Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018 - BKPM

1. Badan Koordinasi Penanaman Modal
© 2017 by Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved
UpdatePeringkatKemudahanBerusaha
INDONESIA
Direktorat Deregulasi Penanaman Modal

2. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
2
Laporan Survei Kemudahan Berusaha
dilakukan oleh Tim Doing Business –
World Bank Group
Membandingkan tingkat Kemudahan
Berusaha (ada 10 indikator) di 190 negara
Lokus survey untuk Indonesia:
JAKARTA (78%) dan SURABAYA (22%)
Terbit setiap tahun, pada bulan Oktober
EaseofDoingBusinessdiIndonesia
120
114
91
106
2014 2015
Perkembangan Peringkat
Ease of Doing Business
Indonesia (DB13-DB17)
19
72
2016 2017 20182013
129
40Target peringkat
di tahun 2019
EODB2018

3. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
3
Desember 2016 – Februari 2017
Rapat teknis tingkat Eselon I dan II tentang
Penyusunan Rencana Aksi EODB 2018
6 -14 Maret 2017
Sosialisasi EODB oleh BKPM dan K/L terkait
16 Februari 2017 dan 21 Maret 2017
Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang
Rencana Aksi EODB 2018
Oktober 2017
23 Oktober: Penyampaian laporan EODB
2018 (Embargo) kepada
Executive Director WB utk
Indonesia
31 Oktober: Rilis Laporan EODB 2018 oleh
World Bank
1 Juni 2017
Batas akhir reformasi yang dapat dicatat
oleh Tim EODB World Bank
17-24 Maret 2017
Pengembalian Kuesioner EODB oleh
Responden
Akhir Maret - April 2017
• Penyampaian Reform Update Memo dari
Pemerintah R.I kepada World Bank
• Verifikasi Tim EODB World Bank dengan
Responden
Juli - Mid Agustus 2017
Komunikasi dan klarifikasi Reform Update
Pemerintah R.I melalui korespondensi
Jadwal Kegiatan EODB 2018

4. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
4
KemudahanBerusahaIndonesia2018

5. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
5
Negara
India
DB 2018DB 2017
130
78
3540
123 125
100
China
Russia
Brazil
Negara
Singapore
Malaysia
Thailand
Brunei
Vietnam
Indonesia
Lao PDR
DB 2018DB 2017
2
23
46
72
82
91
139
99 113
78
91
2
24
26
56
68
72
141
72
Philippines
Indonesia
120
114
91
106
2014 2015
Ease of Doing
Business Indonesia,
2013-2017
19
72
2016 2017 20182013
129
ASEAN Country BRIC
BKPM started to enganged in EODB reform since 2014 by assignment from
Coordinating Minister of Economic Affairs.
Peringkat IndonesiadiASEANdanBRIC

6. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
6
PeringkatBerdasarkanIndikator

7. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
7
Perbaikan Indikator dalam EODB 2018
Indicator
EODB
2016
[T1]
EODB
2017
[T2] [T2 – T1]
EODB
2018
[T3] [T3 - T2] [T3 – T1]
Overall Ranking 106 91 15 72 19 34
Starting a business 167 151 16 144 7 23
Dealing with construction permits 113 116 3 108 8 5
Getting electricity 61 49 12 38 11 23
Registering property 123 118 5 106 12 17
Getting credit 70 62 8 55 7 15
Protecting minority investors 69 70 1 43 27 26
Paying taxes 115 104 11 114 10 1
Trading across borders 113 108 5 112 4 1
Enforcing contracts 171 166 5 145 21 26
Resolving insolvency 74 76 2 38 38 36
Jumlah Indikator Dengan Perbaikan Signifikan 3 7 7
*recalculation
2 year
Source: Kemenko Ekon

