SlideShare a Scribd company logo
LOGO
Pelayanan publik dapat dimaknai sebagai proses
memberikan layanan yang berkelanjutan terhadap
kebutuhan orang atau masyarakat sehingga setiap
anggota masyarakat dapat memenuhi segala
kebutuhannya sekaligus mampu memberdayakan
dirinya secara mandiri. Pemenuhan kebutuhan
masyarakat tersebut dilakukan oleh birokrasi
sebagai mesin penggerak pemerintahan
 Berbelit-belit,
 Lamban,
 Mahal dan
 Melelahkan.
 Dalam aspek keuangan, anggaran
pemerintah cenderung lebih
memberikan porsi yang lebih besar
untuk anggaran belanja pegawai
dibandingkan dengan anggaran
pembangunan.
Konsep yang abstrak tergantung dari sudut
pandang tertentu yang menggambarkan
keinginan dan harapan masyarakat terhadap
pemenuhan kebutuhan secara menyeluruh
baik dalam tataran persepsi, tindakan dan
hasil yang dicapai. Ada 3 Model Kepentingan
Publik, yaitu : Model Normatif, Model Anti
Normatif, Model Teori Proses Politik, dan
Model Nilai-nilai Bersama
 Ditentukan seluruhnya oleh
pejabat terpilih
 Hierarki,
 Spesialisasi peranan, dan
 Tingkat kompetensi yang tinggi
 Menghilangkan monopoli pelayanan.
 Masyarakat sebagai pelanggan
 Mengganti otoritas pejabat menjadi
orientasi pasar
 Dipacu untuk berkompetensi sehat
 Tidak harus berorientasi keuntungan.
 Warga negara yang memiliki hak untuk
mendapatkan pelayanan secara social politis.
 penyelenggara pelayanan untuk bersikap aktif dan
positif dalam memfasilitasi keterlibatan
masyarakat untuk menjelaskan dan bertindak atas
kepentingan publik
Pegawai negeri sangat berperan dalam
mewujudkan pelayan publik yang lebih baik….
Untuk itu sebagai PNS/ASN mari
tingkatkan kepedulian…
Terima kasih

More Related Content

What's hot

Masyarakat semakin lama semakin pintar dan semakin
Masyarakat semakin lama semakin pintar dan semakinMasyarakat semakin lama semakin pintar dan semakin
Masyarakat semakin lama semakin pintar dan semakin
wisnupramesti
 
Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...
Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...
Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...
Tri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Kebijakan Daerah
Perumusan Kebijakan DaerahPerumusan Kebijakan Daerah
Perumusan Kebijakan Daerah
Dadang Solihin
 
New public Service
New public ServiceNew public Service
New public Service
Muslimin B. Putra
 
Intervensi Politik Thd Sdm Aparatur Pemda
Intervensi Politik Thd Sdm Aparatur PemdaIntervensi Politik Thd Sdm Aparatur Pemda
Intervensi Politik Thd Sdm Aparatur Pemda
gueste5c19e
 
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikKonsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Legislatif dan Eksekutif di Da...
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Legislatif dan Eksekutif di Da...Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Legislatif dan Eksekutif di Da...
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Legislatif dan Eksekutif di Da...
Dadang Solihin
 

What's hot (7)

Masyarakat semakin lama semakin pintar dan semakin
Masyarakat semakin lama semakin pintar dan semakinMasyarakat semakin lama semakin pintar dan semakin
Masyarakat semakin lama semakin pintar dan semakin
 
Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...
Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...
Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...
 
Perumusan Kebijakan Daerah
Perumusan Kebijakan DaerahPerumusan Kebijakan Daerah
Perumusan Kebijakan Daerah
 
New public Service
New public ServiceNew public Service
New public Service
 
Intervensi Politik Thd Sdm Aparatur Pemda
Intervensi Politik Thd Sdm Aparatur PemdaIntervensi Politik Thd Sdm Aparatur Pemda
Intervensi Politik Thd Sdm Aparatur Pemda
 
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikKonsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
 
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Legislatif dan Eksekutif di Da...
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Legislatif dan Eksekutif di Da...Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Legislatif dan Eksekutif di Da...
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Legislatif dan Eksekutif di Da...
 

