Disampaikan oleh Sony Heru Prasetyo, Kasubag Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Ditjen Minerba, pada penajaman desain program Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Tata Kelola Hutan dan Lahan yang Baik (SETAPAK), 3 Februari 2016.

1. REFORMASI PERIZINAN DI BIDANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
PASCA BERLAKUNYA UU NO. 23 TAHUN 2014
Sony Heru Prasetyo, S.H.,S.Hum.,M.H.
Kasubag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Jakarta, 3 Februari 2016
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

2. REGULASI & ARAH KEBIJAKAN BIDANG
MINERBA TERKAIT TATA KELOLA PERIZINAN
 Dalam kurun waktu tahun 2012 s.d tahun 2016,
kebijakan dan regulasi terkait tata kelola perizinan
pertambangan mineral dan batubara diwarnai dengan
beberapa isu penting, yaitu:
1. Kebijakan Penetapan WP dan Moratorium
Penerbitan IUP Baru
2. Penataan IUP (Kebijakan Clear and Clean IUP)
3. Penyesuaian dengan UU Nomor 23 Tahun 2014
4. Reformasi Perizinan Pertambangan Minerba

3. MORATORIUM PERIZINAN PERTAMBANGAN
SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 4 TAHUN 2009
 Sejak diterbitkannya UU Nomor 4 Tahun 2009,
Pemerintah (Direktorat Jenderal Minerba) telah
menerbitkan 2 (dua) Surat Edaran terkait
Moratorium Penerbitan IUP Baru sbb:
1. Surat Edaran DJMBP No. 03 tentang Perizinan
Pertambangan Sebelum Terbitnya Peraturan
Pemerintah Sebagai Pelaksanaan UU No. 4 Tahun
2009
2. Surat Edaran DJMB No. 08 Tahun 2012 tentang
Penghentian Sementara Penerbitan IUP Baru
Sampai Ditetapkannya Wilayah Pertambangan

4. SURAT EDARAN DJMBP NO. 03.E/31/DJB/2009

5. SURAT EDARAN DJMB NO. 08.E/30/DJB/2012
 Moratorium Penerbitan IUP Baru
disebabkan karena belum adanya
penetapan Wilayah Pertambangan dari
Pemerintah
 Meskipun Kepmen ESDM Tentang
Penetapan WP telah terbit pada tahun
2013 dan 2014, namun hingga saat ini
Menteri belum juga menetapkan satu
wilayah pun menjadi Wilayah Izin Usaha
Pertambangan (WIUP) mineral logam dan
batubara sebagai dasar dilakukannya
pelelangan wilayah dan penerbitan IUP
baru (mineral logam dan batubara)
MORATORIUM PENERBITAN IUP BARU
UNTUK LOGAM DAN BATUBARA MASIH
BERLAKU EFEKTIF HINGGA SAAT INI

6. KONDISI OBYEKTIF PERLUNYA MORATORIUM
PENERBITAN IUP BARU
1. Penataan IUP Belum Sepenuhnya selesai
2. Kebijakan Pengendalian Produksi
3. Masih Terbatasnya Tenaga Fungsional
Inspektur Tambang
4. Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

7. II. PENATAAN IUP
 Pemerintah sejak tahun 2011 mulai melakukan
penataan IUP yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah(dalam rangka pembinaan dan
pengawasan), diawali dengan adanya Rekonsiliasi
IUP Nasional pada bulan Mei 2011
 Kebijakan IUP Clear and Clean dan Sertifikat Clear
and Clean menjadi salah satu bagian dari upaya
penataan IUP yang saat ini masih dijalankan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi
 Moratorium penerbitan IUP baru diharapkan dapat
mengakselerasi pelaksanaan penataan IUP existing

