Toko Obat Kuat Viagra Asli Di Surabaya 081227526446 Jual Viagra USA 100mg Di ...
1. Temuan Pemeriksaan BPK_Dir.PKKN.pdf
1. RAPAT KOORDINASI
TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK PADA LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
PUSAT (LHP LKPP) TAHUN 2021
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT PERUMUSAN KEBIJAKAN KEKAYAAN NEGARA
3. DIREKTORAT PERUMUSAN KEBIJAKAN KEKAYAAN NEGARA
PMK NO. 118/PMK.01/2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang BARANG MILIK NEGARA, KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN, DAN PIUTANG NEGARA.
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang barang milik
negara, kekayaan negara lain-lain, dan piutang negara;
b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang barang milik negara, kekayaan negara
lain-lain, dan piutang negara;
c. pem berian bim bingan teknis dan su pervisi di bidang
barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, dan
piutang negara;
d. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang barang milik negara, kekayaan
negara lain-lain, dan piutang negara; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perumusan
Kebijakan Kekayaan Negara.
a. Subdirektorat Perumusan Kebijakan Barang
Milik Negara I;
b. Subdirektorat Perumusan Kebijakan Barang
Milik Negara II;
c. Subdirektorat Perumusan Kebijakan Barang
Milik Negara III;
d. Subdirektorat Perumusan Kebijakan Kekayaan
Negara Lain-lain;
e. Subdirektorat Perumusan Kebijakan Piutang
Negara;
f. Subbagian Tata Usaha; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
FUNGSI
TUGAS
STRUKTUR DIT.PKKN
3
5. LATAR BELAKANG
5
Surat Anggota II Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI Nomor 55/S/IV-
XV/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal
Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LHP LKPP) Tahun 2021
6. OPINI ATAS LKKL DAN BUN
TAHUN 2017-2021
2017 2018 2019 2020 2021
WTP 80 82 85 85 84
WDP 6 4 2 2 4
TMP 2 1 1 - -
TW - - - - -
JUMLAH
ENTITAS
PELAPORAN
88 87 88 87 88
6
Keterangan
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
TMP : Tidak Menyatakan Pendapat
TW : Tidak Wajar
*Sumber : Ringkasan Eksekutif LHP LKPP 2021
Kemenkeu.go.id
8. BMN DALAM NERACA LKPP 2020-2021
*sumber : LKPP Tahun 2021 Audited 8
9. 3
Nilai BMN selama 10 tahun terakhir rata-rata mengalami kenaikan. Khusus tahun 2013 terjadi penurunan nilai BMN karena
penerapan penyusutan pertama kali dengan nilai Rp387 trilyun sebagai pengurang Aset Tetap.
1
Terjadi Kenaikan yang sangat signifikan, terutama pada Aset Tetap Setelah BPK menerima hasil pelaksanaan penilaian kembali BMN
2
Aset Tetap turun sebesar Rp28,89 T atau 0,48% dibandingkan tahun 2020. Secara bruto, Aset Tetap mengalami kenaikan yang antara lain dipengaruhi oleh
adanya kenaikan belanja modal dan penambahan aset tetap dari penyelesaian KDP tahun lalu. Namun kenaikan nilai bruto Aset Tetap lebih kecil
dibandingkan penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dikarenakan adanya normalisasi aset.
3
(dalam triliun rupiah)
62 63 68 96 80 84 113 123 160,51 199,15
1.896 1.710 1.715 1.852 1.922 2.035 1.931
5.950 5.976,01 5.947,12
53
41 175
172 183
189 396
365 465,73 509,81
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Persediaan Aset Tetap Aset Lainnya
2
1
*sumber : LKPP Tahun 2021 Audited
PERKEMBANGAN BMN PER KELOMPOK
TAHUN 2012 - TAHUN 2021 MENURUT LKPP (AUDITED)
9
10. PERKEMBANGAN ASET TETAP PER JENIS
TAHUN 2012 - TAHUN 2021 MENURUT LKPP (AUDITED)
Nilai Aset Tetap secara keseluruhan rata-rata mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan karena
implementasi penyusutan Aset Tetap pertama kali.
1
Nilai Aset Tetap berupa Tanah mengalami kenaikan nilai sangat signifikan pada tahun 2019 disebabkan adanya perbaikan nilai wajar pada pelaksanaan
penilaian kembali BMN.
