Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19Tri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Kuliah Umum Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Mulawarman
Samarinda, 25 Juni 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Bedah Buku Politeknik STIA LAN Jakarta berjudul “Creative Collaboration: 10 Tahun Perjalanan Transformasi Banyuwangi”, karya Abdullah Azwar Anas
Jakarta, 3 Februari 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Orientasi Pegawai KPK Angkatan I Program II, Mata Pelatihan Sistem Administrasi Pemerintahan
Jakarta, 28 Juni 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Seminar Kajian Pengembangan Kompetensi SDM BNN
Jakarta, 28 Oktober 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Materi Drum-up untuk OPD dan ASN Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Program Prioritas Nasional Laboratorium Inovasi
Saum Laki, 27 April 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Peran TIK Dalam Penyusunan Evidence-based Policy di Era VUCATri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Kegiatan Workshop Internet of Things for Intellectual Property System
Kemenkumham, 10 November 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19Tri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Kuliah Umum Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Mulawarman
Samarinda, 25 Juni 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Bedah Buku Politeknik STIA LAN Jakarta berjudul “Creative Collaboration: 10 Tahun Perjalanan Transformasi Banyuwangi”, karya Abdullah Azwar Anas
Jakarta, 3 Februari 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Orientasi Pegawai KPK Angkatan I Program II, Mata Pelatihan Sistem Administrasi Pemerintahan
Jakarta, 28 Juni 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Seminar Kajian Pengembangan Kompetensi SDM BNN
Jakarta, 28 Oktober 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Materi Drum-up untuk OPD dan ASN Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Program Prioritas Nasional Laboratorium Inovasi
Saum Laki, 27 April 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Peran TIK Dalam Penyusunan Evidence-based Policy di Era VUCATri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Kegiatan Workshop Internet of Things for Intellectual Property System
Kemenkumham, 10 November 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Orientasi bagi Analis Kebijakan Kementerian PPPA
Jakarta, 6 Juli 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Kursus Singkat Manajemen Pertahanan Negara
(Suskatjemen Hanneg) untuk Eksekutif, Badan Diklat Kemhan RI
Jakarta, 4 Februari 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Bahan Diskusi untuk Materi “Digital Leadership” PKN 1 Angkatan 52 Tahun 2022 dengan Tema “Presidensi G20 dan Peran Indonesia Dalam Menciptakan Tata Dunia Baru yang Lebih Berkeadilan”
Jakarta, 23 Februari 2022
Disampaikan pada Webinar Series FIKOM UI dan IEEE Indonesia Section
Jakarta, 28 Agustus 2020
Oleh: Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan lnovasi Administrasi Negara LAN-Rl
Disampaikan pada Webinar Nasional dalam rangka Dies Natalis XXI STIA Bandung
Bandung, 14 Agustus 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada program Chandradimuka Tingkat Lanjut Protokol Bumi Siliwangi (PROBUMSIL) UPI XIII
Jakarta, 17 April 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Ceramah Pelatihan Dasar CPNS
Sorong Selatan, 28 Juli 2021
Bappeda merupakan badan perencanaan pembangunan daerah sangat memerlukan KM untuk mengelola sumber-sumber pengetahuan yang diperlukan dan dihasilkan untuk perencanaan pembangunan daerah.
Penerapan e government di kemdikbud 280312 rev (4 b)Guru Online
Penerapan E-Government diKementerian Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia
Materi Rakor :
Materi Rakor : Rakor Bidang TIK untuk Pendidikan Pustekkom Kemdikbud Surabaya, 26-29 April 2012
Orientasi bagi Analis Kebijakan Kementerian PPPA
Jakarta, 6 Juli 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Kursus Singkat Manajemen Pertahanan Negara
(Suskatjemen Hanneg) untuk Eksekutif, Badan Diklat Kemhan RI
Jakarta, 4 Februari 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Bahan Diskusi untuk Materi “Digital Leadership” PKN 1 Angkatan 52 Tahun 2022 dengan Tema “Presidensi G20 dan Peran Indonesia Dalam Menciptakan Tata Dunia Baru yang Lebih Berkeadilan”
Jakarta, 23 Februari 2022
Disampaikan pada Webinar Series FIKOM UI dan IEEE Indonesia Section
Jakarta, 28 Agustus 2020
Oleh: Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan lnovasi Administrasi Negara LAN-Rl
Disampaikan pada Webinar Nasional dalam rangka Dies Natalis XXI STIA Bandung
Bandung, 14 Agustus 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada program Chandradimuka Tingkat Lanjut Protokol Bumi Siliwangi (PROBUMSIL) UPI XIII
Jakarta, 17 April 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Ceramah Pelatihan Dasar CPNS
Sorong Selatan, 28 Juli 2021
Bappeda merupakan badan perencanaan pembangunan daerah sangat memerlukan KM untuk mengelola sumber-sumber pengetahuan yang diperlukan dan dihasilkan untuk perencanaan pembangunan daerah.