8. II. PENATAAN IUP
Keterangan :
1. Setiap perubahan jumlah IUP merupakan usulan penambahan, penciutan dan peningkatan tahap dari Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
2. Daftar Korsup KPK di 12 Provinsi : Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah,
Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Maluku Utara, Sulawesi Tanggara dan Sulawesi Selatan
3. Daftar Korsup KPK di 19 Provnsi : Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Banten, Maluku, Papua, Papua Barat, Jabar, Jateng, Jatim,
DIY, NTT, NTB, Sulut, Sulbar dan Gorontalo

9. STATUS PENATAAN IUP
STATUS
MINERAL BATUBARA
JUMLAH
EKS OP EKS OP
C&C 1,491 2,422 1,298 1,159 6,370
NON C&C 1,143 1,680 822 315 3,960
SUB
TOTAL
2,634 4,102 2,120 1,474
10,320
TOTAL 6,736 3,594
Status: 21 Januari 2016
Keterangan:
Data IUP didasarkan atas penyampaian SK pencabutan, masa berlaku habis dan peningkatan
tahap oleh Pemerintah Daerah.

10. TINDAK LANJUT PENATAAN IUP
 Kementerian ESDM telah mengeluarkan Permen ESDM No. 43
Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba
dalam rangka percepatan evaluasi C&C kepada Gubernur
paling lambat 90 hari kerja.
 Beberapa hal yang diatur dalam Permen ESDM No. 43/2015:
1. Penyelesaian evaluasi C&C oleh Gubernur dilakukan dalam
jangka waktu paling lambat 90 hari kerja (paling lambat 12
Mei 2016)
2. Menteri/Gubernur melakukan pemberian sanksi
administratif kepada pemegang IUP yang tidak memenuhi
kriteria administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan, dan
finansial, termasuk melakukan pencabutan IUP
3. Menteri mengumukan IUP C&C dan Sertifikat C&C kepada
pemegang IUP yang memenuhi kriteria administratif,
kewilayahan, teknis, lingkungan, dan finansial

11. III. UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
 Pada tanggal 2 Oktober 2014 terbit UU Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 UU No. 23/2014 membawa perubahan paradigma
penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait
pengelolaan SDA, termasuk di bidang pertambangan
minerba
 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang
kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya
mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah
provinsi (Pasal 14 ayat 1)
 UU No. 4 Tahun 2009 dan seluruh peraturan
turunannya (PP, Permen, dll) wajib menyesuaikan diri
dengan UU No. 23/2014

12. Wilayah
Kerja
Kab/Kota dan
lintas Kab/Kota
Wilayah
Kerja
lintas Provinsi
PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH / PEMERINTAH
GUBERNUR
PEMERINTAH
LOKAL DAN
REGIONAL
NASIONAL
GUBERNUR
PEMERINTAH
12
(Pasal 37 dan Pasal 48 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba Jo UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

13. PEMBAGIAN URUSAN DI BIDANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
(PASAL 15 AYAT (1) JO. LAMPIRAN HURUF CC ANGKA 2)
No. Pemerintah Pusat Daerah Provinsi
1. Penetapan WP sebagai bagian dari tata ruang
wilayah nasional, yang terdiri atas wilayah
usaha pertambangan, wilayah pertambangan
rakyat, dan wilayah pencadangan negara serta
wilayah usaha pertambangan khusus
2. Penetapan WIUP mineral logam dan batubara
serta wilayah izin usaha pertambangan khsusus
3. Penetapan WIUP mineral bukan logam dan
batuan lintas Daerah provinsi dan wilayah laut
lebih dari 12 mil
Penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan
dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut s.d 12
mil
4. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral
logam, batubara, mineral bukan logam, dan
batuan pada:
a. Wilayah izin usaha pertambangan yang
berada pada wilayah lintas Daerah
provinsi;
b. Wilayah izin usaha pertambangan yang
berbatasan langsung dengan negara lain;
c. Wilayah laut lebih dari 12 mil.
a. Penerbitan IUP mineral logam dan batubara dalam
rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah
izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1
(satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai
dengan 12 mil laut
b. Penerbitan IUP mineral bukan logam dan batuan
dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada
wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang
berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk
wilayah laut sampai dengan 12 mil laut

