Dokumen tersebut membahas tentang hukum laut internasional khususnya mengenai wilayah perairan Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,1 juta km2 yang terdiri dari perairan kepulauan 2,3 juta km2, laut teritorial 0,8 juta km2, dan hak eksklusif atas ZEE seluas 2,7 juta km2. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai zona wilayah

1. HUKUM LAUT INTERNASIONAL

2. • Konferensi PBB telah berhasil mewujudkan
hukum laut internasional yang dikenal dengan
UNCLOS (United Nation Convention on the
Law of the Sea) tahun 1982, yang ditandatangi
oleh 117 negara peserta termasuk Indonesia
di Montego bay, Jamaica pada tanggal 10
Desember 1982 dan telah diratifikasi oleh
Indonesia dengan UU No. 17 Tahun 1985
tentang Pengesahan UNCLOS 1982.

3. • Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS)
1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah
perairan seluas 3,1 juta km2 yang terdiri dari :
• perairan kepulauan seluas 2,3 juta km2
• laut teritorial seluas 0,8 juta km2.
• Selain itu Indonesia juga mempunyai hak
eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya
kelautan dan berbagai kepentingan terkait seluas
2,7 juta km2 pada perairan ZEE (sampai dengan
200 mil dari garis pangkal) (Dishidros TNI-AL).

4. = 2,3 juta km2
= 0,8 juta km2
= 2,7 juta km2
MAP OF INDONESIA MARINE WATERS
Archipelagic & internal water : 2.3 million km2
Territorial waters : 0.8 million km2
Exclusive Economy Zone (EEZ) : 2.7 million km2
High sea

5. • Menurut Hukum Laut Internasional Pulau
adalah masa daratan yang terbentuk secara
alami, dikelilingi oleh air dan selalu berada
atau muncul pada saat air pasang.

6. 1. Laut Teritorial
• Konvensi PBB tentang Hukum Laut ketiga
Tahun 1982 berhasil mendapatkan
kesepakatan bahwa lebar Laut Teritorial suatu
negara maksimal 12 mil laut diukur dari garis
pangkal pada surut terendah
REZIM HUKUM LAUT

7. 1. Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh
atas laut teritorial, ruang udara diatasnya,
dasar laut dan tanah di bawahnya serta
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
2. Dalam laut teritorial berlaku hak lintas damai
bagi transportasi air asing. Kapal2 asing yang
menyelenggarakan lintas laut damai di laut
teritorial, tidak boleh melakukan ancaman
dan melakukan kekerasan thdp kedaulatan,
keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik
negara pantai.
Hak dan kewajiban di Perairan Laut Teritorial

8. 3. Negara Pantai berhak membuat peraturan
tentang lintas laut damai yang berkenaan
dengan keselamatan pelayaran dan
pengaturan lintas laut, perlindungan alat
bantuan serta fasilitas navigasi, perlindungan
kabel dan pipa bawah laut, konservasi,
pencegahan pelanggaran peraturan
perikanan, penanggulangan pencemaran,
penelitian ilmiah hidrografi, pencegahan
pelanggaran bea cuka, fiskal, imigrasi dan
kesehatan.

9. 2. ZONA TAMBAHAN (Contiguous Zone)
- Dengan telah ditentukannya Lebar Laut
Teritorial maksimal 12 mil laut, maka
lebar zona tambahan adalah maksimal 24
mil laut diukur dari garis dasar dimana
laut teritorial diukur.

10. Di zona Tambahan ini negara pantai dapat
melaksanakan pengawasan dan pengendalian
diperuntukkan bagi :
a. Pencegahan pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan di bidang bea cuka,
fiskal, keimigrasian dan kesehatan
b. Menindak/menghukum pelanggaran2 atas
pelanggaran peraturan perundangan wilayah
pantai tsb.

11. SELAT YG DIGUNAKAN UTK PELAYARAN
INTERNASIONAL
• Negara-negara yang memiliki selat sebagai
laut teritorial dapat membuat peraturan
tentang lintas laut dengan memperhatikan
hasil kesepakatan konvensi Hukum Laut
• Seperti : peraturan keselamatan pelayaran,
pengendalian pencemaran, pencegahan ilegal
fishing. Bongkar muat barang komoditi,
keimigrasian, fiskal dan bea cukai

12. 3. ZEE
• Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah
di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh
melebihi 200 mil laut diukur dari garis
pangkal yang digunakan untuk mengukur
lebar laut teritorial.

