1. Latar Belakang Masalah
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan
langkah maju bagi bangsa Indonesia yang akan memasuki era pasar bebas. Salah salah
satu implementasi era pasar bebas ialah negara dan masyarakat Indonesia akan menjadi pasar
yang terbuka bagi produk ataupun karya orang asing atau perusahaan luar negeri (asing),
demikian pula masyarakat Indonesia dapat menjual produk atau karya ciptaannya ke
luar negeri secara bebas. Oleh karena itu, sudah selayaknya produk-produk ataupun
karya-karya lainnya yang merupakan HKI dan sudah beredar dalam pasar global diperlukan
perlindungan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran yang tidak sesuai dengan
persetujuan TRIPs Agreement (Trade Related Intellectual Property Rights) serta konvensi-
konvensi yang telah disepakati.
Salah satu contoh HKI yang harus dilindungi ialah merek. Merek
merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek produk (baik barang maupun
jasa) tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar tentu saja akan cenderung
membuat produsen atau pengusaha lainya memacu produknya bersaing dengan merek
terkenal, bahkan dalam hal ini akhirnya muncul persaingan tidak sehat.
Merek merupakan satu inovasi adaptif dari sebuah produk, sehingga mampu
terlihat unik, berbeda dengan yang lain serta memiliki nilai lebih pada penjualan produk
tersebut yakni dengan diberikannya suatu tanda atau nama unik yang tidak dimiliki oleh
produk yang lain. Tanda atau nama yang unik tersebut disebut merek, artinya adalah sesuatu
(gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan suatu produk atau
perusahaan di pasaran.
Pengusaha biasanya menggunakan merek untuk membedakan produk yang
mereka miliki dengan produk sejenis yang menjadi pesaing mereka di pasaran. Konsumen
yang mengetahui ciri khusus pada produk diharapkan dapat memberikan kepercayaan
terhadap produk tersebut untuk mereka gunakan. Merek sangat penting untuk
memenangkan persaingan antar produsen karena bila produk dengan kualitas yang
bagus, maka konsumen akan mencari produk tersebut, oleh karena itu dibutuhkan ciri atau
merek.
Merek yang termasuk kedalam hasil intelektual manusia mempunyai peranan
yang penting dalam perdagangan baik itu berupa barang maupun jasa, merek yang tertera
dalam suatu produk atau jasa mempunyai peran sebagai pembeda dengan produk atau jasa
lainnya disamping merek dapat menunjukkan asal tempat suatu produk atau jasa
tersebut. Tidak dapat dibayangkan apabila suatu produk yang tidak memiliki merek, tentu
produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu, suatu produk
apakah produk itu baik atau tidak tentu akan memiliki merek.
Merek merupakan pengindikasian asal (an indication of origin) dan suatu ciri
pembeda (a distinctive character) dari barang dan/atau jasa suatu perusahaan dengan barang
dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa.
Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan atas kualitas (a

2. guarantee of quality) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah persaingan
yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beriktikad tidak baik yang bermaksud
membonceng reputasinya.
Penggunaan merek atau produk tanpa seizin pemilik yang dilakukan oleh para
pembajak mampu berimbas pada kekuatan merek atau produk tersebut di pasaran. Cara
tersebut yakni dengan memproduksi suatu produk dengan ciri, merek, bentuk, desain dan
bahan sejenis dengan produk asal yang diharapkan memperoleh laba yang berlipat ketika
produk itu dijual dipasaran, apalagi bila kualitas produk diturunkan maka laba akan
bertambah secara signifikan, misalnya produk asal menggunakan bahan baku dengan
kualitas kelas satu dengan harga yang tinggi sedang produk bajakan menggunakan bahan
baku kualitas kelas dua atau kelas tiga dengan harga yang jauh lebih rendah.
Tentu saja konsumen merupakan salah satu pihak yang dirugikan karena
konsumen akan tertipu ketika mereka membeli produk bajakan yang telah diberikan
merek terkenal padahal kualitas bahan bakunya berbeda walaupun desain, ciri, bentuk, warna
dan lain sebagainya sama persis dengan produk asal atau aslinya.