8. 8
Indonesia –
DB 2017
Indonesia –
DB 2018
Starting a Business (Rank) 151 144
Procedures (Number) 11 11
Time (Days) 22 22
Cost (% income per capita) 19.4 10.9
Min Capital Requirement 0 0
StartingaBusiness
Best Performer – DB 2018
(New Zealand)
1
1
0.5
0.3
0
Perbaikan
NO. PROSEDUR
DB 2018
WAKTU BIAYA
1
Pembayaran di bank untuk pemesanan nama
perusahaan (PT)
1 hari Rp. 100.000
2 Memperoleh persetujuan nama dari KemenKumham online
Termasuk dalam
prosedur 3
3
Dokumen perusahaan oleh notaris
(Sesuai UU 30/2004 ttg Notaris, Pasal 36: 1 - 2,5% dari
nilai objek dalam Akta)
1 hari (simultan
prosedur 2)
Sesuai ketentuan
perundangan
4 Memperoleh pengesahan dari KemenKumham
Kurang dari 1 hari
(online)
Termasuk dalam
prosedur 6
5 Surat Keterangan Domisili Perusahaan 2 hari no charge
6 Pembayaran PNBP untuk pendirian perusahaan 1 hari ± Rp. 900.000
7
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
7 hari No charge
8
Wajib lapor ketenagakerjaan
(Sistem Informasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di
Perusahaan/Sinlapnaker)
1 hari No charge
9 Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan
7 hari (simultan
prosedur 10)
No charge
10 Pendaftaran BPJS Kesehatan
7 hari (simultan
prosedur 11)
No charge
11
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) untuk
PPN
1 hari (simultan
prosedur 12)
No charge
Total 11 Prosedur Memulai Usaha 22 hari Rp. 1.000.000
Perbaikan:
1. Biaya notaris untuk pendirian
badan hukum maksimal Rp. 4
Juta untuk nilai modal dasar
perusahaan Rp. 25 juta hingga
Rp. 1 Miliar.
2. Biaya pendaftaran pesan nama
perusahaan dari Rp. 200 ribu
menjadi Rp. 100 ribu.
3. Biaya pengesahan badan hukum
dari Rp. 1 juta menjadi Rp. 500
ribu.
4. Biaya pencatuman lembaran
berita negara dari Rp. 580 ribu
menjadi Rp. 400 ribu

9. 9
Indonesia –
DB 2017
Indonesia –
DB 2018
DWCP (Rank) 116 108
Procedures (Number) 17 17
Time (Days) 200.2 200.2
Cost (% warehouse value) 5.1 4.8
Building Quality Control Index (0-15) 13 13
DealingWithConstructionPermit
Best Performer – DB 2018
(Denmark)
1
7
64
1.4
11
Perbaikan
NO. PROSEDUR
DB 2018
WAKTU BIAYA
1
Meminta dan memperoleh sertifikat kepemilikan tanah sebelum
mengajukan IMB
1 hari Rp. 25.000
2
Mengajukan Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata Letak
Bangunan (RTLB) ke Dinas Penataan Kota di Badan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (BPTSP DKI Jakarta)
1 hari Rp. 1.482.000
3 Mendapatkan inspeksi dan Dinas Penataan Kota 1 hari No charge
4 Memperoleh KRK dan RTLB dari Dinas Penataan Kota 20 hari No charge
5
Mengajukan dan memperoleh persiapan UKL/UPL
(Agensi: konsultan luar)
30 hari Rp. 15.000.000
6 Mengajukan dan memperoleh persetujuan UKL/UPL ke BPLHD 10 hari No charge
7 Mengajukan dan memperoleh IMB ke BPTSP DKI Jakarta 42 hari Rp. 68.281.500
8 Inspeksi penyelesaian fondasi dari Dinas Penataan Kota 1 hari No charge
9 Inspeksi penyelesaian struktur bangunan Dinas Penataan Kota 1 hari No charge
10 Inspeksi penyelesaian atap Dinas Penataan Kota 1 hari No charge
11 Mengajukan laporan penyelesaian inspeksi ke Dinas Penataan Kota 1 hari No charge
12 Inspeksi final dari Dinas Pemadam Kebakaran 1 hari No charge
13 Menerima inspeksi final dari Dinas Penataan Kota 1 hari No charge
14 Meperoleh SLF dari Dinas Penataan Kota di BPTSP 49 hari No charge
15 Pendaftaran gudang pada Unit Pelayanan Pajak Daerah/UPPD) 11 hari No charge
16 Memperoleh sambungan air bersih dan saluran pembuangan air 20 hari Rp. 2.000.000
17
Memperoleh Tanda Daftar Gudang pada Dinas Koperasi UMKM dan
Perdagangan DKI Jakarta
9 hari Rp. 100.000
Total 17 Prosedur Perizinan Terkait Pendirian Bangunan 200 hari Rp. 86.888.500
Perbaikan:
1. UKL/UPL tidak lagi
dipersyaratkan digantikan
dengan SPPL (Surat Pernyataan
Pengelolaan Lingkungan)
2. IMB bangunan sederhana
luasan 1.300 m2 diterbitkan
dalam 2 hari di Jakarta