Penerapan e government di kemdikbud 280312 rev (4 b)Guru Online
Penerapan E-Government diKementerian Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia
Materi Rakor :
Materi Rakor : Rakor Bidang TIK untuk Pendidikan Pustekkom Kemdikbud Surabaya, 26-29 April 2012
Terdiri dari konsep manajemen sumber daya informasi, IRM yang efektif, manfaat penggunaan IRM, mengelola sumber daya dan mengurangi dampak negatif Sistem Informasi.
Perpustakaan sebagai Enabler Knowledge ManagementHendro Subagyo
Hendro Subagyo
Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah LIPI
Seminar: Towards knowledge centric services model for Indonesian libraries post Covid-19
Musyawarah Nasional ISIPII 25 April 2021
Disampaikan pada “Rapat Koordinasi BPSDM se Kalimantan Utara
Tarakan, 29 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
si pi, dwi rintani, hapzi ali,implemetasi sistem informasi, universitas mercu...dwi rintani
Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem
yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya.
Similar to Kebijakan Nasional Pengembangan Knowledge Management (20)
Digital Scholarly Communications and the journey to Open Science in IndonesiaHendro Subagyo
Hendro Subagyo
Center for Scientific Data and Documentation (PDDI LIPI)
DSC Webinar Series 3 rd
Open Access Publication and Dissemination of DSC
19 May 2021
Tahapan Analysis Data Digital: mengenal Data Mining. Paparan pada Webinar Series Digital Method for Social Sciences, Kedeputian IPSK LIPI. 11 Agustus 2020.
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
3. Knowledge Management
▪ Manajemen pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis
dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang
dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi
peningkatkan kinerja organisasi (MenpanRB 2011)
▪ Manajemen pengetahuan adalah disiplin yang mempromosikan
pendekatan terpadu untuk mengidentifikasi, menangkap,
mengevaluasi, mengambil, dan berbagi-pakai semua aset informasi
organisasi. Aset-aset ini dapat meliputi basis data, dokumen,
kebijakan, prosedur, dan keahlian dan pengalaman yang
sebelumnya tidak ditangkap dalam pekerja individu. (Duhon 1998)
6. Sistem KM
▪ Sistem Manajemen Pengetahuan adalah
sistem (umumnya berbasis TIK) yang
digunakan untuk melakukan pengelolaan
atas pengetahuan pada tiap tahapan, baik
saat perolehan, penyimpanan,
pengambilan kembali, pemanfaatan
maupun penyempurnaannya. (Permenpan
14/2011)
▪ Tahapan Pengembangan Sistem KM
(Koenig 2018, KMWorld)
1. IT
2. SDM dan Budaya Organisasi
3. Taxonomy dan Manajemen
Konten
▪ Modul Sistem KM
▫ Manajemen konten, lokasi expert,
lesson learned, CoP
7.
8. RIN sebagi sub-sistem KM LIPI
KM & KBO LIPI 2016 - now
▪ Prinsip: deposit is must, sharing is optional
▪ Infrastruktur pengelolaan data ilmiah gratis
▪ Preservasi data ilmiah selamanya
▪ Melindungi HaKI pemilik data
▪ Mendorong open science dan reproducible research
▪ Memungkinkan data dapat diakses dengan format terkini
▪ Sistem terdistribusi dan terkoneksi dalam jaringan global
Dataverse Network
▪ Mendukung interoperabilitas dengan sistem lain (misal OJS)
▪ Didukung dengan metadata dan taxonomy standard global
9. Kebijakan Nasional terkait KM
Berawal Kapan?