13. DI ZEE Negara pantai mempunyai Hak
Berdaulat, Yuridiksi dan Kewajiban :
• Hak Berdaulat (sovereign right) utk tujuan
eksplorasi, eklpoitasi, pengelolaan konservasi
SDA hayati dan non hayati
• Yuridiksi, berkaitan dengan pembuatan dan
penggunaan pulau2 buatan, instalasi2 dan
bangunan2 lainnya, riset ilmiah dan
pelestarian ekosistem laut

14. • Kewajiban , untuk menghormati kebebasan
pelayaran dan penerbangan internasional,
pemasangan kabel atau pipa bawah laut
• Kewajiban untuk memberikan kesempatan
terutama kepada negara yg tidak berpantai
atau negara yg secara geografis tidak
beruntung , untuk turut serta memanfaatan
surplus dari jumlah tangkapan ikan yang
diperbolehkan.

16. 4. Landas Kontinent
Adalah : Daerah dasar laut dan tanah di
bawahnya yang berada di luar laut teritorial
yang merupakan kelanjutan alamiah dari
daratan sampai ke batas terluar tepian
kontinen sampai jarak 350 mil laut diukur dari
garis pangkal yang digunakan untuk mengukur
lebar laut teritorial.

17. Negara Kepulauan
• Suatu negara kepulauan adalah negara yang
seluruhnya terdiri atas pulau-pulau yang saling
berkaitan erat dengan perairan yang
menghubungkannya sehingga membentuk
kesatuan geografis, ekonomi dan politik serta
historis.

18. • Negara Kepulauan dapat menarik garis
pangkal lurus kepulauan yang
menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-
pulau terluar atau karang kering dari gugusan
kepulauan tsb

19. Garis Dasar Lurus Kepulauan

20. Jenis Garis Dasar (base line) menurut UNCLOS
1982 sebagai berikut :
1. Garis Dasar Normal (Normal Baseline).
Yaitu garis yg ditarik untuk mengukur lebar laut teritorial
adalah garis air rendah sepanjang pantai atau garis yang
berimpit dengan garis pantai yang dinyatakan pada peta resmi
skala besar dari negara pantai tersebut.

21. 2. Garis Dasar Lurus (Straight Baseline).
Yaitu tempat-tempat dimana garis pantai menjorok
jauh ke dalam dan menikung ke dalam atau jika
terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di
dekatnya, cara penarikan garis dasar lurus yang
menghubungkan titik-titik yang tepat dapat
digunakan dalam menarik garis dasar dari mana
lebar laut teritorial diukur.

22. 3. Garis Lurus (Straigh Line) Penutup Sungai.
apabila suatu sungai mengalir langsung ke laut, garis
dasar adalah suatu garis lurus melintasi muara antara
titik-titik pada garis air rendah kedua tepi sungai.

23. 4. Garis Penutup (Closing Line) Teluk.
suatu teluk adalah suatu lekukan yang jelas lekukannya
berbanding sedemikian rupa dengan lebar mulutnya, sehingga
mengandung perairan yang tertutup dan yang bentuknya
lebih dari sekedar suatu lekukan pantai semata-mata. Suatu
lekukan tidak akan dianggap suatu teluk kecuali luas teluk
adalah seluas atau lebih luas dari pada luas setengah
lingkaran, yang garis tengahnya adalah suatu garis yang ditarik
melintasi mulut lekukan tersebut.
jika jarak titik-titik garis air rendah pada jalan masuk alamiah
suatu teluk tidak melebih 24 mil laut, maka garis penutup
dapat ditarik antara kedua garis air rendah tersebut.

24. Penentuan Titik Dasar

25. Penentuan Garis Air Rendah Sejajar Pantai

26.  Perjanjian penetapan garis batas wilayah laut antara negara
Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka
 Undang-undang RI No.2 tahun 1971, perjanjian ini telah
mencapai kesepakatan batas wilayah laut di Selat Malaka

27. Batas wilayah laut Indonesia – Malaysia dan
Singapura yang belum jelas

28. Kasus Pulau Sipadan & Ligitan
• tiga aspek yang menjadi pertimbangan Mahkamah
Internasional, yaitu
• 1. keberadaan secara terus menerus (continuous presence)
di pulau tersebut
• 2. penguasaan secara efektif (effective occupation)
termasuk aspek administrasi.
• 3. perlindungan dan pelestarian ekologis (maintenance
and ecology preservation),
dari ketiga aspek tersebut Malaysia lebih unggul dalam
effective occupation (DKP, 2003).

29. • merupakan kelanjutan alamiah dari daratan
Kalimantan Timur
Luas : 15,235 Km2
80 mil
merupakan kelanjutan alamiah dari daratan Kalimantan Timur

30. tugas
• Buatlah Makalah judul bebas, tapi
berhubungan dengan Hukum Laut
Internasional
• Kumpul paling lambat saat ujian UAS