10. 10
Indonesia –
DB 2017
Indonesia –
DB 2018
Registering Property (Rank) 118 106
Procedures (Number) 5 5
Time (Days) 27.4 27.6
Cost (% of warehouse value) 10.8 8.3
QoLA Index (0-30)* 12.3 11.3
RegisteringProperty
Best Performer – DB 2018
(New Zealand)
1
2
1
0.1
26
Perbaikan
Perbaikan:
1. Penurunan PPh Penjual dari 5%
menjadi 2,5%
2. Pengecekan sertifikat secara
online di kantor BPN
NO. PROSEDUR
DB 2018
WAKTU BIAYA
1
Pemeriksaan sertifikat tanah di Kantor
Pertanahan
3 hari Rp. 50.000
2
Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB)
1 hari
2.5% dari nilai property +
5% dari nilai property
dikurangi Rp. 80 juta
(bebas pajak)
3 Akta jual beli oleh PPAT 5 hari 1% dari nilai property
4
Pendaftaran akta tanah di Kantor
Pertanahan atas nama pembeli
15 hari
1/1000 dari nilai property
+ Rp. 50.000 biaya
administrasi + materai
Rp. 6.000 per dokumen
5
Pendaftaran PBB di Kantor Pelayanan Pajak
Jakarta
1 hari No charge
Total 5 Prosedur Pendaftaran Properti 25 hari 10.9% dari Nilai Properti

11. 11
Indonesia –
DB 2017
Indonesia –
DB 2018
Getting Electricity (Rank) 49 38
Procedures (Number) 4.8 4
Time (Days) 57.7 34
Cost (% of income per capita) 357 276.1
RSTT Index (0-8) 6 5*
GettingElectricity
Best Performer – DB 2018
(UAE)
1
2
10
25.2
8
Perbaikan
NO. PROSEDUR
DB 2018
WAKTU BIAYA
1
Mendapatkan pemeriksaan dan sertifikat
kepatuhan untuk instalasi kabel internal (SLO)
(BIAYA : Rp. 17,5 / VA)
7 hari
Rp. 2.205.000
2
Mengirimkan aplikasi koneksi ke PLN dan
menunggu persetujuan dan estimasi 3 hari Rp. 124.354.246
3 Menjalani pemeriksaan eksternal oleh PLN 21 hari No Charge
4
Mendapatkan koneksi akhir dari PLN
(Biaya : Rp. 969 / VA)
3 hari No Charge
Total 5 Prosedur Penyambungan Listrik 80 hari Rp. 126.559.246
Perbaikan:
1. Penggunaan sistem PETRA di DKI
Jakarta untuk meniadakan
kebutuhan survei lapangan dan
mengurangi 1 Prosedur di DKI
Jakarta
2. Pengurangan tarif SLO di DKI Jakarta
dan Surabaya menjadi Rp 2.205.000
dari sebelumnya Rp. 2.572.000
3. Pengurangan biaya sambungan baru
untuk daya 100-200 kVA DKI Jakarta
dan Surabaya menjadi Rp
124.354.246 dari semula Rp.
152.017.987
4. Pengurangan waktu di DKI Jakarta
dan Surabaya menjadi 21 hari karena
terdapat estimasi perhitungan
kebutuhan material dan penyediaan
stok oleh PT. PLN.

