SlideShare a Scribd company logo
HUKUM
TELEMATIKA
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP
• Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah
baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.
• Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan
hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan
perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung
demikian cepat.
• Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain
memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan
peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan
hukum
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI
DAN INFORMASI (INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGY-ICT)
• Perkembangan teknologi komunikasi massa yang menekankan pada komunikasi antarindividu manusia
secara langsung - digunakannya telepon bergerak atau yang lebih dikenal dengan ’cellular phone’
• Dalam perkembangan teknologi informasi – Internet
• Penggunaan internet mulai memasuki babak selanjutnya, kemudian dikenal apa yang disebut sebagai
transaksi elektronik dalam perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik (electronic commerce).
• Sistem transaksi yang berjalan pun pada akhirnya juga berubah mengikuti perkembangan tersebut, di
mana sistem transaksi berubah menjadi sistem online shopping, online dealing, layanan ATM, transaksi
bisnis melalui handphone, mobile banking, internet banking,
HUKUM TELEMATIKA TIDAK TERLEPAS DARI KEGIATAN
SIBER
• Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyberspace Law, yang ruang lingkupnya
meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang
menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai "online" dan
memasuki dunia cyber atau maya
• Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum
yang nyata. Secara yuridis untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan
sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan,
sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum.
• Kegiatan siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat
elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah
melakukan perbuatan hukum secara nyata.
PADANAN KATA HUKUM TELEMATIKA
• Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum telematika. Istilah hukum
telematika diartikan sebagai padanan kata dari Cyber Law, yang saat ini secara internasional digunakan
untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi.
• Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (Law of Information Technology),
Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat
kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual.
PENGERTIAN HUKUM TELEMATIKA
• Cyber law adalah rezim hukum baru yang di dalamnya memiliki berbagai aspek hukum yang sifatnya
multidisiplin. Dalam modul ini cyberlaw juga diartikan sebagai hukum telekomunikasi multimedia dan
informatika (telematika). Pengertian ini menunjukkan sifat konvergentif dari communication,
computing, content, dan comunity sehingga cyber law membahas dari teknologi dan informasi secara
konvergensi.
• Definisi Hukum Telematika, atau yang dikenal dengan cyber law, adalah keseluruhan asas-asas, norma
atau kaidah lembaga-lembaga, institusi-institusi dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang
dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (disingkat menjadi TIK).
URGENSI HUKUM TELEMATIKA
• Kejahatan konvensional kini dapat terjadi melalui perangkat komputer, bahkan memiliki tingkat
keamanan dan kecepatan proses yang lebih tinggi.
• Menurut Sitompul (2012:39), Cyberlaw diperlukan untuk 2 alasan yaitu :
• 1. Masyarakat dunia cyber (maya) berasal dari dunia real (nyata) yang memiliki nilai dan kepentingan.
• Individu di dunia maya pasti berasal dari individu di dunia nyata sehingga keduanya tidak dapat saling dipisahkan. Sifat,
kedudukan, perilaku, dan nilai-nilai lainnya juga tidak akan memiliki banyak perbedaan. Begitu pula dengan kepentingan
masing-masing individu, baik itu yang bersifat personal maupun kelompok..
• Hal inilah yang menyebabkan terjadinya tumpang-tindih kepentingan sehingga tidak jarang kondisi dalam dunia nyata
terbawa ke dalam dunia cyber.
• Celakanya, jika perselisihan yang terjadi di dunia nyata ikut terseret ke dalam dunia maya, maka akan terjadi gesekan
yang sangat mungkin memicu tindak kejahatan.
• 2. Transaksi di dunia maya akan turut mempengaruhi dunia nyata.
• Segala bentuk transaksi yang terjadi dalam dunia maya bisa mempengaruhi dunia nyata. Sebagai
contoh, proses transfer uang antar bank melalui e-banking. Di satu sisi, fasilitas ini sangat memudahkan
nasabah. Namun di sisi lain, hal ini membuka ruang untuk tindak kejahatan yang memanfaatkan sistem
internet
RUANG LINGKUP CYBERLAW
• Jonathan Rosenoer, dituliskan dalam 15 poinpoin penting diantaranya ;
1. Hak Cipta (Copy Right)
2. Hak Merk (Trademark)
3. Pencemaran nama baik (Defamation)
4. Fitnah, Penistaan, Penghinaan (Hate Speech)
5. Serangan terhadap fasilitas komputer (Hacking, Viruses, Illegal Access)
6. Pengaturan sumber daya internet seperti IP-Address, domain name
7. Kenyamanan Individu (Privacy)
8. Prinsip kehati-hatian (Duty care)
9. Tindakan kriminal biasa yang menggunakan TI sebagai alat
10. Isu prosedural seperti yuridiksi, pembuktian, penyelidikan dll
11. Kontrak / transaksi elektronik dan tanda tangan digital
12. Pornografi
13. Pencurian melalui Internet
14. Perlindungan Konsumen
15. Pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharianseperti e-commerce, egovernment, e-education dll.

