Makalah ini membahas tentang Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia dengan menjelaskan unsur-unsur dasar Wawasan Nusantara, perwujudan Wawasan Nusantara, dan pengertian Otonomi Daerah di Indonesia.

1. 1
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayahnya
kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah tentang Wawasan
Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia.
Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi
Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para shahabatnya semoga kita mendapat
syafaatnya kelak di hari kiamat, amin.!
Selanjutnya kami ucapkan terimakasih kepada dosen pembina dan teman-teman yang
telah membantu kami dalam menyelesaikan makalah ini dengan baik, dan kami sangat
menyadari bahwa pembuatan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kami
membutuhkan keritik dan saran yang bersifat membangun untuk kelancaran tugas-tugas
selanjutnya.
Demikian yang dapat kami sampaikan dan kami berharap semoga makalah ini dapat
bermanfaat bagi kami dan bagi pembaca khususnya.
Bangko,9 Oktober 2018
Penyusun

2. 2
DAFTAR ISI
Kata pengantar ………………………………………………………………………………1
Daftar isi …………………………………………………………………………………… 2
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………. 3
 Latar belakang ………………………………………………………………………3
 Rumusan masalah …………………………………………………………………...4
 Batasan Masalah..……………………………………………………………………4
BAB II PEMBAHASAN …………………………………………………………. ……….5
2.1. Unsur-unsur Dasar Wawasan Negara……………………………………………….….6
2.2. Perwujudan Wawasan Nusantara……………………………………………………….7
2.3. Otonomi Daerah………………………………………………………………………...8
BAB III PENUTUP……………………………………………………………………….16
4.1. Kesimpulan……………………………………………………………………………16
4.2.Saran………………………………………………………………………………...…16
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………….1
LAMPIRAN………………………………………………………………………………17

3. 3
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Negara bagaikan suatu organisme. Ia tidak bisa hidup sendiri. Keberlangsungan
hidupnya ikut dipengaruhi juga oleh negara-negara lain, terutama negara-negara tetangganya
atau negara yang berada dalam satu kawasan dengannya. Untuk itulah diperlukan satu sistem
perpolitikan yang mengatur hubungan antar negara-negara yang letaknya berdekatan di atas
permukaan planet Bumi ini. Sistem politik tersebut dinamakan ‘Geopolitik’, yang mutlak
dimiliki dan diterapkan oleh setiap negara dalam melakukan interaksi dengan sesama negara
di sekitarnya.
Tak terkecuali Indonesia. Indonesia pun harus memiliki sistem geopolitik yang cocok
diterapkan dengan kondisi kepulauannya yang unik dan letak geografis negara Indonesia di
atas permukaan planet Bumi ini.
Geopolitik Indonesia tiada lain adalah Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara tidak
mengandung unsur-unsur ekspansionisme maupun kekerasan Cara pandang bangsa Indonesia
tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan
UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan
bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan
nasional. Wawasan nusantara juga sering dimaknai sebagai cara pandang, cara memahami,
cara menghayati, cara bertindak, berfikir dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai
hasil interaksi proses psikologis, sosiokultural dengan aspek-aspek Astagatra

4. 4
B. RUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang yang telah ada, penulis merumuskan beberapa permasalahan
diantaranya :
1. Apa SajaUnsur-unsur Dasar Wawasan Nusantara ?
2. Bagai ManaPerwujudan Wawasan Nusantara?
3. Apa Yang dimaksud dengan Otonomi Daerah dindonesia?
C. BATASAN MASALAH
1. Unsur-unsur Dasar Wawasan Nusantara
2. Perwujudan Wawasan Nusantara
3. Otonomi Daerah di Indonesia
4. Arah Pandang
D. TUJUAN PENULISAN
Tujuan pembuatan makalah ini adalah:
1. Untuk memenuhi tugas kelompok Pendidikan Kewarganegaraan
2. Untuk dijadikan bahan dalam kegiatan diskusi
3. Untuk mengetahui pengertian Geopolitik
4. Untuk mengetahui pengertian Wawasan Nusantara
5. Untuk mengetahui latar belakang konsepsi Wawasan Nusantara
6. Untuk mengetahui Unsur-Unsur Dasar Wawasan Nusantara
7. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang Memengaruhi Wawasan Nusantara
8. Untuk mengetahui kedudukan dan fungsi Wawasan Nusantara