14. No. Pemerintah Pusat Daerah Provinsi
5. Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka
penanaman modal asing
6. Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral
dan batubara
7. Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan
penetapan jumlah produksi setiap Daerah provinsi
untuk komoditas mineral logam dan batubara
8. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi
khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang
komoditas tambangnya berasal dari Daerah provinsi
lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian,
atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing
Penerbitan izin usaha pertambangan operasi
produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian
dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang
komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah
provinsi
9. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat
keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal
dalam negeri dan penanaman modal asing yang
kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia
Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat
keterangan terdaftar dalam rangka penanaman
modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1
(satu) Daerah provinsi
10. Penetapan harga patoka mineral logam dan batubara Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan
batuan
11. Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas
pertambangan
12. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk
komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan
logam, dan batuan dalam wilayah pertambangan
rakyat
Lanjutan

15. KEWAJIBAN PEMDA DALAM
PELAYANAN PERIZINAN
 Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur
pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan
daya saing daerah (Ps. 349)
 Pemda dapat memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
 Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ps. 350)
 Dalam memberikan pelayanan perizinan Daerah membentuk
Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kepala Daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan
dikenai sanksi administratif, dan Menteri dapat mengambil alih
pemberian izin yang menjadi kewenangan Pemda
 Kepala Daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan
sebagaimana Ps. 350 dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan
peraturan perundang-udangan apabila pelanggarannya bersifat
pidana

16.  Pasal 402, mengatur bahwa:
a. Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya
UU Nomor 23 Tahun 2014, tetap berlaku sampai
dengan habis berlakunya izin;
b. BUMD yang telah ada sebelum berlakunya UU Nomor
23 Tahun 2014, wajib menyesuaiakan dengan ketentuan
dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU Nomor
23 Tahun 2014 diundangkan (paling lambat 2 Oktober
2017).
KETENTUAN PERALIHAN
UU NO. 23/2014

17. IV. PENYEDERHANAAN PERIZINAN SEKTOR MINERBA

18. IV. REFORMASI PERIZINAN SEKTOR PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

19. PENYEDERHANAAN PERIZINAN SEKTOR
MINERBA
 Penyederhanaan perizinan sektor minerba, diharapkan
dapat menjamin hal sbb:
a) Perizinan yang tidak tumpang tindih (melakukan
justifikasi, rasionalisasi, sinkronisasi perizinan eksisiting
dengan tuntutan dunia usaha yang relatif dinamis);
b) Pengurangan persyaratan perizinan (menghindari adanya
duplikasi dan pengulangan persyaratan perizinan);
c) Tata kelola waktu perizinan yang jelas (menyesuaikan SOP
dan Standar Pelayanan Minimal yang sudah ditetapkan);
d) Biaya perizinan yang jelas (harus ada maklumat pelayanan
yang memuat biaya menjamin aspek akuntabilitas);
e) Kemudahan tempat perizinan (menjadikan ruang RPIIT
sebagai role model PTSP);
f) Proses otomasi perizinan (mengutamakan pelayanan
perizinan secara online untuk memberi kemudahan kepada
dunia usaha dan mengurangi inefisiensi dari sisi waktu).

20. 20
WP
WUP
WPN
WPR
WIUP
WIUPK
IPR
IUPK
IUP Lelang
Lelang
Permohonan
Lelang
Lelang
Mineral Batubara Min Non logam Batuan
Permohonan
Permohonan Permohonan Permohonan
Permohonan
IZIN USAHA PERTAMBANGAN
(BAB I Pasal 3, 4 - BAB II Pasal 6,7,8,10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 – BAB III 47, 48 - BAB IV 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60,
62, 63, 64, 65, 66, 67, PP No. 23 Tahun 2010)
IUP/K EKSPLORASI &
OPERASI PRODUKSI
KP PU
KP EKSPLORASI
KP EKSPLOITASI
KP ANGKUT-JUAL
KP OLAH-MURNI
UU No. 11 Thn 1967
Usaha pertambangan dilakukan
berdasakan IUP, IUPK atau IPR dan
terletak pada WP
Dalam 1 WUP/K dapat terdiri atas 1 atau lebih WIUP
Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 WIUP/K
Bagi yang terbuka (go public) dapat lebih dari 1
WIUP

