Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

1. Disusun Oleh :
Arviansyah Hermawan
Indah Widya P
Lusiana Dwi Y
Novi Widyawati
XI IPA 1

2. Sistem hukum internasional adalah satu
kesatuan yang berlaku untuk komunitas
internasional (semua negara di dunia) yang
harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap
negara.

3. a) J.G.Starke : Sekumpulan hukum (body of
law) yang sebagian besar terdiri dari asa-
asas.
b) Wirjono Prodjodikono : Hukum yang
mengatur perhubungan hukum antar
berbagai bangsa.
c) Mochtar Kusumaatmadja : keseluruhan
kaidah dan asas yang mengatur hubungan
atau persoalan yang melintasi batas-batas
negara, antara :
 Negara dan negara
 Negara dan subjek hukum lain bukan negara

4.  Hukum Internasional adalah bagian hukum
yang mengatur aktivitas entitas berskala
Internasional

5.  Bangsa Romawi (89 SM) sudah mengenal
hukum internasional yang lebih dikenal
dengan Ius Civile (Hukum Sipil)
 Ius Gentium (Hk. Antar bangsa) yang
kemudian berkembang menjadi Inter
Gentium, dan selanjutnya Law of Nations
(Inggris)

6.  Dalam perkembangan berikutnya, Hk.
Internasional dibedakan dalam 2 hal :
 Hk. Perdata Internasional
 Hk. Publik Internasional
 Persamaan : keduanya mengatur hubungan
antar persoalan-persoalan yang melintasi
batas-batas negara.
 Perbedaan : dalam hk. Perdata internasional,
persoalan berkaitan dengan hukum perdata.
Sedangkan dalam hukum publik
internasional, persoalan berkaitan dengan
hukum publik.

7.  Hasil konferensi Wina (1969) menyepakati
sebuah naskah Hukum Internasional :
a) Hukum Tertulis
 Ruang lingkup HI hanya berlaku untuk perjanjian
antar negara
 Menghasilkan suatu perjanjian tertulis (Vienna
Convention on The Law of Treaties)
 Tunduk pada ketentuan hukum kebiasaan
Internasional dan yurispundensi hukum umum
b) Hukum Tidak Tertulis
 Masih terdapat Hukum tidak tertulis yang ruang
lingkupnya hanya untuk perjanjian antar negara
 Perjanjian antar negara dengan subjek hukum lain
memilki pengaturan tersendiri

8.  Asas Teritorial : didasarkan pada kekuasaan
negara atas daerahnya
 Asas Kebangsaan : didasarkan pada
kekuasaan negara untuk warga negaranya
 Asas Kepentingan Umum : didasarkan pada
wewenang negara untuk melindungi dan
mengatur kepentingan dalam kehidupan
masyarakat

9.  Sumber hukum internasional adalah sumber-
sumber yang digunakan oleh Mahkamah
Internasional dalam memutuskan masalah-
masalah hubungan internasional.
 Mochtar Kusumaatmaja dalam buku “Hukum
Internasional Humaniter” : sumber hukum
internasional dapat dibedakan menjadi :
 Sumber hukum dalam arti Material
 Sumber hukum dalam arti Formal

10.  Terdapat 2 aliran yang berkembang :
 Aliran Naturalis (Huge de Groot-Emmerich Valsel)
Bersandar pada hak asasi atau hak-hak alamiah.
 Aliran Positivisme (Hans Kelsen)
Mendasar pada persetujuan bersama dari negara-
negara ditambah dengan Pacta Sunt Servanda
yang dianut oleh Mazhab Wina.

11.  Sumber-sumber hukum Internasional
berdasarkan Piagam Mahkamah Internasional
Pasal 38 :
a) Perjanjian Internasional (Traktat=Treaty)
b) Kebiasaan-kebiasaan Internasional yang
terbukti dalam praktik umum & diterima
sebagai hukum
c) Asas-asas umum hukum yang diakui oleh
bangsa-bangsa beradab
d) Keputusan-keputusan hakim dan ajara-ajaran
para ahli hukum internasional dari berbagai
negara sebagai alat tambahan untuk
menentukan hukum

12.  Negara
 Takhta suci
 Palang Merah Internasional
 Organisasi Internasional
 Orang perorangan
 Pemberontak dan pihak dalam sengketa

13.  Aliran Monisme
 Tokoh nya ialah Hanz kelsen dan george scelle
 Aliran Dualisme
 Tokoh nya ialah Hanz kelsen dan george scelle

14. 1. Proses ratifikasi hukum internasional
menurut UU no 24 tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional
2. Proses ratifikasi perjanjian internasional
menurut pasal 11 UUD 1945
3. Proses ratifikasi menurut UUD 1945

15.  Peradilan Internasional dilaksanakan oleh
Mahkamah Internasional yang merupakan
salah satu organ perlengkapan PBB yang
berkedudukan di Denhaag (Belanda).
 Para angota nya terdiri atas ahli hukum
terkemuka, yakni 15 orang hakim yang dipilih
dari 15 negara berdasarkan kecakapannya
dalam hukum. Masa jabatan mereka 9 tahun.