2
Aset Tetap turun sebesar Rp28,89 T atau 0,48% dibandingkan tahun 2020. Secara bruto, Aset Tetap mengalami kenaikan yang antara lain dipengaruhi oleh
adanya kenaikan belanja modal dan penambahan aset tetap dari penyelesaian KDP tahun lalu. Namun kenaikan nilai bruto Aset Tetap lebih kecil
dibandingkan penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dikarenakan adanya normalisasi aset.
3
(dalam triliun rupiah)
1
2
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan
Jumlah Aset Tetap
3
10
11. 11
10 Kementerian/Lembaga dengan Nilai BMN Terbesar di Neraca (Gabungan)
*sumber : LBMN Tahun 2021 Audited
* Nilai BMN sudah termasuk akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi
*dalam milyar rupiah
13. TP.E.9
ATB & ASET
LAINNYA
Sistem Informasi Pengelolaan
BMN Belum Sepenuhnya
Mendukung Pelaporan Saldo
Aset Lainnya Secara Akurat,
Serta Pengendalian atas
Pengelolaan Aset Lainnya (AL)
pada 25 K/L Belum Sepenuhnya
Memadai
TP.E.8
ASET TETAP
Pengendalian atas
Pengelolaan Aset Tetap
(AT) Belum Memadai
Berdampak Adanya
Saldo BMN yang Tidak
Akurat
TP.E.6
PERSEDIAAN
Pengelolaan Persediaan
dan Sistem Informasi
Pendukungnya Belum
Sepenuhnya dapat
Mendukung Pelaporan
Persediaan yang Akurat
TEMUAN PEMERIKSAAN (TP)TERKAIT PENGELOLAAN BMN
13
15. Metode FIFO
Aplikasi Persediaan belum sepenuhnya
akurat mencatat pengelolaan persediaan
berbasis FIFO
Stock Opname
Persediaan tidak dilakukan stock opname
pada 9 K/L sebesar Rp1,11 M
Tidak Tertib
Pencatatan persediaan tidak tertib terjadi
pada 38 K/L sebesar Rp53,49 M
Pemindahtanganan
Pemindahtanganan Persediaan kepada
masyarakat/pemerintah daerah belum tertib
pada 8 K/L sebesar Rp1,052 T
TP.E.6. Pengelolaan Persediaan dan Sistem Informasi Pendukungnya Belum Sepenuhnya
dapat Mendukung Pelaporan Persediaan yang Akurat
15
Penatausahaan Permasalahan Signifikan Lainnya pada 17
K/L sebesar Rp4,83 M
TEMUAN PERSEDIAAN
E.6.1
E.6.2
E.6.3
E.6.4
E.6.5
17. Data Anomali
Pemerintah belum optimal dalam
menyelesaikan permasalahan data anomali
Aset Tetap.
Pengendalian K3
Proses pengendalian atas perbaikan data
BMN tidak normal pada SIMAK BMN Kertas
Kerja Konfirmasi (K3) belum sepenuhnya
memadai
Catat Ganda
Pencatatan ganda atas Aset Tetap Tanah
dan Bangunan yang sama di K/L
Pengelolaan Aset
Tetap
Pengelolaan Aset Tetap pada 56 K/L Tidak
Didukung Pengendalian yang Memadai.
TP.E.8. Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tetap (AT) Belum Memadai Berdampak
Adanya Saldo BMN yang Tidak Akurat
17
TEMUAN ASET TETAP
E.8.1
E.8.2
E.8.3
E.8.4
18. 5. Terdapat AT tercatat ganda sebagai
ekstrakomtabel dan intrakomptabel
pada 7 K/L sebanyak 325 NUP sebesar
Rp1.261.335.980
4. Terdapat AT dengan Akumlasi
Penyusutan positif sebanyak 1.905
NUP sebesar Rp427.439.315.077 pada
13 K/L
3. Terdapat AT dengan nilai buku minus
sebanyak 48.037 NUP pada 23 K/L
2. Terdapat AT dengan nilai perhitungan
saldo minus sebanyak 54.086 NUP
pada 31 K/L
1. Terdapat AT dengan nilai perolehan
minus sebanyak satu NUP sebesar
Rp149.339.130
11 Terdapat AT dengan tanggal buku
perolehan kosong sebanyak satu NUP berupa
Gedung dan Bangunan senilai
Rp100.670.000.
