Dokumen tersebut membahas pengenalan dan persiapan penggunaan Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk satuan kerja non-piloting, mencakup penjelasan mengenai modul-modul SAKTI dan proses pendaftaran pengguna.
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Redesign sistem penganggaran pemerintahDr. Zar Rdj
Tujuan/Manfaat Redesign Sistem Penganggaran
1. Secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara : Visi Misi Presiden – Fokus Pembangunan (arahan Presiden) – 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dan Tugas Fungsi K/L dan Daerah.
2. Dengan Redesign Sistem Penganggaran tidak dibutuhkan fasilitas “Tagging”, namun apabila diperlukan, fasilitas tagging dapat dilakukan secara terbatas.
3. Rumusan nomenklatur baik untuk program/outcome/ kegiatan/output mencerminkan “real work (eye catching)”.
4. Redesign Sistem Penganggaran merupakan upaya untuk penguatan penerapan penganggaran berbasis kinerja
SAPP adalah Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang terangkai secara sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Redesign sistem penganggaran pemerintahDr. Zar Rdj
Tujuan/Manfaat Redesign Sistem Penganggaran
1. Secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara : Visi Misi Presiden – Fokus Pembangunan (arahan Presiden) – 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dan Tugas Fungsi K/L dan Daerah.
2. Dengan Redesign Sistem Penganggaran tidak dibutuhkan fasilitas “Tagging”, namun apabila diperlukan, fasilitas tagging dapat dilakukan secara terbatas.
3. Rumusan nomenklatur baik untuk program/outcome/ kegiatan/output mencerminkan “real work (eye catching)”.
4. Redesign Sistem Penganggaran merupakan upaya untuk penguatan penerapan penganggaran berbasis kinerja
SAPP adalah Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang terangkai secara sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. Joko
• Apa itu Aplikasi SAKTI?
• Rencana rollout Aplikasi SAKTI Satker Non
Piloting
• Persiapan rollout Aplikasi SAKTI
(Pendaftaran User dan OTP)
Hai! Saya Bang SAKTI.
Hari ini kita akan belajar tentang
3. Joko
Dasar Hukum
Peraturan Menteri Keuangan nomor 223/PMK.05/2015
tanggal 15 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Piloting
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, sebagaimana
terakhir telah diubah dengan PMK nomor
159/PMK.08/2018 tanggal 14 Desember 2018
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-
51/PB/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang
Pemberitahuan Pelaksanaan Roll Out Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun 2021
4. Joko
a. Kebutuhan untuk menjawab tantangan
geografis dalam penyediaan layanan
kepada masyarakat berikut penyediaan
anggaran untuk penyediaan layanan
tersebut.
b. Penguatan konsep value for money
(efektif, efisien, dan ekonomis) dalam
penyediaan layanan kepada
masyarakat.
Why SAKTI?
c. Utilisasi kemajuan teknologi informasi
yang sangat pesat.
d. Dukungan infrastruktur IT (koneksi
internet) yang semakin merata.
e. Literasi IT masyarakat yang semakin
meningkat.
4
5. Joko
Implementasi SAKTI
Modul Pelaksanaan dan Pelaporan
Kelompok Modul Pelaksanaan dan Pelaporan SAKTI akan
diimplementasikan ke seluruh satker K/L (roll out) SAKTI
mulai awal Tahun 2022
Pelaksanaan roll out SAKTI tersebut dimulai dengan
penyampaian SPM Gaji Induk Bulan Januari 2022 yang
dihasilkan dari Aplikasi SAKTI
6. Joko
?
Mengintegrasik
an
Seluruh aplikasi
satker yang ada
Digunakan oleh K/L
dari
Level Satker, Wilayah,
Eselon 1 dan
Kementerian
Menerapkan
Konsep
single database
Mempunyai fungsi utama:
Penganggaran, Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban
Anggaran.
Ber-interface
dengan
SPAN pada tiap
tahap
siklus anggaran.
20. Joko
SAKTI berinterface dengan SPAN
SAKTI SPAN
Data Supplier /
Kontrak
Penerbitan
SPP
Pemberian
NRS/NRK
Pencatatan
Hutang
Penerbitan
SP2D
Resume
Tagihan
SPM
NRS/NRK
NOMOR
TAGIHAN
SP2D
Aplikasi Interface
Supplier
/RFC
Data RKAKL
Penelaahan &
Penerbitan
DIPA
RKAKL
DIPA
Data DIPA
Penerbitan BAR
Rekon
GL Rekon
BAR REKON
LK
Penerbitan
SPM
GL & Pelaporan
21. Joko
Single Entry Point
Suatu transaksi cukup sekali
input dan apabila dibutuhkan
oleh modul terkait data
tersebut akan dipanggil tanpa
harus dilakukan penginputan
ulang oleh modul yang
membutuhkan.
BAST/BAPP
/BAKP
KWITANSI
MODUL
KOMITME
N
MODUL
ASET
TETAP
MODUL
PERSEDIAA
N
MODUL
GLP
CATAT:
KODE
JUMLAH
HARGA
CARI BAST/BAPP/BAKP/
KWITANSI
PENDIAILAN ASET/PER
P
R
O
S
E
S
CATAT
SP2D
SPM
SPP
MODUL
PEMBAYARAN
MODUL
BENDAHAR
A
22. Joko
Konsep dasar Pendaftaran User
Aplikasi SAKTI
Pembayaran
Modul User Level
Operator
Validator/PPK
Approver/PPSPM/KPA
Anggaran
Operator
Approver/KPA
Bendahara
Operator/Bendahara
Pengeluaran
Operator/Bendahara
Penerimaan
26. Joko
Implementasi SAKTI Full Module Satker Non Piloting Dilaksanakan untuk
pengajuan SPM Gaji Induk Januari 2022 pada bulan Desember 2021
Ringkasan
OTP saat ini hanya digunakan untuk user PPK, PPSPM dan KPA
Pendaftaran user pengguna Aplikasi SAKTI yaitu mulai dari PPK,
PPSPM, Bendahara dan Semua Operator
Ada tiga (3) peran pengguna pada aplikasi SAKTI yaitu Operator,
Validator, dan Approver
Pada SAKTI berlaku sistem Single Entry