Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang Inovasi di sektor publik, melalui pembelajaran konsep inovasi sektor publik, jenis-jenis inovasi sektor publik, tahapan inovasi sektor publik, tantangan inovasi sektor publik, dan praktik baik inovasi sektor publik. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, studi kasus. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya memahami pentingnya inovasi di sektor publik.
#RLAXIII
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Perencanaan mitigasi dan ketahanan usaha pada industri pariwisataTogar Simatupang
Bagaimana situasi kekinian di lapangan atau di daerah?
Bagaimana ada upaya/inovasi, bentuk kearifan lokal dalam melakukan mitigasi dan memperkuat resiliensi?
Apa upaya kita yang lebih kreatif dan inovatif untuk merespons situasi kenikian?
Misalnya, industri pariwisata menghadapi dilema rendah sentuh dan tinggi sentuh, bagaimana membuat aspek kesehatan dan aspek ekonomi agar hadir keyakinan dan kepercayaan para wisatawan?
Skema yang menjadi luaran:
Kerangka dan pedoman (brief policy) yang dirumuskan di dalam rangka mitigasi dan resiliensi usaha
Strategi dan skenario apa yang dilakukan di jangka pendek dan menengah, seperti apa etapenya sehingga tercapai percepatan: langkah memperkuat upaya program pemulihan industri pariwisata dan kreatif
Saat ini sudah ada skema tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi
Di bagian mana mitigasi dan resiliensi bisa mempercepat pemulihan?
Apakah dapat dilakukan penajaman untuk fokus dan rencana tindak?
Materi Presentasi oleh Bapak Yaury Tetanel (SAPA/Strategic Alliance for Poverty Alleviation) dalam Diskusi Publik “Akuntabilitas Sosial CSR Industri Ekstraktif dan Peranannya dalam Penanggulangan Kemiskinan” di Jakarta, 18 Juli 2013; yang diselenggarakan oleh PWYP Indonesia bekerjasama dengan FITRA Jatim dan didukung oleh Yayasan TIFA
Disampaikan pada kegiatan Evaluasi Dampak Diklat yang diselenggarakan oleh BPSDM Jawa Timur
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan & Inovasi Adm. Negara LAN-RI
Malang, 2 Juni 2022
Jambi Sustainable Landscape Management Project (J-SLMP) BioCF-ISFL Provinsi J...CIFOR-ICRAF
Presented by Ir. H. SEPDINAL, ME, Jambi’s Development Planning Agency (Bappeda) and Head of Sub-National Project Management Unit (SNPMU) BioCF-ISFL at "Science and Policy Dialogue III: How are benefits from REDD+ finance shared?", Jakarta-Indonesia, on 4 Aug 2022
Towards Technology For All, No One Left Behind
Disampaikan pada Kegiatan Workshop “Implementasi Platform IDSL Lab: Melompatkan SPBE Menuju Kota Cerdas Berkelanjutan”
Jatinangor, 7 November 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara – LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Ceramah Pelatihan Dasar CPNS
Sorong Selatan, 28 Juli 2021
Disampaikan pada Diklat Reform Leader Academy Angkatan VI, Pusdiklat Teknis Fungsional LAN-RI
Jakarta, 28 April 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
ICEGOV is a series of International Conferences on Theory and Practice of Electronic Governance taking place annually around the world. The series focuses on the use of technology to transform the working of government and its relationships with citizens, businesses and other non-state actors in order to improve public governance and its contribution to public policy and development (EGOV).
The ICEGOV conference series is coordinated by the United Nations University Operating Unit on Policy-Driven Electronic Governance (UNU-EGOV), based in the city of Guimarães, Portugal. It is a continuation of the work started by the Center for Electronic Governance at the United Nations University International Institute for Software Technology (UNU-IIST), which was based in Macau SAR, China. The ICEGOV conference series was founded precisely there, with the first edition taking place in Macau.
The 2017 Edition will be in New Delhi from 7 -9 March 2017.
Call for Papers is uploaded here.
Perencanaan mitigasi dan ketahanan usaha pada industri pariwisataTogar Simatupang
Bagaimana situasi kekinian di lapangan atau di daerah?
Bagaimana ada upaya/inovasi, bentuk kearifan lokal dalam melakukan mitigasi dan memperkuat resiliensi?
