Pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan memberdayakan masyarakat secara mandiri. Namun, birokrasi seringkali dinilai lamban, mahal dan melelahkan. Ada berbagai model kepentingan publik seperti model normatif, anti normatif, dan teori proses politik. PNS berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik.
Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...Tri Widodo W. UTOMO
Seri Penelitian Administrasi Negara
PKP2A III LAN Samarinda
Tahun 2010
(mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Bimtek “Sistem Manajemen Open Government Melalui Peningkatan Etika Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik”, oleh Pusdiklat Dagri
Sahid Gunawangsa Hotel, Surabaya, 20 Juni 2014
A Practical Guide for Policy Analysis
By Eugene Bardach
The Eightfold Path is a method of policy analysis assembled by Eugene Bardach, a professor at the Goldman School of Public Policy at the University of California, Berkeley.[1] It is outlined in his book A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving, which is now in its fourth edition.[2] The book is commonly referenced in public policy and public administration scholarship
Define the problem – mendefinisikan masalah
Assemble some evidence – pengumpulan infomasi
Construct the alternative – menyusun beberapa alternatif
Select the criteria – menentukan kriteria
Project the outcomes – memperkirakan hasil
Confront the tradeoffs – menyangkal/menghadapi suatu penawaran
Decide – membuat keputusan
Tell your story – memaparkan hasil
Organisasi bergantung pada suprasistem yang lebih luas untuk masukan sumber daya dan untuk penerimaan keluaran. Konsep sistem dan konsep contingency perlu dimulai dengan suprasistem lingkungan
kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn
Pegawai negeri adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemacetan diartikan sebagai situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kepasitas jalan
#makassarmakinmacet
Aristoteles(384-322 sebelum masehi), seorang ahli fikir yunani menyatakan dalam ajaranya, bahwa manusia adalah ZOON POLITICON, artinya pada dasarnya manusia adalah makhluk yang ingin selalu bergaul dengan berkumpul dengan manusia atau makhluk yang bermasyarakat
Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan pertambahan pendapatan nasional agregatif atau pertambahan output dalam periode tertentu, misal satu tahun. Atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu
kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan
Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...Tri Widodo W. UTOMO
Seri Penelitian Administrasi Negara
PKP2A III LAN Samarinda
Tahun 2010
(mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Bimtek “Sistem Manajemen Open Government Melalui Peningkatan Etika Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik”, oleh Pusdiklat Dagri
Sahid Gunawangsa Hotel, Surabaya, 20 Juni 2014
A Practical Guide for Policy Analysis
By Eugene Bardach
The Eightfold Path is a method of policy analysis assembled by Eugene Bardach, a professor at the Goldman School of Public Policy at the University of California, Berkeley.[1] It is outlined in his book A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving, which is now in its fourth edition.[2] The book is commonly referenced in public policy and public administration scholarship
Define the problem – mendefinisikan masalah
Assemble some evidence – pengumpulan infomasi
Construct the alternative – menyusun beberapa alternatif
Select the criteria – menentukan kriteria
Project the outcomes – memperkirakan hasil
Confront the tradeoffs – menyangkal/menghadapi suatu penawaran
Decide – membuat keputusan
Tell your story – memaparkan hasil
Organisasi bergantung pada suprasistem yang lebih luas untuk masukan sumber daya dan untuk penerimaan keluaran. Konsep sistem dan konsep contingency perlu dimulai dengan suprasistem lingkungan
kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn
Pegawai negeri adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemacetan diartikan sebagai situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kepasitas jalan
#makassarmakinmacet
Aristoteles(384-322 sebelum masehi), seorang ahli fikir yunani menyatakan dalam ajaranya, bahwa manusia adalah ZOON POLITICON, artinya pada dasarnya manusia adalah makhluk yang ingin selalu bergaul dengan berkumpul dengan manusia atau makhluk yang bermasyarakat
Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan pertambahan pendapatan nasional agregatif atau pertambahan output dalam periode tertentu, misal satu tahun. Atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu
kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...Excruciate Limited
a Fallibility of property is tought of the greatest illustration on how the lowest marginal of the society catches your mind set to the precious time to buy the world and the obsoloscence network lobbying
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...Asep Muhamad Ferdiana
Board of Directors adalah istilah yang digunakan di Amerika Serikat untuk kelompok pengawas dan pengelola perusahaan yang terdiri dari perwakilan pemegang saham mayoritas, pendiri perusahaan, kreditor utama, dan orang-orang yang berjasa pada perusahaan
The biggest problem facing the Indonesia bureaucracy right now is culture set and mindset. The civil administration system both at local and national level, lack of capacity to develop strategies and tools for public service reform.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
2. Pelayanan publik dapat dimaknai sebagai proses
memberikan layanan yang berkelanjutan terhadap
kebutuhan orang atau masyarakat sehingga setiap
anggota masyarakat dapat memenuhi segala
kebutuhannya sekaligus mampu memberdayakan
dirinya secara mandiri. Pemenuhan kebutuhan
masyarakat tersebut dilakukan oleh birokrasi
sebagai mesin penggerak pemerintahan
3. Berbelit-belit,
Lamban,
Mahal dan
Melelahkan.
Dalam aspek keuangan, anggaran
pemerintah cenderung lebih
memberikan porsi yang lebih besar
untuk anggaran belanja pegawai
dibandingkan dengan anggaran
pembangunan.
4. Konsep yang abstrak tergantung dari sudut
pandang tertentu yang menggambarkan
keinginan dan harapan masyarakat terhadap
pemenuhan kebutuhan secara menyeluruh
baik dalam tataran persepsi, tindakan dan
hasil yang dicapai. Ada 3 Model Kepentingan
Publik, yaitu : Model Normatif, Model Anti
Normatif, Model Teori Proses Politik, dan
Model Nilai-nilai Bersama
5. Ditentukan seluruhnya oleh
pejabat terpilih
Hierarki,
Spesialisasi peranan, dan
Tingkat kompetensi yang tinggi
6. Menghilangkan monopoli pelayanan.
Masyarakat sebagai pelanggan
Mengganti otoritas pejabat menjadi
orientasi pasar
Dipacu untuk berkompetensi sehat
7. Tidak harus berorientasi keuntungan.
Warga negara yang memiliki hak untuk
mendapatkan pelayanan secara social politis.
penyelenggara pelayanan untuk bersikap aktif dan
positif dalam memfasilitasi keterlibatan
masyarakat untuk menjelaskan dan bertindak atas
kepentingan publik
8. Pegawai negeri sangat berperan dalam
mewujudkan pelayan publik yang lebih baik….
Untuk itu sebagai PNS/ASN mari
tingkatkan kepedulian…