[Ringkasan] Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut merupakan laporan realisasi investasi triwulan III tahun 2023 di Indonesia. 2. Realisasi investasi mencapai Rp374,4 triliun atau 34% dari target Rencana Strategis Nasional dan 26,7% dari target Presiden. 3. Investasi berasal dari sektor swasta domestik dan asing yang didominasi oleh investasi asing.

1. LKPM OSS RBA
Madiun, 04 Desember 2023
Direktorat Wilayah IV

2. Realisasi Investasi
Juli – Sep 2023
Rp 374,4 T
Sepanjang Triwulan III 2023
Investasi Menyerap (TKI)
516.467
Capaian: 34,0% dari target Renstra: Rp 1.099,8 T
Capaian: 26,7% dari target Presiden: Rp1.400 T
Jawa
Rp183,5 T (49,0%)​
Luar Jawa
Rp190,9 T (51,0%)​
PMDN
Rp178,2 T (47,6%)
PMA
Rp196,2 T (52,4%)
26,7%
CAPAIAN REALISASI INVESTASI TRIWULAN III TAHUN 2023
(Tidak Termasuk Sektor Hulu Migas dan Jasa Keuangan)
1
YoY QoQ
PMA 16,2% 5,3%
PMDN 28,2% 9,0%
Total 21,6% 7,0%

3. Kekurangan Realisasi Investasi*
TW IV 2023
Rp346,9 T
Sepanjang Jan-Sep 2023
Investasi Menyerap (TKI)
1.365.648
Capaian: 95,7% dari target Renstra: Rp 1.099,8 T
Capaian: 75,2% dari target Presiden: Rp 1.400 T
Jawa
Rp507,3 T (48,2%)
Luar Jawa
Rp545,8 T (51,8%)
PMDN
Rp493,54 T (46,9%)
PMA
Rp559,55 T (53,1%)
75,2%
CAPAIAN REALISASI INVESTASI
JANUARI – SEPTEMBER TAHUN 2023
(Tidak Termasuk Sektor Hulu Migas dan Jasa Keuangan)
PMDN
Rp493,5 T (46,9%)
PMA
Rp559,6 T (53,1%)
YoY
PMA 16,7%
PMDN 19,5%
Total 18,0%
Realisasi Investasi
Jan – Sep 2023
Rp1.053,1 T
*) Kekurangan untuk mencapai target Presiden: Rp 1.400 T

4. 1. Jawa Barat
Rp 153,2 T
2. Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Rp 130,3 T
3. Jawa Timur
Rp 100,1 T
4. Sulawesi Tengah
Rp 83,6 T
5. Banten
Rp 78,6 T
5 BESAR LOKASI REALISASI (PMA & PMDN)
JANUARI – SEPTEMBER 2023
Keterangan:
T: Triliun

5. Realisasi Investasi PMA+PMDN Provinsi Jawa Timur per Kab./Kota Jan-Sep 2023
No Kab/Kota
Tambahan Investasi
(Rp. Juta)
Jumlah
Proyek
1 Kabupaten Gresik 37.340.746,70 4.552
2 Kota Surabaya 17.253.422,75 17.264
3 Kabupaten Sidoarjo 9.910.819,59 6.002
4 Kabupaten Pasuruan 8.591.519,54 2.880
5 Kabupaten Mojokerto 3.317.157,18 1.671
6 Kabupaten Malang 2.911.641,31 1.810
7 Kabupaten Tuban 2.622.668,59 752
8 Kabupaten Probolinggo 2.174.692,73 313
9 Kabupaten Banyuwangi 1.981.406,22 945
10 Kabupaten Kediri 1.976.042,80 717
11 Kabupaten Lamongan 1.753.530,02 588
12 Kabupaten Jombang 1.402.133,21 1.023
13 Kabupaten Madiun 1.254.063,32 497
14 Kota Malang 1.061.080,08 2.348
15 Kabupaten Lumajang 962.552,77 533
16 Kabupaten Jember 709.754,15 1.813
17 Kabupaten Ngawi 539.129,07 269
18 Kabupaten Bondowoso 502.291,88 317
19 Kabupaten Nganjuk 486.087,00 392
20 Kota Probolinggo 435.428,19 333
No Kab/Kota
Tambahan Investasi
(Rp. Juta)
Jumlah
Proyek
21 Kabupaten Situbondo 384.806,66 257
22 Kabupaten Bojonegoro 361.364,48 586
23 Kabupaten Blitar 260.900,90 373
24 Kabupaten Magetan 243.434,20 122
25 Kota Kediri 225.515,59 556
26 Kota Mojokerto 214.509,14 387
27 Kota Madiun 209.147,68 743
28 Kabupaten Bangkalan 183.405,74 148
29 Kabupaten Tulungagung 173.735,34 274
30 Kota Batu 173.616,14 235
31 Kabupaten Ponorogo 123.476,71 418
32 Kota Pasuruan 92.245,94 234
33 Kota Blitar 78.655,78 182
34 Kabupaten Pacitan 47.244,02 289
35 Kabupaten Pamekasan 44.726,28 174
36 Kabupaten Trenggalek 38.709,30 69
37 Kabupaten Sumenep 11.135,30 100
38 Kabupaten Sampang 9.586,70 36
Total
100.062.383,00
50.202