Apa upaya kita yang lebih kreatif dan inovatif untuk merespons situasi kenikian?
Misalnya, industri pariwisata menghadapi dilema rendah sentuh dan tinggi sentuh, bagaimana membuat aspek kesehatan dan aspek ekonomi agar hadir keyakinan dan kepercayaan para wisatawan?
Skema yang menjadi luaran:
Kerangka dan pedoman (brief policy) yang dirumuskan di dalam rangka mitigasi dan resiliensi usaha
Strategi dan skenario apa yang dilakukan di jangka pendek dan menengah, seperti apa etapenya sehingga tercapai percepatan: langkah memperkuat upaya program pemulihan industri pariwisata dan kreatif
Saat ini sudah ada skema tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi
Di bagian mana mitigasi dan resiliensi bisa mempercepat pemulihan?
Apakah dapat dilakukan penajaman untuk fokus dan rencana tindak?
Materi Presentasi oleh Bapak Yaury Tetanel (SAPA/Strategic Alliance for Poverty Alleviation) dalam Diskusi Publik “Akuntabilitas Sosial CSR Industri Ekstraktif dan Peranannya dalam Penanggulangan Kemiskinan” di Jakarta, 18 Juli 2013; yang diselenggarakan oleh PWYP Indonesia bekerjasama dengan FITRA Jatim dan didukung oleh Yayasan TIFA
Disampaikan pada kegiatan Evaluasi Dampak Diklat yang diselenggarakan oleh BPSDM Jawa Timur
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan & Inovasi Adm. Negara LAN-RI
Malang, 2 Juni 2022
Jambi Sustainable Landscape Management Project (J-SLMP) BioCF-ISFL Provinsi J...CIFOR-ICRAF
Presented by Ir. H. SEPDINAL, ME, Jambi’s Development Planning Agency (Bappeda) and Head of Sub-National Project Management Unit (SNPMU) BioCF-ISFL at "Science and Policy Dialogue III: How are benefits from REDD+ finance shared?", Jakarta-Indonesia, on 4 Aug 2022
Towards Technology For All, No One Left Behind
Disampaikan pada Kegiatan Workshop “Implementasi Platform IDSL Lab: Melompatkan SPBE Menuju Kota Cerdas Berkelanjutan”
Jatinangor, 7 November 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara – LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Ceramah Pelatihan Dasar CPNS
Sorong Selatan, 28 Juli 2021
Disampaikan pada Diklat Reform Leader Academy Angkatan VI, Pusdiklat Teknis Fungsional LAN-RI
Jakarta, 28 April 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
ICEGOV is a series of International Conferences on Theory and Practice of Electronic Governance taking place annually around the world. The series focuses on the use of technology to transform the working of government and its relationships with citizens, businesses and other non-state actors in order to improve public governance and its contribution to public policy and development (EGOV).
The ICEGOV conference series is coordinated by the United Nations University Operating Unit on Policy-Driven Electronic Governance (UNU-EGOV), based in the city of Guimarães, Portugal. It is a continuation of the work started by the Center for Electronic Governance at the United Nations University International Institute for Software Technology (UNU-IIST), which was based in Macau SAR, China. The ICEGOV conference series was founded precisely there, with the first edition taking place in Macau.
The 2017 Edition will be in New Delhi from 7 -9 March 2017.
Call for Papers is uploaded here.
Embracing Innovation in Government: Global Trends 2018OECD Governance
Report identifies the global trends in government innovation and includes 10 in-depth case studies to illustrate the 3 key trends - (1) Identity, (2) Systems approaches and enablers, and (3) Inclusiveness and vulnerable populations.
For more information see www.oecd.org/gov/innovative-government/innovation2018.htm
Digital Government Review of Sweden: Towards a Data-driven Public Sector - OE...OECD Governance
Highlights document from the OECD report "Digital Government Review of Sweden: Towards a Data-driven Public Sector" which asseses the state of data-driven policies and initiatives in the Swedish public sector. For more information see http://www.oecd.org/gov/digital-government/digital-government-review-of-sweden-4daf932b-en.htm
National e-participation environment presentation by Niklas Wilhelmsson, Ministry of Justice, Finland - Unit for Democracy, Language Affairs and Fundamental Rights. Steven Clit's slides from the same event here: https://db.tt/BOhhQ0Ex
This draft paper outlines key issues and provides insights on implementing cross agency initiatives.
