentasi sosio-kultural
suatu bangsa dalam menyelesaikan sengketa-sengketa diantara anggota-anggota
masyarakat. Hukum negara hanya dianggap sebagai salah satu dari banyak kontrol
sosial di masyarakat.
Lewat relasi harmonis antara ilmu hukum dengan ilmu-ilmu sosial yang relevan
untuk kasus tertentu, Ilmu hukum non-dokrinal menjadi sangat diperkaya dengan
menempatkan sengketa pada relasi-relasi sosial, ekonomi, budaya dan politik. Hukum
dan ilmu-ilmu tersebut menjadi suatu entitas yang menyatu padu secara harmonis dan
saling melengkapi.
D. ASKIOLOGI ILMU HUKUM NON-DOKTRINAL
Hukum dipandang sebagai kenyataan sosial dengan mempelajari, bagaimana
dan mengapa dari tingkah laku yang berhubungan hukum dan pranata hukum
sebagaimana yang kita lihat. Hukum bukan suatu yang otonom, melainkan sangat
dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum yang ada dalam masyarakat seperti ekonomi,
politik budaya dan sosial lainnya sehingga hukum dipandang sebagai kenyataan (sein)
dan empiris dimana dalam memahaminya obyeknya dari segi tingah laku sosial dengan
melihat gejala-gejala baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan demikian
dalam mengkaji hukum dengan menggunakan teknik survey lapangan, observasi
perbandingan, analisis , statistik dan eksperimen.
Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan banyak pendapat
bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan supaya sungguh-sungguh berarti
sebagai hukum. Hukum dan keadilan adalah dua elemen penting yang saling terkait
dan tak terpisahan antara satu sama lain . Hubungan hukum dan keadilan tergambar
dalam fungsi hukum untuk mewujudkan atau menegakkan keadilan dalam kehidupan
masyarakat. Oleh karena itu hukum tersebut harus mengandung nilai-niai keadian
dalam dirinya. Tanpa ada nilai-nilai keadilan dalam hukum, maka upaya untuk
mewujudkan keadilan hanya akan menjadi slogan belaka. Hukum yang tidak

12. berorientasi pada keadian dalam prakteknya bersifat menindas, sewenang-wenang dan
melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
Dalam setiap tata hukum orang akan dapat melihat tiga kerangka dasar yang
bekerja pada waktu yang bersamaan, yaitu hukum sebagai putusan yang memiliki
otoritas (positivitas), hukum sebagai tatanan (koherensi), dan hukum sebagai
pengaturan hubungan antar manusia yang tepat (keadilan). Idealnya sebagai media
dalam mengatur hubungan antar manusia, hukum harus data memenuhi rasa keadilan
bagi masyarakat. Apabila keadilan dikaitkan dengan masyarakat , maka akan tampak
jelas bahwa keadilan tersebut sangat bersifat sosial obyektif , Prioritas-prioritas yang
harus ditentukan untuk memberi isi kepada keadilan yang dijalankan dalam suatu
masyarakat tertentu akan menyebabkan terjadinya perkaitan antara keadilan dan
struktur sosial masyarakat tersebut.
Jadi tidak ada suatu konsep keadilan yang berlaku secara universal dapat
diterima dimana saja kecuali hukum alam. Pertumbuhan jumlah penduduk yang begitu
cepat, problem-problem sosial baru yang banyak ditimbulkan oleh revolusi industri,
adalah faktor-faktor yang bisa disebutkan yang menyebabkan munculnya suatu
gambaran sosial baru pada abad 19. Di samping faktor-faktor tersebut, negara juga
makin banyak mencampuri urusan-urusan, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan
sebagainya, hal yang pada mulanya tidak menjadi perhatian negara. Perkembangan
tersebut mempengaruhi peranan dan pengaturan melalui hukum, dan melontarkan
suatu bahan baru untuk digarap oleh para teoritisi hukum. Dalam perkembangannya, di
Amerika Serikat mulai tumbuh kesadaran bahwa yang disebut hukum itu perannya tidak
sekedar untuk menjamin kepastian agar perilaku selalu tetap dan terjamin
prediktabilitasnya, tetapi juga berperan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat
guna terwujudnya pola perilaku tertentu. Dalam hubungan ini mulai tumbuh kesadaran
bahwa yang disebut sebagai hukum, tidak berarti hukum positif yang dikeluarkan oleh
penguasa yang sah yang berwujud peraturan tertulis. Pola-pola hubungan yang sudah
ajeg dan terus menerus dilakukan di dalam masyarakat dan diterima sebagai sesuatu
yang harus dilakukan, sesungguhnya justru merupakan hukum. Jadi hukum bersumber
dari keteraturan (regularities) yang bersumber dari fakta atau pengalaman hidup
masyarakat itu sendiri.