10. Terdapat AT dengan masa manfaat yang
tidak sesuai ketentuan dengan nilai sebesar
Rp28.260.694.271 pada 11 K/L sebanyak
3.668 NUP
9. Terdapat AT berupa KDP dengan nilai
perolehan yang tidak diketahui sebanyak 959
NUP pada 3 K/L dengan nilai sebesar
Rp588.395.007.053
8. Terdapat AT berupa Konstruksi Dalam
Pengerjaan (KDP) yang diperoleh transaksi
penyelesaiannya tidak terbentuk dengan baik
sebanyak 114 NUP pada 10 K/L sebesar
Rp231.865.184.892
7. Terdapat AT yang tidak ditemukan
saldo nilai Perolehannya sebanyak 5
NUP sebesar Rp57.360.411.000
DATA
BMN
ANOMALI
ASET TETAP
18
6. Terdapat AT dengan perolehan yang
tercatat ganda pada 1 K/L sebanyak 10
NUP sebesar Rp34.000.000
12. Terdapat NUP AT dengan masa kuantitas
kosong namun ada nilai aset dan transaksi
penyusutannya pada 11 K/L sebanyak 47
NUP senilai Rp283.967.195.669
TP.E.8.1 Pemerintah Belum Optimal Dalam Menyelesaikan
Permasalahan Data Anomali Aset Tetap (AT)
19. Proses pengendalian atas perbaikan data BMN tidak normal pada SIMAK BMN
Kertas Kerja Konfirmasi (K3) belum sepenuhnya memadai
Atas 955 NUP yang telah
dilakukan normalisasi sebanyak
474 NUP senilai
Rp424.342.755.169 belum
teridentifikasi apakah tindak
lanjut atas normalisasi tersebut
baik berupa input normalisasi
maupun hapus normalisasi telah
dilakukan oleh K/L.
Masih terdapat sebanyak
383 NUP sebesar
Rp87.857.444.461 yang
tidak diketahui NUP
perolehan awalnya akibat
proses normalisasi
Adanya indikasi
penambahan aset tetap
yang tidak wajar sebesar
minimal sebesar
Rp8.492.094.955
ASET TETAP
19
TP.E.8.2
1. 2. 3.
20. Pencatatan Ganda Atas Aset Tetap Tanah Dan Bangunan Yang Sama Di K/L
ASET TETAP
20
TP.E.8.3
3
21. Terdapat AT
dikuasai/digunakan pihak
lain yang tidak sesuai
ketentuan pengelolaan
BMN sebesar Rp11,72 T
pada 20 K/L
Terdapat AT tidak
diketahui
keberadaannya
sebesar Rp406,59
M pada 26 K/L
Terdapat AT belum
didukung dengan
dokumen kepemilikan
sebesar Rp61.63 T pada
21 K/L
ASET TETAP
TP.E.8.4 Pengelolaan Aset Tetap pada 56 K/L Tidak Didukung
Pengendalian yang Memadai
2
3
Terdapat KDP yang
tidak mengalami mutase
dalam jangka waktu
lama (KDP Mangkrak)
sebesar Rp877,64 M
pada 5 K/L
4
1
Terdapat aset rusak
berat belum direklas ke
Aset Lainnya sebesar
Rp6,24 M pada 15 K/L
Penatausahaan
AT tidak tertib
sebesar Rp4,14 T
pada 38 K/L
Permasalahan lainnya
terkait dengan
pengelolaan AT terjadi
pada 22 K/L sebesar
Rp58,244 M
5
6
7
23. Data Anomali
Pemerintah belum optimal dalam
menyelesaikan permasalahan data Aset
Lain-Lain (ALL) yang tidak wajar (anomali).
Pengendalian K3
Pengendalian atas perbaikan data tidak
normal (anomali) atas AL melalui transaksi
normalisasi di dalam aplikasi SIMAK BMN K3
belum sepenuhnya memadai.