Delegates are invited to comment on the draft paper and reflect on the concluding questions for
discussion.
The Area Units for Employment, Local and Technological Development: A Model f...Territorial Intelligence
Huelva 2007, International Conference of Territorial Intelligence organised in the framework of CAENTI. WORKSHOP 3: Sustainable Territorial Development Studies
E-Government as a New Studying Subject. Towards a Theoretical Integration Proposal. By Juan Ignacio Criado Grande, Mentxu Ramilo Araujo and Miquel Salvador i Serna
Interoperability and community building for transformational eGovernment ePractice.eu
Author: Sylvia Archmann, Just Castillo Iglesias.
The latest technological progress has unveiled the enormous capacity for ICT (Information and Communication Technologies) to become a leading force in the modernisation of public administration and has raised the appearance of Transformational eGovernment.
Public Governance Seminar - What works: Towards Evidence Informed Policy MakingOECD Governance
The objective of this seminar is to examine emerging national models for evidence-informed policy and to explore opportunities for international co-operation in the increasingly global movement to synthesis evidence on What Works in a range of policy interventions.
There is growing international interest in the use of a What Works approach and in building a global evidence-base for policy interventions.
This seminar asks the question: what would be the benefits of international co-operation and what practically could the OECD do to support this international agenda?
For more information see www.oecd.org/gov
CONCEPTUAL MODEL OF OPEN ARCHITECTURE FOR OPEN GOVERNMENTDarko Petrusic
"Open Government" is a concept where society
believes that the business of government should be
open, efficient, and exposed to public scrutiny and
monitoring. With developments of Internet
technologies and e-services Open government idea is
now a platform which promotes transparency,
participation and collaboration. Information and
data are now presented in an open, reusable format
so that users can manipulate it in an effort to create
new values. Main components of the Open
government are Open Architecture, Open data and
Open standards. This research proposes conceptual
model of the Open Architecture (OA) in the context of
the Open government. Main aim of this paper is to
provide OG system designers with general guidelines
for implementing OA with special attention on use of
semantic technologies.
Digitalisation of finance activities: Challenges and opportunities - Edwin L...OECD Governance
This presentation was made by Edwin Lau, OECD, at the 40th Annual Meeting of OECD Senior Budget Officials (SBO) held in Tallinn, Estonia, on 5-6 June 2019
The role of open data in the development of sustainable smart cities and smar...Anastasija Nikiforova
This presentation is a supplementary material for the guest lecture "The role of open data in the development of sustainable smart cities and smart society" I delivered for the Federal University of Technology – Paraná (Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)) (Brazil, May 2022).
Similar to 11 Inovasi Untuk Membangun WoG (Dr. Tri Widodo WU, SH, MA) (20)
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...Massaputro Delly TP
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional (RBI) ini disusun oleh Peserta Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII dalam rangka memenuhi tugas kepesertaan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Merupakan bahan ajar atau materi yang disampaikan oleh Tim Pengajar dan Fasilitator untuk mempersiapkan peserta Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional (RBI), sekaligus mempersiapkan bahan seminar RBI pada tanggal 29 Agustus 2018.
Merupakan bahan ajar atau materi yang disampaikan oleh Tim Pengajar dan Fasilitator untuk mempersiapkan peserta Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional (RBI), sekaligus mempersiapkan bahan seminar RBI pada tanggal 29 Agustus 2018.
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...Massaputro Delly TP
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional (RBI) ini disusun oleh Peserta Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII dalam rangka memenuhi tugas kepesertaan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional (RBI) ini disusun oleh Peserta Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII dalam rangka memenuhi tugas kepesertaan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...Massaputro Delly TP
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional (RBI) ini disusun oleh Peserta Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII dalam rangka memenuhi tugas kepesertaan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menetapkan kebutuhan RB instansi melalui pembelajaran pemetaan kebutuhan perubahan RB instansi, identifikasi kebutuhan perubahan RB instansi, dan penetapan intervensi penyelesaian permasalahan RB instansi. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode, diskusi interaktif, studi kasus, praktek. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan menetapkan intervensi penyelesaian permasalahan RB instansi.
#RLAXIII
Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menyusun Rencana Aksi RB Nasional sesuai tema melalui pembelajaran identifikasi permasalahan RB tingkat nasional, penetapan area perubahan dan penyusunan Rencana Aksi RB Nasional. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, pembimbingan dan penulisan. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan dalam menyusun Rencana Aksi RB Nasional.