12. 12
Indonesia –
DB 2017
Indonesia –
DB 2018
Getting Credit (Rank) 62 55
Strength of Legal Rights Index (0-12) 6 6
Depth of Credit Information Index (0-8) 6 7
Credit Registry Coverage (% of adults) 51.8 55.3
Credit Bureau Coverage (% of adults) 0 18.3
GettingCredit
Best Performer – DB 2018
(New Zealand)
1
12
8
0.0
100.0
Perbaikan
NO. DB 2018
1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan
Izin Operasional untuk 2 Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP)
Swasta :
- PT Pefindo Biro Kredit
- PT Kredit Biro Indonesia Jaya
Operasional 2 LPIP Swasta sejak Desember 2015.
2. Perbaikan implementasi dengan dibuka akses pendaftaran dan pengecekan
fidusia melalui sistem AHU online kepada notaris, perusahaan, lembaga
keuangan dan retail/masyarakat, implementasi sejak Februari 2016.
Perbaikan kemampuan sistem layanan online meliputi :
1. Pembukaan Hak Akses Fidusia Online kepada Korporasi (bank dan non-
bank) dan Retail (perorangan dan badan usaha)
2. Migrasi Data di Pulau Jawa dapat dilakukan secara online
3. Informasi tentang jaminan fidusia yang ada di dalam databse dapat dicari
berdasarkan nama debitur, tipe objek (baik dengan dan tanpa nomor
seri) dan nomor sertifikat.
4. Pencarian data dapat diakses oleh masyarakat umum dan dikenakan
biaya sebesar Rp 50.000
5. Sertifikat Fidusia dapat dicetak secara mandiri oleh pengguna
6. Waktu proses pendaftaran selesai dalam 7 (tujuh) menit
Perbaikan:
Memungkinkan akses data Biro
Kredit Pemerintah dan/atau Swasta
secara online bagi perbankan dan
lembaga keuangan pengguna
jasa/layanan biro kredit, pengguna
layanan dapat mengunduh laporan
kredit secara mandiri atau
interkoneksi sistem biro kredit
dengan sistem pengguna
jasa/layanan

13. 13
Indonesia –
DB 2017
Indonesia –
DB 2018
Protecting Minority Index (Rank) 70 43
Extent of conflict of interest regulation
index (0-10)
5.7 5.7
Extent of shareholder governance index
(0-10)
5 7
Minority Investor Protection Index (0-10) 5.3 6.35
ProtectingMinorityInvestors
Best Performer – DB 2018
(Kazakhstan)
1
8
9
8.5
Perbaikan
NO. Index DB 2018
1. Indeks Hak
Pemegang
Saham
(Shareholder
Rights Index)
Pemegang Saham memberikan persetujuan atas
penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal
2. Indeks
Transparansi
Perusahaan
(Corporate
Transparency
Index)
Pembeli harus menyampaikan informasi beneficial
ownership baik secara langsung maupun tidak langsung
yang memiliki saham sebesar 5%.
Bila buyer merupakan PT tertutup maka laporan
keuangan harus diaudit oleh auditor eksternal.
Perbaikan:
1. Penunjukan dan pemberhentian
akuntan publik wajib diputuskan
dalam RUPS Perusahaan Terbuka
dengan mempertimbangkan usulan
Dewan Komisaris.
2. Kewajiban pelaporan bagi setiap pihak
yang memiliki saham baik langsung
maupun tidak langsung paling sedikit
5% (lima persen) dari modal disetor
dalam Perusahaan Terbuka.

14. 14
Indonesia –
DB 2017
Indonesia –
DB 2018
Paying Taxes (Rank) 104 114
Number of Payment 43 43
Time (hours) 221 207.5
Cost (% of profit) 51.8 55.3
Postfilling Index (0-100) 76.49 68.82
PayingTaxes
Best Performer – DB 2018
(UAE)
1
4
12
15.9
-
Perbaikan
DB 20178
10-kali pembayaran :
1. PPh Badan 13 kali pembayaran secara online
2. Iuran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan 1 kali pembayaran
secara online
3. Iuran Pemberi Kerja Jaminan Sosial BPJS
Ketenagakerjaan 1 kali pembayaran secara online
4. Capital gain tax 1 kali pembayaran
5. Pajak Properti (PBB) 1 kali pembayaran
6. Pajak Kendaraan Bermotor 1 kali pembayaran
7. Materai 1 kali pembayaran
8. PPn 12 kali pembayaran secara online
9. BPJS 0 kali pembayaran
10. Pajak Pendapatan Pekerja 1 kali pembayaran secara
online
Total : 43-kali Pembayaran
Perbaikan:
Pembayaran PPh dan PPN
dilakukan secara elektronik melalui
e-billing oleh mayoritas wajib pajak
sehingga terdapat pengurangan
waktu proses