Hal tersebut sangat merugikan semua pihak, produsen asli akan dirugikan
karena merek atau produknya digunakan orang lain sehingga produsen kehilangan
keuntungan. Selain itu juga kerugian nonmaterial yakni ciri atau merek atas produk yang
diproduksi setelah sekian waktu dibangun reputasinya dengan pelayanan serta kualitas
produksi yang prima jatuh karena ada produk bajakan yang beredar dengan kualitas yang
jauh lebih rendah.
Sedangkan dari sisi pedagang dengan beredarnya barang bajakan atas merek atau
produk yang dijual membuat pedagang kesulitan berpromosi dan memperluas pasar
karena yang diuntungkan dari promosi itu adalah produk bajakannya. Sedang konsumen akan
kecewa karena produk yang dibeli tidak memiliki nilai lebih ketika digunakan, serta barang
bajakan tersebut memiliki kualitas produk jauh berbeda dari produk aslinya.
Permasalahan yang muncul dalam persaingan bisnis tidak hanya terbatas
pada munculnya produk-produk bajakan untuk jenis barang atau jasa yang
sama. Permasalahan juga dapat muncul terkait dengan keunikan tanda dari
sebuah merek, ada kalanya beberapa produsen baik secara disengaja maupun
tidak disengaja menginginkan suatu tanda yang berupa gambar atau nama
yang sama sebagai merek untuk produk mereka. Bahkan permasalahan terkait
dengan merek tersebut juga dapat terjadi ketika ada sebuah produsen yang
menginginkan untuk memiliki dan menggunakan suatu merek yang sama
dengan yang telah digunakan oleh produsen lainnya.

3. Bila merek menjadi bagian dari strategi bisnis, maka dalam memenangkan
persaingan bisnis perlu pula diperhatikan perlindungan hukumnya. Hal ini diperlukan
untuk membangun citra yang baik terhadap merek barang dan/atau jasa karena merek
dengan citra baik dan sudah ada sejak lama sering disalahgunakan oleh para kompetitor
yang curang untuk sekedar membonceng ketenaran. Selain itu perlindungan hukum
diberikan tidak hanya terhadap pemilik merek itu sendiri tetapi juga pada klien, nasabah atau
konsumen agar tetap memperoleh pelayanan atau jasa yang tepat dengan apa yang didapat
semula.
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya
disebut Undang-Undang Merek) menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila
merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:
1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
2. Tidak memiliki daya pembeda
3. Telah menjadi milik umum
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang
dimohonkan pendaftarannya.
Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek menyebutkan permohonan harus ditolak
oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila merek tersebut :
1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek
milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa
yang sejenis.
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang
sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 6 ayat (1)
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi
geografis yang sudah dikenal.
Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang telah terdaftar
dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya
disebut Dirjen HKI) akhirnya menimbulkan suatu konflik antarprodusen yang
menggunakan merek yang sama tersebut. Produsen yang merasa dirugikan dengan
digunakannya merek dagang mereka oleh pihak lain, kemudian mengajukan keberatan berupa
gugatan pembatalan merek.
Adanya kejadian pelanggaran hak atas merek, akan muncul tuntutan hak dari
pemilik merek. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh
perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri
(eigenrichting).
Tuntutan hak tersebut dituangkan dalam surat gugatan untuk diajukan ke
pengadilan. Untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa para pihak, diperlukan adanya

4. suatu putusan hakim, karena hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima,
memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya.