More Related Content

What's hot

Perkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi Negara
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi NegaraPerkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi Negara
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi Negara
Della Mega Alfionita
 
Hukum administrasi negara
Hukum administrasi negaraHukum administrasi negara
Hukum administrasi negara
Bayu Rizky Aditya
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusussesukakita
 
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalHukum Perdata Internasional
Hukum Perdata Internasional
DenaAgustina
 
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
GradeAlfonso
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
 
Sistem pemerintahan indonesia
Sistem pemerintahan indonesiaSistem pemerintahan indonesia
Sistem pemerintahan indonesia
Dewi Shinta Octariati
 
Pengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataPengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdata
Neyna Fazadiq
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Arman Solit
 
Subjek Hukum Internasional dan Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Na...
Subjek Hukum Internasional dan Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Na...Subjek Hukum Internasional dan Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Na...
Subjek Hukum Internasional dan Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Na...Mahdif Indiarto
 
Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi
Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi
Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi
DELA ASFARINA
 
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...
PT PINUS MERAH ABADI
 
Hk.acara peradilan agama
Hk.acara peradilan agamaHk.acara peradilan agama
Hk.acara peradilan agamaAlalan Tanala
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
Indah Greensei
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah DaerahHukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah Daerah
Tri Widodo W. UTOMO
 

What's hot (20)

Perkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi Negara
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi NegaraPerkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi Negara
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi Negara
 
Hukum administrasi negara
Hukum administrasi negaraHukum administrasi negara
Hukum administrasi negara
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
 
Hukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalHukum Perdata Internasional
Hukum Perdata Internasional
 
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
 
Lembaga peradilan
Lembaga peradilanLembaga peradilan
Lembaga peradilan
 
Sistem pemerintahan indonesia
Sistem pemerintahan indonesiaSistem pemerintahan indonesia
Sistem pemerintahan indonesia
 
13 praperadilan
13 praperadilan13 praperadilan
13 praperadilan
 
Pengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataPengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdata
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
 
Subjek Hukum Internasional dan Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Na...
Subjek Hukum Internasional dan Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Na...Subjek Hukum Internasional dan Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Na...
Subjek Hukum Internasional dan Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Na...
 
Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi
Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi
Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi
 
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...
 
Hk.acara peradilan agama
Hk.acara peradilan agamaHk.acara peradilan agama
Hk.acara peradilan agama
 
Hukum Keluarga
Hukum Keluarga Hukum Keluarga
Hukum Keluarga
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
 
Hukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah DaerahHukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah Daerah
 

Similar to 1.Pengertian dan ruang lingkup Hukum Telematika.pptx

CYBER LAW.pptx
CYBER LAW.pptxCYBER LAW.pptx
CYBER LAW.pptx
santisetiyaningsih2
 
Makalah peneitian
Makalah peneitianMakalah peneitian
Makalah peneitian
Gus Yudha Yudha
 
Optimalisasi Cyberlaw.pdf
Optimalisasi Cyberlaw.pdfOptimalisasi Cyberlaw.pdf
Optimalisasi Cyberlaw.pdf
LungidIsmoyoputro
 
Cybercrime cyberlaw
Cybercrime cyberlawCybercrime cyberlaw
Cybercrime cyberlaw
rhaarraaa
 
Uu 11 2008 tie
Uu 11 2008 tieUu 11 2008 tie
Uu 11 2008 tieSei Enim
 
UU no. 11 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik
UU no. 11 2008 ttg Informasi dan Transaksi ElektronikUU no. 11 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik
UU no. 11 2008 ttg Informasi dan Transaksi ElektronikSei Enim
 
Tugas presentasi
Tugas presentasiTugas presentasi
Tugas presentasi
CHANDRANASUTION
 
Pengantar hukum teknologi informasi
Pengantar hukum teknologi informasiPengantar hukum teknologi informasi
Pengantar hukum teknologi informasi
FeraldyClaudioSumend
 