Viewers also liked

The Eightfold Path
The Eightfold PathThe Eightfold Path
The Eightfold Path
Amri Syam
 
Sistem kepegawaian
Sistem kepegawaianSistem kepegawaian
Sistem kepegawaianAmri Syam
 
Amarres 1
Amarres 1Amarres 1
Amarres 1axia
 
Organisasi dan lingkungan eksternal
Organisasi dan lingkungan eksternalOrganisasi dan lingkungan eksternal
Organisasi dan lingkungan eksternal
Amri Syam
 
Ww ii europe
Ww ii europeWw ii europe
Ww ii europeengmomo
 
Kebijakan publik sebagai suatu proses
Kebijakan publik sebagai suatu prosesKebijakan publik sebagai suatu proses
Kebijakan publik sebagai suatu proses
Amri Syam
 
Sistem Kepegawaian Negara
Sistem Kepegawaian NegaraSistem Kepegawaian Negara
Sistem Kepegawaian Negara
Amri Syam
 
Sistem kepegawaian
Sistem kepegawaianSistem kepegawaian
Sistem kepegawaian
Amri Syam
 
Gap 2 di BKPMD sulsel
Gap 2 di BKPMD sulselGap 2 di BKPMD sulsel
Gap 2 di BKPMD sulsel
Amri Syam
 
Amarres 1
Amarres 1Amarres 1
Amarres 1axia
 
Kemacetan di kota makassar
Kemacetan di kota makassarKemacetan di kota makassar
Kemacetan di kota makassar
Amri Syam
 
Model Manusia dalam Organisasi
Model Manusia dalam OrganisasiModel Manusia dalam Organisasi
Model Manusia dalam Organisasi
Amri Syam
 
Pertumbuhan ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi IndonesiaPertumbuhan ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi Indonesia
Amri Syam
 
Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan
Amri Syam
 

Viewers also liked (14)

The Eightfold Path
The Eightfold PathThe Eightfold Path
The Eightfold Path
 
Sistem kepegawaian
Sistem kepegawaianSistem kepegawaian
Sistem kepegawaian
 
Amarres 1
Amarres 1Amarres 1
Amarres 1
 
Organisasi dan lingkungan eksternal
Organisasi dan lingkungan eksternalOrganisasi dan lingkungan eksternal
Organisasi dan lingkungan eksternal
 
Ww ii europe
Ww ii europeWw ii europe
Ww ii europe
 
Kebijakan publik sebagai suatu proses
Kebijakan publik sebagai suatu prosesKebijakan publik sebagai suatu proses
Kebijakan publik sebagai suatu proses
 
Sistem Kepegawaian Negara
Sistem Kepegawaian NegaraSistem Kepegawaian Negara
Sistem Kepegawaian Negara
 
Sistem kepegawaian
Sistem kepegawaianSistem kepegawaian
Sistem kepegawaian
 
Gap 2 di BKPMD sulsel
Gap 2 di BKPMD sulselGap 2 di BKPMD sulsel
Gap 2 di BKPMD sulsel
 
Amarres 1
Amarres 1Amarres 1
Amarres 1
 
Kemacetan di kota makassar
Kemacetan di kota makassarKemacetan di kota makassar
Kemacetan di kota makassar
 
Model Manusia dalam Organisasi
Model Manusia dalam OrganisasiModel Manusia dalam Organisasi
Model Manusia dalam Organisasi
 
Pertumbuhan ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi IndonesiaPertumbuhan ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi Indonesia
 
Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan
 

Similar to Public interest

BAB I.docx
BAB I.docxBAB I.docx
BAB I.docx
harrywiryatama1
 
Manajemen publik
Manajemen publikManajemen publik
Manajemen publikAlfajar A
 
Manajemen publik
Manajemen publikManajemen publik
Manajemen publikAlfajar A
 
Pembangunan Masyarakat Kota
Pembangunan Masyarakat KotaPembangunan Masyarakat Kota
Pembangunan Masyarakat Kota
Dadang Solihin
 
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...
Excruciate Limited
 
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
Asep Muhamad Ferdiana
 
Good governance
Good governanceGood governance
Good governance
Rosim Nyerupa
 
Hukum PEMDA
Hukum PEMDAHukum PEMDA
Hukum PEMDA
Rachardy Andriyanto
 
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docx
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docxKerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docx
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docx
MAldiPutra1
 
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelangganPelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
ZulFikri45
 
Pelayanan Kebijakan Publik.ppt
Pelayanan Kebijakan Publik.pptPelayanan Kebijakan Publik.ppt
Pelayanan Kebijakan Publik.ppt
Taufiqurokhman1
 
Jurnal Sutinah Andaryani
Jurnal Sutinah Andaryani Jurnal Sutinah Andaryani
Jurnal Sutinah Andaryani
Aries Veronica
 
Rekonstruksi kultural birokrasi
Rekonstruksi kultural birokrasiRekonstruksi kultural birokrasi
Rekonstruksi kultural birokrasi
Bambang Wicaksono Triantoro
 
Pemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipa
Pemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipaPemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipa
Pemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipaMahardhika WiJaya
 
Pelayanan publik
Pelayanan publikPelayanan publik
Pelayanan publik
Alfonsus Liguori
 