6. 6
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021
tentang Pedoman dan TataCara Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Pengawasan rutin melalui Laporan Pelaku Usaha dilakukan atas laporan yang disampaikan
oleh Pelaku Usaha kepada BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP
kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB yang memuat
perkembangankegiatan usaha

7. 7
Dasar Hukum Kewajiban Penyampaian LKPM
Undang-undang No. 25 Tahun
2007 tentang Penanaman
Modal
Pasal 15:
Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman
modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan BKPM No. 5 Tahun
2021 tentang Pedoman dan
Tata Cara Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko
Pasal 5 huruf c :
Setiap Pelaku Usaha berkewajiban: menyampaikan LKPM
Pasal 32 ayat (1):
Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap bidang usaha dan/atau
lokasi.
Peraturan Pemerintah No. 5
Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
Pasal 173 ayat (1) huruf c:
Hak akses kepada Pelaku Usaha diberikan untuk: menyampaikan laporan kegiatan
penanaman modal

8. 8
Prinsip Penyampaian LKPM
LKPM adalah laporan
mencakup realisasi
Penanaman Modal, realisasi
tenaga kerja, realisasi produksi
termasuk nilai ekspor,
kewajiban kemitraan, dan
kewajiban lainnya terkait
pelaksanaan Penanaman
Modal
Berdasarkan Peraturan BKPM
Nomor 5/2021 Pasal 32 ayat
(4):
1. Pelaku usaha kecil Rp 1
– 5 miliar (per semester);
2. Pelaku Usaha menengah
Rp 5 – 10 miliar dan
Pelaku Usaha besar > Rp
10 miliar (per triwulan).
What? Who?
Pelaku Usaha besar dan
menengah wajib
menyampaikan LKPM setiap 3
(tiga) bulan (triwulan)
Pelaku Usaha kecil wajib
menyampaikan LKPM setiap 6
(enam) bulan (semester)
When?

9. 9
Hal yang Perlu diperhatikan Pelaku Usaha
1. LKPM perlu perbaikan dapat diperbaiki selama periode masa
pelaporan
2. Pelaku usaha dikatakan telah memenuhi kewajiban pelaporan LKPM
ketika LKPM telah disetujui
3. Pelaku Usaha tidak diizinkan memiliki KBLI atas Perdagangan Besar dan
Perdagangan Eceran secara bersamaan dalam 1 (satu) entitas
4. Pelaku Usaha dengan KBLI single purpose tidak diizinkan memiliki lebih
dari 1 (satu) KBLI
5. Pelaku Usaha (PMA) wajib merealisasikan nilai minimum investasi
sebesar Rp. 10 (sepuluh) Miliar (Pasal 12 Peraturan BKPM No. 4 Tahun
2021)
6. Pelaku Usaha agar merealisasikan rencana investasinya dalam waktu
maksimal 1 (satu) tahun sejak NIB diterbitkan

