SlideShare a Scribd company logo
Reformasi Birokrasi
Prof. DR. JB. Kristiadi
Sejarah dari Masa ke Masa
Birokrasi Indonesia
Perkuatan Sistem Pemerintahan
• Perubahan sistim Ketatanegaraan
• Pembentukan LAN
• Pembentukan Kantor Menpan
Era Reformasi
• Pembaharuan sistim Pertahanan dan Keamanan
Ø Pemisahan TNI dg Kepolisian
• Pembubaran Dewan Pertimbangan Agung
• Pembentukan Mahkamah Konstitusi
• Kebebasan Pers
Era Reformasi
• Demokratisasi
• Otonomi Daerah
• Pembaharuan Sistem Moneter dan Keuangan :
Ø Pembentukan OJK
Ø Pemisahan Bank Sentral dari Pemerintah
• Pembentukan lembaga Ombudsman sebagai
pengawas pelayanan publik
Era Reformasi
• Pembaharuan Sistim Anggaran Negara :
• Line Item dg DIP menjadi programatic Budget dg sistim DIPA
• Korporatisasi Lembaga Negara bagi institusi yang menghasilkan
Penerimaan Negara
• Pembentukan Badan Layanan Umum ( BLU ).
• TVRI
• RRI
• BHMN
• Pembaharuan Sistim Budgeting Single entry menjadi Double entry
• Pembaharuan dari sistem money follow function menjadi money
follow Program.
Era Reformasi
• Perubahan Sistim Kepegawaian RI
• Pembentukan KASN
• Sistim Karir ASN yang terbuka (lelang jabatan)
• Kewajiban setiap ASN untuk mengkinikan pengetahuannya
dengan ikut Pendidikan/Pelatihan
Inovasi dan Perubahan Birokrasi
• Kinerja dan Outcomes sebagai Acuan Birokrasi masa kini.
• Penerapan KPI untuk menilai prestasi kerja (balance score card).
• Prestasi kerja dan Insentif sebagai pemacu Reformasi Birokrasi
• Penerapan Management Risiko (Risk Management) pada Birokrasi
Ø Azas value for money
• Penerapan Wilayah Zona Integritas bebas Korupsi
• Inovasi Pelayanan Publik
• Lomba Inovasi sebagai perangsang Peningkatan Pelayanan Publik
Evidence Reformasi Birokrasi
• Stabilitas sistim Moneter dan Keuangan Negara
• Rating dari Lembaga penilai dunia
• Kepercayaan Pasar Global dan Domestik
• Ease of doing business
• Penerapan Single Submission untuk berbagai perizinan
• Stabilitas Sistim Merit ASN
• Stabilitas Keamanan
• Kepuasan Masyarakat
Tantangan Reformasi Birokrasi
Kedepan
Isu Global Reformasi Birokrasi
Perkembangan Revolusi Industri
Perkembangan Ilmu Administrasi
E-Governance
dan
M-Governance
Dynamic
Governance
Open Governance Whole
Government
Roadmap Reformasi Birokrasi
2019-2024
Megatrend Dunia
Kerangka Logis
Sumber
Daya
Manusia
Anggaran
Organisasi
Proses
Bisnis
Perencanaan
KAPASITAS
BIROKRASI
KINERJA
TINGGI
PENGUASAAAN
TEKNOLOGI
PENGAWASAN
ADAPTIF DAN
INOVATIF
BERSIH
AKUNTABEL
MELAYANI
PRODUKTIF
Kerangka Kerja
Perbaikan Birokrasi
Pengungkit
• Manajemen Perubahan
• Penataan Peraturan
• Organisasi
• Tata Laksana
• Manajemen SDM
• Penguatan Akuntabilitas
Kinerja
• Peningkatan Pengawasan
• Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Hasil
Pengungkit
• Perubahan
Budaya Kerja
• Peraturan tidak
tumpang tindih
• Organisasi
sesuai
kebutuhan
• Business
Process yang
efisien
• ASN
Profesional
• Budaya Kerja
• Integritas
• Pelayanan
berkualitas
Indikator
• Kepuasan
masyarakat
• Perbaikan
peraturan
perundangan
• Perbaikan
kelembagaan
• Profesionalitas
ASN
• Akuntabilitas
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Privatization and Public Private Partnerships By E.S Savas
Privatization and Public Private Partnerships By E.S SavasPrivatization and Public Private Partnerships By E.S Savas
Privatization and Public Private Partnerships By E.S SavasSony Sonjaya
 