▪ BJ Habibie, sejak 1980-an dalam manajemen talenta (pengembangan
SDM) Iptek
▪ Tacit knowledge ada di dalam otak SDM, diperoleh melalui proses SECI
▪ Prinsip: berawal dari akhir, dan berakhir di awal (reverse engineering)
▪ SDM Iptek menjadi hal penting dalam UU Sisnas Iptek
10. Kebijakan Nasional terkait KM
▪ UU no 18 tahun 2002 ttg Sisnas P3 Iptek
▪ UU no 11 tahun 2019 ttg Sisnas IPtek
▪ Permenpan no 14 tahun 2011 ttg Pedoman Pelaksanaan
Program Manajemen Pengetahuan
▪ Kepmenkeu no 11 tahun 2018 ttg Corporate University
Kemenkeu
▪ Kepmenhub no 178 tahun 2019 ttg Pengelolaan Sistem
Manajemen Pengetahuan di Kemenhub
▪ Peraturan BSSN no 10 tahun 2019 ttg Pelaksanaan Persandian
dan Pengamanan Informasi di Pemda
11. UU no 11 tahun 2019
Sisnas Iptek
▪ Sisnas Iptek merupakan jaringan terpadu antar lembaga
dalam penyelenggaraan litbangjirap iptek
▪ Iptek sebagai landasan pengambilan keputusan
▪ Aktor (SDM) penyelenggaraan iptek: individu, kelompok,
badan usaha, lembaga pemerintahan atau swasta dan
perguruan tinggi.
▪ Kegiatan penyelenggaraan iptek: Pendidikan, penelitian,
pengembangan, pengkajian dan penerapan
▪ Jaminan perlindungan kekayaan intelektual bangsa
▪ Pengaturan klirens etik, alih teknologi, difusi, pengelolaan
data primer dan hasil litbangjirap
12. Permenpan no 14 tahun 2011
Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan
▪ Bertujuan memberikan pedoman bagi pengelolaan
knowledge dalam rangka reformasi birokrasi: knowledge
sharing, reuse dan perumusan kebijakan
▪ Semua data dan informasi milik institusi
▪ Memuat secara detil langkah-Langkah penerapan KM
▪ Proses KM (linier): akuisisi, sharing dan pemanfaatan
knowledge
▪ Komponen & Aktifitas: IT, tata Kelola, manajemen
perubahan (SDM, budaya organisasi dll), forum diskusi, CoP
13. Kepmenkeu no 11 tahun 2018
Corporate University Kemenkeu
▪ KM sebagai sistem pendukung pengembangan SDM,
penerapan nilai dan target kinerja, serta pengambilan
keputusan
▪ Proses KM (linier): perolehan, penyimpanan,pengolahan
dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran,
serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan
sebagai aset intelektual organisasi.
▪ Komponen & Aktifitas: SDM, budaya organisasi,
sekolah/pendidikan/pelatihan, tata kelola
14. Kepmenhub no 178 tahun 2019
Pengelolaan Sistem Manajemen Pengetahuan di Kemenhub
▪ Sistem KM sebagai pedoman bagi unit kerja Komunikasi
Publik dalam pengelolaan pengetahuan dan pengambilan
keputusan serta respon cepat terkait komunikasi publik.
▪ Proses KM (linier): akuisisi, analisis, validasi, feedback,
pelaporan
▪ Komponen & Aktifitas: komunikasi publik
▪ Implementasi KM sangat IT sentris dan fokus untuk
pengelolaan komunikasi publik
15. Peraturan BSSN no 10 tahun 2019
Pelaksanaan Persandian dan Pengamanan Informasi di Pemda
▪ KM untuk peningkatan layanan dan pendukung keputusan
dalam rangka keamanan informasi
▪ Proses KM (linier): pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan
teknologi
▪ Komponen & aktifitas: SDM, forum konsultasi dan
koordinasi
16. Kesimpulan
▪ Kebijakan Nasional terkait KM belum memadai dan lengkap,
serta sektoral
▪ Perhatian terhadap pengetahuan tacit dan aktifitas/proses
interaksi pengetahuan tacit-explicit belum memadai
▪ Tahapan KM
▫ Aspek IT dan SDM telah berkembang baik
▫ Aspek budaya organisasi mulai berkembang
▫ Aspek manajemen konten telah berkembang
▫ Aspek taksonomi belum berkembang dengan baik