Merek yang merupakan hasil peniruan terhadap merek dagang tertentu ataupun
hasil pemalsuan merek dagang tersebut seringkali terdaftar atau didaftarkan oleh
pengusaha kepada Dirjen HKI, misalnya seperti beberapa contoh kasus di bawah ini :
1. PT. Tancho Indonesia, Co. LTD selaku Penggugat dan pemilik merek
“Tancho” yang sah dan berkedudukan di Osaka, Jepang melawan Wong A Kiong
yang telah meniru merek Penggugat sama secara keseluruhan dan untuk jenis
barang yang sama (kosmetik). Yang pada akhirnya perkara dimenangkan oleh
PT. Tancho Indonesia, Co. LTD dalam putusan kasasi Mahkamah Agung pada
tanggal 13 Desember 1972;
2. Shaklee Corporation selaku Penggugat dan pemilik merek “Shaklee” yang sah
dan berkedudukan di 444 Market Street, San Francisco, California, USA
melawan Irawan Gunawan yang telah meniru merek Penggugat sama secara
keseluruhan dan untuk jenis barang yang sama (bahan-bahan
cucian/pembersih berupa cairan dan bubuk). Dalam putusannnya Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Februari 1996 menyatakan mengabulkan
gugatan Penggugat untuk sebagian.
Dalam kenyataannya meskipun aturan mengenai merek telah diatur
sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan telah
banyak pula putusan perkara sengketa merek yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
namun tidak dapat menjamin berkurangnya pelanggaran hak atas merek yang dilakukan
oleh pengusaha berupa permohonan pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik maupun
tindakan peniruan merek sama secara keseluruhan atau pada pokoknya terhadap merek
dagang tertentu yang kemudian terdaftar atau didaftarkan secara sengaja.
Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya sengketa merek pada tahun 2007 lalu,
yaitu sengketa merek yang terjadi antara PT. Garuda Food dengan Hadi Sutiono selaku
pemilik PT. Dua Kelinci yang memperebutkan hak atas merek KATOM. Sengketa merek
tersebut muncul karena PT. Garuda Food merasa sebagai pemakai pertama (first user) dari
merek KATOM tetapi ketika PT. Garuda Food akan mendaftarkan merek KATOM
miliknya tersebut ternyata PT. Dua Kelinci telah mendaftarkan merek KATOM tersebut
terlebih dahulu, sehingga PT. Garuda Food merasa bisnisnya dirugikan dengan
diterbitkannya sertifikat pendaftaran merek KATOM atas nama Hadi Sutiono tersebut.
Selanjutnya PT. Garudafood mengajukan gugatan pembatalan merek kepada PT.
Dua Kelinci selaku pemilik merek KATOM terdaftar ke Pengadilan Niaga Semarang.
PT. Garuda Food menyatakan dalam gugatannya bahwa Hadi Sutiono telah mendaftarkan
merek KATOM dengan iktikad tidak baik, iktikad tidak baik disini adalah karena Hadi
Sutiono mengambil keuntungan atas reputasi dari merek KATOM milik PT. Garuda Food.
Sebab, dalam menggunakan nama KATOM tersebut Hadi Sutiono tak perlu
mengeluarkan biaya promosi maupun berusaha untuk membangun reputasi sendiri,

5. selain itu dengan diterbitkannya serifikat atas nama Hadi Sautiono tersebut berpotensi
menimbulkan kerancuan dan kebingungan di masyarakat.
Atas dasar hal tersebut PT. Garuda Food meminta agar Pengadilan Niaga
Semarang membatalkan merek KATOM yang didaftarkan atas nama Hadi Sutiono dan
juga menuntut merek KATOM ditetapkan sebagai milik PT. Garudafood.
Setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan, majelis hakim Pengadilan
Niaga Semarang yang memeriksa gugatan pembatalan merek KATOM tersebut
mengabulkan gugatan pembatalan merek Penggugat (PT. Garuda Food) dengan amar
putusan mengabulkan gugatan pembatalan merek dagang KATOM yang didaftarkan di
Dirjen HKI atas nama Hadi Sutiono selaku tergugat, majelis hakim juga memutuskan
Hadi Sutiono harus menanggung biaya perkara sebesar Rp. 859.000,00 (delapan ratus lima
puluh sembilan ribu rupiah).