5. 5
9. Untuk mengetahui Implementasi Wawasan Nusantara di Indonesia
BAB II
PEMBAHASAN
PENGERTIAN GEOPOLITIK
Geopolitik di artikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud
kebijaksanaan dan strategi nasional yang di dorong aspirasi nasional geografik suatu Negara,
yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada
sistem politik suatu negara. Sebaliknya politik nrgara itu secara langsungGeopolitik bertumpu
pada geografi sosial, mengenai situasi, kondisi dan segala sesuatu yang di anggap relevan
dengan karakteristik geografi suatu Negara.
Manusia melaksanakan tugas dan kegiatan bergerak dalam dua bidang, yaitu universal
filosofis dan social politis. Bidang universal filosofis bersifat transenden dan idealistik,
misalnya dalam bentuk aspirasi bangsa, pedoman hidup dan pandangan hidup bangsa.
Sedangkan bidang social politis bersifat imanen dan realistic yang bersifat lebih nyata dan
dapat di rasakan, misalnya aturan hokum atau perundangan yang berlaku dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara sebagai produk politik.
Indonesia adalah Negara kepulauan dan masyarakat yang beraneka ragam, oleh karena itu
Indonesia memiliki kekuatan dan kelemahan . Kekuatannya yaitu terletak pada posisi dan
keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sedangkan kelemahannya
terletak pada wujud kepulauan dan keanekargaman masyarakat yang harus di satukan dalam
satu bangsa.
Salah satu pedoman bangsa Indonesia agar tidak terombang ambing dalam
memperjuangkan kepentingan nasional adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud
wilayah nusantara.
PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA
Setiap bangsa mempunyai Wawasan Nasional (National outlook) yang merupakan visi
bangsa yang bersangkutam menuju ke masa depan. Kehidupan berbangsa dalam suatu negara
memerlukan suatu konsep cara pandangan atau wawasan nasional yang bertujuan untuk
menjamin kelangsungan hidup dan keutuhan bangsa dan wilayahnya serta jati diri bangsa itu.

6. 6
Bangsa yang dimaksudkan disini adalah bangsa yang menegara (nation state). Adapun
wawasan nasional bangsa Indonesia dikenal Wawasan Nusantara.
Istilah wawasan berasal dari kata ‘wawas’ yang berarti pandangan, tinjauan, atau
penglihatan inderawi. Akar kata ini membentuk kata ‘mawas’ yang berarti memandang,
meninjau, atau melihat. Sedangkan ‘wawasan’ berarti cara pandang cara tinjau, atau cara
melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata ‘nusa’ yang berarti pulau-pulau, dan
‘antara’ yang berarti diapit dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan
wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara samudra Pasifik
dan samudra Indonesia serta diantara benua Asia dan benua Australia.
Secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan
lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan
posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya.
Sedangkan Wawasan Nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri
dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi
wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita
nasionalnya.
Dengan demikian Wawasan Nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia
dalam penyelenggaraan kehidupannya serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi
kemerdekaannya. Wawasan Nusantara sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi
kemerdekaannya. Wawasan Nusantara sebagai cara pandangan juga mengajarkan bagaimana
pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan
negara dalam mencapai tujuan dan cita-citanya.
1. UNSUR-UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA
1. wadah : Wawasan Nusantara Sebagai Wadah Meliputi Tiga Komponen
a) Wujud Wilayah
Batas ruang lingkup wilayah Nusantara di tentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat
gugusan ribuan pulau yang saling di hubungkan oleh dalamnya perairan.
Perwujudan wilayah Nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, social budaya
dan pertahanan keamanan.
b) Tata Inti Organisasi
Bagi Indonesia, tata inti organnisasi Negara didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut
bentuk dan kedaulatan Negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan dan sistem