10. 10
Tahapan Realisasi Investasi
PERSIAPAN KONSTRUKSI PRODUKSI
PERLUASAN/
RESTRUKTURISASI
Pembelianlahan,
Prafeasibilitystudy,
BiayaPersiapan
Bangunan, Pembelian
mesin, danperalatan,
Instalasimesin,dan
lain-lain
Operationalcost,
Biaya
maintenance,
Biayalain-lain
Penambahankapasitasdan
faktorproduksilainnya,
penggantianmesin-mesin
lama,replanting,danlain-lain
Melibatkan:
Tenagakerjalangsung,tenagakerjaoutsourcing,tenagakerjadariparasub-contractor.

11. 11
Pelaporan LKPM Tahap Konstruksi/Persiapan
Tanah Bangunan
Mesin/
Sarana/
Peralatan
Lain-lain
MODAL
TETAP
Biaya pengeluaran atas nilai
perolehan untuk pengadaan dan
pematangan tanah (land clearing, cut
and fill, dan lain-lain) dalam lokasi
proyek
Biaya pengeluaran atas nilai perolehan
bangunan gedung termasuk renovasi
atau penambahan bangunangedung
baru yang tidak berdampak pada
peningkatan kapasitas produksi, serta
biaya konsultan desain, pembangunan
jalanpermanen di dalam lokasi proyek,
fasilitas penunjang, dan fasilitas lainnya
Biaya yang dikeluarkan atas nilai
perolehan untuk penggantian/
penambahan mesin/peralatan baru
yang tidak berdampak pada kapasitas
produksi, baik yang diimpor maupun
pembelian lokal, termasuk peralatan
pencegahan pencemaran lingkungan,
serta biaya pengiriman dan instalasi
Biaya pengeluaran atas nilai perolehan
untuk sewa tanah, sewa bangunan,
sewa mesin peralatan, maupun
penambahan atau sewa kendaraan
operasional penunjang usaha dan
peralatan kantor, serta pengadaan
sumber daya manusia serta kegiatan
lain sebelum dilakukannya operasional
dan/atau komersial
Pencatatan realisasi penanaman modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasiaset
Pencatatan Realisasi Modal Tetap

12. 12
Pelaporan LKPM Tahap Konstruksi/Persiapan
Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatanusaha siap
operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi
satu turnover* pengeluaran untuk bahanbaku/penolong, gaji/upah
karyawan, biaya operasional (listrik, air,telepon), suku cadang,dan biaya
overhead perusahaan
*) Satuturnoveradalah satuperiode perputaran/siklusbiaya produksi/operasionalmulai
pembelian bahan bakusampaidenganpenjualan hasil produksi(hasilpenjualanproduksi
digunakanuntuk pembelianbahanbakukembali)
Pencatatan TenagaKerja
Tenaga kerja yang diinputadalah tenaga kerja perusahaan diluar jabatan Komisaris dan Direksi,
yang meliputipencatatandataTKI, TKA, serta tenaga kerja lokal setempat
Pencatatan PermasalahanPelaku Usaha
Pelaku Usaha dapat mencatat permasalahan yang dihadapidalam menjalankan kegiatan usahanya
Pencatatan Realisasi Modal Kerja

13. 13
Pelaporan LKPM Tahap Konstruksi/Persiapan
Daftar Kegiatan Usaha
(KBLI) yang dimiliki
oleh Pelaku Usaha
pada Fitur LKPM

14. 14
Pelaporan LKPM Tahap Konstruksi/Persiapan
Notifikasi: Apakah kegiatan usaha (proyek) ini siap operasional dan/atau komersial?
A. Tahap Konstruksi: Klik tombol Tidak
B. Tahap Produksi : Klik tombol Ya

15. 15
Pelaporan LKPM Tahap Konstruksi/Persiapan
Form LKPM
Tahap Konstruksi
Pengisian Realisasi
Penanaman Modal

16. 16
Pelaporan LKPM Tahap Konstruksi/Persiapan
Form LKPM
Tahap Konstruksi
Pengisian Realisasi
Tenaga Kerja