Majelis hakim memutuskan pembatalan merek KATOM milik Hadi Sutiono
karena dinilai termasuk beriktikad tidak baik, seperti diatur dalam Pasal 4 Undang-
Undang Merek, majelis hakim juga menyatakan PT. Garuda Food sebagai pencipta serta
pengguna pertama (first user) merek KATOM hingga akhirnya dikenal oleh masyarakat,
meski belum mengajukan ke Dirjen HKI.
Tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga Semarang tersebut, Hadi Sutiono
selaku Tergugat mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Semarang tersebut ke
Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70
Undang-Undang Merek, yaitu terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan
gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,
Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dari pihak Pemohon kasasi/Tergugat, yaitu Hadi
Sutiono dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum
Termohon kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan,
yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Atas
putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut di atas, maka tergugat/Pemohon kasasi
merupakan pendaftar pertama merek KATOM atau pemilik sah dari merek KATOM
yang telah terdaftar pada Dirjen HKI.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pokok
permasalahan untuk penelitian ini sebagai berikut : Bagaimanakah perlindungan hukum bagi
pemegang hak atas merek terdaftar apabila terjadi sengketa merek menurut Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek?
PEMBAHASAN
Merek merupakan definisi hukum yang memberikan upaya pemulihan jika suatu
tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu.
Merek bisa lebih luas atau lebih sempit daripada nilai suatu cap. Merek pada dasarnya adalah
tanda untuk mengidentifikasikan dan membedakan produk suatu perusahaan dengan
perusahaan lain.

6. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek memberikan definisi merek adalah
tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-
unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dengan merek lain untuk produk sejenis,
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dari rumusan tersebut, dapat
diketahui bahwa unsur-unsur merek adalah:
1. Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna,
atau kombinasi dari nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut.
2. Memiliki daya pembeda (distinctive) dengan merek lain yang sejenis.
3. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis.
Dari batasan merek tersebut di atas, merek pada hakikatnya adalah suatu tanda,
akan tetapi, agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, suatu tanda harus
memiliki daya pembeda. Arti memiliki ”daya pembeda” adalah memiliki kemampuan untuk
digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahan yang satu dari perusahaan
yang lain. Suatu tanda tidak dapat diterima sebagai merek apabila tanda tersebut
sederhana seperti gambar sepotong garis atau tanda yang terlalu ”ruwet” seperti gambar
benang kusut.
Jenis merek dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu merek dagang dan merek
jasa. Merek dagang adalah merek atau tanda yang digunakan pada barang yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan
hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya, sedangkan merek jasa
adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau
beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan
jasa-jasa lain yang sejenis.
Undang-Undang Merek membedakan merek menjadi tiga macam, yakni:
Pertama, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum
untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainya.
Kedua, merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum
untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainya.
Ketiga, merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau
jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau
badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis
lainya.
Merek memiliki beberapa fungsi berdasarkan tinjauan arti kata merek beserta
objek yang dilindunginya, antara lain sebagai berikut :
1. Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi satu
2. perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis.

7. 3. Merek akan menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya
yang menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan reputasi barang dan
jasa hasil usahanya tersebut waktu diperdagangkan.
4. Merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang
bersangkutan.
5. Merek sebagai sarana promosi (means of trade promotion) dan reklame bagi
produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang
bersangkutan.
6. Merek merupakan satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan
goodwill di mata konsumen.
7. Merek dapat merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan
menguntungkan semua pihak.
Secara umum, dikenal 4 (empat) sistem pendaftaran merek yang lazim digunakan
di dunia, yaitu :
1. Pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu. Menurut sistem ini merek
yang dimohonkan pendaftaran segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya
telah dipenuhi, antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan, pendaftaran.
2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu. Negara-negara seperti
Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan Jepang, menyelenggarakan pemeriksaan
terlebih dahulu sebelum mendaftarkan suatu merek dalam daftar umum merek,
terlebih dahulu diumumkan dalam trade journal atau Kantor Pendaftaran Merek untuk
jangka waktu tertentu memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang mengajukan
keberatan. Apabila dalam jangka waktu yang diberikan tidak ada keberatan-keberatan
yang diajukan, maka pendaftaran merek dikabulkan.