Presentasi birokrasi (edisi lengkap 2011)
Presentasi birokrasi (edisi lengkap 2011)Presentasi birokrasi (edisi lengkap 2011)
Presentasi birokrasi (edisi lengkap 2011)Local Government
 
Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public servicePutra Manurung
 
Kebijakan otonomi khusus di indonesia
Kebijakan otonomi khusus di indonesiaKebijakan otonomi khusus di indonesia
Kebijakan otonomi khusus di indonesia
Deny P. Sambodo
 
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARASISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARAPLUR
 
Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakan
Zakiyul Mu'min
 
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014Noviyarti Badri
 
Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-GovernmentPenataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
UmmuFaizah7
 
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahManajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahArief H
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
Dr. Zar Rdj
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik
93220872
 
Perkembangan ilmu administrasi
Perkembangan ilmu administrasiPerkembangan ilmu administrasi
Perkembangan ilmu administrasiMusbahaeri Saleh
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
Fajar Dolly
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Oswar Mungkasa
 
Manajemen publik
Manajemen publikManajemen publik
Manajemen publikAlfajar A
 
Masalah Otonomi Daerah
Masalah Otonomi DaerahMasalah Otonomi Daerah
Masalah Otonomi Daerah
Tri Widodo W. UTOMO
 
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
Siti Sahati
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
Tri Widodo W. UTOMO
 

What's hot (20)

Privatization and Public Private Partnerships By E.S Savas
Privatization and Public Private Partnerships By E.S SavasPrivatization and Public Private Partnerships By E.S Savas
Privatization and Public Private Partnerships By E.S Savas
 
Presentasi birokrasi (edisi lengkap 2011)
Presentasi birokrasi (edisi lengkap 2011)Presentasi birokrasi (edisi lengkap 2011)
Presentasi birokrasi (edisi lengkap 2011)
 
Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public service
 
Kebijakan otonomi khusus di indonesia
Kebijakan otonomi khusus di indonesiaKebijakan otonomi khusus di indonesia
Kebijakan otonomi khusus di indonesia
 
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARASISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
 
Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakan
 
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
 
Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-GovernmentPenataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
 
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahManajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik
 
Perkembangan ilmu administrasi
Perkembangan ilmu administrasiPerkembangan ilmu administrasi
Perkembangan ilmu administrasi
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
 
Manajemen publik
Manajemen publikManajemen publik
Manajemen publik
 
Masalah Otonomi Daerah
Masalah Otonomi DaerahMasalah Otonomi Daerah
Masalah Otonomi Daerah
 
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
 

Similar to 21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)

Zona integritas
Zona integritasZona integritas
Zona integritas
93220872
 
EDIT 2_Lompatan Besar Kemnaker.pdf
EDIT 2_Lompatan Besar Kemnaker.pdfEDIT 2_Lompatan Besar Kemnaker.pdf
EDIT 2_Lompatan Besar Kemnaker.pdf
spsb2
 
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummitPleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Kurniawan Saputra
 
Kb 5 reformasi-birokrasi-menpan-rb
Kb 5 reformasi-birokrasi-menpan-rbKb 5 reformasi-birokrasi-menpan-rb
Kb 5 reformasi-birokrasi-menpan-rb
Imam Sarwo Edi
 
Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasiReformasi birokrasi
Reformasi birokrasi
Wahyu Hermawan
 
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LANRoadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
Tri Widodo W. UTOMO
 
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Hendro Cahyono
 
Presentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah IPresentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah IGunawan Ari N
 
Transfomasi Future Government - Kemenkeu.pdf
Transfomasi Future Government - Kemenkeu.pdfTransfomasi Future Government - Kemenkeu.pdf
Transfomasi Future Government - Kemenkeu.pdf
meilissaike
 
Kep 814 Tahun 2016
Kep 814 Tahun 2016Kep 814 Tahun 2016
Kep 814 Tahun 2016
kppn137
 
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...
percepatanrbrorgan
 
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.pptPembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
ssuserdbcf15
 
annualreporttrbp-2012.pdf
annualreporttrbp-2012.pdfannualreporttrbp-2012.pdf
annualreporttrbp-2012.pdf
iadiputro
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Dr. Zar Rdj
 
HASIL ZI POLRI 2021.pptx
HASIL ZI POLRI 2021.pptxHASIL ZI POLRI 2021.pptx
HASIL ZI POLRI 2021.pptx
RBPPolman
 