7. 7
perwakilan. Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Kedaulatan
berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang.
c) Tata Kelengkapan Organisasi
Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang
harus dimilki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi
masyarakat kalangan pers serta seluruh apatur Negara.
1) Satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan dan dirgantara
secara terpadu.
2) Satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta satu
ideology dan identitas nasional.
Satu kesatuan social budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar
Bhinneka Tunggal Ika, satu tertib social dan satu tertib hukum.
2. PERWUJUDAN WAWASAN NUSANTARA
Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir,
pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara
daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan nusantara menjadi
pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi
berbagai masalah menyangkut kehidupan bermayarakat, berbangsa dan bernegara.
Implementasi wawasan nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan
wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh.
Perwujudan wawasan nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
merupakan salah satu proses pendewasaan pendirian manusia secara sistematis, dalam
menjalani kehidupan secara bertanggung jawab dan berani mengambil keputusan serta
tindakan yang bijaksana sekaligus berani menanggung berbagai konsekuensi yang
ditimbulkan dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam perkembangan dunia sekarang ini banyak dijumpai berbagai macam sikap dan
tingkah laku yang kurang bahkan sangat merugikan masyarakat, hal ini juga dipengaruhi
dengan kurangnya pengetahuan atau wawasan tentang bagaimana hidup berbangsa dan
bernegara yang, baik, sebagaimana tercantum dalam butir-butir Pancasila dan UUD 1945.
Berdasarkan falsafah pancasila bahwa manusia indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan
Yang Maha Esa, memiliki naluri, ahklak, daya pikir dan sadar akan keberadaanya yang

8. 8
saling terhubung baik itu dengan sesama, lingkungan, alam dan penciptanya, Untuk
mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup.
Sebagai manusia yang mengerti akan wawasan nusantara juga diajarkan bagaimana cara
agar dapat menerapkannya dalam masyarakat, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, yang
sebenarnya sudah mengetahui hal tersebu justru menjadi pemicu terjadinya hal tersebut.
Sehingga apa yang dipelajari menjadi sia-sia.
Oleh karena itu wawasan nasional indonesia tidak disalah artikan oleh masing-masing
individu, tetapi dimengerti dan dijalankan demi terciptanya persatuan dan kesatuan dengan
tidak menghilangkan ciri, sifat dan karakter kebhinekaan sebagai unsur pembentuk bangsa
yakni suku-suku bangsa, etnis, golongan dan daerah itu sendiri.
3. OTONOMI DAERAH
Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah)
Dasar Hukum Otonomi Daerah berpijak pada dasar Perundang-undangan yang
kuat,yakni:
1) Undang-undang Dasar Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945
merupakanlandasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18
UUDmenyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah.
2) Ketetapan MPR-RITap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi
Daerah : Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan,
serta perimbangan kekuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
3) Undang-undang N0.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas

9. 9
Desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU No.22/1999 adalah mendorong untuk
pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran
masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Dari ketiga dasar perundang-
undangan tersebut di atas tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki
dasar hukum yang kuat. Tinggal permasalahannya adalah bagaimana dengan dasar hukum
yang kuat tersebut pelaksanaan Otonomi Daerah bisa dijalankan secara optimal.
Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi
fiskal, yaitu:
 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
 Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
 Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk
berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Selanjutnya tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-undang No 32 tahun
2004 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan
prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab
sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat
dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.
Pokok-Pokok Pikiran Otonomi Daerah Isi dan jiwa yang terkandung dalam pasal 18
UUD 1945 beserta penjelasannya menjadi pedoman dalam penyusunan UU No. 22/1999
dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
1) Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip-prinsip pembagian kewenangan
berdasarkan asas konsentrasi dan desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2) Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah
propinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah
Kabupaten dan daerah Kota. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang
untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat.
3) Pembagian daerah diluar propinsi dibagi habis ke dalam daerah otonom. Dengan demikian,
wilayah administrasi yang berada dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota
dapat dijadikan Daerah Otonom atau dihapus.

10. 10
4) Kecamatan yang menurut Undang-undang Nomor 5 th 1974 sebagai wilayah administrasi
dalam rangka dekonsentrasi, menurut UU No 22/99 kedudukanya diubah menjadi perangkat
daerah Kabupaten atau daerah Kota.
Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasar pada UU No.22/1999 prinsip-
prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut:
1) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek - aspek
demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2) Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3) Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan
daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan Otonomi Terbatas.
4) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan Konstitusi negara sehingga tetap terjamin
hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan
karenanya dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
6) Kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain seperti Badan Otorita,
Kawasan Pelabuhan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Kehutanan, Kawasan Perkotaan
Baru, Kawasan Wisata dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan Daerah Otonom.
7) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif
daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8) Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah Propinsi dalam kedudukannya
sebagai Wilayah Administrasi untuk memelaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu
yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
9) Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah Daerah
kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya
manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada
yang menugaskan.
2.4 Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia
Meskipun UUD 1945 yang menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep dasar
tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya ide
otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh
kuatnya tarik-menarik kalangan elit politik pada masanya. Apabila perkembangan otonomi