3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara. Sebelum merek bersangkutan
didaftarkan, merek itu diumumkan terlebih dahulu untuk memberi kesempatan
kepada pihak lain mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran merek
tersebut.
4. Pendaftaran dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek lain
terdaftar yang ada persamaannya. Pemohon pendaftaran merek diberitahu bahwa
mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan
merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atau nama
orang lain. Walaupun demikian, jika pemohon tetap menghendaki pendaftaran
mereknya, maka mereknya itu didaftarkan juga.
Ada 2 (dua) macam stelsel pendaftaran yang dikenal dalam kepustakaan yaitu
sistem konstitutif dan sistem deklaratif:
1. Sistem konstitutif mengatur hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya
hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (required
by registration). Pada sistem konstitutif, pendaftaran merek merupakan hal yang
mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar, otomatis tidak akan mendapatkan
perlindungan hukum. Pihak yang berhak memperoleh hak atas suatu merek adalah

8. pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran ini menciptakan suatu hak atas
merek. Pihak yang mendaftarkan, dialah satu-satunya yang berhak atas suatu
merek dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar sebagai hak mutlak.
2. Sistem deklaratif mengatur pendaftaran merek tidak merupakan suatu keharusan,
jadi tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan merek. Pendaftaran hanya untuk
pembuktian, bahwa pendaftaran merek adalah pemakai pertama dari merek yang
bersangkutan. Pendaftaran itu tidak menerbitkan hak, melainkan hanya
memberikan dugaan atau sangkaan hukum (rechtsvermoeden) atau presemption
iuris, yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas
merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.
Syarat dan tata cara pendafataran merek di Indonesia diatur dalam Pasal 7
Undang-Undang Merek yang menyebutkan :
1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat
Jenderal dengan mencantumkan :
a. Tanggal, bulan, dan tahun.
b. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon.
c. Nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui
Kuasa.
d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya
menggunakan unsur-unsur warna.
e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal
Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
2. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau
beberapa orang secara bersama atau badan hukum.
4. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
5. Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara
bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan
dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
6. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan
tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut
dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
7. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui
Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak
atas Merek tersebut.
8. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan
Intelektual.
9. Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak
Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara
pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.
Surat permintaan pendaftaran merek tersebut harus ditandatangani oleh pemilik
merek atau kuasanya. Jika permintaan pendaftaran merek tersebut diajukan lebih dari

9. satu orang atau diajukan oleh badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas merek
tersebut maka nama orang-orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan tersebut
harus dicantumkan semuanya dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
Penandatanganan pendaftaran merek haruslah ditetapkan salah satu dari
mereka atau badan hukum tersebut yang lain yang tidak ikut menandatangani tetapi
jika permintaan pendaftaran merek itu diajukan melalui kuasanya, maka surat kuasa
untuk itu harus ditandatangani oleh semua yang berhak atas merek tersebut.
Suatu merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan dalam Undang-Undang Merek dan permintaan pendaftaran merek hanya dapat
dilakukan oleh pemilik merek yang beriktikad baik. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Merek
ditentukan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan bilamana mengandung unsur-
unsur sebagai berikut :
1. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Tidak memiliki daya pembeda.
3. Telah menjadi milik umum atau.
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang
dimintakan pendaftaran.
Selain itu suatu permintaan pendaftaran merek juga ditolak jika mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik orang
lain, yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, maupun
yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 6 ayat (1)
Undang-Undang Merek.
Sedangkan pengertian suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya
bilamana ada kesan yang sama antara lain mengenai bentuk, cara penempatan, atau
kombinasi atau unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-
merek yang bersangkutan.
Menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Merek, permintaan pendaftaran
merek akan ditolak jika:
1. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan
hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang
berhak.
2. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera,
lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun
internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
3. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap stempel resmi yang
digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan
tertulis dari pihak yang berwenang.