Pengelolaan ATB
& Aset Lainnya
Pengelolaan Aset Tak Berwujud (ATB) dan
Aset Lain-lain (ALL) pada 25 K/L tidak
sepenuhnya didukung dengan
pengendalian yang memadai
TP.E.9. Sistem Informasi Pengelolaan BMN Belum Sepenuhnya Mendukung Pelaporan
Saldo Aset Lainnya Secara Akurat, Serta Pengendalian atas Pengelolaan Aset Lainnya
(AL) pada 25 K/L Belum Sepenuhnya Memadai
23
TEMUAN ATB & ASET
LAINNYA
E.9.1
E.9.2
E.9.3
24. Sticky notes infographics
AL Dalam Penyelesaian
sebanyak 2 NUP yang
memiliki saldo tidak sama
dengan nol, pada 1 K/L
dengan nilai (absolut) sebesar
Rp92,54 M
AL sebanyak 4.255 NUP yang
memiliki nilai aset
minus/negatif, pada 11 K/L
dengan nilai aset minus sebesar
Rp52,08 M
AL sebanyak 2 NUP yang
tidak memiliki transaksi
perolehan awal pada 1
K/L dengan nilai aset
sebesar Rp184,44 M
AL sebanyak 1.006
NUP yang memiliki
nilai buku minus
(negatif) di 16 K/L
dengan nilai aset
sebesar Rp71,045M
AL sebanyak 3 NUP
memiliki saldo
akumulasi
penyusutan/amortisa
si positif pada 1 K/L
ATB & ASET LAINYA
TP.E.9.1 Pemerintah belum optimal dalam menyelesaikan permasalahan
data Aset Lain-Lain (ALL) yang tidak wajar (anomali)
24
AL sebanyak 107 NUP
memiliki saldo
akumulasi
penyusutan/amortisasi
positif pada 1 K/L
dengan nilai aset sebesar
Rp930,68 Juta
AL sebanyak 345 NUP
yang masih memiliki
kesalahan masa manfaat
pada 4 K/L dengan
nilai (absolut) sebesar
Rp4,88 M
AL sebanyak 166 NUP
yang masih memiliki data
yag tidak wajar (anomali)
di luar validasi 17 kriteria
pada 17 K/L dengan nilai
aset sebesar Rp1,64 M
1
2
3 4
5
6
7 8
25. Proses tindak lanjut perbaikan
data anomali Aset Lainnya
melalui transaksi normalisasi
pada aplikasi SIMAK BMN
belum sepenuhnya memadai
Transaksi tindak lanjut
normalisasi berupa
pembentukan NUP baru yang
melebihi dari jumlah NUP yang
sebelumnya dihapus melalui
menu normalisasi
1. Tindak Lanjut Anomali Data 2. Transaksi Normalisasi
ATB & ASET LAINYA
TP.E.9.2 Pengendalian atas perbaikan data tidak normal (anomali) atas AL melalui transaksi
normalisasi di dalam aplikasi SIMAK BMN K3 belum sepenuhnya memadai
25
26. 02
03
04
ATB yang sudah
tidak
dimanfaatkan
pada 15 K/L
sebesar
Rp70,58 M
ATB dan ALL yang
tidak diketahui
keberadaannya
dan/atau
ditelusuri pada 7
K/L sebesar
Rp102,14 M
Pencatatan ATB
yang tidak tertib
pada 11 K/L
sebesar Rp6,37 M
Permasalahan
lainnya atas ATB
dan ALL pada
enam K/L dengan
nilai sebesar
Rp22,03 M
01
ATB & ASET LAINYA
TP.E.9.3 Pengelolaan Aset Tak Berwujud (ATB) dan Aset Lain-lain (ALL) pada 25
K/L tidak sepenuhnya didukung dengan pengendalian yang memadai
26
28. ● Kementerian/Lembaga Melakukan Identifikasi atas Temuan Pemeriksaan BPK pada LHP LKPP
2021 dan Dampak/Kontribusi nya Terhadap Indeks Pengelolaan Aset (IPA)
● Menyusun dan Menyiapkan Rencana Aksi untuk Menyelesaikan Tindak Lanjut Temuan
Pemeriksaan BPK
● Menginstruksikan Satuan Kerja (Satker) untuk Menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan BPK
dengan berkoordinasi dengan Kanwil DJKN, Kanwil DJPB, KPPN dan KPKNL
● Berkoordinasi dengan APIP K/L untuk memastikan bahwa akuntansi, penatausahaan dan
penyajian atas BMN dalam laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan dan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengelolaan BMN telah sesuai ketentuan
● Melakukan Monitoring bersama dengan APIP K/L terkait Perkembangan Tindak Lanjut
Penyelesaian Temuan Pemeriksaan BMN serta Dampak/Kontribusi terhadap Indeks
Pengelolaan Aset di masing-masing K/L. Melibatkan Apip Kl