21. IUP EKSPLORASI IUP OPERASI PRODUKSI
MINERAL PU EXPL FS LUAS KONST PROD LUAS
LOGAM
1 3 + (2X1) 1+(1) Max.
100.000
Min. 5.000
2 20 + (2x10) Max. 25.000
BATUBARA
1 2 + (2X1) 2 Max. 50.000
Min. 5.000
2 20 + (2x10) Max. 15.000
BUKAN
LOGAM
1
Jenis
ttn
1
1
Jenis
tertentu
3 + (1X1)
1
Jenis
tertentu
1+(1)
Max. 25.000
Min. 500
3 10 + (2x5)
Jenis tertentu
20 +(2x10)
Max. 5.000
BATUAN
1 1 1 Max. 5.000
Min. 5
1 5 + (2x5) Max.1000
RADIO AKTIF
1 3+(1x1) 1 Tergantung
Penugasan
Tergantung
Penugasan
Tergantung
Penugasan
: Sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi

26. PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN
MINERBA KE BKPM
 Menteri ESDM telah menerbitkan Permen ESDM No. 25 Tahun 2015
tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Badan Koordinasi Penanaman
Modal
 Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan yang
didelegasikan kepada BKPM, meliputi:
1. IUP Ekslorasi
2. IUP Operasi Produksi
3. Pengakhiran IUP karena pengembalian
4. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan
5. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian
6. Izin Sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan
7. IUP Operasi Produksi untuk penjualan
8. Izin Prinsip pengolahand dan/atau pemurnian
9. Izin Usaha Jasa Pertambangan

27. PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN
MINERBA KE BKPM
 Dalam rangka pendelegasian pemberian perizinan di bidang
pertambangan yang didelegasikan kepada Kepala BKPM termasuk
pemberian persetujuan terhadap:
1. Perubahan status dari perusahaan PMDN menjadi perusahaan PMA
2. Perubahan status dari perusahaan PMA menjadi perusahaan PMDN
3. Persetujuan perubahan IUP Operasi Produksi khusus untuk
pengangkutan dan penjualan terkait:
a) Penyesuaian kerjasama
b) Penambahan kerjsasama
c) Peningkatan jumlah kapasitas
d) Penyesuaian IUP Operasi Produksi untuk penjualan
 Dalam rangka pemberian perizinan, Menteri ESDM menunjuk
pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba dengan
status penugasan sebagai perwakilan KESDM untuk ditempatkan di
BKPM

28. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
28
TIMELINE KERJA PTSP PUSAT
Peluncuran
perizinan
online
BKPM
Desember
2014
Januari
2015
2016
Peluncura
n PTSP
Pusat
(26 Jan)
PTSP Daerah
24 Provinsi – 120 Kabupaten/Kota
( Feb- Desember)
PTSP Daerah
34 provinsi
561 kab/kota
TUJUAN PTSP PUSAT:
Tercapainya proses perizinan yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi
KONSEP PTSP PUSAT
• Investor cukup datang ke BKPM sebagai penyelenggara PTSP Pusat untuk
mengurus perizinan investasi, tidak perlu lagi berkeliling kantor
Kementerian/Lembaga
• Investor dapat memonitor proses perizinan secara online
• Investor memperoleh kepastian mengenai tenggat waktu perizinan
Uji Coba
PTSP
Pusat ( 15
Jan)
Sosialisasi
PTSP Pusat
( Jan- Maret)
Percepatan dan
Penyederhanaan
Perizinan
( Feb-April)
Februari- Desember

29. TERIMA KASIH