Good Governance dan Pelayanan Publik
Good Governance dan Pelayanan PublikGood Governance dan Pelayanan Publik
Good Governance dan Pelayanan Publik
Dian Herdiana
 
04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pns
04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pns04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pns
04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pns
ShintaDevi11
 
52384 id-reformasi-manajemen-pelayanan-publik-men (1)
52384 id-reformasi-manajemen-pelayanan-publik-men (1)52384 id-reformasi-manajemen-pelayanan-publik-men (1)
52384 id-reformasi-manajemen-pelayanan-publik-men (1)
Mhd Habib
 

Similar to Public interest (20)

Good governance
Good governanceGood governance
Good governance
 
Rangkuman asp
Rangkuman aspRangkuman asp
Rangkuman asp
 
BAB I.docx
BAB I.docxBAB I.docx
BAB I.docx
 
Manajemen publik
Manajemen publikManajemen publik
Manajemen publik
 
Manajemen publik
Manajemen publikManajemen publik
Manajemen publik
 
Pembangunan Masyarakat Kota
Pembangunan Masyarakat KotaPembangunan Masyarakat Kota
Pembangunan Masyarakat Kota
 
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...
 
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
 
Good governance
Good governanceGood governance
Good governance
 
Hukum PEMDA
Hukum PEMDAHukum PEMDA
Hukum PEMDA
 
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docx
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docxKerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docx
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docx
 
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelangganPelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
 
Pelayanan Kebijakan Publik.ppt
Pelayanan Kebijakan Publik.pptPelayanan Kebijakan Publik.ppt
Pelayanan Kebijakan Publik.ppt
 
Jurnal Sutinah Andaryani
Jurnal Sutinah Andaryani Jurnal Sutinah Andaryani
Jurnal Sutinah Andaryani
 
Rekonstruksi kultural birokrasi
Rekonstruksi kultural birokrasiRekonstruksi kultural birokrasi
Rekonstruksi kultural birokrasi
 
Pemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipa
Pemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipaPemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipa
Pemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipa
 
Pelayanan publik
Pelayanan publikPelayanan publik
Pelayanan publik
 
Good Governance dan Pelayanan Publik
Good Governance dan Pelayanan PublikGood Governance dan Pelayanan Publik
Good Governance dan Pelayanan Publik
 
04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pns
04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pns04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pns
04 okt, sambutan pembukaan sosialisasi pp 94 tahun 2021 tentang disiplin pns
 
52384 id-reformasi-manajemen-pelayanan-publik-men (1)
52384 id-reformasi-manajemen-pelayanan-publik-men (1)52384 id-reformasi-manajemen-pelayanan-publik-men (1)
52384 id-reformasi-manajemen-pelayanan-publik-men (1)
 

Recently uploaded

Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 

Recently uploaded (17)

Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 

Public interest

  • 2. Pelayanan publik dapat dimaknai sebagai proses memberikan layanan yang berkelanjutan terhadap kebutuhan orang atau masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat dapat memenuhi segala kebutuhannya sekaligus mampu memberdayakan dirinya secara mandiri. Pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut dilakukan oleh birokrasi sebagai mesin penggerak pemerintahan
  • 3.  Berbelit-belit,  Lamban,  Mahal dan  Melelahkan.  Dalam aspek keuangan, anggaran pemerintah cenderung lebih memberikan porsi yang lebih besar untuk anggaran belanja pegawai dibandingkan dengan anggaran pembangunan.
  • 4. Konsep yang abstrak tergantung dari sudut pandang tertentu yang menggambarkan keinginan dan harapan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan secara menyeluruh baik dalam tataran persepsi, tindakan dan hasil yang dicapai. Ada 3 Model Kepentingan Publik, yaitu : Model Normatif, Model Anti Normatif, Model Teori Proses Politik, dan Model Nilai-nilai Bersama
  • 5.  Ditentukan seluruhnya oleh pejabat terpilih  Hierarki,  Spesialisasi peranan, dan  Tingkat kompetensi yang tinggi
  • 6.  Menghilangkan monopoli pelayanan.  Masyarakat sebagai pelanggan  Mengganti otoritas pejabat menjadi orientasi pasar  Dipacu untuk berkompetensi sehat
  • 7.  Tidak harus berorientasi keuntungan.  Warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan secara social politis.  penyelenggara pelayanan untuk bersikap aktif dan positif dalam memfasilitasi keterlibatan masyarakat untuk menjelaskan dan bertindak atas kepentingan publik
  • 8. Pegawai negeri sangat berperan dalam mewujudkan pelayan publik yang lebih baik…. Untuk itu sebagai PNS/ASN mari tingkatkan kepedulian…