● Melaporkan Perkembangan dan Progres Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK secara
berkala kepada Kementerian Keuangan
● Agar Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan BPK Telah diselesaikan Sampai Dengan 31
Desember 2022
HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
29. ● 1) Mengidentifikasi permasalahan dan risiko
penyimpangan dan ketidakakuratan dalam
pelaporan persediaan
● 2) Melakukan penatausahaan serta opname fisik
atas barang persediaan secara tertib sesuai
dengan ketentuan
● 3) Berkoordinasi dengan APIP K/L untuk
meningkatkan pengendalian atas kepatuhan
pelaksanaan stock opname dan ketertiban
penatausahaan persediaan kepada seluruh satuan
kerja di lingkungan K/L
PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN
PERSEDIAAN
TINDAK LANJUT TEMUAN PERSEDIAAN
29
30. 30
Melakukan
identifikasi atas
data anomali aset
tetap untuk
kemudian dilakukan
penyelesaian/perb
aikan, serta
mengefektifkan
rekonsiliasi internal
antara laporan
barang dan laporan
keuangan
01
Melakukan
koordinasi
dengan
Kementerian
Keuangan atas
perbaikan data
anomali aset
tetap
Melakukan
identifikasi,
penelusuran dan
evaluasi atas
permasalahan
terkait aset
tetap
Meningkatkan
pengawasan
dan
pengendalian
guna
menghindari
terjadinya
permasalahan
yang berulang
Melakukan
sosialisasi dan
pelatihan
kepada para
petugas
penatausahaan
BMN
Mendorong
penerapan
Jabatan
Fungsional
Penatalaksana
Barang (JFPLB)
Berkoordinasi dengan
APIP K/L untuk
memastikan bahwa
akuntansi,
penatausahaan dan
penyajian atas aset
tetap dalam laporan
keuangan telah sesuai
dengan ketentuan dan
Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP),
serta pengelolaan BMN
berupa aset tetap
sesuai dengan
ketentuan
02 03 04 05 06 07
TINDAK LANJUT TEMUAN ASET TETAP
31. 1) Melakukan identifikasi, penelusuran dan evaluasi atas permasalahan
terkait aset tak berwujud dan aset lain-lain.
2) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian guna menghindari
terjadinya permasalahan yang berulang.
3) Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para petugas
penatausahaan BMN.
4) Mendorong penerapan Jabatan Fungsional Penatalaksana Barang
(JFPLB).
5) Berkoordinasi dengan APIP K/L agar melaksanakan akuntansi,
penatausahaan dan penyajian atas aset tak berwujud dan aset lain-
lain dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta pengelolaan BMN berupa aset tak
berwujud dan aset lain-lain sesuai dengan ketentuan.
PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN ATB DAN ASET LAIN-LAIN
31
TINDAK LANJUT TEMUAN ATB DAN ASET LAIN-LAIN
33. 33
Pendahuluan
Indeks Pengelolaan Aset (IPA)
• IPA merupakan bagian dari
pengukuran Aspek Hasil Antara
pada salah satu area perubahan
reformasi birokrasi (Tata Laksana)
• Penataan Tata Laksana bertujuan
untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi sistem, proses, dan prosedur
kerja pada masing-masing
kementerian/lembaga/pemerintah
daerah
• IPA mengukur Kualitas Pengelolaan
Aset
34. PARAMETER PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN ASET TAHUN 2022
1. Hasil Pemeriksaan BPK atas
LKPP terkait BMN pada K/L
2. Realisasi PNBP dari Pengelolaan
Aset
3. Ketepatan Waktu Penyampaian
Laporan dan RKBMN
4. Asuransi BMN
5. Tindak Lanjut Pengelolaan BMN
6. Persentase penyelesaian temuan
BPK terkait BMN
7. Persentase BMN memiliki
dokumen kepemilikan
8. Kesesuaian Penggunaan BMN
dengan SBSK
34
Materialitas
Temuan BPK