#RLAXIII
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)Massaputro Delly TP
Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menyusun Rencana Aksi RB Nasional sesuai tema melalui pembelajaran identifikasi permasalahan RB tingkat nasional, penetapan area perubahan dan penyusunan Rencana Aksi RB Nasional. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, pembimbingan dan penulisan. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan dalam menyusun Rencana Aksi RB Nasional.
#RLAXIII
Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menyusun Rencana Aksi RB Nasional sesuai tema melalui pembelajaran identifikasi permasalahan RB tingkat nasional, penetapan area perubahan dan penyusunan Rencana Aksi RB Nasional. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, pembimbingan dan penulisan. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan dalam menyusun Rencana Aksi RB Nasional.
#RLAXIII
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)Massaputro Delly TP
Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menyusun Rencana Aksi RB Nasional sesuai tema melalui pembelajaran identifikasi permasalahan RB tingkat nasional, penetapan area perubahan dan penyusunan Rencana Aksi RB Nasional. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, pembimbingan dan penulisan. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan dalam menyusun Rencana Aksi RB Nasional.
#RLAXIII
Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menetapkan kebutuhan RB instansi melalui pembelajaran pemetaan kebutuhan perubahan RB instansi, identifikasi kebutuhan perubahan RB instansi, dan penetapan intervensi penyelesaian permasalahan RB instansi. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode, diskusi interaktif, studi kasus, praktek. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan menetapkan intervensi penyelesaian permasalahan RB instansi.
#RLAXIII
Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang Inovasi di sektor publik, melalui pembelajaran konsep inovasi sektor publik, jenis-jenis inovasi sektor publik, tahapan inovasi sektor publik, tantangan inovasi sektor publik, dan praktik baik inovasi sektor publik. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, studi kasus. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya memahami pentingnya inovasi di sektor publik.
#RLAXIII
ZGB - The Role of Generative AI in Government transformation.pdfSaeed Al Dhaheri
This keynote was presented during the the 7th edition of the UAE Hackathon 2024. It highlights the role of AI and Generative AI in addressing government transformation to achieve zero government bureaucracy
Presentation by Jared Jageler, David Adler, Noelia Duchovny, and Evan Herrnstadt, analysts in CBO’s Microeconomic Studies and Health Analysis Divisions, at the Association of Environmental and Resource Economists Summer Conference.
Many ways to support street children.pptxSERUDS INDIA
By raising awareness, providing support, advocating for change, and offering assistance to children in need, individuals can play a crucial role in improving the lives of street children and helping them realize their full potential
Donate Us
https://serudsindia.org/how-individuals-can-support-street-children-in-india/
#donatefororphan, #donateforhomelesschildren, #childeducation, #ngochildeducation, #donateforeducation, #donationforchildeducation, #sponsorforpoorchild, #sponsororphanage #sponsororphanchild, #donation, #education, #charity, #educationforchild, #seruds, #kurnool, #joyhome
Jennifer Schaus and Associates hosts a complimentary webinar series on The FAR in 2024. Join the webinars on Wednesdays and Fridays at noon, eastern.
Recordings are on YouTube and the company website.
https://www.youtube.com/@jenniferschaus/videos
This session provides a comprehensive overview of the latest updates to the Uniform Administrative Requirements, Cost Principles, and Audit Requirements for Federal Awards (commonly known as the Uniform Guidance) outlined in the 2 CFR 200.
With a focus on the 2024 revisions issued by the Office of Management and Budget (OMB), participants will gain insight into the key changes affecting federal grant recipients. The session will delve into critical regulatory updates, providing attendees with the knowledge and tools necessary to navigate and comply with the evolving landscape of federal grant management.
Learning Objectives:
- Understand the rationale behind the 2024 updates to the Uniform Guidance outlined in 2 CFR 200, and their implications for federal grant recipients.
- Identify the key changes and revisions introduced by the Office of Management and Budget (OMB) in the 2024 edition of 2 CFR 200.
- Gain proficiency in applying the updated regulations to ensure compliance with federal grant requirements and avoid potential audit findings.
- Develop strategies for effectively implementing the new guidelines within the grant management processes of their respective organizations, fostering efficiency and accountability in federal grant administration.