17. 17
Pelaporan LKPM Tahap Konstruksi/Persiapan
Pengisian
Permasalahan yang
dihadapi pelaku
usaha

18. 18
Pelaporan LKPM Tahap Konstruksi/Persiapan
Pengisian petugas
penanggung jawab
LKPM dari Pelaku
Usaha

19. 19
Pelaporan LKPM Tahap Konstruksi/Persiapan
Cetakan
LKPM
Konstruksi

20. 20
Pelaporan LKPM Tahap Operasional dan/atau
Komersial
ModalTetap ModalKerja
Setelah operasional/produksi
komersial,tidak ada lagi
tambahan realisasi modal
tetap, kecuali atas pembelian
capitalexpenditure (capex)
berupa tanah, bangunan, mesin
produksi, kendaraan,ataupun
aset perusahaan lainnya
Khusus bagi non UMK,
realisasi modal kerja berupa
nilairealisasi pengeluaran
bahan baku atau penolong,
biaya sewa
lahan/gedung/kendaraan,
gaji/upah karyawan,biaya
operasional (listrik, air,
telepon),dan biayaoverhead
perusahaan tidak diinput
dalam LKPM OSS RBA

21. 21
Pelaporan LKPM Tahap Operasional dan/atau
Komersial

22. 22
Pelaporan LKPM Tahap Operasional dan/atau
Komersial

23. 23
Pelaporan LKPM Tahap Operasional dan/atau
Komersial

24. 24
Pelaporan LKPM Tahap Operasional dan/atau
Komersial
Form LKPM
Tahap
Produksi/Komersial
Pengisian Realisasi
Penanaman Modal
dan Tenaga Kerja

25. 25
Pelaporan LKPM Tahap Operasional dan/atau
Komersial
Pengisian Realisasi
Produksi/Pemasaran
Barang/Jasa
per tahun
Kewajiban Divestasi
BPJS Ketenagakerjaan

26. 26
Pelaporan LKPM Tahap Operasional dan/atau
Komersial
Kemitraan dengan UKM
Pelatihan Tenaga Kerja
Indonesia

27. 27
Pelaporan LKPM Tahap Operasional dan/atau
Komersial
Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan (CSR)
Kewajiban Pengelolaan
Lingkungan

28. 28
Pelaporan LKPM Tahap Operasional dan/atau
Komersial
Cetakan
LKPM Produksi/
Operasional
Komersial

29. 29
Alur Verifikasi LKPM
LKPMSUDAH
DIPERBAIKI
Pelaku Usaha telah
memenuhi
kewajiban
pelaporan LKPM
LKPM
TERKIRIM
PELAPORAN
LKPM
PROSESVERIFIKASI
LKPMPERLU
PERBAIKAN
LKPM
DISETUJUI
LKPM dikembalikan
kePelakuUsaha
untukdiperbaiki
LKPM diperbaiki
Pelaku Usaha dan
dikirimkankembali

30. 30
Status Verifikasi dan Tanda Terima LKPM

31. Sanksi Administratif

32. 32
Sanksi Administratif
Peringatan
Tertulis
Penghentian
Sementara
Pencabutan
Perizinan
Berusaha
dan/atau
KegiatanUsaha
Dikenakan bagi Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran
ringan,salahsatunya karena:
• Tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode
berturut-turut
• Menyampaikan LKPM Konstruksi tanpa ada nilai tambahan
realisasiinvestasi selama 4 (empat) periode berturut-turut
dengan nilai realisasinihil
Dikenakan apabilaPelaku Usaha tidak memenuhi
kewajiban atas sanksi pelanggaran ringan
Dikenakan apabilaPelaku Usaha tidak memenuhi
kewajiban atas sanksi pelanggaran sedang
Sanksi dinyatakan gugur bila
memenuhi kewajiban berupa
penyampaianLKPM. Apabila
tidak, akan diberikansanksi
administratifselanjutnya
PENGENAANSANKSI
SECARA BERJENJANG
KriteriaObyek Sanksi Administratif
1. StatusNIB aktif yang memiliki KBLI wajib lapor
LKPM dengan status Kegiatan Usaha Utama
2. Kegiatan usaha yang tidak menyampaikan LKPM
secara 2 periode berturutturutdengan status:
a. StatusLKPM tidak lapor
b. StatusLKPM draf
c. StatusLKPM perlu perbaikan
d. StatusLKPM terkirimdan sudah diperbaiki tetapi
diluar periode pelaporan
3. Kegiatan usaha tahap konstruksi/persiapan yang
menyampaikan LKPM secara 4 periode berturut
turutdengan tambahan nihil