13. Dalam hubungan antara hukum dan masyarakat ini, sebagaimana yang
dikemukakan oleh Jerome Frank dari mazhab Realisme Hukum bahwa hukum harus
lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut,
mereka mendorong perluasan bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum
sedemikian rupa sehingga nalar hukum dapat mencakup pengetahuan di dalam
konteks sosial dan memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi para aparat hukum.
Seperti halnya Realisme Hukum, Sociological Jurisprudence juga ditujukan untuk
memberi kemampuan bagi institusi hukum untuk secara lebih menyeluruh dan cerdas
mempertimbangkan fakta sosial yang di situ hukum tersebut berproses dan
diaplikasikan. Tradisi tersebut memiliki satu tema utama: menjebol sekat-sekat
pengetahuan hukum. Ada penghargaan tinggi kepada semua hal yang mempengaruhi
hukum dan yang menjadi persyaratan bagi efektivitasnya. Dari titik tersebut dimulailah
langkah ke arah pandangan yang lebih luas mengenai partisipasi hukum dan peranan
hukum. Institusi-institusi hukum mestinya meninggalkan perlindungan yang sempit
terhadap hukum otonom dan menjadi instrumen-instrumen yang lebih dinamis bagi
penataan sosial dan perubahan sosial.
Hal ini oleh Roberto M. Urger dijelaskan dalam pengertian hukum secara luas
yaitu setiap pola interaksi yang muncul berulang-ulang di antara banyak individu dan
kelompok, diikuti pengakuan relatif eksplisit dari kelompok dan individu tersebut bahwa
pola-pola interaksi demikian memunculkan ekspektasi perilaku timbal balik yang harus
dipenuhi. Roberto M. Urger kemudian menyebutnya hukum adat (customary law) atau
hukum interaksional (interactional law). Hukum sebagai interaksi tidak bersifat publik
ataupun positif. Sifatnya nonpublik berarti bahwa hukum tersebut lebih dikenal oleh
seluruh masyarakat, bukan terkait dengan pemerintah terpusat yang berdiri terpisah
dari kelompok-kelompok sosial lainnya. Hukum tersebut berupa praktik-praktik yang
sudah diterima berdasarkan alasan-alasan yang mendasari pelaksanaan segala bentuk
komunikasi dan pertukaran.
Roscoe Pound juga menjelaskan bahwa bagi para ahli hukum perlu lebih
memperhitungkan fakta-fakta sosial dalam pekerjaannya, apakah hal itu berupa
pembuatan hukum, ataukah penafsiran serta penerapan peraturan-peraturan hukum.
Ahli hukum tersebut harus lebih mempertimbangkan secara pandai fakta-fakta sosial

14. yang harus diserap dalam hukum dan yang nantinya akan menjadi sasaran
penerapannya. Pound menganjurkan agar perhatian lebih diarahkan kepada efek-efek
yang nyata dari institusi-institusi serta doktrin-doktrin hukum. Hal ini karena menurut
Pound kehidupan hukum terletak pada pelaksanaannya.