11 Inovasi Untuk Membangun WoG (Dr. Tri Widodo WU, SH, MA)
1. PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Dr. Tri Widodo W. Utomo
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Disampaikan pada Diklat Reform Leader Academy
Pusdiklat Teknis Fungsional LAN-RI
Jakarta, 31 Juli 2018
2. Prolog: Fakta ke-Indonesia-an
Fractal Organization, Hologram Organization, dan Fragmented Organization
Konsep Whole of Government (WoG)
Praktek WoG di Beberapa Negara
Strategi Inovatif Membangun WoG
Prospek Untuk Indonesia:
o Integrasi Data Desa
o Layanan Imigrasi Terintegrasi
o Penanganan Demam Berdarah
Epilog
3.
4.
5. “A curve of geometric figure, a
part of which has the same
statistical character as the whole”
Google Dictionary
6. … every part of a fractal (irrespective of its scale) is
essentially a reduced size copy of the whole (a property
called ‘self-similarity’), and forms an organized
hierarchy with its upper level and lower level
counterparts …
Business Dictionary
15. “Whole of government denotes public
service agencies working across portfolio
boundaries to achieve a shared goal and
an integrated government response to
particular issues”
Sumber:
“CONNECTING GOVERNMENT: Whole of Government Responses
to Australia’s Priority Challenges”
http://www.apsc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/7575/connectinggovernment.pdf
“An overarching term for a group of
responses to the problem of increased
fragmentation of the public sector and
public services and a wish to increase
integration, coordination and capacity“
Sumber:
Colgan, A., Kennedy, L.A. and Doherty, N. (2014), A Primer on
implementing whole of government approaches. Dublin: Centre
for Effective Services.
http://www.effectiveservices.org/downloads/CES_Whole_of_Government_Approaches.pdf
16. Sumber:
Evert Meijers, Dominic Stead, Policy integration: what does it mean and
how can it be achieved? A multi-disciplinary review, 2004
o Coherent policy making (OECD, 1996),
o Cross-cutting policy-making (Cabinet
Office, 2000),
o Policy co-ordination (Challis et al, 1988;
Alter and Hage, 1993),
o Concerted decision-making (Warren et
al, 1974),
o Joined-up policy (Wilkinson and
Appelbee, 1999),
o Joined-up government (Ling, 2002),
o Inter-organisational co-ordination
(Rogers and Whetten, 1982),
o Inter-organisational collaboration (Alter
and Hage, 1993; Huxham, 1996),
o Inter-governmental management
(Agranoff, 1986),
o Network management (Kickert et al,
1997).
17. The public sector has become a matrix of crossing
perspectives and a key issue rests on the ability to
capitalize on synergies between different domains of
public intervention. Thus, to accomplish policy objectives
in an environment dominated by a crisscross of vertical,
horizontal, or networked contexts, a strong degree of co-
ordination is required, as well as an understanding of
mutual dependence ... in a networked system, each
stakeholder depends on the other to meet their
individual responsibilities, which collectively help realize
a larger goal.
(Chabit and Michalun, 2009, dalam Colgan, A., Kennedy, L.A. and Doherty, N. (2014)
18. Sumber: Ministry of Security and Public Administration of the Republic of Korea, “Basic Plan for Government 3.0”
GOVERNMENT 3.0
is a new paradigm for
government operation to
promote active sharing of
public information and
removal of barriers
existing among
government ministries for
better collaboration.
19. Sumber: The Centre for Effective Services, A Primer on Implementing Whole of Government Approaches, 2014
The 1999 White Paper, Modernising Government, called for the public sector
to work across organizational boundaries with the aim of providing more
integrated and seamless service delivery.
At the national level, examples of such initiatives included the allocation of
inter-ministerial portfolios to Ministers and new structures such as cross-
departmental policy development and delivery units within the Cabinet
Office. Cross-cutting policy reviews were also undertaken, resulting in the
Wiring it up reports for reform.
At the sub-national level, the creation of Regional Development Agencies in
1999 promised to bring a new focus to enterprise and employment by working
with universities, businesses and local authorities.
20. Sumber: The Centre for Effective Services, A Primer on Implementing Whole of Government Approaches, 2014
A major e-Government initiative, called the Government On-Line Initiative,
was partnered by the Modernising Services for Canadians (MSC), the purpose
of which was to bring together 170 different Government websites. This led
to the setting up of Service Canada, with the aim of providing a one-stop
point of access for citizens to all federal services.