15. 15
Indonesia –
DB 2017
Indonesia –
DB 2018
Trading Across Border(Rank) 108 112
Time to export :
Border Compliance (hours) 53.3 48
Cost to export :
Border Compliance (USD) 253.7 250
Time to export :
Documentary Compliance (hours) 61.3 60
Cost export :
Documentary Compliance (USD) 138.8 130
Time to import :
Border Compliance (hours) 99.4 80
Cost to import :
Border Compliance (USD) 382.6 384
Time to import :
Documentary Compliance (hours) 132.9 119
Cost import :
Documentary Compliance (USD) 164.4 160
TradingAcrossBorders
Perbaikan
Best Performer – DB 2018
(UAE)
1
27
462
6
178
54
678
12
283
Single Billing yang diakomodir Modul MPNG2
melalui sistem online (ATM, EDC, Internat
Banking dan Mobile Banking) telah
dioperasikan secara penuh

16. 16
Indonesia –
DB 2017
Indonesia –
DB 2018
Enforcing Contract (Rank) 166 145
Time (Days) 471 390
Cost (% claim value) 115.7% 74.0%
Quality of judicial process
index (0-18)
8.0 8.0
EnforcingContract
Perbaikan
NO. DB 2018
1. Perbaikan menjadi 8 Prosedur meliputi :
1. Pengisian formulir pendaftaran
2. Penilaian formulir gugatan oleh panitera
3. Perkara diterima sebagai gugatan sederhana
4. Penggugat membayar uang muka (panjer)
5. Menunggu panggilan sidang (2 hari kerja)
6. Sidang
7. Putusan perkara gugatan sederhana
8. Menerima dan melaksanakan putusan
Jika terjadi banding, prosedur menjadi 11, dengan tambahan 3
Prosedur meliputi :
1. Pemberitahuan sidang lanjutan
2. Sidang lanjutan
3. Putusan final
2. Lama penyelesaian perkara menjadi 25 hari.
Bila terdapat banding, dilakukan pada Pengadilan yang sama
dari Hakim Tunggal menjadi Hakim Majelis dengan total waktu
menjadi 38 hari.
3. Biaya Pendaftaran Perkara berkurang menjadi :
- Jakarta : Rp. 922.000
- Surabaya : Rp. 786.000
Best Performer – DB 2018
(Korea)
1
290
12.7
14.5
Fokus Perbaikan:
• Pengurangan waktu penyelesaian gugatan
sederhana menjadi tercatat 390 hari dengan
penurunan biaya 74% dari nilai perkara.
• Seharusnya sesuai Peraturan MA No. 2 Tahun
2015, gugatan sederhana hanya selesai dalam
25 hari namun belum dicatat perbaikan oleh tim
WB karena belum banyak yang memanfaatkan
di wilayah DKI Jakarta dan Surabaya

17. 17
Indonesia –
DB 2017
Indonesia –
DB 2018
Resolving Insolvency (Rank) 76 38
Recovery Rate (sen/1 USD) 29.9
(31.2)
64.3
(64.7)
Waktu (tahun) 2.0 (1.9) 1.1
Biaya (% of estate) 22.0
(21.6)
22.0
(21.6)
Hasil penjualan (0 sebagai
penjualan per –aset dan 1 sebagai
penjualan unit usaha aktif)
0 1
ResolvingInsolvency
Best Performer – DB 2018
(Jepang)
1
92
0.6
4.5
1
Perbaikan
DB 2018
Penurunan imbalan kurator, ada 2 alternatif :
1. Imbalan Kurator berdasarkan presentase nilai hutang yang harus dibayar oleh debitur :
- Nilai sampai dengan Rp. 50 Miliar, Imbalan Jasa 5%
- Nilai di atas Rp. 50 Miliar sampai dengan Rp. 250 Miliar, Imbalan Jasa 3%
- Nilai di atas Rp. 250 Miliar sampai dengan Rp. 500 Miliar, Imbalan Jasa 2%
- Nilai di atas Rp. 500 Miliar , Imbalan Jasa 1%
2. Ditetapkan berdasarkan tarif jam terpakai, dengan tarif maksimal yaitu Rp. 4 juta/jam.
- Mediasi diwajibkan.
- Menjadi 4 Prosedur:
1. Pendaftaran Perkara Kepailitan.
2. Penunjukan mediator
3. Mediator membuat kesepakatan perdamaian dan dilaporkan kepada hakim dan
memeriksanya
4. Hakim pemeriksa memuat kesepakatan perdamaian dalam pertimbangan dan amar putusan
dan dimasukkan ke dalam Akta Perdamaian
Apabila Mediasi tidak terjadi, maka prosedur menjadi 7.
Perkara kepailitan selesai melalui proses Mediasi menjadi 34 hari.
Apabila Mediasi tidak terjadi, maka penyelesaian melalui Pengadilan dan Penyelesaian Kurator menjadi
274 hari total.
(34 hari Mediasi, 60 hari Pengadilan, Kurator 2 X 3 bulan)
Fokus Perbaikan:
1. Pengurangan lama waktu
penyelesaian perkara
kepailitan menjadi 1.1 tahun
2. Indeks Resolving Insolvency
meningkat menjadi 10.5
(skala 0-16) dari sebelumnya
9.5 dikarenakan perlunya
persetujuan kreditur dalam
menentukan hakim
pengawas

18. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
18

19. I n d o n e s i a I n v e s t m e n t C o o r d i n a t i n g B o a r d
19
Persiapan Konstruksi Produksi
Izin Prinsip
Perizinan
Teknis Daerah
Perizinan
Teknis K/L
Izin Usaha
PTSP Provinsi
S: 34
PTSP Kabupaten
S = 314; B = 102
PTSP Kota
S = 81; B = 17
Kantor Ekonomi
Khusus (KEK)
S = 3; B = 5
Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan
Bebas & Pelabuhan
Bebas (BPKPBPB)
S = 5; B = 0
437DAERAH Terhubung SPIPISE
Connected
10 K/L dalam proses
integrasi SPIPISE
Pilot Project: Kab.
Purwakarta
Standarisasi awal 3
izin: IMB, Izin Lokasi
dan Izin lingkungan
SIKStandardisasi
Integrasi
Koordinasi
Kondisi SPIPISE Saat Ini

20. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
20
PENYEDERHANAAN PERIZINAN: PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BKPM
BKPMtelahmulaimenerapkan
DigitalSignaturesejak3Juli2017:
• IPPM tersedia dalam bentuk Portable
Document Format (PDF) dengan QR code
sebagai pengaman.
• IPPM yang telah selesai akan diupload di
folder perusahaan dan dapat dicetak
langsung oleh perusahaan
Dari 8 Peraturan Kepala BKPM menjadi hanya 2 Peraturan Kepala BKPM, sebagai berikut:
1. Penggabungan Perka 8/2016 jo. Perka 6/2016 jo. Perka 14/2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip, Perka 15/2015 tentang
Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal, Perka 16/2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal, Perka 18/2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal
dan Perka 19/2015 tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan menjadi Satu
Rancangan Perka, dengan perbaikan:
• Penghapusan IP menjadi PPM
• Sektor tertentu (khususnya bidang usaha jasa yang tidak membutuhkan izin lokasi dan izina lingkungan bisa langsung
izin usaha
• Online single submission (OSS)
• Perka ini sebagai NSPK implementasi Perpres 91/2017
2. Revisi Perka 17/2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
• Penyesuaian dengan Pelaksanaan implementasi Perpres 91/2017 (online single submission)
PenyederhanaanPeraturanKepalaBKPM:

21. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
21
Badan Koordinasi
Penanaman Modal
(BKPM)
Indonesia Investment
Coordinating Board
Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190 - Indonesia
t . +62 21 525 2008
f . +62 21 525 4945
e . info@bkpm.go.id
www.bkpm.go.id
Thank You
Terima Kasih
Investin
Remarkable
Indonesia

22. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
22
Source: BKPM, 2017.
PromosiInvestasi
RencanaKegiatanPromosiBKPM2018
World Economic Forum 2017 / Marketing Investasi Indonesia
Davos, 22-27 Januari 2017
Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional
Yogyakarta, Minggu 4 Februari 2018
Regional Investment Forum (RIF)
Yogyakarta, Minggu 4 Februari 2018
Indonesia Business Forum
Tokyo, Februari 2017
Remarkable Indonesia Fair
Chicago, 7 Juli 2017