33. 33
Surat Peringatan
Tidak Lapor
LKPM
SP1
SP2
SP3
Pelanggaran
Sedang
Pelanggaran
Berat
Lapor LKPM
Tidak Lapor
LKPM
Sanksi
Digugurkan
Lapor LKPM
Tidak Lapor
LKPM
Sanksi
Digugurkan
Lapor LKPM
Tidak Lapor
LKPM
Sanksi
Digugurkan
Pelanggaran Ringan
2 periode
berturut-turut
Kriteria Obyek Sanksi Administratif
1. Status NIB aktif yang memilikiKBLIwajib lapor LKPM
dengan status Kegiatan Usaha Utama
2. Kegiatanusaha yang tidak menyampaikan LKPM
secara 2 periode berturut turut dengan status:
a. Status LKPM tidak lapor
b. Status LKPM draf
c. Status LKPM perlu perbaikan
d. Status LKPM terkirim dan sudahdiperbaiki tetapi
diluar periode pelaporan
3. Kegiatanusaha tahap konstruksi/persiapan yang
menyampaikanLKPM secara 4 periode berturut turut
dengan tambahan nihil

34. 34
Sanksi akan Mengurangi Nilai Kepatuhan

35. 35
Kepatuhan Pelaku Usaha Membentuk Profil
Pelaku Usaha
Bidang Usaha, Lokasi Usaha, Produk/Jasa yang dihasilkan,
Kapasitas Produksi/Jasa,Nilai Investasi, Tenaga Kerja,
Jumlah Bangunan, Perizinan Berusaha dan/atau Fasilitas
Penanaman Modal
DATA KEGIATAN USAHA
DATA SHARING
Informasi dan data terkait pelakuusaha
(Nama Pelaku Usaha, Alamat, NPWP, Status Penanaman Modal
(PMA/PMDN),Data Permodalan, Susunan Pemegang Saham,
Maksud dan Tujuan)
DATA LEGALITAS
Kriteria kepatuhan pelaku usaha
1. Sangat baik
2. Baik
3. Kurang baik
DATA KEPATUHAN

36. 36
Upaya Meningkatkan Nilai Kepatuhan
Menyampaikan LKPM secara benar dan disiplin
• Dengan menyampaikan LKPM secara benar, maka dapat
terhindar dari status perlu perbaikan
• Dengan menyampaikan LKPM secara disiplin, maka dapat
meminimalisir terjadinya kesalahan akumulasi
Melakukan pengecekan email secara berkala
Seluruh notifikasi LKPM disampaikan secara otomatis oleh
OSS melalui email yang tercatat

37. 37
PANDUAN DAN TUTORIAL
TATA CARA PENGISIAN LKPM
https://linktr.ee/LKPM

39. Tindakan Administratif

40. 40
Tindakan Administratif Perizinan Berusaha
Pasal 19:
Tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha dan putusan
pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan/atau diproses
secara daring melalui Sistem OSS
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang
pedoman dan tata cara pengawasan Perizinan Berusaha
Pasal 20:
Tindakan Administratif yang dimaksud adalah:
a. Pembatalan Sertifikat Standar dan/atau Izin yang langsung diterbitkan
sesuai kriteria percepatan penerbitan Izin, yang telah terbit dan belum
terverifikasi; atau
b. Pencabutan NIB, Sertifikat Standar, dan/atau Izin yang telah terverifikasi.