To support the whole of government work, two Councils and an Institute
were set up to promote research and dialogue around common standards
and approaches to integrating services and technology between agencies and
levels of government
21. Sumber: The Centre for Effective Services, A Primer on Implementing Whole of Government Approaches, 2014
The concept of a ‘one-stop shop’ for service delivery bore fruit in 1997 with the
establishment of Centrelink as an integrated delivery mechanism for employment and
income support across all levels of government. During the 1980s, new structures and
processes, such as taskforces for whole of government work, took over from traditional
interdepartmental committees.
The Coalition of Australian Governments (COAG) was established in 1992 to act as a
forum for considering whole of government issues and identifying priorities for whole of
government work. In the early 2000s, the Prime Minister’s role in setting these priorities
was strengthened through the establishment of the Cabinet Implementation Unit, with a
core function of supporting whole of government work. A key feature of the Australian
approach has been the provision of guidelines for working across boundaries, prepared
under the auspices of the Management Advisory Committee (MAC).
22. Sumber: Adrian Tan Juan-San, 2018, Facilitating Cross-Agency Collaboration in Municipal Service Delivery for
A Better Living Environment, Municipal Services Office, Ministry of National Development (MSO-MND)
23.
24. Per 1 Oktober 2014
membentuk unit kerja
MSO di MND;
Bertujuan meningkatkan
koordinasi antar instansi
dalam pelayanan
perkotaan;
Berkolaborasi dengan 16
Dewan Kota (Town
Council) dan 11 lembaga
pemerintah (statutory
agencies).
25.
26.
27.
28.
29. 1. Online Service Integration
o Example: organizing content around life themes and/or specific audiences, such as the
young, elderly, women, job seekers, students, etc. It offers three ways to access services:
by service type (paying a bill, applying for a grant); by life event (giving birth); or by
location (of government agency or department).
2. Institutional Integration
o Top e-government officials can bring together key stakeholders across ministries and
agencies, define shared needs, identify potential gaps and redundancies in implementing
strategic goals, and guide e-government innovation in service delivery.
3. Interoperability Public Service
o Austria: citizens can get personalized information and services by signing on to the
services portal (https://www.help.gv.at) using their ID card or mobile phone, and can even
electronically sign documents using their mobile phones.
Sumber: United Nations E-Government Survey 2012, Chapter 3 “Taking a whole-of-government approach”
30. Sumber: United Nations E-Government Survey 2012, Chapter 3 “Taking a whole-of-government approach”
31. Sumber: United Nations E-Government Survey 2012, Chapter 3 “Taking a whole-of-government approach”
32. Sumber: United Nations E-Government Survey 2012, Chapter 3 “Taking a whole-of-government approach”
33.
34. CEO
Staff
Divisions
Master
Pupil
Guild
Second Industrial Revolution
Third Industrial Revolution
Master
Pupil
Master
Pupil
‘Stand alone’ model:
- Economies of scale
- Optimize assets
Networked model:
Economies of skill:
-access to knowledge
-co-development
-leverage knowledge
-focus on core
competences
-learn and innovate
Organizational models are transforming from “stand alone” to “networked”
Sumber: Innovation Networks and Alliance Management, www.tue-tm.org/INAM
38. GAGASAN INOVASI:
1. integrasi dengan layanan
KTP di Kecamatan;
2. Program 1 Kecamatan 1
Pejim (analogi 1 Desa 1
Babinkamtibmas/Babinsa);
3. Immigration corner di
sekolah-sekolah.
39. GAGASAN INOVASI:
1. Sektor Kesehatan
(penanganan korban,
pencegahan dengan
fogging/3M, dll);
2. Sektor Lingkungan (drainase,
sampah, air bersih, kondisi
tempat tinggal);
3. Sektor Bangunan/Perumahan
(perijinan IMB yang tidak
terintegrasi dengan sistem
sanitasi lingkungan).
40. Butuh imajinasi untuk melihat “big picture” organisasi;
Butuh keberanian untuk meninggalkan kebiasaan lama dan
membiasakan kebaruan;
Butuh “Big Data” yang merupakan akumulasi scattered-data.
Arus kecil yang banyak perlu dikanalisasi menjadi arus sedikit
yang besar.