Dokumen ini membahas hukum keuangan negara di Indonesia, termasuk pengertian, pendekatan, dan implementasi kedaulatan rakyat dalam pengelolaan anggaran negara (APBN). Dalam konteks ini, DPR memiliki hak anggaran yang kuat, serta penetapan APBN melalui undang-undang mencerminkan kedaulatan rakyat. Ruang lingkup keuangan negara meliputi hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, penerimaan dan pengeluaran negara, serta badan usaha milik negara yang dikelola berdasarkan prinsip perusahaan yang sehat.

1. HUKUM KEUANGAN NEGARA
DR. DWI ANDAYANI B. S., S.H., M.H.
MARISKE MYEKE TAMPI, S.H., M.H.

2. PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA
“Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut.”
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003

3. PENDEKATAN DALAM PERUMUSAN
KEUANGAN NEGARA
• Pendekatan dari sisi objek: meliputi hak dan kewajiban negara yang
dapat dinilai dengan uang termasuk kebijakan dan kegiatan bidang fiskal
• Pendekatan dari sisi subjek: meliputi negara, dan/atau pemerintah
pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah dan badan lainnya
yang memiliki keterkaitan dengan keuangan negara
• Pendekatan dari sisi proses: meliputi rangkaian kegiatan pengelolaan
objek mulai dari perumusan kebijakan sampai dengan pertanggungjawaban
• Pendekatan dari sisi tujuan: meliputi seluruh kegiatan, kebijakan dan
hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan/penguasaan objek
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

4. IMPLEMENTASI KEDAULATAN RAKYAT
DALAM KEUANGAN NEGARA
Kedaulatan
rakyat
Hak
Budget
APBN
Indonesia negara demokrasi,
kedaulatan berada di tangan
rakyat rakyat melalui DPR
menetapkan APBN
Pasal 23 ayat (1)
mencerminkan hak
begrooting (hak budget) yang
dimiliki DPR. Dalam hal
menentukan anggaran
belanja, kedudukan DPR lebih
kuat daripada kedudukan
pemerintah
Pemerintah baru dapat
menjalankan APBN setelah
mendapat persetujuan dari
DPR.

5. APBN SEBAGAI PENJELMAAN KEDAULATAN
NEGARA
Public revenue dan expenditure keuangan negara dalam
APBN adalah kedaulatan. Rene Stourrm menyatakan:
“The constitutional right which a nation possesses to authorize
public revenue and expenditures does not originates from the
facts that the members of the nation contribute the payments.
This right is based on a loftier idea. The idea of souvereignty.”

6. PENETAPAN APBN
“Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun
dengan undang-undang. Apabila DPR tidak menyetujui anggaran
yang diusulkan pemerintah, pemerintah menjalankan anggaran
tahun yang lalu.”
Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
Secara yuridis-filosofis, hal ini merupakan tanda kedaulatan
rakyat.

7. PENGATURAN HUKUM KEUANGAN NEGARA
• Pasal 23 Bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hal
Keuangan
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

8. LATAR BELAKANG UU NO. 17 TAHUN 2003
TENTANG KEUANGAN NEGARA
• Bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan
tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat
dinilai dengan uang
• Bahwa pengelolaan hak dan kewajiban negara sebagaimana
dimaksud telah diatur dalam Bab VIII UUD 1945
• Bahwa Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lain
mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang
• Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
butir-butir di atas maka dibentuklah UU No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
Konsiderans UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

9. RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA
Keuangan negara meliputi:
1. Hak untuk memungut pajak, mengeluarkan, dan mengedarkan
uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum
pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan negara
4. Pengeluaran negara
5. Penerimaan daerah
6. Pengeluaran daerah

10. RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA
Keuangan negara meliputi:
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak
lain. Kekayaan pihak lain meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau
badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di
lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah
8. Lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang
dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada
perusahaan negara/perusahaan daerah
9. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum
10.Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang
diberikan oleh pemerintah.

11. KEDUDUKAN KEUANGAN NEGARA DALAM
BANK INDONESIA
Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya
Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah). Modal tersebut
harus ditambah menjadi paling banyak 10% dari seluruh
kewajiban moneter dengan dana yang berasal dari cadangan
umum atau dari hasil revaluasi bank.
Pasal 6 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004

12. BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
KAITANNYA DENGAN KEUANGAN NEGARA
Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa:
“Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang
seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
negara yang dipisahkan.”
Pasal 4 ayat (1) UU yang sama menyatakan bahwa:
“BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan”

13. BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
KAITANNYA DENGAN KEUANGAN NEGARA
Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003
dinyatakan bahwa:
“Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan
negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada
BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak
lagi didasarkan pada system APBN, namun pembinaan dan
pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan
yang sehat.”

14. BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
KAITANNYA DENGAN KEUANGAN NEGARA
Kekayaa
n Negara Dipisahkan
dari kekayaan
negara
APBN
BUMN
APBN dikelola sesuai
dengan konsep
kedaulatan negara
dalam keuangan
negara,
BUMN dikelola
berdasarkan prinsip
perusahaan yang
sehat.

15. PROSPEK HUKUM KEUANGAN NEGARA
• Prospek hukum keuangan negara sangat bergantung pada
pihak-pihak yang menjalankan keuangan negara
• Kesadaran semua pihak untuk meletakkan hukum keuangan
negara dalam konteks utama dalam mewujudkan konsep
keuangan negara yang berpihak pada kedaulatan dan
kepentingan rakyat secara keseluruhan
• Hukum keuangan public menjustifikasi 3 (tiga) fungsi yaitu
fungsi politik, fungsi pengawasan dan fungsi mikro-ekonomi
Ketiganya mendukung fungsi hukum keuangan negara yang
menentukan kelangsungan pertumbuhan pembangunan suatu

16. SUMBER
• Arifin P. Soeria Atmaja, Keuangan Publik dalam Perspektif
Hukum, 2009, Jakarta: Rajawali Pers
• Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, 2008,
Jakarta: Rajawali Pers
• Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, 2012, Jakarta: Sinar
Grafika