41. 41
Tindakan Administratif Perizinan Berusaha
Atas permohonan pelaku usaha
Pembatalan Perizinan Berusaha
• Dilakukan terhadap SS/Izin yang belum
terverifikasi
• Dapat diajukan untuk 1 KBLI maupun lebih
dari 1 KBLI
• Verifikasi NPWP dan LKPM untuk keseluruhan
kegiatan usaha
• Terbit secara otomatis
• Produk: Pembatalan SS/Izin disertai dengan
pemuktahiran NIB
Pencabutan Perizinan Berusaha
• Dilakukan terhadap Kegiatan Usaha, SS/Izin yang
telah terverifikasi
• Dapat dilakukan untuk 1 KBLI atau lebih dari 1 KBLI
(Non Likuidasi), maupun keseluruhan
KBLI/Kegiatan Usaha (Likuidasi)
• Non Likuidasi : Verifikasi NPWP, Verifikasi LKPM
dan terbit otomatis
• Likuidasi: Verifikasi NPWP oleh sistem, Upload
Akta Pembubaran, Verifikasi oleh Verifikator

42. 42
Alur Permohonan Pembatalan Perizinan Berusaha
Sistem OSS akan melakukan Validasi
NPWP Pelaku Usaha.
Validasi NPWP
Pengajuan Permohonan Pembatalan secara
daring melalui sistem OSS Berbasis Risiko
Perizinan Berusaha > Pembatalan
SISTEM OSS RBA
Pelaku Usaha memilih proyek/kegiatan
usaha yang akan dibatalkan
Memilih SS/Izin Belum Terverifikasi
Sistem OSS akan melakukan validasi LKPM
untuk seluruh proyek yang dimiliki
Validasi LKPM
Pengisian Formulir Pembatalan
Perizinan Berusaha
Pengisian Formulir
Pembatalan yang telah disetujui akan menampilkan:
• Surat Pembatalan SS/Izin (sesuai dengan tingkat risiko)
• Surat Pemutakhiran NIB
• Surat Pernyataan Pembatalan

43. 43
Alur Permohonan Pencabutan Non Likuidasi
Perizinan Berusaha
Sistem OSS akan melakukan Validasi
NPWP Pelaku Usaha.
Validasi NPWP
Pengajuan Permohonan Pembatalan secara
daring melalui sistem OSS Berbasis Risiko
Perizinan Berusaha > Pencabutan > Non
Likuidasi > Permohonan Pelaku Usaha
SISTEM OSS RBA
Pelaku Usaha memilih proyek/kegiatan
usaha yang akan dibatalkan
Memilih SS/Izin Sudah Terverifikasi
Sistem OSS akan melakukan validasi LKPM
untuk seluruh proyek yang dimiliki
Validasi LKPM
Pengisian Formulir Pembatalan
Perizinan Berusaha
Pengisian Formulir
Pencabutan Non Likuidasi yang telah disetujui akan menampilkan:
• Surat Pencabutan SS/Izin (sesuai dengan tingkat risiko)
• Surat Pemutakhiran NIB
• Surat Pernyataan Pencabutan Non Likuidasi

44. 44
Alur Permohonan Pencabutan Likuidasi
Perizinan Berusaha
SISTEM
OSS RBA
Pengajuan Permohonan Pembatalan
secara daring melalui sistem OSS
Berbasis Risiko
Perizinan Berusaha > Pencabutan >
Likuidasi > Permohonan Pelaku Usaha
Proses
Permohonan
Pelaku Usaha
mengajukan permohonan
likuidasi
Permohonan
Terkirim
Permohonan Pencabutan
Likuidasi terkirim kepada
verifikator
Validasi
NPWP
Sistem OSS akan
melakukan Validasi
NPWP Pelaku Usaha.
Pengisian
Formulir
Pengisian Formulir
Pencabutan Likuidasi
Perizinan Berusaha termasuk
upload akta pembubaran
Verifikasi
Verikator akan
memverifikasi permohonan
pencabutan likuidasi.
Pencabutan Likuidasi yang telah disetujui akan menampilkan:
• Surat Pencabutan SS/Izin (sesuai dengan tingkat risiko)
• Surat Pemutakhiran NIB
• Surat Pernyataan Pencabutan Likuidasi