Blueprint Penguatan Akuntabilitas LAN
Blueprint Penguatan Akuntabilitas LANBlueprint Penguatan Akuntabilitas LAN
Blueprint Penguatan Akuntabilitas LANTri Widodo W. UTOMO
 
Rencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdf
Rencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdfRencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdf
Rencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdf
ZainalArifin343633
 
Digitalisasi_Koperasi_2.pdf
Digitalisasi_Koperasi_2.pdfDigitalisasi_Koperasi_2.pdf
Digitalisasi_Koperasi_2.pdf
humaspmb2023unisnu
 
Area Kunci Ditjen Perbendaharaan
Area Kunci Ditjen PerbendaharaanArea Kunci Ditjen Perbendaharaan
Area Kunci Ditjen Perbendaharaan
Deady Rizky Yunanto
 
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptxPaparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
jhijria87
 

Similar to 21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi) (20)

Zona integritas
Zona integritasZona integritas
Zona integritas
 
EDIT 2_Lompatan Besar Kemnaker.pdf
EDIT 2_Lompatan Besar Kemnaker.pdfEDIT 2_Lompatan Besar Kemnaker.pdf
EDIT 2_Lompatan Besar Kemnaker.pdf
 
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummitPleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
 
Kb 5 reformasi-birokrasi-menpan-rb
Kb 5 reformasi-birokrasi-menpan-rbKb 5 reformasi-birokrasi-menpan-rb
Kb 5 reformasi-birokrasi-menpan-rb
 
Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasiReformasi birokrasi
Reformasi birokrasi
 
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LANRoadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
 
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
 
Presentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah IPresentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah I
 
Transfomasi Future Government - Kemenkeu.pdf
Transfomasi Future Government - Kemenkeu.pdfTransfomasi Future Government - Kemenkeu.pdf
Transfomasi Future Government - Kemenkeu.pdf
 
Kep 814 Tahun 2016
Kep 814 Tahun 2016Kep 814 Tahun 2016
Kep 814 Tahun 2016
 
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...
 
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.pptPembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
 
annualreporttrbp-2012.pdf
annualreporttrbp-2012.pdfannualreporttrbp-2012.pdf
annualreporttrbp-2012.pdf
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
 
HASIL ZI POLRI 2021.pptx
HASIL ZI POLRI 2021.pptxHASIL ZI POLRI 2021.pptx
HASIL ZI POLRI 2021.pptx
 
Blueprint Penguatan Akuntabilitas LAN
Blueprint Penguatan Akuntabilitas LANBlueprint Penguatan Akuntabilitas LAN
Blueprint Penguatan Akuntabilitas LAN
 
Rencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdf
Rencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdfRencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdf
Rencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdf
 
Digitalisasi_Koperasi_2.pdf
Digitalisasi_Koperasi_2.pdfDigitalisasi_Koperasi_2.pdf
Digitalisasi_Koperasi_2.pdf
 
Area Kunci Ditjen Perbendaharaan
Area Kunci Ditjen PerbendaharaanArea Kunci Ditjen Perbendaharaan
Area Kunci Ditjen Perbendaharaan
 
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptxPaparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
 

More from Massaputro Delly TP

Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara
Massaputro Delly TP
 
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Massaputro Delly TP
 
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi InstansionalRencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Massaputro Delly TP
 
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Massaputro Delly TP
 
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Massaputro Delly TP
 
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Massaputro Delly TP
 
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
Massaputro Delly TP
 
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
Massaputro Delly TP
 
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
Massaputro Delly TP
 
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) 19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
Massaputro Delly TP
 
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
Massaputro Delly TP
 
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
Massaputro Delly TP
 
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
Massaputro Delly TP
 
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
Massaputro Delly TP
 
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Massaputro Delly TP
 
Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018
Massaputro Delly TP
 
Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017
Massaputro Delly TP
 
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
Massaputro Delly TP
 
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
Massaputro Delly TP
 
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)
Massaputro Delly TP
 

More from Massaputro Delly TP (20)

Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara
 
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
 
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi InstansionalRencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
 
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
 
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
 
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
 
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
 
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
 
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
 
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) 19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
 
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
 
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
 
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
 
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
 
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
 
Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018
 
Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017
 
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
 
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
 
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)
 

Recently uploaded

buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKATMANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
DinsosnakertransKota
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
yennylampouw
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
IpinTriono
 

Recently uploaded (16)

buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKATMANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
 

21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)