Makalah eptik 2
Makalah eptik 2Makalah eptik 2
Makalah eptik 2uichabe
 
Pentingnya Perlindungan Privasi dan Data Pribadi
Pentingnya Perlindungan Privasi dan Data PribadiPentingnya Perlindungan Privasi dan Data Pribadi
Pentingnya Perlindungan Privasi dan Data Pribadi
Lestari Moerdijat
 
Makalah Cybercrime dan Cyberlaw
Makalah Cybercrime dan CyberlawMakalah Cybercrime dan Cyberlaw
Makalah Cybercrime dan Cyberlaw
Dwi Mardianti
 
Makalah eptik
Makalah eptikMakalah eptik
Makalah eptik
otwta kita
 
Implikasi etis dari pemanfaatan teknologi informasi pada pegawai sekretariat ...
Implikasi etis dari pemanfaatan teknologi informasi pada pegawai sekretariat ...Implikasi etis dari pemanfaatan teknologi informasi pada pegawai sekretariat ...
Implikasi etis dari pemanfaatan teknologi informasi pada pegawai sekretariat ...
AzhyqaRereanticaMart
 
Masyarakat Digital 7.pptx
Masyarakat Digital 7.pptxMasyarakat Digital 7.pptx
Masyarakat Digital 7.pptx
SutejaPutra4
 
madis 7.pptx
madis 7.pptxmadis 7.pptx
madis 7.pptx
SutejaPutra4
 
Makalah Cybercrime dan Cyberlaw
Makalah Cybercrime dan CyberlawMakalah Cybercrime dan Cyberlaw
Makalah Cybercrime dan Cyberlaw
otwta kita
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
ROYCIPTOSABASTIAN1
 

Similar to 1.Pengertian dan ruang lingkup Hukum Telematika.pptx (20)

CYBER LAW.pptx
CYBER LAW.pptxCYBER LAW.pptx
CYBER LAW.pptx
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Makalah peneitian
Makalah peneitianMakalah peneitian
Makalah peneitian
 
Cyberlaw
CyberlawCyberlaw
Cyberlaw
 
Optimalisasi Cyberlaw.pdf
Optimalisasi Cyberlaw.pdfOptimalisasi Cyberlaw.pdf
Optimalisasi Cyberlaw.pdf
 
Cybercrime cyberlaw
Cybercrime cyberlawCybercrime cyberlaw
Cybercrime cyberlaw
 
Uu 11 2008 tie
Uu 11 2008 tieUu 11 2008 tie
Uu 11 2008 tie
 
UU no. 11 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik
UU no. 11 2008 ttg Informasi dan Transaksi ElektronikUU no. 11 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik
UU no. 11 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik
 
Tugas presentasi
Tugas presentasiTugas presentasi
Tugas presentasi
 
Pengantar hukum teknologi informasi
Pengantar hukum teknologi informasiPengantar hukum teknologi informasi
Pengantar hukum teknologi informasi
 
Power Point Cyber crime
Power Point Cyber crimePower Point Cyber crime
Power Point Cyber crime
 
Makalah eptik 2
Makalah eptik 2Makalah eptik 2
Makalah eptik 2
 
Pentingnya Perlindungan Privasi dan Data Pribadi
Pentingnya Perlindungan Privasi dan Data PribadiPentingnya Perlindungan Privasi dan Data Pribadi
Pentingnya Perlindungan Privasi dan Data Pribadi
 
Makalah Cybercrime dan Cyberlaw
Makalah Cybercrime dan CyberlawMakalah Cybercrime dan Cyberlaw
Makalah Cybercrime dan Cyberlaw
 
Makalah eptik
Makalah eptikMakalah eptik
Makalah eptik
 
Implikasi etis dari pemanfaatan teknologi informasi pada pegawai sekretariat ...
Implikasi etis dari pemanfaatan teknologi informasi pada pegawai sekretariat ...Implikasi etis dari pemanfaatan teknologi informasi pada pegawai sekretariat ...
Implikasi etis dari pemanfaatan teknologi informasi pada pegawai sekretariat ...
 
