PRESENTASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG HAK MILIK DI INDONESIA

1. RANCANGAN UNDANG-UNDANG
HAK MILIK DI INDONESIA
Oleh:
Prof. Dr. B.F. Sihombing, S.H., M.H.
Disampaikan di Kementerian Agraria Dan tata Ruang/Kepala BPN, Selasa, 17 Januari 2023,
Hotel Le Meridien, Jl. Jenderal Sudirman

2. 2
© Prof. Dr. B.F. Sihombing, S.H., M.H. – Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN
A. PENDAHULUAN
Paling tidak ada tiga alasan untuk membuat Rancangan
Undang-Undang Hak Milik di Indonesia, yaitu:
ALASAN YURIDIS
ALASAN SOSIOLOGIS
ALASAN FILOSOFIS

3. 3
© Prof. Dr. B.F. Sihombing, S.H., M.H. – Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN
B. POKOK MASALAH
1. Apakah Undang-Undang Hak
Milik diperlukan di Indonesia
2. Bagaimanakah model Hak Milik
di Indonesia
3. Bagaimanakah Undang-Undang
Hak Milik yang telah dibuat oleh
Kementerian lain

4. 4
© Prof. Dr. B.F. Sihombing, S.H., M.H. – Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN
C. TINJAUAN YURIDIS
Kalau kita review ke belakang sejak U.U.P.A. Nomor 5 Tahun 1960 lahir 24
September 1960 sekitar 63 (enam puluh tiga) tahun . ada beberapa amanat
yang harus dilaksanakan pemerintah untuk membuat peraturan berupa
undang-undang dan Peraturan Menteri. Dari amanat U.U.P.A tersebut
pemerintah sudah menerbitkan berupa:
1. Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan
Ketentuan U.U.P.A.
2. Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria (P.M.P.A) Nomor 2 Tahun
1962 Tentang Ketentuan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak
Indonesia Atas Tanah.
Dua Peraturan ini merupakan amanat dari pasal IX
Ketentuan-Ketentuan Konversi U.U.P.A.

5. 5
© Prof. Dr. B.F. Sihombing, S.H., M.H. – Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN
Kemudian Undang-Undang Hak Tanggungan
Nomor 4 Tahun 1986 Tentang Hak Tanggungan
Hak Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang
Berkaitan Dengan Tanah. Undang-undang ini lahir
atas amanat dari Pasal U.U.P.A.
Amanat yang belum dilaksanakan adalah Undang-
Undang Hak Milik Pasal 50 Ayat (1) U.U.P.A,
kemudian berbentuk Peraturan Pemerintah yaitu:
1. Pasal 46 Ayat (1) Hak Membuka Tanah
2. Pasal 47 Ayat (2) Hak Guna Air
3. Pasal 48 Ayat (2) Hak Guna Ruang Angkas, dan
4. Pasal 49 Ayat (3) Hak Perwakafan Tanah.

6. 6
© Prof. Dr. B.F. Sihombing, S.H., M.H. – Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN
D. TINJAUAN SOSIOLOGIS HUKUM
Dalam perspektif hukum yang hidup di Indonesia, bahwa sertifikat
hak milik yang sudah di terbitkan oleh Pemerintah di awali dari :
1. Peraturan Menteri Agraria (P.M.A) Nomor 2 Tahun 1960 Tentang
Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Peraturan
ini memberikan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang berasal dari Hak
Eigendom (Hak-Hak Barat). Peraturan ini lahir menggugat : Pasal-
pasal dalam Ketentuan-ketentuan Peralihan dan Pasal IX Ketentuan
Koversi Undang-Undang Pokok Agraria.Peraturan Menteri Pertanian
Dan Agraria (P.M.P.A) Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Ketentuan
Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah.
2. Peraturan Menteri Pertanahan Dan Agraria (P.M.P.A) Nomor 2 Tahun
1960 Tentang Ketentuan Mengenai Penegasan Konversi Dan
Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah. Peraturan ini
memberikan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang berasal dari hak-
hak tanah adat di Indonesia.

7. 7
© Prof. Dr. B.F. Sihombing, S.H., M.H. – Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN
Peraturan yang lahir bukan atas amanat UUPA No. 5 Tahun 1960:
3. Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Dan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor: 422 Tahun 2004/3 SKB/BPN/2004
Tentang Sertipikasi Tanah Wakaf
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Peraturan ini lahir mengingat Pasal IX Ketentuan-Ketentuan Konversi
Undang-Undang Pokok Agraria. Kedua peraturan ini lahir mengingat
Pasal IX Ketentuan-Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria.
Kedua peraturan ini terbit hanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun
sudah diterbitkan oleh Pemerintah.
Dalam pada itu, anehnya Undang-Undang Hak Milik di Indonesia sudah
63 (enam puluh tiga) tahun belum bisa diterbitkan.
Pertanyaannya, apa penyebab sampai dengan 63 (enam puluh tiga)
tahun Undang-Undang Hak Milik di Indonesia tidak dapat dilaksanakan?
Jawabannya, karena Pihak Pemda dan Masyarakat adat menganggap
bahwa Hak Milik ini masa berlakunya tidak ada.