11. 11
daerah dianalisis sejak tahun 1945, akan terlihat bahwa perubahan-perubahan konsepsi
otonomi banyak ditentukan oleh para elit politik yang berkuasa pada saat itu. Hal itu terlihat
jelas dalam aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana yang terdapat dalam
UU berikut ini :
1. UU No. 1 tahun 1945 Kebijakan Otonomi daerah pada masa ini lebih
menitikberatkan pada dekonsentrasi. Kepala daerah hanyalah kepanjangan tangan
pemerintahan pusat.
2. UU No. 22 tahun 1948 Mulai tahun ini Kebijakan otonomi daerah lebih
menitikberatkan pada desentralisasi. Tetapi masih ada dualisme peran di kepala
daerah, di satu sisi ia punya peran besar untuk daerah, tapi juga masih menjadi alat
pemerintah pusat.
3. UU No. 1 tahun 1957 Kebijakan otonomi daerah pada masa ini masih bersifat
dualisme, di mana kepala daerah bertanggung jawab penuh pada DPRD, tetapi juga
masih alat pemerintah pusat.
4. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 Pada masa ini kebijakan otonomi daerah lebih
menekankan dekonsentrasi.Melalui penpres ini kepala daerah diangkat oleh
pemerintah pusat terutama dari kalangan pamong praja.
5. UU No. 8 tahun 1965 Pada masa ini kebijakan otonomi daerah menitikberatkan pada
desentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi
daerah,sedangkan dekonsentrasi diterapkan hanya sebagai pelengkap saja
6. UU No. 5 tahun 1974 Setelah terjadinya G.30.S PKI pada dasarnya telah terjadi
kevakuman dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai
dengan dikeluarkanya UU NO. 5 tahun 1974 yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan
tugas perbantuan. Sejalan dengan kebijakan ekonomi pada awal Ode Baru, maka pada
masa berlakunya UU No. 5 tahun 1974 pembangunan menjadi isu sentral dibanding
dengan politik. Pada penerapanya, terasa seolah-olah telah terjadi proses depolitisasi
peran pemerintah daerah dan menggantikannya dengan peran pembangunan yang
menjadi isu nasional.
7. UU No. 22 tahun 1999 Pada masa ini terjadi lagi perubahan yang menjadikan
pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunandengan mengedapankan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah

12. 12
1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali
kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan
fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
2) Kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan
pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem
administrasi negara dan lembaga perekonomiannegara, pembinaan dan pemberdayaan
sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang
strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.
3) Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi
harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan,sarana dan prasarana, serta
sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.
4) Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi
harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut.
5) Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang
pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam
bidang pemerintahan tertentu lainnya.
6) Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau
belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
7) Kewenangan Propinsi sebagai Wilayah Administrasi mencakup kewenangan dalam bidang
pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.
8) Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia diwilayahnya dan
bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Kewenangan Daerah di wilayah laut meliputi:
a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebataswilayah laut
tersebut;o Pengaturan kepentingan administratif;
b. Pengaturan tata ruang;
c. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang
dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; dan
d. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.
9) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut adalah sejauh sepertiga
dari batas laut Daerah Propinsi. Pengaturan lebih lanjut mengenai batas laut diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
10) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan
pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan seperti kewenangan dalam bidang politik

13. 13
luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan
bidang lain yang mencakup kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian
pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi
negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya
manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi,
dan standarisasi nasional.
11) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak mencakup kewenangan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi. Bidang pemerintahan yang wajib
dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman
modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.
12) Pemerintah dapat menugaskan kepada Daerah tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas
pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan
kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada
Pemerintah. Setiap penugasan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
Dampak Positif dan Negatif Otonomi Daerah
1. Dampak Positif
Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah
daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di
masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon
tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri.
Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi
dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal
mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan
juga pariwisata.
Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih
tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cenderung lebih menegeti keadaan
dan situasi daerahnya, serta potensi-potensiyang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat.
Contoh di Maluku dan Papua program beras miskin yang dicanangkan pemerintah pusat tidak
begitu efektif, haltersebut karena sebagian penduduk disana tidak bisa menkonsumsi beras,
mereka biasa menkonsumsi sagu, maka pemeritah disana hanya mempergunakan dana beras
meskin tersebut untuk membagikan sayur, umbi, dan makanan yang biasadikonsumsi
masyarakat. Selain itu, denga system otonomi daerah pemerintah akanlebih cepat mengambil