Masyarakat Digital 7.pptx
Masyarakat Digital 7.pptxMasyarakat Digital 7.pptx
Masyarakat Digital 7.pptx
 
madis 7.pptx
madis 7.pptxmadis 7.pptx
madis 7.pptx
 
Makalah Cybercrime dan Cyberlaw
Makalah Cybercrime dan CyberlawMakalah Cybercrime dan Cyberlaw
Makalah Cybercrime dan Cyberlaw
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 

Recently uploaded

Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 

Recently uploaded (16)

Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 

1.Pengertian dan ruang lingkup Hukum Telematika.pptx

  • 2. • Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. • Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. • Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum
  • 3. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY-ICT) • Perkembangan teknologi komunikasi massa yang menekankan pada komunikasi antarindividu manusia secara langsung - digunakannya telepon bergerak atau yang lebih dikenal dengan ’cellular phone’ • Dalam perkembangan teknologi informasi – Internet • Penggunaan internet mulai memasuki babak selanjutnya, kemudian dikenal apa yang disebut sebagai transaksi elektronik dalam perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik (electronic commerce). • Sistem transaksi yang berjalan pun pada akhirnya juga berubah mengikuti perkembangan tersebut, di mana sistem transaksi berubah menjadi sistem online shopping, online dealing, layanan ATM, transaksi bisnis melalui handphone, mobile banking, internet banking,
  • 4. HUKUM TELEMATIKA TIDAK TERLEPAS DARI KEGIATAN SIBER • Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyberspace Law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai "online" dan memasuki dunia cyber atau maya • Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. • Kegiatan siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.
  • 5. PADANAN KATA HUKUM TELEMATIKA • Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum telematika. Istilah hukum telematika diartikan sebagai padanan kata dari Cyber Law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. • Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (Law of Information Technology), Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual.
  • 6. PENGERTIAN HUKUM TELEMATIKA • Cyber law adalah rezim hukum baru yang di dalamnya memiliki berbagai aspek hukum yang sifatnya multidisiplin. Dalam modul ini cyberlaw juga diartikan sebagai hukum telekomunikasi multimedia dan informatika (telematika). Pengertian ini menunjukkan sifat konvergentif dari communication, computing, content, dan comunity sehingga cyber law membahas dari teknologi dan informasi secara konvergensi. • Definisi Hukum Telematika, atau yang dikenal dengan cyber law, adalah keseluruhan asas-asas, norma atau kaidah lembaga-lembaga, institusi-institusi dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (disingkat menjadi TIK).
  • 7. URGENSI HUKUM TELEMATIKA • Kejahatan konvensional kini dapat terjadi melalui perangkat komputer, bahkan memiliki tingkat keamanan dan kecepatan proses yang lebih tinggi. • Menurut Sitompul (2012:39), Cyberlaw diperlukan untuk 2 alasan yaitu : • 1. Masyarakat dunia cyber (maya) berasal dari dunia real (nyata) yang memiliki nilai dan kepentingan. • Individu di dunia maya pasti berasal dari individu di dunia nyata sehingga keduanya tidak dapat saling dipisahkan. Sifat, kedudukan, perilaku, dan nilai-nilai lainnya juga tidak akan memiliki banyak perbedaan. Begitu pula dengan kepentingan masing-masing individu, baik itu yang bersifat personal maupun kelompok.. • Hal inilah yang menyebabkan terjadinya tumpang-tindih kepentingan sehingga tidak jarang kondisi dalam dunia nyata terbawa ke dalam dunia cyber. • Celakanya, jika perselisihan yang terjadi di dunia nyata ikut terseret ke dalam dunia maya, maka akan terjadi gesekan yang sangat mungkin memicu tindak kejahatan.
  • 8. • 2. Transaksi di dunia maya akan turut mempengaruhi dunia nyata. • Segala bentuk transaksi yang terjadi dalam dunia maya bisa mempengaruhi dunia nyata. Sebagai contoh, proses transfer uang antar bank melalui e-banking. Di satu sisi, fasilitas ini sangat memudahkan nasabah. Namun di sisi lain, hal ini membuka ruang untuk tindak kejahatan yang memanfaatkan sistem internet
  • 9. RUANG LINGKUP CYBERLAW • Jonathan Rosenoer, dituliskan dalam 15 poinpoin penting diantaranya ; 1. Hak Cipta (Copy Right) 2. Hak Merk (Trademark) 3. Pencemaran nama baik (Defamation) 4. Fitnah, Penistaan, Penghinaan (Hate Speech) 5. Serangan terhadap fasilitas komputer (Hacking, Viruses, Illegal Access)
  • 10. 6. Pengaturan sumber daya internet seperti IP-Address, domain name 7. Kenyamanan Individu (Privacy) 8. Prinsip kehati-hatian (Duty care) 9. Tindakan kriminal biasa yang menggunakan TI sebagai alat 10. Isu prosedural seperti yuridiksi, pembuktian, penyelidikan dll 11. Kontrak / transaksi elektronik dan tanda tangan digital 12. Pornografi 13. Pencurian melalui Internet 14. Perlindungan Konsumen 15. Pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharianseperti e-commerce, egovernment, e-education dll.