8. 8
© Prof. Dr. B.F. Sihombing, S.H., M.H. – Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN
E. TINJAUAN FILOSOFIS
Sebagaimana kita ketahui bahwa filosofis dari
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
adalah Pasal 1 sampai dengan Pasal 15, sedangkan
Pasal 16 sampai dengan 58 dan Ketentuan-
Ketentuan Konversi merupakan peraturan
operasional dari hak-hak tanah yang diatur dalam
Pasal 16.
Kemudian Grand Teorinya adalah Pembukaan U.U.D.
1945, dan Midlle Teorinya adalah pasal 33 ayat (3)
U.U.D 1945, serta Apllied Teorinya adalah U.U.P.A
Nomor 5 Tahun 1960.
Ada 2 (dua) asas yang mengatur hak ulayat atau
sejenisnya dalam hukum adat yang diadop dalam
U.U.P.A. Nomor 5 Tahun 1960, yaitu Pasal 3 dan
Pasal 5.

9. 9
© Prof. Dr. B.F. Sihombing, S.H., M.H. – Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN
F. ANALISIS MASALAH
Untuk menjawab 2 (dua) Pokok masalah di atas yaitu :
1. Apakah Undang-Undang Hak Milik
diperlukan di Indonesia?
Maka, untuk menjawab pertanyaan nomor 1 (satu) di atas, Penulis melihat
agar Pemerintah dalam hal ini Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala
BPN untuk membuat Rancangan Undang-Undang Hak Milik.
Hal ini diperlukan agar tidak terjadi lagi peraturan yang tumpang tindih
dengan Kementerian lain. Selain itu tidak ada lagi intervensi dari Instansi
lain, bahwa pengaturan kepemilikan tanah itu sesuai Undang-Undang
Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, tidak lagi merupakan Hak Milik yang mengatur hanya
Pokok-pokoknya saja melainkan sudah dapat memperluas pengertian, dan
pemahaman Hak Milik sesuai dengan kebutuhan Pemerintah, dan
masyarakat, secara menyeluruh atau holistik tidak partial lagi.

10. 10
© Prof. Dr. B.F. Sihombing, S.H., M.H. – Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN
2. Bagaimanakah Model Hak Milik di Indonesia?
Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu adanya :
a. Rumusan Subyek Hak Milik sesuai dengan U.U.P.A. Nomor 5 Tahun 1960
berdasarkan Pasal 21, menjelaskan yang berhak memperoleh Hak Milik
b. Rumusan Subyek Hak Milik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1985 Tentang Rumah Susun
c. Rumusan Subyek Hak Milik untuk Pertanian
d. Rumusan Subyek Hak Milik untuk Hutan
e. Rumusan Subyek Hak Milik untuk Pulau-pulau kecil
f. Dan lain-lain sesuai peruntukkan dan penggunaan tanahnya.
g. Hak-hak lain yang belum diatur nanti masuk di dalam ketentuan umum
Undang-undang Hak Milik.
Selain persyaratan Subyek Hak warga negara Indonesia dan peruntukkan,
serta penggunaan tanahnya, maka sesuai dengan rumusan U.U.P.A. Nomor
5 Tahun 1960, maka masa berlaku Hak Milik itu juga harus diatur masa
berlakunya 60 (enam puluh) tahun.

11. 11
© Prof. Dr. B.F. Sihombing, S.H., M.H. – Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN
3. Bagaimanakah Undang-Undang Hak Milik yang telah dibuat oleh
kementerian lain?
Penulis melihat masalah ini menjadi
rumit oleh karenanya perlu para Menteri
koordinasi (Menko) yang membawahi
Kementerian tersebut untuk dapat duduk
bersama, menyelesaikan persoalan ini.
Selain itu juga para Menterinya juga perlu
duduk bersama untuk membuat suatu
penyatuan persepsi, apakah undang-
undang yang telah terbit disatukan dalam
satu undang-undang Hak Milik yang
baru. Oleh karenanya perlu dibahas
secara konprensif agar mendapat solusi
yang paling terbaik untuk terwujudnya
Sertipikat Hak Milik di Indonesia.

12. 12
© Prof. Dr. B.F. Sihombing, S.H., M.H. – Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN
G. PENUTUP
Dari uraian angka romawi I sampai dengan VI, maka
dapat disimpulkan :
1. Sudah saatnya Pemerintah untuk membuat Undang-Undang
Hak Milik. Hal ini diperlukan agar tidak ada lagi produk
perundang-undangan yang dikeluarkan selain dari
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.
2. Pemerintah sudah harus menetapkan dan merinci
persyaratan, peruntukkan, penggunaan tanah untuk sertifikat
Hak Milik, serta menetapkan masa berlaku Sertifikat Hak
Milik di Indonesia agar tidak ada lagi interpretasi yang
abstrak dari para subyek hak di Indonesia.
3. Adanya 3 (tiga) produk hukum mengenai Hak Milik yang
diatur oleh 3 (tiga) Instansi di Indonesia.
4. Kemudian mempertegas bahwa peralihan hak setiap tanah
menjadi kewenangan Pemrintah Pusat agar masyarakat bisa
lebih aman, tentram dan ada kepastian hukum.

13. 13
© Prof. Dr. B.F. Sihombing, S.H., M.H. – Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN
Rekomendasi:
1. Rekomendasi kepada Pemerintah,
dalam mebuat Undang-Undang Hak
Milik ini disarankan disertakan tim
dari Menteri P.U.P.R dan Agama
serta semua Pemda yang ada di
Indonesia.
2. Maka untuk membentuk rancangan
Undang-Undang Hak Milik ini
diperlukan juga dari pihak
Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi guna menghindari
gugatan masyarakat di kemudian
hari, khususnya yang menyangkut
Akte Pemindahan/Peralihan Hak.

14. 14
© Prof. Dr. B.F. Sihombing, S.H., M.H. – Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN
SEKIAN DAN
TERIMA KASIH