10. Penggunaan merek milik orang lain banyak dilakukan orang atau badan hukum,
mereka menggunakan merek tersebut tanpa izin pemiliknya, hal ini tentu akan merugikan
pemilik merek yang terdaftar. Biasanya merek yang digunakan secara melawan hukum ini
adalah merek yang terkenal.
Menurut Penjelasan Undang-Undang Merek, perlindungan terhadap merek
terkenal didasarkan pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada
dasarnya dilandasi iktikad tidak baik, karena mencari ketenaran merek orang lain,
sehingga seharusnya merek tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga
untuk ini, permintaan pendaftaran merek terkenal milik orang lain harus ditolak.
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, undang-undang
merek yang lama terhadap sengketa tentang merek diajukan ke Pengadilan Negeri. Hal
ini menimbulkan proses yang berbelit-belit serta waktu yang relatif lama untuk
menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan merek. Akibatnya
menimbulkan keengganan untuk mengajukan sengketa merek ke pengadilan, karena
sebagian besar pihak yang berkaitan dengan permasalahan merek ini adalah pihak-pihak yang
merupakan bagian dari kegiatan perekonomian.
Keberadaan Pengadilan Niaga dalam undang-undang merek yang baru (Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001) diharapkan agar sengketa merek dapat diselesaikan
dengan waktu yang relatif singkat sesuai dengan kebutuhan para pelaku ekonomi yang
merupakan bagian dari kegiatan dunia usaha yang membutuhkan kecepatan dan ketuntasan
dalam setiap sengketa yang ada.
Seorang pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek dapat
mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa izin telah menggunakan
merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang maupun
jasa yang sejenis. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga ini, seperti dijelaskan dalam
Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dapat berupa :
1. Gugatan ganti rugi, dan/atau.
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek
tersebut.
Kedua merek tersebut harus dilihat persamaan-persamaan dan perbedaan-
perbedaan yang dimiliki, diperhatikan ciri-ciri penting dan kesan adanya kemiripan
maupun perbedaan yang ada, cara penempatan maupun kombinasi antara unsur-unsur yang
digunakan. Apabila ditemukan kesamaan maka telah terjadi pelanggaran merek yang
bersangkutan.
Kaitannya dengan pengaturan hukum merek, selain ada prosedur
penghapusan pendaftaran merek juga terdapat prosedur pembatalan merek. Pembatalan
dan pencoretan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek memberikan akibat hukum
berakhirnya perlindungan hukum atas merek tersebut. Gugatan pembatalan pendaftaran
merek hanya dapat diajukan oleh penggugat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak

11. tanggal pendaftaran merek yang akan dituntut pembatalannya tersebut, sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek.
Tata cara gugatan terhadap penyelesaian sengketa merek terdaftar yang diajukan
pada Pengadilan Niaga telah diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek Pasal 80
sampai dengan Pasal 81. Pengadilan Niaga akan menyidangkan kasus pelanggaran
merek tersebut dan memutuskan perkara.
Terhadap putusan Pengadilan Niaga tentang gugatan pembatalan hak atas
merek hanya dapat diajukan kasasi. Ini berarti ada satu tahapan pemeriksaan yang tidak
dilalui, yaitu banding ke pengadilan tinggi, sehingga memperpendek tahap penyelesaian
sengketa.
Selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat
menyelesaiakan sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian
Sengketa, melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 penyelesaian sengketa di luar
pengadilan dikenal dengan beberapa cara, yaitu:
1. Arbitrase;
2. Konsultasi;
3. Negosiasi;
4. Mediasi;
5. Konsiliasi; atau
6. Penilaian ahli.
Diantara keenam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut, hanya
penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang menghasilkan putusan memaksa yang
dijatuhkan oleh pihak ketiga, yaitu arbiter atau majelis arbiter, sedangkan cara lainnya yang
tergolong dalam alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaiannya diserahkan kepada para
pihak ketiga yang memfasilitasi perundingan antara para pihak.