14. 14
kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saat itu, yanpaharus melewati prosedur di tingkat
pusat.
2. Dampak Negatif
Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di
pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan Negara dan rakyat
seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah
yang tidak sesuai dengan konstitusi Negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar
daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkan daerah dengan Negara, seperti contoh
pelaksanaan Undang-undang Anti Pornografi di tingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan
dengan system otonomi daerah maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya
pemerintahan di daerah, selain itu karena memang dengan sistem. otonomi daerah membuat
peranan pemeritah pusat tidak begitu berarti.
Otonomi daerah juga menimbulkan persaingan antar daerah yang terkadang dapat memicu perpecahan.
Contohnya jika suatu daerah sedang mengadakan promosi pariwisata, maka daerah lain akan ikut melakukan
hal yang sama seakan timbul persaingan bisnis antar daerah. Selain itu otonomi daerahmembuat kesenjangan
ekonomi yang terlampau jauh antar daerah. Daerah yangk aya akan semakin gencar melakukan
pembangunan sedangkan daerahpendapatannya kurang akan tetap begitu-begitu saja tanpa ada
pembangunan. Hal ini sudah sangatmengkhawatirkan karena ini sudah melanggarpancasila silake-lima,
yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
ARAH PANDANG WAWASAN NUSANTARA
Arah pandang tersebut terbagi dua, yaiu:
1. Arah Pandang Ke Dalam
Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap
aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun sosial. Arah pandang ke dalam
mengandung arti bahwa bangasa indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan
mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus
mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatua dan kesatuan dalam kebhinekaan.
2. Arah Pandang Ke Luar
Arah pandang ke luar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam duna serba
berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta kerja sama dan sikap
saling menghormati. Arah pandang ke luar mengandung arti bahwa kehidupan

15. 15
internasionalnya, bangsa Idonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya
dalam semua aspek kehidupan demi tercapainya tujuan nasional sesuai tertera pada
Pembukaan UUD1945.
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN

16. 16
Sebagai wawasan nasional dari bangsa Indonesia maka wilayah Indonesia yang terdiri
dari daratan, laut, dan udara di atasnya dipandang sebagai aspek penting dalam Wawasan
Nasional dan Geopolitik Indonesia. Wawasan nusantara bangsa Indonesia didasarkan pada
keadaan lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan nusantara. Jadi,
wawasan nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia.
Setiap bangsa di dunia memiliki cara pandang terhadap prinsip-prinsip kebangsaan
dan tanah airnya masing-masing yang kemudian disebut sebagai wawasan kebangsaan.
Sehingga dengan berpedoman kepada cara pandang yang menjadi prinsip dasar kebangsan
itu, maka bangsa tersebut memiliki sikap dan jati diri sesuai dengan nilai-nilai dasar yang
dianutnya.
B. SARAN
Untuk tercapainya keberhasilan dari implementasi Wawasan Nusantara kita perlu
mengerti, memahami, menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara serta hubungan
warga negara dengan negara, sehingga kita memiliki kesadaran sebagai warga Negara
Indonesia.
Selain itu untuk terwujudnya keberhasilan dari implementasi ini diperlukan sosialisasi
dengan program yang teratur, terjadwal dan terarah. Untuk mengetuk hati nurani setiap warga
negara Indonesia agar sadar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diperlukan pendekatan
/sosialisasi/ pemasyarakatan dengan program yang teratur guna mewujudkan Ketahanan
Nasional.
DAFTAR PUSTAKA
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERGURUAN TINGGI
PROF.DR.H.KAELAN,M.S dan DRS.H.ACHMAD ZUBAIDI,M.Si
“PARADIGMA”Yogyakarta

17. 17
LAMPIRAN
DAFTAR HADIR KELOMPOK 10
NO Nama Anggota Nim Diskusi I Diskusi II Diskusi III

18. 18
Kelompok ( ) (
)
( )
1 Samsudin E.ES.1.2018.033
2 Hairunnas E.ES.1.2018.045